Bahwa poin 4 benar, terjadi perselisinan dan pertengkaran waktu itu diGorontalo tanggal 8 Desember 2010, Penggugat sedang melaksanakantugas rakor dari pagi sampai malam dan Penggugat tidak kasih kabarTergugat. Namun tidak benar Tergugat mengancam pisau kepadaPenggugat malah Penggugat yang mengambil pisau untuk bunuh diri, justruTergugat mengambil pisau untuk menyimpannya;4.

Saini bin La Sumai,dan permohonan penetapan ahli waris dan penetapan wali termasukdalam lingkup hukum keluarga yang menjadi yurisdiksi absolut peradilanagama, dan berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang TeknisYustisial pada Rakor Dirjen Badilag, Kamar Agama, dan PTA/MahkamahSyariah Aceh bidang hukum formil angka 12 tentang kumulasi 12.1 ahliwaris yang masih dibawah umur, maka permohonan penetapan ahli warisHalaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adldapat dikumulasikan dengan

OKU) Tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/713/I/2013 Perihal Rakor Rencana Pengadaan Tanah RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Rakor tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013.------------------85.

OKU) Tanggal 5Desember 2013 Nomor 590/713/V/2013 Perihal Rakor Rencana PengadaanTanah RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Anggota Panitia PengadaanTanah dan SKPD terkait.

Rakor tersebut dilaksanakan pada hari Senintanggal 9 Desember 2013.Berita Acara Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas P2TKabupaten OKU serta Instansi Terkait dalam rangka Pembahasan HasilPengukuran dan Nilai Harga Tanah Guna Mendukung Rencana PengadaanTanah Untuk Keperluan Pembangunan RSUD dan TPU Hari Senin Tanggal 9Desember 2013.Pengumuman Nomor 580.1/05/P2T/2013 Tanggal Desember 2013 TentangPemberitahuan Rencana Pengadaan Tanah TPU seluas + 10 Hektar (+100.000 m2) di Kelurahan Kemelak

OKU) Tanggal 5Desember 2013 Nomor 590/713//2013 Perihal Rakor Rencana PengadaanTanah RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Anggota Panitia PengadaanTanah dan SKPD terkait.

Rakor tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9Desember 2013.Berita Acara Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas P2TKabupaten OKU serta Instansi Terkait dalam rangka Pembahasan HasilPengukuran dan Nilai Harga Tanah Guna Mendukung Rencana PengadaanTanah Untuk Keperluan Pembangunan RSUD dan TPU Hari Senin Tanggal 9Desember 2013.Pengumuman Nomor 580.1/05/P2T/2013 Tanggal Desember 2013 TentangPemberitahuan Rencana Pengadaan Tanah TPU seluas + 10 Hektar (+ 100.000m2) di Kelurahan Kemelak

Rakor tersebutdilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013.

j. 2 (dua) lembar surat dari CV PURNAMA Nomor 36/G/VI/2012 tanggal 16 Juni 2012 dan 1 (satu) bendel Copy lampiran.k. 1 (satu) lembar surat dari CV PURNAMA nomor : 35/G/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran.l. 1 (satu) bendel hasil Rakor pengadaan meubelair Perpustakaan SD DAK tahun 2010 tahun anggaran 2011 Kab. Nganjuk Tanggal 10 Juli 2012.m. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Sdr.

M YUSUFI AL QADRI /CV PURNAMAtanggal 24 112011.1 (satu) Lembar cek No.AA 310996 tanggal 24 11 2011.2 (dua) lembar surat dari CV PURNAMA Nomor 36/G/VV2012tanggal 16 Juni 2012 dan 1 (satu) bendel Copy lampiran.1 (satu) lembar surat dari CV PURNAMA nomor : 35/G/VV2012tanggal 12 Juni 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran.1 (satu) bendel hasil Rakor pengadaan meubelair Perpustakaan SDDAK tahun 2010 tahun anggaran 2011 Kab. Nganjuk Tanggal 10 Juli2012.. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Sdr.

Putusan No. 41/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.SBY. 1 (Satu) bendel hasil Rakor pengadaan meubelair Perpustakaan SDDAK tahun 2010 tahun anggaran 2011 Kab. Nganjuk Tanggal 10 Juli2012.m. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Sdr.

