Warisan Budaya Jawa Barat(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur danKawasan Cagar Budaya (Fotocopy sesuai denganTelOGo py) joes eeeBahwa, selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang bernama : SUHARDIMAN dan SOBARLI RUHIYAT, S.PDyang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yangdianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Keterangan

oleh pemilik,pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yangdilestarikan 2222222 nne nen nnn nnn nnn n nnn n nenPasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat;(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan insentifkepada setiap orang, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam upayaperlindungan, konservasi dan revitalisasi warisan budaya Daerah;Halaman 46 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentukprogram, penghargaan dan/atau bantuan, yang pelaksanaannya disesuaikandengan kemampuan keuangan Daerah;(3) Syarat dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapbkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, sSesuai kewenanganberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya mengatur

Sedangkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuyaitu Pasal 31 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2010 tentang CagarBudaya dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budayamengatur mensyaratkan Tergugat dalam pembentukan Tim Penunjukan TenagaAhli/Instruktur/Narasumber Dan Pendamping Lapangan kegiatan penetapan situscagar budaya peringkat kabupaten, Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan denganKeputusan

Warisan BudayaJawa Barat, Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya.Bahwa terbukti di persidangan, Tergugat dalam prosedur penerbitkan objeksengketa tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah KabupatenSumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, danKawasan Cagar Budaya khusus pada saat pembentukan Tim Penunjukan

Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsungadministrasi dan pelaporan pelaku desa;Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsipdan mekanisme PNPM Mandiri perdesaan untuk disahkan olehBKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengantujuan Pelestarian dana bergulir;. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja samadengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya denganpengembangan potensi wilayah;.

Mendorong transparansi dalam pengerahan keuangan,pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasilainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secaralangsung kepada Pihak Yang membutuhkan.. melakuka fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaianpermasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaan,pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.Page 1 of 15 Nomor:06/Pid./TPK/2013/PT.

Pelestarian dan pengembangan pennodalan usaha yang berasal daridana program sebelumnya (PPK dan PNPM Mandiri perdesaan)yang sesuai dengan tujuan program sebelumnya (PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan);c. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkatwilayah pedesaan;d. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainya)sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan programsecara akuntabel, trasnparan dan berkelanjutan.e.

Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secaralangsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsipdan mekanisme PNPM Mandiri perdesaan untuk disahkanoleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaandengan tujuan Pelestarian dana bergulir;. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja samadengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya denganpengembangan potensi wilayah;.

Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secaralangsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsipdan mekanisme PNPM Mandiri perdesaan untuk disahkanoleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaandengan tujuan Pelestarian dana bergulir;Page 38 of 75 ~~ Nomor:06/Pid/TPK/2013/PT.TK.39m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja samadengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya denganpengembangan potensi wilayah;n.

pokoknya sebagaiberikut:1.Menyatakan terdakwa DAMO BIN JASIM secara sah dan meyakinkan telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan yang Tidaksesuai Dengan Zona Pemanfaatan dan Zona Lain dari Taman Nasionalsebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 33 ayat(3) jo Pasal 40 ayat (2)UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 24 Peraturan pemerintah No.28 Tahun2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian

Menyatakan perkara a quo bukan merupakan tindak pidana;Menyatakan perbuatan tindak pidana Pasal 33 ayat (8) jo Pasal 40 ayat(2)UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya jo Pasal 24 Peraturan pemerintah No.28 Tahun 2011 tentangPengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidakterbukti secara sah dan meyakinkan;3.

Selain menangkap dengan jaring, MISDAN juga menangkaptotok (kerang bakau) dengan menggunakan tangan kosong ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalamPasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2)UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 24 Peraturan pemerintah No. 28 Tahun2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Alam joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan Terdakwa mengandung unsurunsur sebagaimana yang dimaksuddalam Dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat(2) UndangUndang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya jo Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentangPengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana

Dengantidak jelasnya tanda batas zona di Taman Nasional Ujung Kulon, menurut MajelisHakim dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar taman nasional ujungkulon oleh karena berdasarkan Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentangPengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam khususnya dalamBab VII tentang pemberdayaan dan peran serta masyarakat sekitar dalammeningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar serta Peraturan Menteri KehutananNomer:P.56/MenhutI/2006 yang pada pokoknya

