Menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek gugatan seluas + 2.950 haadalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat DalamRekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (dahulu Gementee Bandoeng)yang merupakan hasil pembelian sebagaimana dinyatakan dengan:a.

Soerat Djoeal Beli Tanah Nomor 122/41 tanggal 29 April 1941 antaraHadji Enoer dengan Stadsgemeente Bandoeng seluas + 719 tumbakyang dahulu batasbatasnya: Kaler/Utara sawah kepoenjaannja Gementee asal dari Hadji Enoer;Wetan/Timur sawah kepoenjaannja Gementee asal dari Hadji Saleh;Kidul/Selatan sawah kepoenjaannja Gementee asal dari M. Rais: Kuloen/Barat sawah kepoenjaannja yang bertanda tangan;b.

Soerat Djoeal Beli Tanah Nomor 68/41 tanggal 28 Februari 1941antara Hadji Saleh dengan Stadsgemeente Bandoeng seluas + 516tumbak/0.849 Ha, yang dahulu batasbatasnya: Kaler/Utara sawah kepoenjaannja Gementee asal dari Njonja H.M.Meyll; Wetan/Timur solokan; Kidul/Selatan sawah kepoenjaannja H. Enoer; Kuloen/Barat sawah kepoenjaannja H. Enoer.c.

Soerat Djoeal Beli Tanah Nomor 100/41 tanggal 31 Maret 1941 antaraHadji Enoer dengan Stadsgemeente Bandoeng seluas + 780 tumbak,yang dahulu batasbatasnya: Kaler/Utara tanah kepoenjaannja Hadji Sapei dan tanah Gementeeasal dari Nji mol; Wetan/Timur tanah Gementee asal dari Njonja H. M. Meyll: Kidul/Selatan tanah kepoenjaannja yang bertanda tangan (H. Enoer); Kuloen/Barat tanah Gementee asal dari Rais dan Noerpai;Halaman 7 dari 18 Hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt/2018d.

Soerat Djoeal Beli Tanah Nomor 101/41 tanggal 31 Maret 1941 antaraHadji Enoer dengan Stadsgemeente Bandoeng seluas + 724 tumbak,yang dahulu batasbatasnya: Kaler/Utara tanah Gementee asal dari H. Saleh: Wetan/Timur solokan; Kidul /Selatan tanah kepoenjaannja Rais; Kuloen/Barat tanah Gementee asal dari Rais.4. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar gantirugi materiil dan immaterial kepada Penggugat Dalam Rekonvensisebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);5.

Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lodaya merupakan tanahmilik/dikuasai Pemerintah Kota Bandung (dahulu Gementee Bandoeng)yang merupakan hasil pembelian sebagaimana dinyatakan dengan:Hal. 14 dari 41 hal. Put.

No. 1301 K/Pdt/2013Soerat Djoeal Beli Tanah Nomor 122/41 tanggal 29 April 1941 antaraHadji Enoer dengan Stadsgemeente Bandoeng seluas + 719 tumbakadanya di Desa Tjikawao Blok Tjikawao, Desa Register Nomor 20a S ll,yang dahulu batasbatasnya:Kaler/Utara : Sawah kepoenjaannja Gementee asal dari Hadji Enoer;Wetan/Timur : Sawah kepoenjaannja Gementee asal dari Hadji Saleh;Kidul/Selatan : Sawah kepoenjaannja Gementee asal dari M.

Soerat Djoeal Beli Tanah Nomor 122/41 tanggal 29 April 1941 antaraHadji Enoer dengan Stadsgemeente Bandoeng seluas + 719 tumbak,yang dahulu batasbatasnya:Kaler/Utara : Sawah kepoenjaannja Gementee asal dari Hadji Enoer;Wetan/Timur : Sawah kepoenjaannja Gementee asal dari Hadji Saleh;Kidul/Selatan : Sawah kepoenjaannja Gementee asal dari M. Rais;Kuloen/Barat : Sawah kepoenjaannja yang bertanda tangan;Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 1301 K/Pdt/2013b.

Soerat Djoeal Beli Tanah Nomor 122/41 tanggal 29 April 1941 antara HadjiEnoer dengan Stadsgemeente Bandoeng seluas + 719 tumbak, yangdahulu batasbatasnya:Kaler/Utara : Sawah kepoenjaannja Gementee asal dari Hadji Enoer;Wetan/Timur : Sawah kepoenjaannja Gementee asal dari Hadji Saleh;Kidul/Selatan : Sawah kepoenjaannja Gementee asal dari M. Rais;Kuloen/Barat : Sawah kepoenjaannja yang bertanda tangan;b.

