Ditemukan 1217988 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Hasil hutan Hasil kayu
Putus : 19-04-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 21/Pid.Sus-LH/2016/PN-Bek
Tanggal 19 April 2016 — Pidana - SUHARTONO Anak JAEN
35829
  • Menyatakan Terdakwa SUHARTONO ANAK JAEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMILIKI DAN MENGANGKUT HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN, sebagaimana dalam dakwaan Primer;2.
    dan menjamin legalitas kayu yang dimanfaatkan olehpengelolaan atau pemegang izin sesuai ketentuan yang berlaku, ruanglingkup penatausahaan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulatsedang,kayu bula kecil, hasil hutan bukan kayu, hasil olahan yang berasaldari perizinan yang sah pada hutan negara;Bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menguasai hasil hutan kayu yangsah adalah bahwa hutan kayu yang memiliki /dikuasai oleh pemilik tersebutdapat di ketahui asalusul dan sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang
    berlaku;Bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan padasetiap segmen kegiatan dalam penata usahaan hasil hutan;Bahwa Dokumen yang termasuk dalam surat atau dokumen dalam suratketerangan sahnya hasil hutan (SKSHH)sesuai dengan pasal 10 peraturanmenteri kehutanan RI nomor P.41/menhutII/2014 tentang penatausahaanhasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam adalah Surat keterangan sahnyakayu bulat (SKSKB) dan
    SKAU;Bahwa jenis kayu yang termasuk hasil hutan secara umum di bedakanmenjadi 3 (tiga) jenis antara lain kelompok Meranti, Kelompok Rimbacampuran dan kelompok kau indah;Bahwa dari dasar itu dihubungkan dengan kayu olahan yang dibawa terdakwamenurut pendapat ahli merupakan kayu hasil hutan;Bahwa dasar Hukum diterbitkannya Surat Keterangan Hasil Hutan (SKSHH)tersebut adalah peraturan menteri kehutanan RI nomor P.41/menhutII/2014tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam;Bahwa
    Tomblok Wijayanti, S.Hut Jabatan Pengawas Produksi danPeredaran hasil hutan dan Sdr.
    Tomblok Wijayanti, S.HutJabatan Pengawas Produksi dan Peredaran hasil hutan dan Sdr.
Putus : 17-01-2008 — Upload : 06-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1290K/PID/2007
Tanggal 17 Januari 2008 — LATA HISAR PURBA ; KARDINAL PURBA
4439 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat, yaitu meminta uang cuti tahunantersebut, sebenarnya toleransi dari perusahaan untuk memberikantunjangan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan kemampuan keuanganperusahaan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Mengenai keberatan ke. 1 s/d6:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factiedalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salahmenerapkan hukum, lagi pula alasanalasan kasasi ini pada hakekatnyamengenai penilaian hasil
Register : 04-08-2011 — Putus : 20-10-2011 — Upload : 16-02-2012
Putusan PN RAHA Nomor 144/Pid.B/2011/PN.Raha
Tanggal 20 Oktober 2011 — SAMAD bin LA FATA
8631
  • diperbolehkan menebang, mengangkut ' ataumengolah hasil hutan yang ada di hutan warangga RPH RahaUPTD Muna Timur Kab.
    hutan yang tidak dilengkapi dengansurat keterangan sahnya hasil hutan;Bahwa, saat ini saksi menjabat sebagai KUPTD kehutananMuna Timur pada Dinas Kehutanan Kab.
    Muna;Bahwa tidak diperbolehkan menebang, mengangkut ataumengolah hasil hutan yang ada di hutan warangga RPH RahaUPTD Muna Timur Kab.
    keterangan sahnya hasil hutan;Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar jam10.00 Wita, sementara saksi sedang dudukduduk di rumahdatang Sdr.
    Muna, pada saat diperiksa anggota polisi terdakwa danSaksiFERI tanpa dilengkapi bersamasama dengan suratketerangan sahnya hasil hutan;Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Unsur yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telahterpenuhi;4.