Pelayanan PerbendaharaanNegara (KPPN) untuk dilakukan pencairan dan setelah tahun 2007, hasil MADdibuat Daftar Tunggu oleh UPK untuk kemudian dicairkan sesuai dengan periodepinjaman ;e Bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 /406 / PMD tanggal 15 Maret 2005 tentang Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PPK T.A. 2005 angka 1.6.3 tentang jeniskegiatan huruf c : bahwa kegiatan simpan pinjam tersebutkhusus bagi kelompok perempuan dan butir 4.1 DasardasarPengelolaan Dana bergulir : huruf a. pelestarian

kegiatanpinjaman menyatakan tersedianya dana pinjaman produktif danbertambah jumlahnya sebagai modal usaha bagi masyarakatmiskin yang produktif ;Yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 16 Tahun 2009 tanggal18 Agustus 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bab III Pasal 4 ayat (1)huruf b bahwa aset produktif yang berupa dana bergulir untuk kelompokperempuan dan ayat (2) Aset PNPM Mandiri perdesaan tidak dapatdipindahtangankan

disebut UPK) di BankPemerintah Daerah DIY Cabang Godean dari KantorPerbendaharaan Negara (KPPN) yang besarnya bantuantersebut :Tahun 2006 : Rp. 296.850.000,00Tahun 2007 : Rp. 178.125.000,00Bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 /406 / PMD tanggal 15 Maret 2005 tentang Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PPK T.A. 2005 angka 1.6.3 tentang jeniskegiatan huruf c : bahwa kegiatan simpan pinjam tersebutkhusus bagi kelompok perempuan dan butir 4.1 DasardasarPengelolaan Dana bergulir : huruf a. pelestarian

Peraturan Bupati Sleman Nomor : 16 Tahun 2009tanggal 18 Agustus 2009 tentang perlindungan dan pelestarian hasil kegiatanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Bab III Pasal 4ayat (1) huruf b dan Keputusan Camat Minggir No. 26 / SK.Camat/MGR/2006/tanggal November 2006 ;b Bahwa seharusnya Majelis Hakim membuktikan dahulu dakwaanPrimair dari Penuntut Umum. Apabila dakwaan Primair PenuntutUmum tidak terbukti maka barulah Majelis membuktikan dakwaanSubsidairnya.

., untuk masingmasing Ketua Panitia yaitu Panitia Gerakan PenanamanPohon dan Cinta Lingkungan Bondowoso sebesar Rp. 60.000.000, (enampuluh juta rupiah) Panitia Pembangunan SMU Darul Fikri sebesarRp45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) dan Panitia PelaksanaanGerakan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan sebesar Rp. 54.000.000,(lima puluh empat juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 159.000.000, (seratuslima puluh sembilan juta rupiah) ;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari

Panitia Gerakan Penghijauan dan Pelestarian lingkungan Desa WonosariKecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso menerima Dana Bantuan Sosialdari Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 180.000.000, ( seratus delapan puluhjuta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa H. YUSUF SUMARNO, SE ., dari Drs.M. PUDJIARTO sebesar Rp 54.000.000, (lima puluh empat juta rupiah) danyang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Penghijauan danPelestarian Lingkungan hanya sebesar Rp.

LS/0004111/2008 tanggal 8 Mei 2008, Panitia PelaksanaanGerakan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan menerima Dana BantuanSosial sebesar Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) ;Sehingga seluruh dana bantuan untuk 6 (enam) lembaga sejumlahRp.830.000.000, (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yang merupakan keuangannegara karena berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Provinsi Tingkat Jawa Timur tahun 2008 telah diterima oleh Drs. M.

PUDJIARTO sebesar Rp 54.000.000, (limapuluh empat juta rupiah), dan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatanGerakan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan hanya sebesar Rp.51.150.000, (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu : e 1.000 pohon durian X Rp. 15.000, = Rp. 15.000.000, ;e 1.000 pohom apokat X Rp. 5.000, = Rp. 5.000.000. ;e 1.000 pohon jeruk X Rp. 7.500, = Rp. 7.500.000.

LS/0004111/2008 tanggal 8 Mei 2008, Panitia Pelaksanaan GerakanPenghijauan dan Pelestarian Lingkungan menerima Dana Bantuan Sosialsebesar Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) ;Sehingga selurunh dana bantuan untuk 6 (enam) lembaga sejumlah Rp.830.000.000, (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yang merupakan keuangannegara karena berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Provinsi Tingkat Jawa Timur tahun 2008 telah diterima oleh Drs. M.