Soerat Djoeal Beli Tanah Nomor 101/41 tanggal 31 Maret 1941 antara HadjiEnoer dengan Stadsgemeente Bandoeng seluas + 724 tumbak, yangdahulu batasbatasnya:Kaler/Utara : Tanah Gementee asal dari H.

Pemimpin Perkumpulan Vreest God Eart De Koning ;De Kerkeraad Der Protestansche Gementee' TeAmbarawa, keduanya berkedudukan di JI. Mgr.

, yang merupakan dan digunakan sebagai halamanbangunan Gereja (yakni Gereja Kristen Jawa Ambarawa) tersebut padatanah sengketa 1, yang sekarang lebih dikenal dengan Tanah Hak MilikNo. 308 Desa Panjang pemegang haknya tercatat De Kerkeraad DerProtestansche Gementee Te Ambarawa (Tergugat II tersebut) denganbatasbatasnya adalah :Utara : Tanah bekas Eigendom Verp. 1198 (Gereja Kristen Jawa Ambarawa) ;Timur : Komplek Museum Palagan Ambarawa ;Selatan : Jl. Mgr.

Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 307, Kelurahan Panjang,Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang atas nama PerkumpulanVrees God Eart De Koning dan Sertifikat Hak Milik No. 308, KelurahanPanjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang atas nama DeKerkeraad Der Protestansche Gementee Te Ambarawa oleh turut TergugatIl telah dilakukan secara melawan hukum ;3.

Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 307 atas nama Perkumpulan VreestGod Eart De Koning Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, KabupatenSemarang dan Sertifikat Hak Milik No. 308 atas nama De Kerkeraad DerProtestansche Gementee Te Ambarawa Kelurahan Panjang, KecamatanAmbarawa, Kabupaten Semarang tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. 1. Tanah Eigendom Verp. No. 1198 atas nama Wilhelmina V. Gelder seluas+ 612 m?

Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 307, Kelurahan Panjang,Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang atas nama PerkumpulanVrees God Eart De Koning dan Sertifikat Hak Milik No. 308, KelurahanPanjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang atas nama DeKerkeraad Der Protestansche Gementee Te Ambarawa oleh turut TergugatIl telah dilakukan secara melawan hukum ;Hal. 23 dari 25 hal. Put.

No.123 atas nama De Kerkeraad DerProtestansche Gementee Te Ambarawa seluas + 50 m? yangdikemudian hari pada tahun 1979 atas permohonan Penggugatdikonversi dan diterbitkan oleh Tergugat Sertipikat Hak Milik (SHM)Nomor: 308/Kelurahan Panjang atas nama De Kerkeraad DerProtestansche Gementee Te Ambarawa;Bahwa demikian pula tanah objek sengketa poin 2 di atas asal usulnyaberasal dari Tanah Eigendom Verp. No.1198 atas nama PerkumpulanVreest God Eart De Koning seluas + 612 m?

Nomor 123 atas nama De Kerkeraad DerProtestansche Gementee Te Ambarawa, seluas + 50 m? denganbatas batas sebagai berikut: Utara : Dengan tanah bekas Eigendom Verp. Nomor 1198; Timur : Dengan komplek Museum Palagan Ambarawatanah; Selatan : Dengan JI. Mgr. Sugiopranoto; Barat : Dengan tanah bekas Eigendom Verp. 1198;Adalah tanah tanah negara;5.

No.123 atas nama DeKerkeraad Der Protestansche Gementee Te Ambarawa, seluas + 50 m?,dan Penggugat ikut menguasai secara fisik tanah dan bangunan gerejasejak 1978 sampai tanggal 10 Januari 2016 (+ 37 Tahun), maka tindakanTergugat yang tidak memprioritaskan Penggugat bertentangan puladengan:1.

dan Tanah Eigendom Verp.No.123 atas nama De Kerkeraad Der Protestansche Gementee TeAmbarawa, seluas + 50 m?, Adalah tanah tanah negara;12.