M YUSUFI AL QADRI /CV PURNAMAtanggal 24 112011.i. 1 (Satu) Lembar cek No.AA 310996 tanggal 24 112011.j. 2 (dua) lembar surat dari CV PURNAMA Nomor 36/G/VI/2012 tanggal16 Juni 2012 dan 1 (satu) bendel Copy lampiran.k. 1 (satu) lembar surat dari CV PURNAMA nomor : 35/G/VI/2012 tanggal12 Juni 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran.. 1 (Satu) bendel hasil Rakor pengadaan meubelair Perpustakaan SDDAK tahun 2010 tahun anggaran 2011 Kab. Nganjuk Tanggal 10 Juli2012.m. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Sdr.

Rakor Penamas tanggal 2 6.20 1.September 2013 0.000 497.000 DIPA21. Pembinaan Dan BimbinganFungsi Dan Manajemen MasjidBagi Takmir Masjid KantorKementerian Agama Kota 9.45 2.Surabaya Tahun 2013. (asli) 0.000 256.000 DIPA22. Pembinaan Penyuluh AgamaIslam Dan Pemberdayaan 9.45 2.lembaga Dakwah 0.000 264.000 DIPA23. Pembinaan Petugas PembantuPenghulu / P3N Dalam pelayanan 11.40 2.Nikah Rujuk Angkatan I. 0.000 748.000 DIPA24.

Rakor Penamas tanggal 2 6.20 1.September 2013 0.000 497.000 DIPA21. Pembinaan Dan BimbinganFungsi Dan Manajemen MasjidBagi Takmir Masjid KantorKementerian Agama Kota 9.45 2.Surabaya Tahun 2013. (asli) 0.000 256.000 DIPA22. Pembinaan Penyuluh AgamaIslam Dan Pemberdayaan 9.45 2.lembaga Dakwah 0.000 264.000 DIPA23. Pembinaan Petugas PembantuPenghulu / P3N Dalam pelayanan 11.40 2.Nikah Rujuk Angkatan . 0.000 748.000 DIPA24.

(asli);1 (satu) bendel SPJ Dan Laporan Kegiatan Rakor Antar InstansiDalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam PadaSekolah Kantor Kementrian Agama Kota Surabaya Tahun 2014.(asli);4 (empat) bendel SPJ Dan Laporan Kegiatan PelatihanImplementasi Kurikulum 2013 Dan Budi Pekerti Bagi Guru PAIS SDDan Pengawas Kantor Kementrian Agama Kota Surabaya Tahun2014.

(asli);Halaman 193 dari 290 Putusan Nomor 46/PID.SUSTKP/2016/PT SBY134.735.736.737.738.739.740.741.742.1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Rakor Dan EvaluasiBagi Kepala KUA dan Penghulu Kantor Kementerian Agama KotaSurabaya Tahun 2014. (asli);1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Pembinaan KeluargaSakina bagi Remaja Usia Nikah Kota Surabaya Kantor KementerianAgama Kota Surabaya Tahun 2014.

(Asli);1 (Satu) bendel SPJ dan Laporan Kegiatan Rakor Antar Instansi DalamUpaya Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam pada SekolahKantor Kementrian Agama Kota Surabaya Tahun 2014. (Asli);4 (empat) bendel SPJ dan Laporan Kegiatan Pelatihan ImplementasiKurikulum 2013 dan Budi Pekerti bagi Guru PAIS SD dan PengawasKantor Kementrian Agama Kota Surabaya Tahun 2014.

Bukti T.22 Surat Undangan Kementrian Dalam Negeri RepublikIndonesi, Nomor: 080/6921/SJ Perihal Rakor Penegakandisiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor tanggal 10September 2018(Sesuai Dengan Aslinya) ;23. Bukti T.23 Surat Perintah Tugas Bupati Seluma Kepada SekretarisDaerah Nomor: 900152/SEPERTI/2018 untuk menghadiriAcara Rakor Penegakan Disiplin ASN tersangkut PidanaTipikor tanggal 12 s/d 14 September 2018 di Hotel GrandSahid Jaya Jl. Jend.