Lembaga Pengelola KawasanBahwa Penggugat sudah bertindak aktif, sudah berkalikali mengingatkan,mengirim surat, melakukan musyawarah kepada Tergugat untuk segeramembentuk LPK, namun walaupun telah berlangsung bertahuntahun sejakselesainya revitalisasi Pasar Cinderamata, Tergugat tidak punya itikad baikbersama Penggugat untuk membentuk LPK:;Bahwa selain menyurati Tergugat untuk segera melakukan kewajibannya,Penggugat juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait diantaranya:e Balai Pelestarian

Inti dariSurat balasan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengahmenyetujui pembentukan pengelola pasar Cinderamata dan menugaskanKapokja Pemanfaatan BP3 Jateng untuk mendampingi prosespembentukan Pengelola Pasar Cinderamata serta keris dan Kacamatayang berada di AlunAlun Utara Karaton Surakarta ;Bahwa berdasarkan surat tersebut, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah telah memberikan persetujuan untuk membentuk LPK.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tanggungjawabdalam pembentukan LPK tidak hanya semata tanggung jawabTergugat;810Bahwa Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah tidak berkompetenuntuk membentuk Pengelola Pasar Cinderamata. Bahwa Balai PelestarianPeninggalan Purbakala sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan danPariwisata No.

perlindungan peninggalan purbakalabergerak maupun tidak bergerak, 3. melaksanakan pemugaran peninggalanpurbakala bergerak maupun tidak bergerak, 4. melaksanakan dokumentasipeninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak. 5. melaksanakanpenyidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupuntidak bergerak, 6. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakattentang peninggalan sejarah dan purbakala, 7. melaksanakan penetapan bendacagar budaya bergerak di wilayah kerja balai pelestarian

tanggal 26 Maret 2007,(Bukti P 5);6 Foto copy dari foto copy Surat dari Kepala Dinas Pengelolaan Pasar KotaSurakarta yang ditujukan kepada Pengageng Sasana Wilopo Nomor: 511.2/0616tanggal 21 Maret 2012 perihal: Pengelolaan Pasar Cindera mata, (Bukti P7 Foto copy Nota Dinas dari Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta yangditujukan kepada Walikota Surakarta Nomor: 511.2/0180 tanggal 1 Februari2011 Hal: laporan rapat koordinasi pengelolaan Pasar Cinderamata, (Bukti P8 Foto copy Surat Kepala Balai Pelestarian

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

Riau semakin menipis, hutan yang disebutsebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yangdihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telahmenjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut menyebabkan terjadinyarawan kebakaran dan banjir serta semakin memicu terjadinya pemanasanglobal (global warming), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagaiorganisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuanuntuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian

Riausemakin menipis, hutan yang disebut sebagai paruparu duniasebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan padaKonferensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telan menjadi rusak danberkurang dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global(global warming) maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai Organisassiyang bergerak dibidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untukmeningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup merasa sangat

yang dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatanPenggugat maka objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalahberkaitan dengan kawasan hutan yang didasarkan pada UndangUndangNomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat merupakan sebuah organisasi dibidang kehutanan, Majelis Hakimberpendapat sebuah organisasi bidang kehutanan berhak untuk mengajukangugatan untuk kepentingan pelestarian

TIkMenimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P6, P7, P8 dan P9Penggugat telah melaksanakan kegiatankegiatannya sejak tahun 2019 berupainvestigasi kebun anton yang berada dalam kawasan hutan produksi padatanggal 2 Januari 2019, kegiatan tersebut telah sesuai sebagaimana dalambukti P5;Menimbang, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatasMajelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi persyaratan dan kriteriasebagai organisasi dibidang kehutanan yang dapat mengajukan gugatan untukkepentingan pelestarian

Menurutnyapenangkapan ikan yang dilarang adalah yang menggunakan potas, pestisida,setrum, obat bius, alat peledak, dan lainlain yang membahayakan danmerusak pelestarian lingkungan.

dalam air sehingga ikanikan akanterapung ke atas permukaan air dan Terdakwa dapat dengan mudahmenangkap ikanikan tersebut dengan menggunakan serok dan dimasukkan kedalam baskom;Bahwa Terdakwa berhasil menangkap ikan jenis Gabus, Pipih, Sepat danPapuyu sebanyak 15 (lima belas) Kg yang dilakukan pada dini hari tersebutsampai dengan jam 03.30 wita saat Terdakwa tertangkap tangan oleh pihakkepolisian;Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan dengan menggunakansetrum yang membahayakan dan merusak pelestarian