Nomor 123 atas nama DeKerkeraad Der Protestansche Gementee Te Ambarawa, seluas + 50 m?,dan secara historis yuridis ditegaskan pula dalam Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria No. SK.22/DDA/1969/D/13 tanggal 20 Maret 1978, sedangkan Keputusan MenteriDalam Negeri / Direktur Jenderal Agraria tersebut tidak pernah dicabutatau dibatalkan.

., sebab dari datadata yuridis tersebut dapat diketahui bahwapihak yang mendirikan bangunan, menguasai dan membayar segala kewajiban atastanah ex gementee Makassar tersebut, sejak 1963 adalah H. M. Akil yang dilanjutkansampai sekarang oleh ahli warisnya / ahli waris penggantinya.

Makassardan Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak Atas Tanah Ex Gementee dan tanahobjek sengketa tetap berada dalam penguasaan pemegang sertipikat sampai sekarang ;Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat, karena apa yang didalilkan oleh Penggugatdalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena halhal yangmenjadi dasar dalam positum gugatannva sudah menyangkut masalah kepemilikan hakkeperdataan atau jelas jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga PeradilanUmum sebagaimana diatur

Gementee Makassan/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar yang diajukanoleh TergugatII Intervensi selaku Pemohon untuk mendapatkan hak milik tersebut baikberdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9, Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan maupun berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6, Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak milikAtas Tanah Untuk Rumah Tinggal

Menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat I (Walikota Makassar) Nomor592.21686/Kep/IV/2013, tanggal 09 April 2013 Tentang Penunjukan Penerima Hak AtasPelepasan Tanah ex Gementee Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar,khusus atas nama Fajar Akil, SE, seluas 815 M yang terletak di Jalan HOSCokroaminoto, Nomor 1, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar ;3.

kepada pihak yang bermohon sebabwalaupun Tergugat I memiliki wewenang untuk menunjuk penerima hak ex gementee,namun tentunya tidak serta merta hak tersebut dapat diberikan kepada siapapun yangmengajukan permohonan yang disukainya;Menimbang, ...32Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim selanjutnyaakan menguji, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha NegaraMakasar memiliki kewenangan secara absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikangugatan yang

PihakTergugat selaku Pihak Kedua dalam Perikatan dimaksud berkewajibanuntuk membayar kepada Pihak Penggugat selaku Pihak Pertama dalamPerikatan tersebut sejumlah uang yakni sebesar Rp.8.000.000.000,(delapan milyar rupiah) apabila Pihak Penggugat selaku Pihak Pertamadalam Perikatan dimaksud di atas telah memperoleh Sertifikat Hak Milik(SHM) atas nama Penggugat yang diterbitkan/dikeluarkan oleh instansiberwenang berdasarkan permohonan hak milik yang diajukan oleh PihakPenggugat terhadap tanah Ex Gementee

Bahwa ternyata setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas namaPenggugat, Nomor 20630, pada tanggal 10 Mei 2013 yang memberikan Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2014/PN.Mks halaman 2bukti hak kepemilikan Penggugat atas tanah Ex Gementee Makassar yangmenjadi objek Perikatan dimaksud, dimana berdasarkan fakta PihakTergugat tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakatinyasebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2, bagian huruf b dari Perikatanyang dibuat sebelumnya, tegasnya bahwa Pihak Tergugat

Bahwa ternyata setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas namaPenggugat, Nomor 20630, pada tanggal 10 Mei 2013 yang memberikanbukti hak kepemilikan Penggugat atas tanah Ex Gementee Makassar yangmenjadi objek Perikatan dimaksud, dimana berdasarkan fakta PihakTergugat tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakatinyasebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2, bagian huruf b dari Perikatanyang dibuat sebelumnya, tegasnya bahwa Pihak Tergugat selaku PihakKedua dalam Perikatan tersebut tidak

akandipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dari isi bukti surat bertanda P1 yang adalahidentik/sama dengan bukti surat bertanda TK/PR1 yakni berupa foto copy AktaPerikatan Untuk Jual Beli No. 30, tanggal 28 Pebruari 2013 yang dibuat dihadapanRinaldi Iksan Basong.SH, Notaris di Makassar, maka pada pokoknya dapatlahdiketahui bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2013, dihadapan Notaris IksanBasong, SH., Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan jual beliatas sebidang tanah Ex Gementee

dalam perkarapeninjauan kembali Nomor 378 PK/Pdt/2006 tertanggal 14September 2007. yang menyatakan secara jelas adanya kebohonganatau tipu muslihat sebagaimana termuat pada diktum putusan (hal 23dan 24) :MENGADILI KEMBALI :2) Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 307, KelurahanPanjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang atas namaoerkumpulan Vrees God Eart De Koning dan Sertifikat Nomor 308Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarangatas nama De Kerkeraad Der Protestanche Gementee