Bukti T.27 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Sekretaris DaerahKabupaten Seluma untuk menghadiri Acara Rakor TindakLanjut Penegakan Disiplin PNS yang telah dijatuhi Hukumanberdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan HukumTetap di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 (Sesuai DenganAslinya);28. Bukti T.28 Surat Perintah Tugas Bupati Seluma Nomor:900/62/SPT/2018 kepada IRIHADI,M.Si tanggal 18Septemer 2018 (Sesuai Dengan Aslinya) ;29.

Bukti T.29 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma untuk menghadiri Acara Rakor TindakLanjut Penegakan Disiplin PNS yang telah dijatuhi Hukumanberdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan HukumTetap di Di Kantor Regional VII BKN Palembang dari tanggal19 s/d 21 September Tahun 2018 (Sesuai Dengan Aslinya) ; 30. Bukti T.30 Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor:131.17275 Tahun 2016 TentangPengangkatan bupati seluma provinsi Begkulu An.

Surat No.825/D3/MARITIM/XI/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Tindaklanjut Hasil Rakor Penanganan Dampak Reklamasi Pulau G Pada PembangkitMuara Karang (2 halaman);Halaman 31 dari 39 halaman. Putusan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.JKT.2. Foto opsi Mitigasi (1 lembar);3. Akta Pernyataan tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan NotarisBudi Handrio,S.H.;4.

(bukti P5);Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonan melalui surat No:001/MWS/XI/19 tanggal 27 November 2019 kepada Gubernur Pemprov DaerahKhusus Ibukota Jakarta (Termohon) perihal Perpanjangan Izin Reklamasi PantaiBersama dengan melampirkan Surat No. 825/D3/MARITIM/XI/2019 tanggal 25November 2019 perihal Tindak lanjut Hasil Rakor Penanganan Dampak ReklamasiPulau G Pada Pembangkit Muara Karang (bukti P3A = T7);Menimbang,bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu

Saini bin La Sumai,dan permohonan penetapan ahli waris dan penetapan wali termasukdalam lingkup hukum keluarga yang menjadi yurisdiksi absolut peradilanagama, dan berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang TeknisYustisial pada Rakor Dirjen Badilag, Kamar Agama, dan PTA/MahkamahSyariah Aceh bidang hukum formil angka 12 tentang kumulasi 12.1 ahliwaris yang masih dibawah umur, maka permohonan penetapan ahli warisHalaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pat.P/2019/PA Adldapat dikumulasikan dengan

surat permohonan pencabutanatas Surat Keputusan dimaksud, yang salah satunya NomorB.038/Menwa/Mahasurya/XI/2015 tanggal 3 November 2015 perihal:Permohonan Pencabutan SK Satpol PP Provinsi Jawa Timur, dan olehTergugat (Gubernur Jawa Timur) dan Sekda Provinsi Jawa Timur telah didisposisikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi JawaTimur, selanjutnya oleh Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur bersamasamadengan aparatur instansi/SKPD dan jajaran yang terkait telah mengadakanrapat koordinasi (Rakor

(lima ribu dua puluh sembilan meter persegi), terletak di DesaPasarbanggi ; Bahwa setahu saksi syaratsyarat permohonannya berupa foto copy sertipikat, fotocopy KTP sesuai nama di sertipikat dan foto copy KTP pemohon ; Bahwa setahu saksi proses permohonan masuk dari KPPT diajukan ke BadanKoordinasi Penataan Ruang Daerah kemudian diadakan Rakor setelah itu keluarrekomendasi.

,M.Pd dkk.Halaman 22 dari 260, Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Ptk223. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport PPL 14Kecamatan bulan Maret s/d April 2014.224. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 365 tanggal 07 Juli 2014sebesar Rp. 21.000.000, untuk pembayaran Paket Rapat Full BoardRakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.225. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 532 tanpa tanggal sebesarRp. 1.900.000, untuk pembayaran honorarium Panitia Rakor TahapanPemilu bulan mei 2014.226. 1

SUBAN dkk.230. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor untuk pembayaran keperluankegiatan Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.231. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Uang Saku Rapat KegiatanPenanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014.232. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 779 tanggal 30 Oktober 2014belanja konsumsi rapat di kantor Kegiatan Advokasi PenangananPelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014.233. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 778 tanggal 30 Oktober 2014belanja Pesanan ATK untuk

