Ditemukan 244125 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-04-2022 — Putus : 06-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2022 Tanggal 6 Juli 2022 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara VS SUTRISNO
131 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara VS SUTRISNO
Register : 02-02-2022 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2022 Tanggal 31 Mei 2022 — ., M.Kn VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NAISONAL RI;
225 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
225 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Kn VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NAISONAL RI;
Register : 21-03-2024 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 19-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2024 Tanggal 29 Mei 2024 — PT KADU GEDONG RAYA VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
146 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KADU GEDONG RAYA VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 21-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 PK/FP/TUN/2021 Tanggal 16 Nopember 2021 — MONANG CHRISMANTO SAGALA, SH VS KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA;
97 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
MONANG CHRISMANTO SAGALA, SH VS KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA;
Register : 03-01-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 27-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/TUN/2023 Tanggal 17 April 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. BILLY AMER SITORUS;;
166 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. BILLY AMER SITORUS;;
Register : 11-09-2023 — Putus : 23-11-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 476 K/TUN/2023 Tanggal 23 Nopember 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT. PEMBANGKIT INDONESIA ETA;;
241 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
241 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT. PEMBANGKIT INDONESIA ETA;;
Register : 23-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. GRAHA TUNAS SELARAS;
116 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. GRAHA TUNAS SELARAS;
PUTUSANNomor 239 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:NASRUN POPO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Cempaka 4/BJ 15, RT 003 RW 012,Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, KotaBekasi, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN' NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja
Nomor 02, Kebayoran Baru, JakartaSelatan;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knhusus Nomor14/SK/IV/2018, tanggal 30 April 2018;PT GRAHA TUNAS SELARAS, tempat kedudukan diAPL Tower 43, Jalan Letjen S.
, terakhir tercatat atas nama Nasrun Popo yang ditandatanganiatas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor34/Pbt/BPN.32/2017, tertanggal O4 Desember 2017, tentangPembatalan Hak Atas Tanah Nomor Urut 3 Sertipikat Hak Milik Nomor3446/Bojongnangka, terbit tanggal 08 Desember 2016, Surat Ukurtanggal 14 November 2016, Nomor 1179/Bojongnangka/2016, luas3.268 m?
,terakhir tercatat atas nama Nasrun Popo yang ditandatangani atas namaMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor34/Pbt/BPN.32/2017, tertanggal 04 Desember 2017, tentang PembatalanHak Atas Tanah Nomor Urut 3. Sertipikat Hak Milik Nomor3446/Bojongnangka, terbit tanggal 08 Desember 2016, Surat Ukur tanggal14 November 2016, Nomor 1179/Bojongnangka/2016, luas 3.268 m?
Putusan Nomor 239 K/TUN/2019tercatat atas nama Nasrun Popo, yang ditandatangani atas namaMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;4. Menghukum Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Il membayarbiaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasiditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H.
Putus : 06-05-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Olm Tanggal 6 Mei 2019 — Betji Manoe, Dk
lawan
Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, dkk
179 — 84
179 — 84
Betji Manoe, DklawanKepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, dkk
&Partners Advocates and Consultant, yang beralamat di Jalan Banteng Nomor7, RT 20 RW 04, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Radja, Kota Kupang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/SKK.Pdt/SH/III/2017, tanggal 23Maret 2018, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan NegeriOelamasi di bawah register Nomor: 44/PDT/SK/3/2018/PN Olm, tertanggal 26Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;1.Lawan:Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional Provinsi NTT
Telah memberikan kuasa khusus Nomor : 323/1853.600/V/2018, tertanggal 16 Mei 2018, kepada Pipit Dwi Wardani, S.H,yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor : 73/PDT/SK/5/2018/PN Olm, tertanggal 5 Juni2018, selanjutnya disebut Tergugat;Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional Kabupaten Kupang, beralamat di Civic Center Jalan Timor RayaKM 36 Oelamasi, Kabupaten Kupang.
