sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi , Il dahulu sebagai PembandingPembanding/TergugatTergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:OBJEK GUGATAN:Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SRsebagai Kepala Desa Subarak, Kecamatan Gunung Sahilan Hasil PemilihanKepala Desa Serentak

Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan BupatiKampar Nomor 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagaiKepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil PemilihanKepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa BaktiTahun 20162022 di Kabupaten Kampar;9.

Pengajuan Gugatan Perselisinan hasil Pemilinan Kepala Desadiajukan 5 hari terhitung sejak tanggal pemilinan (Peraturan BupatiNomor 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan PemilihanKepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah KabupatenKampar Tahun 2015, Bab IV Tim Fasilitasi PenyelesaianPerselisinan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 56 Poin 7);11.

Menyatakan batal atau tidak sah:Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/BPMPD/487/2016 tertanggal21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali,SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan HasilPemilinan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 denganMasa Bakti Tahun 20162022 di Kabupaten Kampar;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:Halaman 8 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 477 K/TUN/2017Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/BPMPD/487/2016 tertanggal21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali,SR sebagai Kepala Desa Subarak, Kecamatan Gunung Sahilan HasilPemilinan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 denganMasa Bakti Tahun 20162022 di Kabupaten Kampar;4.

Pasal 32 ayat 3 PeraturanBupati Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan PemilihanKepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018;.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan BupatiHalmahera Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan PemilihanKepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018.Mengamanatkan bahwa ; Alat dan alas untuk mencoblos adalah paku,bantalan dan meja .c.

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2018tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak KabupatenHalmahera Barat Tahun 2018.c. Bahwadalil Penggugat untuk menindaklanjuti Rekomendasi Pansus DPRDKab.

Peraturan BupatiHalmahera Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan PemilihanKepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018.c. Bahwa dalil Penggugat untuk menindaklanjuti Rekomendasi Pansus DPRDKab.

Bahwa berdasarkan Bukti T11 berupa Keputusan Bupati Halmahera BaratNomor 88/KPTS/VII/2018 Tentang Penetapan NamaNama Desa Dan JadwalTahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera BaratTahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018, dihubungkan dengan Bukti T4 berupaDaftar Pemilih Tetap Kepala Desa Serentak, Desa Pasalulu, KecamatanTabaru, Kabupaten Halmahera Barat, serta keterangan Saksi bernamaYOSAFAT YOKI, diketahui bahwa Daftar Pemilin Tetap untuk PemilinanKepala Desa Desa Pasalulu telah dibuat

Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal diDesa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu yang dalam PemilihanKepala Desa (Kuwu) sebagai Calon Kepala Desa (Kuwu) yang dilaksanakansecara serentak di Kabupaten Indramayu pada tanggal 10 Desember 2014dan juga Pemohon dan Pemohon II masingmasing sebagai Wakil Ketuadan Bendahara Aliansi Masyarakat Indramayu Untuk Demokrasi danPembangunan Desa.

Putusan Nomor 09 P/HUM/2015a.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa;Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu;Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 TentangPenyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten IndramayuTahun 2014;Kesemuanya merupakan peraturan dibawah UndangUndang terhadapUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, dengan

Dan pasal 28 huruf d ayat (1) Setiap orangberhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. pasal 28 huruf d ayat (3)Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalampemerintahan;Bahwa Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupatan Indramayu tahun2014.

Fotokopi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun2014 (BuktiP4) ;5. Fotokopi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Indramayu Tahun2014 (BuktiP5) ;6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor W11.U12/87/HN.01.03/10/2014 (BuktiP6) ;7.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 46 beserta lampiran Peraturan BupatiIndramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten IndramayuTahun 2014yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26Halaman 19 dari 32 halaman.

PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK KABUPATEN SEMARANG 2022 2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JETAK 3. 3. WAHYU HARIADI 4. 4. ARIS WURYANTO

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal19 Desember 2017 yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 19 Desember 2017 dibawah register Nomor: 100/G/2017/P.TUN.Mks, isinya menerangkan sebagai berikut:Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 335/XlIl/Tahun 2017 TentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Pada Pemilinan Kepala Desa Serentak

Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan surat keputusan Bupati LuwuTimur Nomor : 335/XIl/Tahun2017 Tentang Pemberhentian PejabatKepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pada PemilinanKepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017ditetapbkan tanggal 5 Desember 2017 (obyek Sengketa).Bahwa obyeksengketa tersebut tidak didasari/ melangar Peraturan Bupati Luwu TimurNomor 17 Tahun 2015 khususnya pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 sertamelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik Khusus

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 335/XII/Tahun2017 Tentang Pemberhentian Pejabat KepalaDesa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pada PemilihanKepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Luwu Timur Tahun2017 ditetapkan tanggal 5 Desember 2017 :3.

Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusanBupati Luwu Timur Nomor : 335/Xil/Tahun2017 TentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan KepalaDesa Terpilin Pada Pemilinan Kepala Desa Serentak Gelombang IIKabupaten Luwu Timur Tahun 2017 ditetapkan tanggal 5 Desember2017 :4.

TUN.JKT.Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015, tertanggal 29Desember 2015 yang tercantum Nomor urut 12 atas nama Dodi 53. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati CirebonNomor: 141.1/Kep.596BPMPD/2015 tentang Pengesahan dan PenetapanKuwu Terpilin Hasil pemilinan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun2015, tertanggal 29 Desember 2015 yang tercantum Nomor urut 12 atasMama Dodi j2n2 nnn ecn nnn ccnnre cece cee concen arene nonce cence eee 4.

BDG. tanggal 02 Mei 2016 ;3. uiehyalenae sali dan berlaku Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep.596BPMPO2O15 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu TerpilihHaar Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015weRS. ~tertanggal 29 Desember 2015 (atas nama Dodi Nomor Urut 12) ; 6.

Menyatakan sah dan beftaku keputusan Bupati Cirebon nomor141 1/kep.596BPMPD/2075 tentang pengesahan dan PengangkatanKuwu terpilih hasitPetniihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon tahun2015 tertanggal 29 DeS@mDeT 20115 5 ~~ nnn mannan nnn nmr4.

Renggugat untuk seluruhnya; 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomorew14.1/Kep.596BPMPD/2015, tentang pengesahan dan PenetapanKuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebontahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang tercantum Nomor 12~ )C Vatas nama DODI ; === 272272 222222 2== === 4.Mewajibkan Tergugat mencabut surat Keputusan Bupati CirebonNomor 14.1/Kep.596BPMPD/2015, tentang Pengesahan danPenetapan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihnan Kuwu Serentak diKabupaten Cirebon

SAKSI ERWIN BIN FARUK := Bahwa benar Yang saya ketahui adalah terdakwa telah melakukanpengeroyokkan ;= Bahwa benar Kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014sekira jam 23.00 wib ;= Bahwa benar Tempat kejadiannya yaitu di Taman Kota KecamatanBaturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;= Bahwa benar Awal mulanya karena selisih paham ;= Bahwa benar Cara terdakwa melakukannya dengan cara serentak danbersama sama dengan saksi Dedek Setiawan Alias Bokir ;= Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan

=>SAKS AHMAD YANIBIN NURZEN :Bahwa benar Yang saya ketahui adalah terdakwa telah melakukanpengeroyokkan ;Bahwa benar Kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014sekira jam 23.00 wib ;Bahwa benar Tempat kejadiannya yaitu di Taman Kota KecamatanBaturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;Bahwa benar Awal mulanya karena selisih paham ;Bahwa benar Cara terdakwa melakukannya dengan cara serentak danbersama sama dengan saksi Dedek Setiawan Alias Bokir ;Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan

SAKSI LISTIO ADI PUTRA BIN KARNOTO:= Bahwa benar Yang saya ketahui adalah terdakwa telah melakukanpengeroyokkan ;= Bahwa benar Kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014sekira jam 23.00 wib ;= Bahwa benar Tempat kejadiannya yaitu di Taman Kota KecamatanBaturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;= Bahwa benar Awal mulanya karena selisih paham ;= Bahwa benar Cara terdakwa melakukannya dengan cara serentak danbersama sama dengan saksi SULSTIO ADI PUTRA BIN KARNOTO j;= Bahwa benar Terdakwa

dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keteranganterdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut := Bahwa benar Saya telah melakukan pengeroyokkan ;= Bahwa benar Kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014sekira jam 23.00 wib ;= Bahwa benar Tempat kejadiannya yaitu di Taman Kota KecamatanBaturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;= Bahwa benar Awal mulanya karena selisih paham ;= Bahwa benar Cara saya melakukannya dengan cara serentak

dan keteranganterdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperolehlah fakta fakta hukum sebagai berikut := Bahwa benar Yang saya ketahui adalah terdakwa telah melakukanpengeroyokkan ;= Bahwa benar Kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014sekira jam 23.00 wib ;= Bahwa benar Tempat kejadiannya yaitu di Taman Kota KecamatanBaturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;= Bahwa benar Awal mulanya karena selisih paham ;= Bahwa benar Cara terdakwa melakukannya dengan cara serentak