SAHURI,S.Ag., M.Pd dkk.223.1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport PPL 14Kecamatan bulan Maret s/d April 2014.224.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 365 tanggal 07 Juli 2014sebesar Rp. 21.000.000, untuk pembayaran Paket Rapat Full BoardRakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.225.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 532 tanpa tanggal sebesarRp. 1.900.000, untuk pembayaran honorarium Panitia Rakor TahapanPemilu bulan mei 2014.226.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 354 tanggal

SAHURI,S.Ag., M.Pd dkk.Halaman 228 dari 260, Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Ptk223)1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport PPL 14Kecamatan bulan Maret s/d April 2014.224)1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 365 tanggal 07 Juli 2014sebesar Rp. 21.000.000, untuk pembayaran Paket Rapat Full BoardRakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.225)1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 532 tanpa tanggal sebesarRp. 1.900.000, untuk pembayaran honorarium Panitia Rakor TahapanPemilu bulan mei

., M.Pd dkk.223.1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport PPL 14Kecamatan bulan Maret s/d April 2014.224.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 365 tanggal 07 Juli 2014sebesar Rp. 21.000.000, untuk pembayaran Paket Rapat Full BoardRakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.225.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 532 tanpa tanggal sebesarRp. 1.900.000, untuk pembayaran honorarium Panitia Rakor TahapanPemilu bulan mei 2014.226.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 354 tanggal O07 Juli 2014sebesar

SUBAN dkk.230.1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor untuk pembayaran keperluankegiatan Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.231.1 (satu) bundel bukti pembayaran Uang Saku Rapat KegiatanPenanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014.232.1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 779 tanggal 30 Oktober 2014belanja konsumsi rapat di kantor Kegiatan Advokasi PenangananPelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014.233.1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 778 tanggal 30 Oktober 2014belanja Pesanan ATK untuk keperluan

halaman, Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN PtkKecamatan Se Kabupaten Sintang, PPL (Panitia Pengawasa Lapangan),kegiatan koordinasi Panwas Kabupaten Sintang, PANWASCAMKecamatan Se Kabupaten Sintang, PPL (Panitia Pengawas Lapangan),ATK Panwaslu Kab Sintang, Panwaslu Kecamatan Se KabupatenSintang, PPL (Panitia Pengawas Lapangan), untuk persewaan Gedung,Sewa Pengelola Data, Pembayaran Air (PDAM), dan Listrik, kegiatanBimtek Panwascam dan PPL., Koordinasi Sentral Gakgumdu, GerakanSejuta Relawaan , Rakor

SAHURI,S.Ag., M.Pd dkk.223.1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport PPL 14Kecamatan bulan Maret s/d April 2014.224.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 365 tanggal 07 Juli 2014sebesar Rp. 21.000.000, untuk pembayaran Paket Rapat Full BoardRakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.225.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 532 tanpa tanggal sebesarRp. 1.900.000, untuk pembayaran honorarium Panitia Rakor TahapanPemilu bulan mei 2014.226.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 354 tanggal

SAHURI,S.Ag., M.Pd dkk.223)1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport PPL 14Kecamatan bulan Maret s/d April 2014.224)1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 365 tanggal 07 Juli 2014sebesar Rp. 21.000.000, untuk pembayaran Paket Rapat Full BoardRakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.225)1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 532 tanpa tanggal sebesarRp. 1.900.000, untuk pembayaran honorarium Panitia Rakor TahapanPemilu bulan mei 2014.226)1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 354 tanggal

., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 29 Putusan Perkara No. 47/G/2019/PTUN.Mks.Bahwa saksi bekerja di BKPSDM sejak Tahun 2017 di BidangPembinaan yang sebelumnya Bidang Hukum dan Perundangundangan;Bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat tanggal 30April 2019;Bahwa saksi memproses Penggugat sejak adanya Rakor SekdaSeluruh Indonesia di Jakarta atas undangan Menpan;Bahwa hasil Rakor di Jakarta adanya temuan KPK + 2000 PNSyang telah terbukti melakukan tindak

Mata:e Alis Mata >: warna hitam, tidak ditemukan kelainan;e Bulu mata > warna hitam, tidak ditemukan kelainan;e Kelopak mata : warna hitam tidak ditemukan kelainan;e Bola Mata : Iris warna coklat tua, pupil rakor, tidakditemukan kelainan;b. Hidung :e Bentuk Hidung : tidak ditemukan kelainan;e Permukaan Kulit Hidung : tidak ditemukan kelainan;e Lubang Hidung : tidak ditemukan kelainan;c.