Frans Seda No 70 Kota Kupang . dan(4) menyatakan sah dan berharga sita jaminan (ConservatoirBeslag) Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional Kabupaten Kupang ,Alamat Civic Certer Jl. Timor Raya KM36 Oelamasi Kabupaten Kupang;6. Bahwa PENGGUGAT juga memohon agar Putusan Perkara inidapat di jalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij Voorraad) meskipunada upaya banding, kasasi maupun Verset;7.
Jalan, batas tanah II dan Ill TanahDGaspers, batas tanah Ill dan IV tanah Yohanis Joseph, batas IV dan V Halaman 10 dari 103 Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Olmtanah HABELMANOE / PENGGUGAT, batas tanah VI dan VII adalahjalan dengan luas tanah 8.006 M2 tanggal 29 April 2003 Pemegang hak pakai Pemerintah Kabupaten Kupang terletak di Jin Timor Raya RT 20RW 07 Kelurahan Oesao Kecamatan Kupang timur;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) KantorWilayah Agraria dan Tata Ruang
Frans Seda No 70 Kota Kupang;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) KantorAgraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten KupangAlamat Civic Certer JI.
Register : 19-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2021 Tanggal 29 Nopember 2021 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. BILLY AMER SITORUS;
134 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. BILLY AMER SITORUS;
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili olen kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Pertanahan, dan kawanHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 483 K/TUN/2021kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor43/SkuHK.03.02/X/2020, tanggal 07 Oktober 2020;2.
09 Juli 2021;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Agrariadan Tata Ruang
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEMATR/BPN/V1/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaratNomor 07/PBT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL vs I. ONG CHAI HUAT., II. ROBBY BUNING PANGEMANAN;
302 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
302 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL vs I. ONG CHAI HUAT., II. ROBBY BUNING PANGEMANAN;
PUTUSANNomor 35 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di GedungBadan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Budi Susanto, A.Ptnh.
Dalam Permohonan Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 6/Pct/KEMATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentangPencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor 281/HGB/BPN.32/2017, tanggal 03November 2017, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanahseluas 6.354 m* dan Pembatalan Sertipikat Hak
Guna Bangunan Nomor427/Gudang, Surat Ukur Nomor 93/Gudang/2017 atas nama Ong ChaiHuat, seluas 6.354 m Terletak di Jalan Suryakencana Nomor 162Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, ProvinsiJawa Barat karena Cacat Administrasi, selama sengketa a quo berjalansampai dengan Putusan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan
Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 6/Pct/KEMATR/BPN/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 TentangPencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor281/HGB/BPN.32/2017, tanggal 3 November 2017, TentangPemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah seluas 6.354 m?
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERIAGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 174/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 20 Juli 2020, yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor201/G/2019/PTUN.JKT., tanggal 26 Maret 2020;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.
Register : 22-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 K/TUN/2020 Tanggal 4 Juni 2020 — HIU KOK MING VS DIREKTUR JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
314 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
314 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
HIU KOK MING VS DIREKTUR JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Register : 10-02-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 25-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/TUN/2022 Tanggal 31 Maret 2022 — CEMERLANG ABADI diwakili oleh FERRY TANUDJAYA VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
938 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
938 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
CEMERLANG ABADI diwakili oleh FERRY TANUDJAYA VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Register : 15-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/2024 Tanggal 23 April 2024 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT PEMBANGKIT INDONESIA ZETA VS PT KAYAN HYDRO ENERGY;;
155 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT PEMBANGKIT INDONESIA ZETA VS PT KAYAN HYDRO ENERGY;;
Register : 16-07-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/TUN/2020 Tanggal 22 Desember 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. ADINDO HUTANI LESTARI;
508 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
508 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. ADINDO HUTANI LESTARI;
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12110;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penganan Perkara Tanah dan Ruang, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor6/SKuHK.03.02/1/2020, tanggal 31 Januari 2019;ll.