Mubasaksi telah menjadi korban pengeroyokan oleh tiga orang yang tidaksaksi kenal;e Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan menggunakan alattangan untuk memukul dan pisau untuk menusuk saksi;e Bahwa Pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pada saat saksiberada dekat motor salah satu pelaku, lalu pelaku menanyakankepada saksi kenapa memeriksa motor saya lalu saksi dipukul parapelaku secara bersamasama/serentak memukul saksi, memukulbagian badan, mendorong dan memukul wajah saksi saat itu jugasalah

Muba saksi FeraRamadhan Bin Adrizal menjadi korban pengeroyokan oleh tiga orang yangtidak saksi kenal;Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan menggunakan alat tanganuntuk memukul dan pisau untuk menusuk korban;Bahwa Pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pada saat korbanberada dekat motor salah satu pelaku, lalu pelaku menanyakan kepadakorban kenapa memeriksa motor saya lalu korban dipukul para pelakusecara bersamasama/serentak memukul korban, memukul bagian badan,mendorong dan memukul wajah

Sekayu Kab.Muba ;Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersamasamadengan Rolis Bin Suhendri dan Aska;Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pada saatkorban melihatlihat motor terdakwa lalu terdakwa menanyakankepada korban kenapa memeriksa motor terdakwa lalu korbanmarahmarah hingga terjadilah ribut mulut lalu terdakwa dipukuloleh korban selanjutnya terdakwa, Rolis Bin Suhendri dan Askasecara bersamasama/serentak memukul korban, dimana terdakwamemukul bagian badan korban dengan

MubaTerdakwa melakukan pengeroyokan bersamasama dengan Rolis BinSuhendri dan Aska dengan cara pada saat korban melihatlihat motorterdakwa lalu terdakwa menanyakan kepada korban kenapamemeriksa motor terdakwa lalu korban marahmarah hinggaterjadilah ribut mulut lalu terdakwa dipukul oleh korban selanjutnyaterdakwa, Rolis Bin Suhendri dan Aska secara bersamasama/serentak memukul korban, dimana terdakwa memukul bagian badankorban dengan tangan, Rolis mendorong dan memukul wajah korbandan Aska memukul

Muba Terdakwa melakukan pengeroyokan bersamasama dengan RolisBin Suhendri dan Aska dengan cara pada saat korban melihatlihat motor terdakwa laluterdakwa menanyakan kepada korban kenapa memeriksa motor terdakwa lalu korbanmarahmarah hingga terjadilah ribut mulut lalu terdakwa dipukul oleh korban selanjutnyaterdakwa, Rolis Bin Suhendri dan Aska secara bersamasama/serentak memukul korban,dimana terdakwa memukul bagian badan korban dengan tangan, Rolis mendorong danmemukul wajah korban dan Aska memukul

di Kabupaten Cirebon Tahun 2019tertanggal 13 Desember 2019, dengan Lampiran Khusus Nomor: 65 atas namaWANDI sebagai Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati CirebonNomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan PengangkatanKuwu Terpilin Hasil Pemilihnaan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun2019 tertanggal 13 Desember 2019, dengan Lampiran Khusus Nomor: 65 atasnama WANDI sebagai Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati

Bahwa pada tanggal 28Desember 2019 Tergugat mengumumkan dan melantik Calon Kuwu Terpilihdalam Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 yangsalah satunya adalah Kuwu Buyut, dengan adanya Pelantikan tersebut makaada suatu Keputusan dari Tergugat selaku Bupati Cirebon yang mengesahkandan melantik Sdr. Wandi sebagai Kuwu Buyut Kecamatan GunungjatiKabupaten Cirebon.