Mata:e Alis Mata > warna hitam, tidak ditemukan kelainan;e Bulu mata > warna hitam, tidak ditemukan kelainan;e Kelopak mata > warna hitam tidak ditemukan kelainan;e Bola Mata : Iris warna coklat tua, pupil rakor, tidakditemukan kelainan;b. Hidung :e Bentuk Hidung : tidak ditemukan kelainan;e Permukaan Kulit Hidung : tidak ditemukan kelainan;e Lubang Hidung : tidak ditemukan kelainan;c.

AA 310996 tanggal 24-11-2011;

PURNAMA nomor : 35/G/VI/2012 tanggal 12 Juni2012 dan 1 (satu) lembar lampiran;1 (satu) bendel hasil Rakor pengadaan meubelair Perpustakaan SD DAK tahun2010 tahun anggaran 2011 Kab. Nganjuk Tanggal 10 Juli 2012;1 (satu) bendel Surat pernyataan Sdr. BAYU GUNAWAN dan 1 (satu)bendel copy lampiran;1 (satu) bendel Surat Keterangan dari BAYU GUNAWAN tertanggal Kediri, 5Juni 2012 tentang keterlambatan penyelesaian kontrak pembuatan /Halaman 27 dari 59 Nomor : 05/PID.SUS/TPK/2015/PT.

AA 310996 tanggal 24112011;2 (dua) lembar surat dari CV PURNAMA Nomor 36/G/VI/2012 tanggal 16 Juni2012 dan 1 (satu) bendel Copy lampiran;1 (satu) lembar surat dari CV PURNAMA nomor : 35/G/VI/2012 tanggal 12 Juni2012 dan 1 (satu) lembar lampiran;1 (satu) bendel hasil Rakor pengadaan meubelair Perpustakaan SD DAK tahun2010 tahun anggaran 2011 Kab. Nganjuk Tanggal 10 Juli 2012;Halaman 33 dari 59 Nomor : 05/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBYm.1 (satu) bendel Surat pernyataan Sdr.

AA 310996 tanggal 24112011;2 (dua) lembar surat dari CV PURNAMA Nomor 36/G/VI/2012tanggal 16 Juni 2012 dan 1 (satu) bendel Copy lampiran;1 (satu) lembar surat dari CV PURNAMA nomor35/G/V1/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan 1 (satu) lembarlampiran;1 (satu) bendel hasil Rakor pengadaan meubelair PerpustakaanSD DAK tahun 2010 tahun anggaran 2011 Kab. NganjukTanggal 10 Juli 2012;1 (satu) bendel Surat pernyataan Sdr.

., M.Pd dkk.223. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport PPL 14 Kecamatan bulan Maret s/d April 2014.224. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 365 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 21.000.000,- untuk pembayaran Paket Rapat Full Board Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.225. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 532 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.900.000,- untuk pembayaran honorarium Panitia Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.226. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 354 tanggal

07 Juli 2014 sebesar Rp. 7.200.000,- untuk pembayaran Honorarium Narasumber Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.227. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 355 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 5.600.000,- untuk pembayaran Honorarium Moderator Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.228. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 337 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 9.240.000,- untuk pembayaran Uang Saku Rapat Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.229. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 354 tanggal

07 Juli 2014 sebesar Rp. 4.620.000,- untuk pembayaran Uang Transpor Rapat Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014 An.