TeAmbarawa dinyatakan dilakukan secara melawan hukum ;3) Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 307, Kelurahan Panjang,Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang atas namaoerkumpulan Vrees God Eart De Koning dan Sertifikat Nomor 308Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarangatas nama De Kerkeraad Der Protestanche Gementee TeAmbarawa dinyatakan tldak mempunyai kekuatan hukum ;Hal ini amat penting mengingat gugatan dari Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi dan sekarang adalah Termohon

Dengan berdasar pada putusan Mahkamah Agung dalam perkarapeninjauan kembali Nomor 378 PK/Pdt/2006 tertanggal 14September 2007, yang menyatakannya penerbitan Sertifikat HakMilik Nomor 307, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa,Kabupaten Semarang atas nama perkumpulan Vrees God Eart DeKoning dan Sertifikat Nomor 308 Kelurahan Panjang, KecamatanAmbarawa, Kabupaten Semarang atas nama De Kerkeraad DerProtestanche Gementee Te Ambarawa dinyatakan dilakukan secaramelawan hukum dan dinyatakan tidak mempunyai

No.123atas nama DE KERKERAAD DER PROTESTANSCHE GEMENTEE TEAMBARAWA, seluas 873 M2, terletak di Jalan Mgr. Sugiyopranoto No.1,Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, JawaTengah, yang batasbatasnya : sebelah Utara :Komplek Musium Palagan Ambarawa sebelah Timur: Tanah bekas Eigendom Verp. No.1198 sebelah Selatan : JI. Mgr.

Selanjutnya pada tahun 1928 dilakukan penyesuaian terhadappemerintahan Gementee Soerabaja/Kota Surabaya sebagaimanaHalaman 52 dari 108 Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2020/PT SBYtertuang dalam Staatsblad 1928 No. 504.

Sejak awal mula pembentukan Gementee Soerabaja/Kota Surabayasampai dengan pemekaran wilayah di Tahun 1965, tidak pernah diubahmenjadi wilayah administrasi dengan bentuk Kabupaten;Halaman 53 dari 108 Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2020/PT SBY0 Bukti T/PR3 selain terdapat kesalahan berulang atas penulisanVerponding menjadi Perponding, juga terdapat penulisan KabupatianSurabaja.

EigendomVerponding juga sudah tidak lagi dipergunakan/terbit pada tahun 1972dan/atau sejak diberlakukannya UndangUndang No. 5 tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA);Bahwa objek perkara yang berada di Wonokromo yang dahulu merupakanbagian wilayah Gementee Soerabaja/Kota Surabaya.

Sebagai pelaksanaanUndangUndang Desentralisasi tahun 1903 atau Decentralisatie Wet 1903,maka pada tanggal 1 April 1906 disahkan Gementee Soerabaja/Kota Surabayasebagaimana tertuang dalam Staatsblad 1906 No. 149. Selanjutnya padatahun 1928 dilakukan penyesuaian terhadap pemerintahan GementeeSoerabaja/Kota Surabaya sebagaimana tertuang dalam Staatsblad 1928 No.504.

Berdasarkan data ini, maka dapatdiketahui bahwa Wonokromo merupakan bagian dari wilayah administrasiKotapraja Surabaja sejak pembentukan Gementee Soerabaja/Kota Surabayasampai dengan saat ini.