Putus : 23-05-2008 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318K/PIDSUS/2007
Tanggal 23 Mei 2008 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU ; ASWIN YUSUF ALIAS SONI
34726 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang, Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.DANKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada
    Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidanadalam pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDonggala tanggal 6 Januari
    N.GFeryantini, dokter yang memeriksa saksi koroban KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dan hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor122N/XV2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan Judex
    Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
    Bahwaadapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keteranganpada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimanaSaksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangansehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah)seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebabhasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadapTersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatansempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbuktbersalah, hasil
Putus : 08-04-2008 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301K/PID.SUS/2008
Tanggal 8 April 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATANG ; FREDI MURI bin RUSDIYANTO
147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Register : 03-02-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 66_Pid_Sus_2015_PN-Ktp_Hukum_28042015_Mengangkut_Hasil_Hutan
Tanggal 28 April 2015 — TONY L NAINGGOLAN Anak Laki-Laki Dari M. NAINGGOLAN (Alm)
2312
  • NAINGGOLAN (Alm),terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaMengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;2. Menghukum terdakwa TONY L NAINGGOLAN Anak Laki-Laki Dari M. NAINGGOLAN (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,-( lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1( satu) bulan;3.
    Nainggolan pada waktu dan tempat tersebutdalam dakwaan Kesatu, terdakwa telah melakukan perbuatan berupamengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan olehterdakwa sebagai berikut :Mulamula dihubungi oleh Sdr. Joko untuk meminta tolong kepadaterdakwa mencarikan orang yang bisa mengangkut kayu milik Sdr.
    hutan kayu adalah hasil hutanberupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yangberasal dari kawasan hutan, sedangkan untuk mendapatkan hasil hutanberupa kayu yang sah adalah dengan memiliki izin usaha pemungutan /pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK, IPHHK, IPK) dan melaluipelelangan kayu siataan dan atau temuan, ataupun melalui pembelianbebas sepanjang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutanberupa (FAKO/FAKB/SKSKB/SAL);e Bahwa apabila mengangkut, menguasai, memiliki
    Setiap orang;2. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayuyang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa dalam dalam ketentuan UU Nomor 18 tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksuddengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.
    hutan berupakayu; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut dalam hal ini menurut MajelisHakim adalah suatu proses perpindahan barang sampai ketempat tujuan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilengkapi secara bersamasurat keterangan sahnya hasil hutan adalah bahwa pada setiappengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan tempatyang sama, harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagibukti; Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkanketerangan
    Ketapangterdakwa telah mengangkut hasil hutan berupa Kayu tanpa dilengkapi dengandokumen yang sah yang mana kayukayu tersebut dimuat dalam mobil truckmerek Mitsubishi NFE 349 dengan No.
Putus : 16-01-2008 — Upload : 04-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 758K/PIDSUS/2007
Tanggal 16 Januari 2008 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan ; CEREK TANJUNG als. CEREK
45128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • N.G.Feryantini dokterpemeriksa pada Puskesmas Sabang pada tanggal 10 November 2007,telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut :7 Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
    Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidanadalam pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDonggala tanggal 6 Januari
    N.GFeryantini, dokter yang memeriksa saksi koroan KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dari hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor :122/V/XI/2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan
    Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
    Bahwaadapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keteranganpada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimanaSaksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangansehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah)seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebabhasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadapTersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatansempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbuktibersalah, hasil
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 33/Pid.Sus-LH/2016/PN.Bek
Tanggal 7 Juni 2016 — Pidana - JUNIARDI Alias LOCANG Bin JAILANI
3830
  • Menyatakan Terdakwa JUNIARDI Alias LOCANG Bin JAILANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan alternatif kedua Subsider; 4.
    hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e.
    Sehingga yang dapat melakukan kegian usahapengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan adalah orang/perorangan atau korporasi yang telah memiliki Izin Usaha IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu (IUIPHH) dari pejabat / instansi yangberwenang;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutandijelaskan dalam Pasal 1 ayat (12) bahwa yang dimaksud denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumendokumen yang merupakan butki
    legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;e Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.43/MenlkhSetjen/2015 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam dijelaskan pasa Pasal10 ayat (1) dijelaskan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengandokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).Selanjutnya pada Pasal 11 dijelaskan halhal
    Hutan Kayu;e Bahwa pelanggaran berupa mengangkut, menguasai atau memilikihasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu;e Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan yang dilakukan olehDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang nomor:Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.SusLH/2016/PN.
    hutan kayu;Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e ;Ad.1.
Register : 11-08-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 81-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2017
Tanggal 23 Agustus 2017 — Djayadi, Pangkat Serda, NRP 629432
42739
  • Menyatakan Terdakwa DJAYADI, Pangkat Serda, NRP 629432 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan secara bersama-sama .b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti selama 1 (satu) bulan kurungan. 3.