Asikin selaku Ketua BPD Buyut memantau danmengawasi jalannya pelaksanaan Pemilihan Kuwu Buyut KecamatanGunungjati Kabupaten Cirebon dan tidak pernah mengganggu ataumengacaukan jalannya Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan GunungjatiKabupaten Cirebon, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata CaraPemilihan Kuwu yang berbunyi:Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kuwu serentak, maka BPDmempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai

Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di KabupatenCirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 65 atas nama Wandi, tanggallahir Cirebon 30 Juli 1984, yang disahkan sebagai Kuwu Buyut KecamatanGunungjati, Kabupaten Cirebon;3.

T1 : Fotokopi Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/Kep.DPMD/2019 tertanggal 9 Juli 2019 Tentang JadwalTahapan Pemilihan Kuwu Serentak Di KabupatenCirebon Tahun 2019 beserta lampirannya. (sesuaihalaman 39 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDGdengan asii);Fotokopi Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep. 734DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan KuwuTerpilin Hasil Pemilinan Kuwu Serentak Di KabupatenCirebon Tahun 2019 beserta lampirannya.

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :Pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 dilaksanakan Pemilihan KepalaDesa Serentak Gelombang II Desa Ulak Kerbau Baru Kecamatan Tanjung RajaKabupaten Ogan llir Periode Tahun 20192025 , dimana pada saat itu terdapat 5(lima) orang calon Kepala Desa , yaitu masingmasing nomor urut :1. Muhammad H. Sero (dengan perolehan 312 suara)2. Muslim (dengan perolehan 22 suara)3. Darmi (dengan perolehan 105 suara)4. Kendra,S.Pd (dengan perolehan 310 suara)5.

Pengaduan kepada Panitia Pilkades , yang kemudian tidak ada penyelesaianoleh Panitia Pilkades melalui Surat Nomor : 1440/Panpilkades/Ol/2019tertanggal 27 Desember 2019 perihal Laporan Penyelesaian PerselisihanPilkades Serentak Gel. 2 Kabupaten Ogan llir Tahun 2019.2.

Bahwa Penggugat menjadi salah satu Calon Kepala Desa dengan nomor urut4 (empat) pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Desa UlakKerbau Baru Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan llir Periode Tahun20192025, hari Kamis tanggal 21 November 2019. Bahwa PemungutanSuara Pilkades Ulak Kerbau adalah dari dua Wilayah DPT (Daftar PemilihTetap), dimana pada saat itu terdapat 5 (lima) orang calon Kepala Desa , yaitumasingmasing nomor urut :1. Muhammad H. Sero (dengan perolehan 312 suara)2.

Fahrur Rozi (dengan perolehan 292 suara)Yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara danPenghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2019 DesaUlak Kerbau Baru Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan llir pada harikamis tanggal 21 November 2019. Dimana Tergugat menerbitkankeputusan objek sengketa berdasarkan hasil berita acara tersebut.2.

Perinal laporan Penyelesaian Perselisinan Pilkadessecara serentak Gel2 kabupaten Ogan llir tahun 2019 yangditanda tangani Bapak H. Herman, S.H.,M.H (sesuai denganaslinya);Keputusan panitia Pilkades Desa Sukah PindahNomor.014/PANPILKADES/SKP/2019.Tentang Peraturantata Tertib Pilkades Desa Suka Pindah Kecamatan tanjungRaja Kab.Ogan llir. (Sesuai dengan fotokopi) ;Lampiran Surat Keputusan Panitia Pilkades Desa TalangBalai Lama Nomor.014/PANPILKADES/SKP/2019.

untuk tetap melanjutkan tahapanpemilukada sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2009 (BuktiT3) ;Setelah melakukan berbagai upaya, koordinasi, konsultasi dan masukanberbagai pihak baik dari Pemerintah Daerah, unsur Muspida, DPRD,Panwaslu, KPU Kabupaten/Kota seProvinsi Bengkulu serta kelompokmasyarakat yang berkepentingan terhadap polemik ini maka KPU ProvinsiBengkulu mengambil keputusan dengan menggelar Rapat Pleno yangmenegaskan dan memantapkan kembali bahwa pelaksanaan Pemilukadasecara serentak

di Provinsi Bengkulu, disatu sisi Termohon tetapingin taat pada aturan namun secara teknis dihadapkan pada kendalaketersediaan keuangan didaerahdan menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi menginginkan agarpelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubemur secarabersamaan dengan pemilihnan umum Bupati dan Wakil Bupati di 6Kabupaten ;Pelaksanaan pemilukada serentak berkonsekuensi melangkahi ketentuanPasal 235 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, namun denganpertimbangan bahwa hal tersebut lebih