Putusan Nomor: 05/G/2014/PTUN.Mks.Serah Terima Pelepasan Hak atas Tanah ex Gementee Makassar/ TanahPengelolaan Pemerintah Kota Makassar ;Bahwa penerbitan sertipikat in litis telah sesuai dengan ketentuanPeraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997; Berdasarkan halhal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohonkepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan ;Dalam eksepsi : Menerima eksepsi Tergugat ;Dalam Pokok Perkara :1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;2.

dkk luas 131 m berdasarkan Surat Keterangan buktiPemegang Hak Sewa/Pakai atas tanah Pengelolaan/PengawasanPemerintah Kota Makassar No.118/Pend/BN/Pem/2012 tanggal 182012, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah PengelolaanPemerintah Kota Makassar tanggal 09 Juli 2012 yang diketahui olehLurah Kalukuang No.Reg.590/02/KL/VII/2012 di Kota Makassar, danberdasarkan Keputusan Walikota Makassar No.592.2/840/Kep/IV/2013tanggal 3042013, dan Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak atasTanah ex Gementee

Tergugattentunya dalam melakukan proses permohonan hak sudah sesuai denganprosedure dan ketentuan hukum yang berlaku ;Oleh karena dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat IIIntervensi yang dimaksud sudah sesuai dengan Prosedure dan syaratformal dan Materiil yang diperlukan untuk itu maka dengan sendirinyaSertipikat Hak Milik No.20410/Kel.Kalukuang tanggal 19 Nopember2013 Surat Ukur No.01144/2013 tanggal 04022013 tercatat atas namaTergugat II Intervensi ex Gementee Makassar/tanah PengelolaanPemerintah

pihakTergugat selaku Pihak Kedua dalam perikatan dimaksud berkewajiban untukmembayar kepada pihak Penggugat selaku Pihak Pertama dalam perikatantersebut sejumlah uang yakni sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliarrupiah) apabila pihak Penggugat selaku Pihak Pertama dalam perikatandimaksud di atas telah memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) atas namaPenggugat yang diterbitkan/dikeluarkan oleh instansi berwenangberdasarkan permohonan hak milik yang diajukan oleh pihak Penggugatterhadap tanah ex gementee

Makassar/Tanah Pengelolaan PemerintahKota Makassar yang menjadi objek perikatan jual beli dimaksud;Bahwa ternyata setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas namaPenggugat, Nomor 20630, pada tanggal 10 Mei 2013 yang memberikanbukti hak kepemilikan Penggugat atas tanah ex gementee Makassar yangmenjadi objek perikatan dimaksud, di mana berdasarkan fakta pihakTergugat tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakatinyasebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2, bagian huruf b dari perikatanyang

sebagaimanadimaksud dalam objek sengketa adalah berbeda dengan objek tanah yangdimiliki Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1110 yang didalihkanoleh Penggugat, bahwa dari fakta pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat IIIntervensi tidak menyangkalnya, dengan demikian dalil Penggugat yang padapokoknya menyatakan terjadi overlap/tumpang tindih antara tanah sebagaimanaSertipikat Hak Milik No. 1110 atas nama Hermawan Santoso dengan SertipikatHak Pakai No. 15 K/Kelurahan Darmo atas nama De Gementee

sertipikat pengganti karena blangko lama atas Sertipikat Hak MilikNo. 1110 atas nama Hermawan Santoso ; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatasMajelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena lokasi objek sengketa terbuktibukan terletak berada di Jalan Bengawan No. 58 melainkan terletak dijalanKutai Surabaya, sehingga tidak terdapat overlap/tumpang tindih antaraSertipikat Hak Milik No. 1110 atas nama Hermawan Santoso dengan SertipikatHak Pakai No. 15 K/Kelurahan Darmo atas nama De Gementee

Maka sudahsepatuinya perkara ini bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri MakassarKelas A khusus melainkan Perkara ini hendaklah merupakan KewenanganPengadilan Agama Makassar Kelas A khusus;Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 517 /Pdt.G / 2019 / PN.MKS, terlinat mengabaikan Fakta persidangan yang dimanakeadilan subtansial dari suatu perkara dapat dipetik dari fakta persidangan.Majelis hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbagan hukumnya soal atashak ex gementee pada

Kayon No.46 Surabaya yang diakui oleh Penggugat sebagaimilik dari Perhimpunan Israelitische Gementee Soerabaia 52.Bahwa hal tersebut dipertegas kembali oleh Penggugat melalui petitum Surat Gugatanyang memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada TergugatVIluntuk mencoret dan mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan No.875/KelurahanEmbong Kaliasin tersebut dari Buku Tanah Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ;3.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (9) UndangUndang No.5 Tahun 1986Tentang

Kayon No.46Surabaya yang diakui oleh Penggugat sebagai milik dari PerhimpunanIsraelitische Gementee Soerabaia ;2. Bahwa hal tersebut dipertegas kembali oleh Penggugat melalui petitumSurat Gugatan yang memohon kepada Majelis Hakim untukmemerintahkan kepada TergugatVII untuk mencoret dan mencabutSertifikat Hak Guna Bangunan No.875/Kelurahan Embong Kaliasintersebut dari Buku Tanah Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ;3.