air sehingga ikanikan akanterapung ke atas permukaan air dan Terdakwa dapat dengan mudahmenangkap ikanikan tersebut dengan menggunakan serok dan dimasukkan kedalam baskom;e Bahwa Terdakwa berhasil menangkap ikan jenis Gabus, Pipih, Sepat danPapuyu sebanyak 15 (lima belas) Kg yang dilakukan pada dini hari tersebutsampai dengan jam 03.30 wita saat Terdakwa tertangkap tangan oleh pihakkepolisian;e Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan dengan menggunakansetrum yang membahayakan dan merusak pelestarian

ikanikan akan terapung ke atas permukaanair dan Terdakwa dapat dengan mudah menangkap ikanikan tersebut denganmenggunakan serok dan dimasukkan ke dalam baskom dimana Terdakwa berhasilmenangkap ikan jenis Gabus, Pipih, Sepat dan Papuyu sebanyak 15 (lima belas) Kgyang dilakukan pada dini hari tersebut sampai dengan jam 03.30 wita saat Terdakwatertangkap tangan oleh pihak kepolisian;11Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan denganmenggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian

Halhal lain yang dianggap perlu.Perbuatan terdakwa dan Rober Aniza Datuak Talanai Sati yang melakukanpembelian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 297 lokasi di Nagari TabekKecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, seharga Rp.600.000.000, dariBambang Antasena yang tanpa persetujuan Musyawarah Antar Nagari (MAN)dan juga tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya(RAPB) UPKTA 2015, bertentangan dengan ketentuan Penjelasan PTO Xmengenai Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir poin 10.1.5.

Rp.200.000.000,00 diberikan secara tunai kepada BambangAntasena, diserahkan langsung oleh terdakwa.Bahwa pembayaran atas pembelian tanah tersebutdilakukan dengan menggunakan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)yang eharusnya digulirkan kepada masyarakat, penggunaan dana SimpanPinjam Perempuan (SPP) untuk pembelian tanah tersebut menggangguoperasional kegiatan simpan pinjam sehingga kegiatan simpan pinjamterhenti pergulirannya selama dua bulan, hal ini bertentangan denganPenjelasan PTO X mengenai Pelestarian

Halhal lain yang dianggap perlu.Perbuatan terdakwa dan Rober Aniza Datuak Talanai Sati yang melakukanpembelian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 297 lokasi di Nagari TabekKecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, seharga Rp.600.000.000,dari Bambang Antasena yang tanpa persetujuan Musyawarah Antar Nagari(MAN) dan juga tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan danBiaya (RAPB) UPKTA 2015, bertentangan dengan ketentuanPenjelasan PTO X mengenai Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir poin10.1.5.

Memerintahkan barang bukti berupa:1) Asli 1 (Satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang PetunjukTeknis Operasional/PTO yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam NegeriRepublik Indonesia;2) Asli 1 (Satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang Penjelasanyang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia;3) Fotocopy dilegalisir 1 (satu) bundel buku PNPM MandiriPerdesaantentang Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana bergulir yang diterbitkanoleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

Memerintahkan barang bukti berupa:1)2)3)4)5)6)2)8)9)Asli 1 (satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentangPetunjuk Teknis Operasional/PTO yang diterbitkan oleh KementrianDalam Negeri Republik Indonesia.Asli 1 (satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentangPenjelasan yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam NegeriRepublik Indonesia.Fotocopy dilegalisir 1 (Satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaantentang Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana bergulir yangditerbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik

Menyatakan perkara a quo bukan merupakan tindak pidana;Menyatakan perbuatan tindak pidana Pasal 33 ayat (8) jo Pasal 40 ayat(2)UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya jo Pasal 24 Peraturan pemerintah No.28 Tahun 2011 tentangPengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidakterbukti secara sah dan meyakinkan;Membebaskan Terdakwa dari selurun dakwaan sesuai Pasal 91 ayat (1)KUHAP

Selain menangkap dengan jaring, DAMO juga menangkap totok(kerang bakau) dengan menggunakan tangan kosong.Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalamPasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2)UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 24 Peraturan pemerintah No. 28 Tahun2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Alam joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan Terdakwa mengandung unsurunsur sebagaimana yang dimaksuddalam Dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat(2) UndangUndang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya jo Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentangPengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana

unsur yang utama dalam penerapanPasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah tentang adanya kegiatan yangterlarang yang telah dilakukan oleh Terdakwa di suatu wilayah tamannasionalkhususnya taman nasional ujung kulon (TNUK) dan untuk mengetahui apakah tindakanyang dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana atau tidak, maka hal itu wajib mengacukepada peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2011tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian

Dengantidak jelasnya tanda batas zona di Taman Nasional Ujung Kulon, menurut MajelisHakim dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar taman nasional ujungkulon oleh karena berdasarkan Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentangPengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam khususnya dalamBab VII tentang pemberdayaan dan peran serta masyarakat sekitar dalammeningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar serta Peraturan Menteri KehutananNomer:P.56/MenhutI/2006 yang pada pokoknya

Mencabut Amar Kedua angka 1 hruf a dan b dalam KeputusanDirektur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian AlamNomor 122/Kpts/DJV/1999 tanggal 31 Januari 1999 tentangPerubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutandan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJVI/1977 tanggal 14Januari 1997 tentang Pemberian izin kepada PT Walet LindungLestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran)burung walet pada goagoa alam di Kabupaten Daerah tingkat IlKutai, Berau dan Bulungan;2.

Melainkan memperoleh KeputusanDirektur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor122/Kpts/DJV/1999 tanggal 31 Januari 1999 tentang Perubahan KeputusanDirektur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJVV1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian izin kepada PT WaletLindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran) burungwalet pada goagoa alam di Kabupaten Daerah tingkat Il Kutai, Berau danBulungan;Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi I/Pembanding

Selain itu Pemohon KasasiVPembanding/Turut Terbanding I/Turut Tergugat , adalah Ketua PersatuanPenemu, Pemilik, Pewaris dan Pekerja Goa Sarang Burung Walet (P 5 GSBW)Berau, telah mendatangi Bapak Direktur Jenderal PHKA di kantornya di Jakartadengan menyampaikan keberatan atas terbit dan diberlakukannya kembaliKeputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor122/Kpts/DJV/1999 tanggal 31 Januari 1999 tentang Perubahan KeputusanDirektur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian

Tetapi telah ditolak oleh Pemohon Kasasi dengan alasan yangdiberikan kepada Pemohon Kasasi saat itu masih bersengketa denganKeputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor122/Kpts/DJV/1999 tanggal 31 Januari 1999 tentang Perubahan KeputusanDirektur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpis/DJVV1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian izin kepada PT WaletLindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (penangkaran) burungwalet pada goagoa alam

Tetapi telah ditolak oleh Pemohon Kasasi dengan alasan yang diberikankepada Pemohon Kasasi, saat itu masih bersengketa dengan KeputusanDirektur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor122/Kpts/DJV/1999 tanggal 31 Januari 1999 tentang.Perubahan KeputusanDirektur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJVV1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian Izin kepada PT WaletLindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran) burungwalet pada goagoa alam

pengumuman, maka sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 1991, pengajuan gugatan dihitung secarakasuistis, yaitu. sejak PENGGUGAT merasa kepentingannyadirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;Halaman 7 dari 84 halaman Putusan Nomor :10/G/2017/PTUNPBR.TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGATBahwa PENGGUGAT adalah organisasi sosial kemanusiaan yangdidirikan dengan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkanperanserta masyarakat dalam upaya pelestarian

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatanpemakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;(2).Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhipersyaratan : + === = === ==a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan

didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan jdan ;c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaranCASAINY a. jaseseese ne ceneme snes esenenneweremeennee2.

sehinggasejak tanggal 6 Juni 1986 status areal yang menjadi tempatditerbitkannya Objek Sengketa adalah merupakan Kawasan Hutan ;Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatasyang disingkat dengan HPT adalah Kawasan Hutan dengan faktorfaktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masingmasing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilaiantara 125 174 (seratus dua puluh lima sampai dengan seratustujuh puluh empat), diluar kawasan lindung, hutan suaka alam,hutan pelestarian

Pasal Pasal 1 angka 6 Peraturan PemerintahHalaman 11 dari 84 halaman Putusan Nomor :10/G/2017/PTUNPBR.10.11.Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam) ;Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah termasuk KawasanHutan Konservasi, sehingga ketentuan yang mengaturnya adalahUndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, hal ini adalah berdasarkanpada penjelasan Pasal 7 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999tentang

2004 TentangPerubahan atas UndangUndang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutananmenjadi UndangUndang sebagaimana terdapat dalam Pasal :e Pasal 60 ayat (2) Masyarakat dan atau perorangan serta dalampengawasan kehutanan ;e Pasal 69 ayat (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memeliharadan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan ;e Pasal 73 ayat :I) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian

Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan ; dan ;c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya ;2.

Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) Nomor : 36/KMA/SK/II/2013tanggal 23 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman PenangananPerkara Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa organisasi lingkunganhidup mempunyai hak untuk melakukan gugatan organisasi (legal standing) ;Bahwa sehubungan dengan ketentuan pada point dan 2 diatas, Penggugat(Yayasan Pelopor Sehati) sebagai organisasi yang bergerak dalam bidangpelestarian hutan dan lingkungan hidup, berbadan hukum dan telahmelakukan fungsi pelestarian hutan

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang menduduki kawasan hutantanpa izin Menteri Kehutanan RI seluas 437 Ha dan perbuatan Tergugat IIyang telah lalai dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan hutan, makaobyek sengketa mengalami kerugian nyata, yaitu hutan sebagai paruparudunia telah berubah fungsi menjadi kebun kelapa sawit dan kelestarian fungsihutan menjadi rusak sehingga Penggugat sebagai organisasi lingkunganhidup yang bergerak dalam bidang pelestarian hutan dan lingkungan hidupjuga merasa

Kriteria penetapanfungsi hutan Suaka Alam dan Hutan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a angka dan angka 2 diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri (ayat(2)).

Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuan, yaitu untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup secara swadaya, hal ini sebagaimanadinyatakan dengan tegas dalam pasal 3 ayat (2) huruf e Akta PendirianYayasan Menata Nusa Raya ;6.

Bahwa dalil gugatan pada point 4 dan 5 halaman 2 Penggugatmendalilkan menyatakan diri sebagai organisasi sosial kKemanusiaanyang berbadan hukum dan bertujuan meningkatkan peran sertamasyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkunganhidup secara swadaya, sehingga mempunyai hak untuk mengajukangugatan sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada point 7gugatan;.

Bahwa sebuah organiasasi mempunyai hak untuk mengajukangugatan perwakilan haruslah memenuhi syarat formil yang telahditentukan oleh peraturan perundangundangan yaitu organisasitersebut haruslahberbadan hukum dan mempunyai tujuankepentingan pelestarian hutanyang secara tegas disebutkan dalamAnggaran Dasarnya serta telah melaksanakan kegiatan sesuaiAnggaran Dasarnya tersebut;.

Bahwa walaupun Penggugat sudah memiliki badan hukum dan didalam anggaran dasarnya menyebutkan mempunyai tujuankepentingan pelestarian hutan. Namun perlu dipertanyakan, apakahtelah melaksanakan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya;.

Dimana tujuandidirikan organisasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamupaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadayamasyarakat.

Bukti surattersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinyabermeterai cukup dan telah dinazegelen, kKemudian diberi kode bukti (P.3);Fotokopi surat keterangan Nomor B.67 Kua.01.5.21/BP.4/X/2017, yangdikeluarkan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP.4) Kepala KUA Kecamatan Mane, tanggal 18 Oktober 2017.

polisiNomor TBL/O9/XII/2018/Aceh/Res Pidie/Sek Mane, yang dikeluarkan oleh PolsekMane, Kabupaten Pidie, surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan secaramateril bukti Surat tersebut menerangkan tentang telah terjadi KDRT antaraPenggugat dan Tergugat pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2018 sekitarpukul 07.00 wib., serta tidak ada sanggahan dari Tergugat;Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu fotokopi surat keterangan Nomor B.67Kua.01.5.21/BP.4/X/2017, yang dikeluarkan oleh Badan Penasehat Pembinaandan Pelestarian

terakhir ini Penggugat pada siang hari masih pulangke rumah bersama, namun pada malam hari Penggugat keluar dari rumah danpergi tidur ke rumah orang tuanya;Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak lagi menjalinkomunikasi yang baik;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan hak dankewajibannya lagi sebagai Suami isteri;Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan olehaparat Gampong Blang Dalam, telah dinasehati olen Badan PenasehatPembinaan dan Pelestarian

pada tanggal 30 Juli 1994; Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah lama tidak harmonis lagi dalamhidup berumah tangga, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaranyang terus menerus yang Sulit untuk dirukunkan kembali; Bahwa, berdasarkan buktibukti pula antara Penggugat dan Tergugat telahpernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan olehaparat Gampong Blang Dalam, telah dinasehati oleh Badan PenasehatPembinaan dan Pelestarian

Alam Indah, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;a Bahwa Surat Keputusan tersebut ada perubahan dengan SuratKeputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Konservasi Alam Nomor 171/Kpts/DJV/1999 tanggal 11 November 1999 tentang Perubahan KeputusanDirektur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor 159/KPTS/DJV1/1998 tanggal 12 Oktober 1998 tentang Pemberian Izin PengusahaanBurung Walet Di Habitat Alaminya Pada GoaGoa Di Birang (A), KecamatanGunung Tabur, kabupaten Daerah Tingkat II Berau,