banyakmemberikan manfaat bagi semua masyarakat Bengkulu, sebagaimanauraianuraian di atas maka Termohon tetap meneruskan tahapan sesuaidengan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2009(Bukti T3) ;Sikap Termohon dalam melaksanakan Keputusan KPU Provinsi untuktetap menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah secara serentak tanggal 3 Juli 2010, juga didasari ruanghukum dalam sistem tata hukum pemerintahan di negara ini, seperti yangdiperkenalkan oleh E.

Hal ini tentusaja jika dilaksanakan merupakan suatu tindakan yang tidak efektif danmenghamburkan biaya serta berpengaruh pada psikologi masyarakatyang jenuh dan akan bersikap acuh terhadap penyelenggaraanPemilukada ;Artinya bahwa jika Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu hanyaberpedoman pada UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 235.Maka dalam rezim Pemilukada sering dikaji apabila Pemilukada tidakdilaksanakan serentak akan memboroskan anggaran pemerintah daerah,munculnya persoalanpersoalan teknis

dalam proses penyelenggaraan,pengadaan logistik misalnya, karena dipastikan akan berbenturan denganpersiapan Komisi Pemilihaan Umum Kabupaten yang melaksanakanPemilukada Bupati dan Wakil Bupati saat ini jika terjadi dua putaran, danmesti dihadapkan pula dengan persiapan Pemilukada Gubernur dan wakilGubernur seandainya tidak dilakukan serentak.

Keputusan Rapat pleno Pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 tentang Rekapan Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan Rapat Pleno Penetapan Kepala Desa Terpilih berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Memutuskan calon Kepala Desa Terpilih M. Razali SR nomor urut 2 (dua)b.

Kampar karena segala sesuatumengenai masalah perdesaan ditanggani oleh Dinas tersebut dan meminta konfirmasimengenai Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanPemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten KamparTahun 2015, apakah Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di WilayahKabupaten Kampar Tahun 2015 adalah acuan dasar untuk pemilihan Kepala Desadiseluruh Desa KabupatenBahwa pihak Dinas

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :1 Keputusan rapat pleno Pilkades Desa SubarakKecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun2015 pada hari Kamis tanggal 12 November 2015Tentang Rekapan Pemilihan Kepala Desa Subarak danKeputusan Rapat Pleno Penetapan Kepala DesaTerpilih Berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2015tanggal 11 Agustus 2015 tentang PenyelenggaraanPemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang diwilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Memutuskancalon kepala Desa Terpilh M. Razali.

Sesuai PeraturanBupatt Kampar No. 31 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAANPEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG DIWILAYAHKABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015.

BuktiP1D1 sampai dengan P 17, terinci sebagaiFoto copy Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Pilkades DesaSubarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun2015 pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 TentangRekapan Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan RapatPleno Penetapan Kepala Desa Terpilih Berdasarkan PeraturanBupati Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombangdi wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015.

Kampar a.nSekretariat daerah Kepada Panitia Pilkades dan BPD Subarak tentangAcara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kab. Kampar4. BuktiT4 : Fhoto Copy Surat No. 11/BPDSBR/XI/2015 tanggal 01 Desember2015 Perihal: Permohonan Pelantikan Kepala Desa Subarak dari BPDKepada Bapak Bupati Kampar Cq. Bapak Camat Gunung5.

Desa serta Peraturan WalikotaPadangsidimpuan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk PelaksanaanPemilihan Kepala Desa ; Bahwa dalam ketentuan Pasal 6/7 Peraturan Daerah KotaPadangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 telah ditegaskan bahwasanyaPengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan olehPanitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Timgkat Desa ; Bahwa pada kenyataannya sejak awal dilaksanakannya tahapan Pilkadessampai dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa secara serentak

tidak adanya organ Panitia Pengawas dalampemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum danperaturan perundangundangan diatas telah berdampak buruk terhadappembiaran pelanggaranpelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades tersebutdan merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional danHalaman 6 Putusan No. 25/G/2018/PTUNMDNkepentingan Penggugat dan warga masyarakat serta saksisaksi yangdihunjuk untuk menyampaikan pengaduan atas berbagai keberatan yangberkaitan dengan proses Pilkades serentak

seKota Padangsidimpuan,khususnya Pilkades yang dilaksanakan di Desa Pintu Langit Jae,Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuandimana Penggugat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa ; Bahwa padahal jauh hari sebelum maupun sesudah dilaksanakannyaPilkades serentak tersebut, baik Penggugat maupun warga masyarakatpemilih serta para calon Kepala Desa yang tergabung dalam HimpunanCalon Kepala Desa pada Pilkades serentak Kota Padangsidimpuan Tahun2017 telah menyampaikan keberatan kepada