    Menyatakan Terdakwa tersebut di atas DJAYADI,Pangkat Serda, NRP 629432, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :Setiap orang dilarang mengangkut hasil hutan yangtidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersamasama.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanamenurut Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf bUU RI no 18 Tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.2.
    Menyatakan Terdakwa DJAYADI, Pangkat Serda, NRP629432 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana :Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secarabersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutansecara bersamasama .2.
    Muridan adalah kayu jati dari kawasanhutan milik Negara dalam hal ini Perhutani KPH Cepu danseharusnya apabila mengangkut kayu jati hasil dari hutan berbentukgelondong harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHHH) / FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) kalau kayujati dalam bentuk olahan dilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan dan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan)tetapi Terdakwa dan Sdr Muridan tidak bisa menunjukan.6.
    Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang Babinsaseharusnya ikut memberikan contoh yang baik denganmelengkapi suratsurat ijin untuk mengangkut dan memilikikayu hasil perhutani sesuai dengan aturan hukum yangberlaku agar penjarahan hasil hutan (ilegal loging) yang marakdilakukan oleh Masyarakat dapat diberantas, demi masadepan kehidupan generasi mendatang agar hutan bisa dijagadari bahaya banjir dan longsor serta penjarahan.2.
    Menyatakan Terdakwa DJAYADI, Pangkat Serda, NRP 629432 terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama dengan suratketerangan sahnya hasil hutan secara bersamasama .12b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000.000(lima ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti selama 1 (satu) bulankurungan.3.
Putus : 27-03-2013 — Upload : 05-10-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 126 / Pid.Sus / 2013 / PN.Kpj.
Tanggal 27 Maret 2013 — HADI WIKARIYANTO
197
  • Menyatakan terdakwa HADI WIKARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan ;3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.
Putus : 29-08-2007 — Upload : 24-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2881K/PDT/2001
Tanggal 29 Agustus 2007 — H. TENGKU NURDIN ; vs. H.R. SYAHNAN, SH ; OK. CHAIRUDDIN, SH.
2316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Register : 03-02-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 68_Pid_Sus_2015_PN-Ktp_Hukum_28042015_Mengangkut_Hasil_Hutan
Tanggal 28 April 2015 — YOHANES FITER Anak Laki-Laki Dari SANI
243
  • Menyatakan terdakwa YOHANES FITER Anak Laki-Laki Dari SANI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaMengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;2.
    hutan kayu adalah hasil hutanberupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yangberasal dari kawasan hutan, sedangkan untuk mendapatkan hasil hutanberupa kayu yang sah adalah dengan memiliki izin usaha pemungutan /pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK, IPHHK, IPK) dan melaluipelelangan kayu siataan dan atau temuan, ataupun melalui pembelianbebas sepanjang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutanberupa (FAKO/FAKB/SKSKB/SAL).e Bahwa apabila mengangkut, menguasai, memiliki
    Setiap orang;2. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayuyang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa dalam dalam ketentuan UU Nomor 18 tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksuddengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.
    hutan berupakayu; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut dalam hal ini menurut MajelisHakim adalah suatu proses perpindahan barang sampai ketempat tujuan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilengkapi secara bersamasurat keterangan sahnya hasil hutan adalah bahwa pada setiappengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan tempatyang sama, harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagibukti; Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkanketerangan
    Polisi KB. 9825 GJ Noka :MJEC1JG43D5081537 = dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (tidakdilengkapi dengan SKSHH); Menimbang, bahwadengan demikian berdasarkan fakta tersebut maka Unsur mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan menurut majelis telahterpenuhi; Menimbangbahwa, Oleh karena itu keseluruhan unsurunsur dalam dakwaan telah terbuktidalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbuktisecara
    Menyatakan terdakwa YOHANES FITER Anak LakiLaki Dari SANIterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindakpidanaMengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan;2. Menghukum terdakwa YOHANES FITER Anak LakiLaki Dari SANIoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan dendasebesar Rp.500.000.000,( lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuanapabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1( satu) bulan;3.
Register : 13-05-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 21-09-2014
Putusan PN RANTAU Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN.Rta
Tanggal 18 Juni 2014 — *PIDANA : - SARBIN Alias IBIN Bin KAMSUR
266
  • Menyatakan terdakwa SARBIN Alias IBIN Bin KAMSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SARBIN Alias IBIN Bin KAMSUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;3.