Alam Indah jo Keputusan DirjenPerlindungan dan Konservasi Alam Nomor 171/KPTS/DJV1I/1999, tanggal 11November 1999 tentang Perubahan Keputusan Direktur JenderalPerlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 159/KPTS/DJV1I/1998,tanggal 12 Oktober 1998 tentang Pemberian Ijin Pengusahaan Burung Waletdi Habitat Alaminya pada Goagoa di Birang A, Kecamatan Gunung Tabur,Kabupaten Dati II Berau, Propinsi Kalimantan Timur kepada CV.

Nomor 165 PK/Pdt/2014formil oleh Penggugat terhitung sejak Tahun 20082009, seharusnyakerugian tersebut dinilai sejak diterbitkannya Keputusan Direktur JenderalPerlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Nomor 124/Set3/2005,tanggal 26 Desember 2005 tentang Pencabutan Keputusan DirjenPerlindungan dan Konservasi Alam Nomor 171/KPTS/DJVI/1999, tanggal 11November 1999 tentang Perubahan Keputusan Direktur JenderalPerlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 159/KPTS/DJV1I/1998,tanggal 12 Oktober 1998

ditemukannya suratsurat bukti baru (novum), yang besifat menentukan yangpada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan;Bahwa adapun suratsurat bukti dimaksud adalah bukti PK.1, berupaKeputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamNomor SK.124/IV/Set3/2005, tanggal 26 Desember 2005, tentangPencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan danKonservasi Alam Nomor 171/KPTS/DJV/1999 tanggal 11 November 1999tentang Perubahan keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutandan Pelestarian

Alam Indah;Bahwa surat bukti tersebut diatas jelas sebagai bukti yang sangatmenentukan karena telah mematahkan dalil gugatan Penggugat positaangka 1 dan 2 yang mendasarkan hak Pengelolaannya pada KeputusanDirektur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor171/KPTS/DJV/1999 tanggal 11 November 1999 tentang Perubahankeputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian AlamNomor 159/KPTS/DJVI/1998 tanggal 12 Oktober 1998 tentang PemberianIjin Pengusahaan Burung Walet di Habitat

tidak peduli kepada anak membuatPenggugat kecewa, selama itu sudah tidak ada hubungan antaraPenggugat dengan Tergugat baik lahir maupun batin;Bahwa bulan Februari 2014 Tergugat pernah mengucapkan katakatatalak kepada Penggugat;Bahwa dengan keadaan hubungan suami istri yang demikianPenggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan ini;10.Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk11mempertahankan rumah tangga termasuk dengan cara berkonsultasidengan Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian

suaminya (Tergugat);Bahwa selama berpisah bulan September 2013 antara Penggugatdengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi;Bahwa selama Penggugat dan anaknya tinggal di YogyakartaTergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknyadirumah orang tua kami padahal sesungguhynya rumah tinggalPenggugat bertetangga dekat dengan rumah orang tua Tergugat yangjuga kediaman Tergugat jika datang dari Jakarta;Bahwa pada bulan Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat pernahberkonsultasi ke Badan Penasihat Pelestarian

sehat untuk anak kecil, dan menyampaikan kepada saksi bahwaTergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga (anak/istri);Bahwa benar Tergugat punya kebiasaan merokok sejak sebelummenikah dengan Penggugat;Bahwa kepulangannya ke Yogyakarta tanpa disertai suaminya(Tergugat);Bahwa sejak Penggugat pulang ke Yogyakarta September 2013, sejakitu pula antara keduanya tidak pernah kumpul lagi layaknya suamiistri;Bahwa pada bulan Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat pernahberkonsultasi ke Badan Penasihatan Pelestarian

Hasil pertemuan denganMenteri disepakati untuk mendorong kegiatanSave Lake Toba danYPDT diminta dapat menjadi /ead coordinator pelestarian KawasanDanau Toba. Menkumham RI menyambut baik rencana seminarSave Lake Toba dan Konser Andung ni Tao Toba.Audiensi dengan Uskup Agung Medan dan PGI WilayahSumatera Utara, 02 April 2015.udiensi dipimpin oleh Ketua Umum YPDT, Drs.Maruap Siahaan,MBA.dan Prof. DrIng. K.