SUBAN dkk.230. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor untuk pembayaran keperluan kegiatan Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.231. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Uang Saku Rapat Kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014.232. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 779 tanggal 30 Oktober 2014 belanja konsumsi rapat di kantor Kegiatan Advokasi Penanganan Pelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014.233. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 778 tanggal 30 Oktober 2014 belanja Pesanan

., M.Pd dkk.223.1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport PPL 14Kecamatan bulan Maret s/d April 2014.224. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 365 tanggal 07 Juli 2014sebesar Rp. 21.000.000, untuk pembayaran Paket Rapat Full BoardRakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.225. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 532 tanpa tanggal sebesarRp. 1.900.000, untuk pembayaran honorarium Panitia Rakor TahapanPemilu bulan mei 2014.226. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 354 tanggal 07 Juli

SUBAN dkk.230. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor untuk pembayaran keperluankegiatan Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.231.1 (satu) bundel bukti pembayaran Uang Saku Rapat KegiatanPenanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014.Halaman 23 dari 258 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2018/PN Ptk232. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 779 tanggal 30 Oktober 2014belanja konsumsi rapat di kantor Kegiatan Advokasi PenangananPelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014.233. 1 (satu) bundel bukti pbembayaran

Sintang, PPL(Panitia Pengawasa Lapangan), kegiatan koordinasi PANWASKABUPATEN SINTANG, PANWASCAM Kecamatan Se KabupatenSintang, PPL (Panitia Pengawasa Lapangan), ATK PANWASLU KABSINTANG, PANWASLU CAM Kecamatan Se Kabupaten Sintang, PPLHalaman 85 dari 258 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2018/PN Ptk(Panitia Pengawas Lapangan), untuk persewaan Gedung, SewaPengelola Data, Pembayaran Air (PDAM), dan Listrik, kegiatan BimtekPANWASCAM dan PPL, Koordinasi SENTRAL GAKGUMDU, GerakanSejuta Relawaan, Rakor

SAHURI,S.Ag., M.Pd dkk.223)1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport PPL 14Kecamatan bulan Maret s/d April 2014.224)1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 365 tanggal 07 Juli 2014sebesar Rp. 21.000.000, untuk pembayaran Paket Rapat Full BoardRakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.225)1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 532 tanpa tanggal sebesarRp. 1.900.000, untuk pembayaran honorarium Panitia Rakor TahapanPemilu bulan mei 2014.226)1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 354 tanggal

SUBAN dkk.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor untuk pembayaran keperluankegiatan Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.1 (satu) bundel bukti pembayaran Uang Saku Rapat KegiatanPenanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 779 tanggal 30 Oktober 2014belanja konsumsi rapat di kantor Kegiatan Advokasi PenangananPelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 778 tanggal 30 Oktober 2014belanja Pesanan ATK untuk keperluan kegiatan

., di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli menerangkan sertifikat keahliannya adalah :e Pelatihnan Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Kupang, Tahun 2014)e Narasumber Penyuluh analisa Ketahanan Pangan (Maumere, KegiatanRutin Tahunan) e Rakor Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Kupang,Tahun 2019).e Narasumber Rakor Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi(Maumere, Tahun 2019).Sedangkan tugas dan tanggung jawab saya saat ini sebagai Kepala BidangPrasarana

Biaya Rakor dengan dinas Koperindag Propinsi jambi sebesarRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincianRp1.000.000,00 diberikan kepada saudara LANJAR Pengawai dinasKoperindag propinsi Jambi dan untuk Rp500.000,00 untuk kosumsi ;3. Biaya Transortasi dan konsumsi tamu dari Jakarta sebesarRp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;4.

Biaya Rakor dengan dinas Koperindag Propinsi jambi sebesarRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincianRp1.000.000,00 diberikan kepada saudara LANJAR Pengawai dinasKoperindag propinsi Jambi dan untuk Rp500.000,00 untuk kosumsi;Hal. 26 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/20153. Biaya Transortasi dan konsumsi tamu dari Jakarta sebesarRp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);4.

Pada saat Penggugat mengikuti Rakor, Penggugat sudah mengatakanHal 7 dari 22 halaman Put. No.141/Pdt.G/2013/MS.Bnayang sebenarnya namun Tergugat tidak percaya. Tergugat mengecek kebenarannyakepada kawan Penggugat hal ini sering dilakukan.

Hasil Rakor Badilag Tahun 2019 bagian C Bidang HukumMateriil angka 3, maka dalam pertimbangan hukum penetapan a quo, MajelisHakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon untukmencatatkan pernikahan Para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;3.Biaya perkara Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohonangka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makaHalaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 370/Pdt.P