    Tapin (tepatnya dipinggir jalan) atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, dengan sengajamengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersamasama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwaSARBIN Alias IBIN Bin KAMSUR telah membeli kayu ulin sebanyak 207 potong denganukuran tinggi
    P.55/MenhutII/2006 tentangPenata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan negara antara lain dokumenkayu bulat (FAKB) dan untuk kayu olahan adalah (FAKO) serta UndangundangNo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;e Bahwa mekanisme untuk mendapatkan izin untuk mengangkut, menguasai danmemiliki hasil hutan atau kayu adalah perusahaan atau industry yang terdaftar ataumemiliki izin yang sah dari Dinas Kehutanan Provinsi dan atau KementrianKehutanan sedangkan yang berhak
    hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur dakwaan tersebut diatas MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.
    Unsur Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim merupakan suatuunsur yang bersifat alternatif atau pilihan, jika dapat dibuktikan salah satunya, maka unsurini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangandari keterangan saksi Andik Sujarwanto dan saksi Halim Safaat dan terdakwa yang salingmemiliki kesesuaian bahwa pada
    Menyatakan terdakwa SARBIN Alias IBIN Bin KAMSUR telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengangkuthasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SARBIN Alias IBIN Bin KAMSUR denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun ;3.
Putus : 20-02-2007 — Upload : 27-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1947K/PID/2006
Tanggal 20 Februari 2007 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti ; Romsi Bin Mutar
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gudang Garam yang terletak di DesaSungai Gelam II Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahdengan sengaja turut melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukanperbuatan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, titipan,menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasaldari kawasan hutan yang diambil atau dipungut
    Meranti dengan panjang 4(empat) meter yang berbentuk log sebanyak 100 (seratus) batang dengan caradimasukkan ke dalam parit dan ditarik dengan menggunakan tali tambang sertakayukayu tersebut digelindingkan oleh Terdakwa secara bersamasamadengan tujuan ke log pon dengan upah sebesar Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah) per kubikya, tibatiba datang pihak berwajib dan menanyakan tentangkepemilikan kayu, serat atau dokumen kayu tersebut, tetapi Terdakwa tidakdapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil
    No. 1947 K/Pid/2006Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengansengaja turut melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukanperbuatan mengangkut, membawa, menguasai dan memilki hasil hutan berupakayu log sebanyak 100 (seratus) batang tanpa dilengkapi bersamasamadengan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), perbuatan Terdakwadilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa Romsibin Mutar bersama temannya
    Menyatakan Terdakwa Romsi bin Mutar bersalah melakukan tindakpidana turut melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukanperbuatan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, titipan,menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut didugaberasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sahsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primairmelanggar pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UU. RI. No. 41Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo.
    hutan (kayu) dengan tanpa dilengkapi SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Romsi bin Mutar oleh karena itudengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;7.
Putus : 02-08-2006 — Upload : 17-10-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 147-K/PM.II-09/AD/VIII/2006
Tanggal 2 Agustus 2006 — Pelda DADANG SUHERLAN
1711
  • Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanaBarang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai ataumemilik i hasi hutan yang tidak dilengkapi bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan. sebagaimanadirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 78 ayat (7) UU RINo. 41 tahun 1999.b.
    Subang, setidaktidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan MiliterIl 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengansengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasilhutan.Dengan cara cara sebagai berikut1.
    Bahwa = menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor :Sdak/103/K/AD/II 09/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 Sdak/85/K/AD/I09/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006, Terdakwa telah didakwa melakukantindak pidana : Barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasaiatau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telahterpenuhi.Unsurkedua : Dengan sengaja.Yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendakidan
    Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan patut menduga bahwakayu. tersebut tidak jelas sal usulnya dan tidak ada SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Terdakwa tetap membeli danmengangkut kayu jati menuju) rumahnya namun diperjalanan dihentikan oleh petugas KPH.Unsurketiga : Mengangkut, hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.Yang dimaksud dengan mengangkut adalah memindahkan suatu benda darisuatu. tempat ke tempat yang lain dengan memakai alat angkut
    Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu). : DADANGSUHERLAN PELDA NRP. 491414, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengangkut danmemiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangansahnya hasil hutan.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulandan denda sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) subsidair1 (satu) bulan.