BuktiP4 Foto copy Surat Pernyataan Sikap Yang Diperbuat danDitandatangani oleh para Calon Kepala Desa Yang TergabungDalam Wadah Himpunan Calon Kepala Desa Pada PemilihanKepala Desa (Pilkades) Serentak Kota Padangsidimpuan 2017Tertanggal 06 Nopember 2017 yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kota Padangsidimpuan dan Tembusannya jugadisampaikan kepada Tergugat ; 5.

seKotaPadangsidimpuan sebagaimana diamanatkan Pasal 68 ayat (1) PERDA KotaPadangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 padahal jauh hari sebelum maupunsesudah dilaksanakannya Pilkades serentak tersebut baik Penggugat maupunwarga masyarakat pemilih serta para Calon Kepala Desa yang tergabung dalamhimpunan Calon Kepala Desa pada Pilkades serentak Kota PadangsidimpuanTahun 2017 telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat atas tidak adanyaPanitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud serta bermohon agarsesegera

Putusan No. 17/G/2017/PTUN.BKLKabupaten Seluma Atas Nama Suparmanto tanggal 22 Agustus2017; yang bertentangan dengan Undangundang Nomor 06 Tahun2014 tentang Desa Jo Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 JoPeraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 02 Tahun 2015 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa Jo Nomor 03 Tahun 2015 tentang PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Jo Peraturan Bupati Seluma Nomor 37 Tahun2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Serentak di Kabupaten Seluma pada tanggal 20 Juli 2017Hal. 7 dari 108 Hal.

.: SUPARMANTO)Sedangkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa SakaianKecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dengan Nomor Urut 1ahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa SakaianKecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma pada PemilihanKepala Desa Serentak di Kabupaten Seluma Tanggal 20 Juli 2017,untuk di Desa Sakaian Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Selumaterdiri dari 2 (dua) Calon Kepala Desa yang mendaftarkan sebagaiCalon Kepala Desa sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas;ahwa sesuai Berita Acara Pelaksanaan

Putusan No. 17/G/2017/PTUN.BKLpemilihnan kepala desa serentak hal tersebut diketahui tidakpernah ada sosialisasi tata cara pemilihan terhadap suara sahatau tidak sah serta tahapantahapannya karena Tergugattidak melakukan itu dari pihak Kabupaten di desadesa yangikut dalam pemilihan kepala desa serentak di KabupatenSeluma pada saat Rapat dengar pendapat (RDP) dengan PihakDPRD Kabupaten Seluma alasan pihak Pemda Selumaketerbatasan anggaran benar memang tidak dilakukansosialisasi ke desadesa yang pemilihan

Oleh karena, Tergugat dalam pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Serentak se Kabupaten Seluma tidak sesuai UndangUndang sehingga cacat hukum, sudah sepatutnya apabilaPenggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu dengan Memohon untukahwa dalam perkara a quo terhadap hak politik warga Negarasesuai ketentuan Pasal 17 Undangundang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi: Setiap orang,tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilandengan mengajukan permohonan

Bahwa berdasarkan pasal 7 huruf e Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak menyatakan salah satukewenangan Panitia Pemilihnan Kepala Desa Jeringo adalah : menetapkan calonKepala Desa yang memenuhi persyaratan.5.

Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan ini benarbenar berwujud dan nyataadanya, dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan dan merupakanbagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak diKabupaten Lombok Barat dan merupakan amanat dari Peraturan Perundangundangan yang berlaku.7. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat berlaku secara individuterhadap pihakpihak yang tercantum namanya sebagai calon Kepala Desa dalamObyek Sengketa tersebut.8.