Khusustanggal 17 Februari 2020;Termohon Peninjauan Kembali Kedua I, II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan:1.Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda keberlakuan,pelaksanaan dan tindakan lebih lanjut dari Surat Keputusan MenteriAgraria dan Tata Ruang
Kalimantan Timur) selama prosespemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap atas perkara ini; danMemerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016, tertanggal 25 Juli 2016,tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat,tertanggal 13 Mei 2003, atas nama PT Nunukan Jaya Lestari, luas19.974,130 Ha, terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan
Putusan Nomor 133 PK/TUN/2020selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanyaputusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016, tertanggal 25 Juli 2016, tentang Pembatalan Hak GunaUsaha Nomor 01/Nunukan Barat, tertanggal 13 Mei 2003, atas namaPT Nunukan Jaya Lestari, luas
Kalimantan Timur);Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016, tertanggal 25 Juli 2016, tentang Pembatalan Hak GunaUsaha Nomor 01/Nunukan Barat, tertanggal 13 Mei 2003, atas namaPT Nunukan Jaya Lestari, luas 19.974,130 Ha, terletak di Desa NunukanBarat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi KalimantanUtara (d.h.
Register : 11-09-2023 — Putus : 23-11-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/TUN/2023 Tanggal 23 Nopember 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT PEMBANGKIT INDONESIA EPSILON;;
216 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
216 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT PEMBANGKIT INDONESIA EPSILON;;
Register : 09-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 13-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI VS SETYO RINI UTAMI, Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI;;
109 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI VS SETYO RINI UTAMI, Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI;;
Register : 16-07-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/TUN/2020 Tanggal 22 Desember 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. ADINDO HUTANI LESTARI;
132 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. ADINDO HUTANI LESTARI;
Register : 01-07-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 PK/TUN/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
223 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
223 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
., & Partners (JHSP), beralamat diKabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020;MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan SisingamangarajaNomor 02, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Halaman 1 dari 6 halaman.
Putusan Nomor 126 PK/TUN/2020Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku JabatanDirektur Penangangan Perkara Tanah dan Tata Ruangdan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional di Kebayoran Baru JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor13/SkuHK.03.02/III/2020, tanggal 6 Maret 2020:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan
Terakhirtercatat atas nama NASRUN POPO yang ditandatangani atas namaMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor34/Pbt/BPN.32/2017 Tertanggal 04 Desember 2017 tentang PembatalanHak Atas Tanah Nomor urut 3 Sertipikat Hak Milik Nomor:3446/Bojongnangka, Terbit Tanggal 08122016, Surat Ukur tanggal 14112016 No.1179/Bojongnangka/2016 Luas 3.268 M?
Terakhir tercatatatas nama NASRUN POPO yang ditandatangani atas nama MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 126 PK/TUN/2020Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona);2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak BerwenangMengadili Perkara A Quo (Eksepsi Kompetensi Relatif);3.
Putusan Nomor 126 PK/TUN/2020 Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa a quoyang hanya menduga adanya pemalsuan tanda tangan AsimSuryadi sebagai Pengoper tanah dan adanya ketidakwajaranpada materai tempel, tanpa didasarkan pada Putusan Pidanayang berkekuatan hukum tetap, merupakan tindakan yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan khususnyaPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Penyelesaian KasusPertanahan,;Menimbang, bahwa
Register : 24-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2019 Tanggal 28 Februari 2019 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. NY. SRI EKO MULYANI;
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. NY. SRI EKO MULYANI;
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempatkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,RT.02/RW.01, Selong, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, 12110:Dalam hal ini diwakili oleh Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 37/SK/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017:Termohon Kasasi ;ll. NY.
Register : 03-01-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2022 Tanggal 29 Maret 2022 — MENTERI AGARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
910 — 1140 — Berkekuatan Hukum Tetap
910 — 1140 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;