Maka sudahsepatutnya perkara ini bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri MakassarKelas A khusus melainkan Perkara ini hendaklah merupakan KewenanganPengadilan Agama Makassar Kelas A khusus;Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 517 /Pdt.G / 2019 / PN.MKS, terlihnat mengabaikan Fakta persidangan yang dimanakeadilan subtansial dari Suatu perkara dapat dipetik dari fakta persidangan.Majelis hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbagan hukumnya soal atashak ex gementee pada

Mappe) terbit berdasarkan Pemberian Hak sesuai SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 12 Juli 2011,Nomor : 565/HM/BPN.73.71/2011 (Penunjuk: Bekas Eigendom VerpondingNomor : 1154 (Sebagian), Surat Izin/oukti Pemegang Hak sewa/pakai atasTanah Pengelolaan/Pembangunan Pemerintah Kota Makassar Nomor :08/BN/KPP/2001 tanggal 07 Juni 2001, Surat Keputusan Walikota MakassarNomor : 869/Kep/593.82/2002 tanggal 09 Oktober 2002, dan Berita AcaraSerah Terima Pelepasan Hak Atas Tanah ex Gementee

Gementee Semarangtanggal 27 Januari 1925 terletak di Desa Redjosari Luas 141 M2.SHGB No. 106 dan No. 107 atas nama PT. Ika Muda bukan berasal dari Eigendom418Benar bahwa Surat Nomor : 3396/60033.74/IX/2014, tanggal 4 September 2014perihal tanggapan pengaduan tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaSemarang yang merupakan tanggapan surat pengaduan dari Sdr. Soesilo MarwotoQq. Ahli Waris KGPH.

Gementee Semarang tanggal 27 Januari 1925terletak di Desa Redjosari Luas 141 M2.Berdasarkan Kepres No. 32 tahun 1979 tentang PokokPokok KebijaksanaanDalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat,pasal 1 ayat (1) Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asalKonversi hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambatlambatnya padatanggal 24 September 1980, sebagaimana yag dimaksud dalam UU No 5 tahun1960 pada saat berakhirnya yang bersangkutan menjadi tanah yang

Surat Bekendmaking/ Pemberian Tahoe Yang dikeluarkanStadsgemente Bandoeng ditanda tangani oleh De Gementee Secretaris,membuktikan setidaknya tanggal 23 Mei 1934 terhadap objek sengketatercatat diberikan izin untuk mendirikan clubhuis kepada Toen The Tji Tjoenqq Vereeniging Tiong Hoa Tjong Siang Kwee. Dengan dasar itu menuturpandangan Tergugat bahwa objek sengketa tidaklah mungkin dimiliki dandibangun oleh H.

Pacinan Lama Braga, Bandung Wetan, belum terdaftarsesuatu hak, luas M2 : 336, 607 diambil alih Pemerintah Lurah BragaFBSI, berdasarkan penunjukan;Menimbang, bahwa bukti TIB dari Tergugat dalam pengantar daftar danketerangannya disebut Bekendmaking/Pemberian Tahoi yang dikeluarkanStadsgemente Bandoeng di tanda tangani oleh De Gementee Secretarismenyebut objek sengketa tercatat diberikan untuk mendirikan clubhuis sertabukti lembar lampirannya serta potocopy dari Bangunan dan tulis tangandibawahnya

Tergugat II Intervensi pada tahun 1999, dantanah objek sengketa in litis merupakan tanah Negara bekas EigendomVerponding No. 1154 (sebagian), dan yang mendasari Tergugat II Intervensimenguasai objek sengketa saat ini adalah Surat Izin/bukti Pemegang Hak sewa/pakai atas Tanah Pengelolaan/Pembangunan Pemerintah Kota Makassar No.08/BN/KPP/2001 tanggal 07 Juni 2001, Surat Keputusan Walikota Makassar No.869/Kep/593.82/2002 tanggal 09 Oktober 2002, dan Berita Acara Serah TerimaPelepasan Hak Atas Tanah ex Gementee