Bahwa berdasarkan pasal 20 huruf d Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak menyatakan :Setiap Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan :d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atausederajat dibuktikan dengan Ijasah.Putusan No. 66/G/2018/PTUNMTR Hal. 720.21.22.Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor19 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak menyatakan :Ayat 1Panitia Pemilihan Desa

, bertentangandengan pasal 20 huruf d Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 tahun 2018tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, bertentangan dengan pasal 21 ayat 1 dan2 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemilihnan KepalaDesa serentak, bertentangan dengan pasal 21 ayat 3 Peraturan Bupati Lombok BaratNomor 19 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, oleh karena ituObyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan batal dan tidaksah dan mewajibkan Tergugat

Bukti P8 : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Lombok Barat Nomor 88 Tahun 2018 Tentang PedomanPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di KabupatenLombok Barat Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 (fotokop!

TentangPeradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukandapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengaditan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi" ;Bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa yang mengikutiPemilinan Kepala Desa Serentak

30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan Pasal (10) yang menyatakanPenyelenggara Pemerintahan berpedoman pada Asas UmumPemerintahan Yang baik antara lain ;Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.Mks.Asas Kepastian Hukum yakni asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan.kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraNegara; KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat denganmengabaikan penyelesaian perselisihan daiam PemilihanKepala Desa Serentak

di Kabupaten Maros, yang dengandemikian semua perselisinan dalam Pemilihan Kepala DesaSerentak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum ;Asas Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban PenyelenggaraNegara ; KTUN diterbitkan oleh Tergugat tanpa adanyapelaksanaan kewajiban untuk menyelesaikan perselisinandalam Pemilinan Kepala Desa Serentak Kabupaten Maros ;Asas Profesionalitas yakni asas yang mengutamakan keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan

peraturanPerundangUndangan yang berlaku, Tergugat dalam hal inibertindak profesional dengan menerbitkan KTUN tanpamenjalankan kewajibannya selaku Bupati untuk menyelesaikanperselisihan dalam Pernilihan Kepala Desa Serentak diKabupaten Maros 5""Asas Kecermatan (Principle of carefullnes) artinya suatu KTUNharus dipersiapbkan dan diambii dengan cermat danharusdidasarkan pada informasi dan dokumen yang iengkap untukmendukung legalitasnya Tergugat sama sekali tidak mempersiapkan dengan cermat bahkan

Padahal telah mendapatkan suratdari Penggugat tentang adanya kecurangan pada Pikades diDesa Labuaja Kecarnatan Cenrana Kabupaten Maros ; Asas Jangan mencampuradukkan kewenangan (principle ofnon misue of competence), KTUN yang dikeluarkan Tergugatdiduga mencampuradukkan kepentingan politik karena adakesan Tergugat melaksanakan Piikades Serentak Tercepat,sehingga sengketasengketa yang muncul selama tahapansampai selesai Pilkades cenderung diabaikan penyeleSAIANNY Aj =n nnn nnn nn enn nner nnn nn nnn

Bukti T2Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa (Copy dari Asli); Peraturan Bupati Seluma Nomor 37 Tahun 2017 TentangPetunjuk Pelaksanaan Pemilinan Kepala Desa Serentak DiWilayah Kabupaten Seluma (Copy dari Asli) ;Hal. 58 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL3.

Bukti T3 Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 140164Tahun 2017 Tentang Penetapan Jadwal PelaksanaanPemilinan Kepala Desa Serentak di WilayahKabupaten Seluma Tahun 2017 (Copy dari Asli); 4. Bukti T4 Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900338Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim PenanggungJawab Dan Tim Pengawas kegiatan Pemilihan KepalaDesa Serentak di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran2017 (Copy dari Asli) ; 5.

Bukti T5 Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah DaerahKabupaten Seluma Dengan Calon Kepala Desa dari 60Desa Pada Pemilihan Kades Serentak Di KabupatenSeluma Tahun 2017 Nomor : 14/284/DPMD/VI/2017 tentangMemorandum Of Understanding (MOU) Pemilihan KepalaDesa Damai Serentak Kabupaten seluma Tahun 2017(Copy dari Asli);6.

Bukti T44 Daftar Hadir Rapat TIM Penanggung Jawab TingkatKabupaten Tentang pembahasan Gugatan 7 Desa dalamPilkades Serentak tanggal 20 Juli 2017 (Copy dari Asli) ;45. Bukti T45 Berita Acara Rapat Penyelesaian gugatan Pemilinan kepaladesa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas marasTanggal 20 Juli 2017 Di Kabupaten Seluma (Copy dari46.