Adapun hasil pertemuan dengan KeuskupanAgung Medan dan Pengurus PGI Wilayah Sumatera Utara, sepakatsecara bersamasama mendorong pelestarian Kawasan Danau Tobadan program Clean Lake Toba sebagai bagian dari perayaan NatalBersama Rakyat dan Perayaan Penyalaan Lilin Terang di KawasanDanau Toba sebagai Kota Terang, Kota Berkat di atas Bukit.

YPDT dan UKI sepakat bekerjasama untukmelakukan seminar, kajian, dan penelitian pelestarian KawasanHalaman 24 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.PstDanau Toba.

Ephorus juga mendorong YPDTuntuk melakukan kajian kearifan lokal dan budaya Batak, sehinggadapat berkontribusi bagi pelestarian adat, budaya, dan lingkunganKawasan Danau Toba. Ephorus juga mendorong agar berkoordinasidengan Praeses HKBP di Kawasan Danau Toba.Halaman 26 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst7.2.2.

Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT)memiliki kepedulian (passion) yang tinggi untuk perbaikan danpemulihan KDT, pelestarian Danau Toba, kesejahteraan masyarakatKDT, dan pelestarian budaya Batak. Dalam rangka itu, YPDTberusaha dan berupaya mencapai itu menuju Kawasan Danau Tobamenjadi kota berkat di atas bukit.Salah satu upaya yang dilakukan YPDT adalah road show.

dasardasar pertimbangan antara lain adalah: Keputusan Presiden Replublik Indonesia Nomor 23 tahun 1988tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan = SurakartaHadiningrat; Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430233 Tahun 2017Tentang Penetapan Status Dan Pengelolaan Keraton KasunananSurakarta; Nota Kesepahaman tanggal 22 Mei 2012 antara SDISKS PakuBuwana XIllHangabehi dengan SDISKS Paku Buwana XiIllHalaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG17.18.19.20.Tedjowulan perihal Pelestarian

Bahwa dalam rangka pelestarian Keraton Kasunanan Surakarta yangmerupakan cagar budaya, tidak dapat dilepaskan keberadaan pemerintahdaerah dalam permasalahan a quo. Dalam hal ini Gubernur jawa Tengahselaku wakil pemerintah pusat didaerah dan Walikota Surakarta selakupelaksana amanah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tidak dapatdilepaskan keberadaannya dalam gugatan a quo ;.

Berdasarkan peraturan perundangundangan dan uraian tersebut makaPemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintahn Kota Surakartamempunyai hubungan langsung terkait pelaksanaan pelestarian KeratonKasunanan Surakarta, namun oleh Para penggugat justru tidak dimasukkansebagai pihak dalam perkara ini.

Dalam konteks ini kedua pihak tersebut adalah pihakpihak yang mengkoordinasikan pelestarian Keraton Kasunanan Surakartadan pelaksana amanat Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentangstatus dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. SementaraKementerian Dalam Negeri hanya menetapkan pihakpihak yangberkepentingan dalam pelaksanaan teknis pengelolaan pelestarian KeratonKasunanan Surakarta.

Dimana pelaksanaanpembinaan dan pengawasan tersebut didasari oleh adanya Bebadan yangmerupakan struktur organisasi Keraton Kasunanan Surakarta yangbertujuan untuk melaksanakan pengelolaan pelestarian cagar budayaKeraton Kasunanan Surakarta.

TERMOHONmeninggalkan PEMOHON dan tempat kediaman bersama di Kabupaten Semarang;Bahwa sejak tanggal 3 Pebruari 2013 sampai sekarang ini TERMOHONmeninggalkan tempat kediaman bersama di Kabupaten Semarang danTERMOHON bertempat tinggal di Kabupaten Semarang;Bahwa atas permohonan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Nomor tanggal 14 Pebruari 2013 perihal PenasehatanPerkawinan atas nama PEMOHON dan TERMOHON, pada tanggal 25Maret 2013 PEMOHON dan TERMOHON telah mendapatkanpenasehatan, pembinaan dan pelestarian

perkawinan dari BadanPenasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KabupatenSemarang, dengan hasil kesimpulan BP4 telah berusaha untukmemberikan penasehatan supaya dapat rukun kembali, namun di dalamrumah tangga sudah tidak ada kecocokan, tidak dapat didamaikan,sehingga untuk menuju keluarga sakinah, harmonis dan bahagia sulitterwujud, maka untuk menuju kebaikan adalah suami menghendakiuntuk dapat bercerai dan isteri tidak keberatan; Sebagaimana Surat BP4Kabupaten Semarang Nomor 04/BP4/