Putus : 30-05-2008 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460K/PID.SUS/2008
Tanggal 30 Mei 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR ; MALIKUS BIN ZAMRAH
2610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karenadidakwa :KESATU :Bahwa ia Terdakwa Malikus Bin Zamrah pada hari dan tanggal sertabulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2006 atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Hutan Brang Mangong WilayahDsn.Sumbawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yangberwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa menebang pohon ataumemanen atau memungut hasil
    Pasal 78 ayat (5) UU No.41 tahun 1999 ;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Malikus Bin Zamrah pada hari Kamis tanggal 16Oktober 2006 sekira jam 10.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2006 bertempat di Dsn.Salit, Desa Beru, Kecamatan Brang Rea,Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yangberwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa dengan sengaja membawa,mengangkut, memiliki atau menguasai hasil
    Menyatakan Terdakwa MALIKUS BIN ZAMRAH bersalah melakukan tindakpidana memiliki atau menguasai, hasil hutan tanpa dilengkapi bersamasama dengan SKSHH, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UndangUndang Nomor 41 tahun 1999;2.
    Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28Februari 2007 No.301/Pid.B/2006/PN.SBB. yang amar lengkapnya sebagaiberikut : Menyatakan Terdakwa MALIKUS BIN ZAMRAH yang identitasnya tersebutdiatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja menguasai atau menyimpan hasil hutan tanpadilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) * ; Menjatuhkan pidana oleh karenanya
    No. 460 K/Pid.Sus/2008sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindakpidana memiliki kayu tanpa disertai dengan Surat Sahnya Hasil Hutanyang ancamannya adalah selama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar), sehingga dengan putusanpidana tersebut masih kurang pembinaan terhadap Terdakwa untukmenjadi anggota masyarakat yang baik dengan harapan Terdakwa tidakakan mengulangi perbuatannya disamping itu) putusan tersebuttidak mendukung program pemerintah
Register : 02-06-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 159_Pid_Sus_2015_PN_Ktp_Hukum_18082015_Bersama_Sama_Mengangkut_Hasil_Hutan
Tanggal 18 Agustus 2015 — SARTONO Bin HARDI (Alm)
2710
  • Menyatakan terdakwa SARTONO Bin HARDI (Alm) , terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;2. Menghukum terdakwa SARTONO Bin HARDI (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,-( lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    Menyatakan terdakwa SARTONO bin HARDI (Alm), telah terbukti secarasah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 12 huruf e jo pasal83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Perusakan Hutan;2.
    hutanterhadap kayukayu tersebut pada saat angkut;e Bahwa terdakwa mengangkut kayukayu tersebut tidak dilengkapi dengandokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan.Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwamenyatakan tidak keberatan dengan keterangan ahli .1.
    hutan kayu adalah hasil hutan berupakayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yangberasal dari kawasan hutan, sedangkan untuk mendapatkan hasil hutanberupa kayu yang sah adalah dengan memiliki izin usaha pemungutan /pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK, IPHHK, IPK) dan melaluipelelangan kayu siataan dan atau temuan, ataupun melalui pembelianbebas sepanjang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutanberupa (FAKO/FAKB/SKSKB/SAL);e Bahwa apabila mengangkut, menguasai, memiliki
    Setiap orang;2. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayuyang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa dalam dalam ketentuan UU Nomor 18 tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksuddengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.
    Menyatakan terdakwa SARTONO Bin HARDI (Alm) , terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaMengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersamasama dengansurat keterangan sahnya hasil hutan;2. Menghukum terdakwa SARTONO Bin HARDI (Alm), oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp.500.000.000,( lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila tidakdibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Register : 06-05-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 125/Pid.Sus/2015/PNTbk
Tanggal 23 Juni 2015 — ASWANDI Als AN Bin MUHAMMAD NASIR;
287
  • Menyatakan TerdakwaASWANDI Als AN Bin MUHAMMAD NASIRtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara bersama sama mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;2.
    P.41/MenhutIl/2014 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutankayu harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Bahwa Apabila seseorang atau kelompok mengangkut,menguasai, dan memilikihasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) maka tindakan tersebut telah melanggar ketentuan pidana No.18 Tahun2013 Undangundang Republik Indonesia tentang pencegahan danpemberantasan
    RASYADI GT.6 tersebut adalahTerdakwa; Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.41 /Menhut Il / 2014 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutankayu harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor:125/Pid.Sus/2015/PNTbke Bahwa Apabila seseorang atau kelompok mengangkut,menguasai, dan memilikihasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan
    Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnyahasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupunvolumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai suratsurat yangsah;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNo.P.41/MenhutIl/2014 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayuharus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
    Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayuharus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Menimbang, bahwa Apabila seseorang atau kelompok mengangkut,menguasai,dan memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) maka tindakan tersebut telah melanggar ketentuan pidana No.18 Tahun 2013Undangundang Republik Indonesia tentang pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan;Menimbang, bahwa
    Menyatakan TerdakwaASWANDI Als AN Bin MUHAMMAD NASIRielah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secarabersama sama mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan;2.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 147/Pid.B/LH/2017/PN Bdw
Tanggal 6 September 2017 — As’ari alias Pak Sahdan bin Nawi
2813
  • Menyatakan Terdakwa Asari alias Pak Sahdan bin Nawi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d;2.
    oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :Bahwa terdakwa AS ARI als Pak SAHDAN bin NAWI pada hari Sabtutanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Dsn Getdingan Desa Karanganyar KecKlabang Kab Bondowoso atau setidaktidaknya pada tempat lain dimanaPengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa danmengadili, terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,menguasai dan/ atau memiliki hasil
    tanpa kesalahan(geen straf zonder schuld);Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka setiap orang dalam perkaraini tertuju pada Terdakwa Asari alias Pak Sahdan bin Nawi;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf a jopasal 12 huruf d UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Kerusakan Hutan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ataumemiliki hasil
    yang ditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2017/PN BdwPerusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutanmelalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin ataupenggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izindi dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupunyang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;Surat keterangan sahnya hasil
    hutan adalah dokumendokumen yangmerupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan.Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil,kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansikehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannyamenyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang olehkuasa undangundang diberikan wewenang
    G1872HL warna hitam yang ditutupi dengan 15 karung saks plastikyang berisi serobuk kayu dan 1 lembar terpal warna hitam;Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2017/PN Bdwe Bahwa terdakwa membawa kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan / dokumen yang sah;e Bahwa saksi Suriyanto dan saksi Juhari kemudian melakukan pengecekandan diketemukan 1 tunggak dan kayu jati sebanyak 1 tunggak didalam hutanpetak 7S Blok alas lanjang Dusun Getdingan Desa Blimbing KecamatanKlabang
Register : 07-01-2014 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 44_Pid_Sus_2014_PN_Ktp_Hukum_19032014_Mengangkut_Hasil_Hutan_Tidak_Dilengkapi_Surat
Tanggal 19 Maret 2014 — SUSANTO AHIYUNG ALIAS AHIYUNG ANAK DARI HERMANTO
6310
  • Menyatakan terdakwa SUSANTO AHIYUNG ALIAS AHIYUNG ANAK DARI HERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MENGANGKUT HASIL HUTAN BERUPA KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN.2.
    Ketapang Nomor : 094/23/DkhPPHH/2014 tanggal 05Februari 2014.Bahwa saksi menerangkan setiap pengakutan hasil hutan harusdilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) danberkenaan dengan tindak pidana atau perkara ini harus didampingidengan Faktur Angkutan Kayu Olahan jika kayu tersebut berasal daritempat pengolahan atau menggunakan Surat angkutan Lelang jika kayutersebut berasal dari hasil suatu pelelangan.Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud dengan hasil hutan adalahbenda hayati
    beserta turunannya yang dihasilkan dari kawasan hutan,sedangkan kayu adalah merupakan hasil hutan, sedangkan cara untukmendapatkan hasil hutan berupa kayu yang sah adalah dengan memilikiizin usaha pemungutan/pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK, IPHHK,IPK) atau melalui pembelian bebas sepanjang dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (FAKO/FAKB/SKSKB/SAL).Bahwa saksi menerangkan dokumen yang wajib menyertai dalam setiappengangkutan kayu gergajian adalah dokumen FAKO yang dilampiri DPO
    Unsur Tanpa hak mengangkut, menguasai atau memiliki hasilhutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan;Ad.1.
    mengeluarkan izin dimaksud.Menimbang, unsur ini juga mengandung pengertian bahwa pada setiappengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dantempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagaibukti, apabila tidak dilengkapi suratsurat perizinan dimaksud atau antara isidokumen Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan tersebut tidak sama dengankeadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebutdinyatakan tidak mempunyai suratsurat yang
    Menyatakan terdakwa SUSANTO AHIYUNG ALIAS AHIYUNG ANAK DARIHERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana SECARA BERSAMASAMA MENGANGKUT HASIL HUTAN BERUPAKAYU YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMASAMA DENGAN SURAT KETERANGANSAHNYA HASIL HUTAN.2.