Hadjon, dalam bukunya, Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada UniversityHal. 99 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKLMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal37 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menentukan emilihan Kepala Desa Dilaksanakan secara serentak di seluruhWilayah Kabupaten/Kota; emerintah daerah Kabupaten/ Kota Menetapkan kebijakanPelaksanan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimanadimaksud pada

Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilinan KepalaDesa Serentak Tahun 2019, atas nama GHAZALI, S.H.; 2.2. Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaGHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : === = 222 vee nnn nee none3.1.

Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilihan KepalaDesa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal02 Desember 2019, atas nama GHAZALI, S.H.,; 3.2 Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaH. GHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember4.

Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilinan KepalaDesa Serentak Tahun 2019, atas nama GHAZALI, S.H.; 2.2. Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaGHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: 3.1.

Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kuwu.Bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebontelah ditetapbkan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor :141/Kep. 269BPMPD/2015 tentang Penetapan Desa dan JadwalTahapan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015tertanggal 17 Juni 2015 Jo.

Keputusan Bupati Cirebon Nomor :141/Kep. 391BPMPD/2015 tentang Perubahan atas Keputusan BupatiCirebon Nomor 141/Kep. 269BPMPD/2015 tentang Penetapan Desadan Jadwal Tahapan Pemilinan Kuwu Serentak di Kabupaten CirebonTahun 2015 tertanggal 21 Agustus 2015;5c.

dalam Pemilihan KuwuDesa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon yangdilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2015 yang diusulkan olehBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Bayalangu Kidul KecamatanGegesik Kabupaten Cirebon kepada Bu pati Cirebon (Tergugat) melaluiCamat Gegesik Kabupaten Cirebon ;Halaman 51 dari Halaman 112 Putusan Nomor :11/G/2016/PTUNBDGBahwa isi dari Surat Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep.596BPMPD/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu TerpilihHasil Pemilihan Kuwu Serentak

Bahwa berdasarkan halhal tersebut sebagaimana di atas, pada faktanya,penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep.596BPMPD/2015tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil PemilinanKuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 tertanggal 29Desember 2015 (Objek Sengketa a quo) sudah berdasarkan PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilhan Kepala Desa Jo.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentangPemerintah

Mengabulkan Eksepsi Tergu gat; 022" Halaman 52 dari Halaman 112 Putusan Nomor :11/G/2016/PTUNBDGDeMenyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara :1.2.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Sah dan Berlaku Surat Keputusan Bupati Nomor141.1/Kep.596BPMPD/2015 tentang Pengesahan dan PengangkatanKuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten CirebonTahun 2015 tertanggal 29 Desember

Gugatan Tahapan dan Hasil Pilkades Serentak Desa Tepian LangsatKecamatan Bengalon pada Panitia Penyelenggara tidak diterima ;2.

Kidang, Riduan, danSholihin;Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Ketua PanitiaPemilihnan Kepala Desa Serentak, TingkatKabupaten Kutai Timur, Asisten PemerintahanUmum & Kesra, Nomor : 140/59/DPMD, tanggal25 Januari 2017, yang ditujukan kepada Sadr.Hartono, Perihal Tanggapan Pengaduan HasilPilkades Serentak Desa Tepian Langsat, Kec.Bengalon, yang ditanda tangani oleh Drs.

TingkatKabupaten Kutai Timur, Nomor :140/59/DPMD, tanggal25 Januari 2017, Perihal Tanggapan Pengaduan HasilPilkades Serentak Desa Tepian Langsat KecamatanBengalon, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab.Kutai Timur, yang ditandatangani Ketua PanitiaPemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat KabupatenHalaman 66, Putusan Nomor : 12/G/2017/PTUN.SMD22.

BuktiT40. : Foto copy sesuai dengan Asli Tahapan PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;41. BuktiT41. : Foto copy sesuai dengan Foto CopyUndangUndangRepublik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014, tentangD@Saj noone nn nena nnn nnn nnn nn ncn neers42.

KutaiTimur, yang ditandatangani Ketua PanitiaPemilinan Kepala Desa Serentak TingkatKabupaten Kutai Timur, Asisten PemerintahanUmum dan Kesra Drs. H.