Ditemukan 263 data
153 — 110
Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa disamping harusmelihat ketentuan /egal justice tetapi juga, harus memperhatikan moralJustice yaitu. bagaimana pidana tersebut secara moral tidakmenimbulkan gejolak sosial serta sosia/ justice yaitu memperhatikanPutusan Nomor: 13/PID/2015/PT.AMB.
73 — 9
Fotokopi Screenshoot foto Termohon dan percakapan Pemohon danTermohon dan beberapa orang lainnya di media sosia, bermeterai cukup dandinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.6);Bahwa Selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksisaksi yaitu:1.Saksi Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Meubel,Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxx, KecamatanXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku.
18 — 4
Bahwa sudah selayaknya MajelisHakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (sosia/l Justice) dan(moral Justice), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yangdiajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitasdalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena ditilik dari berat barangbukti berupa sabu yang dalam perkara ini berdasarkan berita acarapenimbangan berat 2,2 (dua koma dua) gram.
18 — 3
Bahwa sudah selayaknya MajelisHakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (sosia/l Justice) dan(moral Justice), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yangdiajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitasdalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena ditilik dari berat barangbukti berupa sabu yang dalam perkara ini berdasarkan berita acarapenimbangan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram.
73 — 7
(dapat ditunjukkan aslinya) diberi tanda P5; Foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI; (dapat ditunjukkanaslinya) diberi tanda P6; Foto copy dari foto copy HISTOPATHOLOGY REPORT (tidak dapatditunjukkan aslinya) diberi tanda P7; Foto copy kwitansi pembayaran terapi tanggal 09022017 sebesar Rp3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu rupiah); (dapat ditunjukkanaslinya) diberi tanda P8; Print out foto Lexy dan Inne, dari Hand Phone (diberi tanda P9); Print out akun pribadi Innne dan Lexy pada media sosia
54 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas dan faktafakta hukum yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim BandingHal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 181 K/MIL/2015menilai ancaman pidana tersebut dalam Pasal 378 KUHP, oleh karenanyadalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim Banding akan menjatuhkanputusan terhadap Terdakwa yang menurut pandangan Majelis Bandingadalah putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (/egal justice),keadilan sosial (sosia/ justice) dan keadilan
28 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Keputusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang tidakmempertimbangkan tentang Kewajiban Termohon Peninjauan Kembali untukmembayar Jaminan Sosia/Tenaga Kerja (Jamsostek) untuk program JaminanHari Tua (JHT) yang seharusnya sudah menjadi hak dasar Pemohon PeninjauanKembali merupakan sebuah bukti yang sangat kasat mata bahwa Majelis HakimKasasi Mahkamah Agung telah mengabaikan dan tidak patuh terhadap UU No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.
55 — 25
halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam hal ini Majelis Hakimtidak hanya sematamata memperhatikan dari segi Legal Justice akan tapi jugaHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Sbwperlu dipertimbangkan segi Sosia
48 — 14
Cahaya Pagi Berlian, maka secara hukumsegala hal atau akibat / konsekwensi / resiko atas hubungan kerja dari ParaTergugat tersebut sepenuhnya adalah merupakan tanggung jawab dari PTCahaya Pagi Berlian; 21 Bahwa, dengan pertimbangan sosia, kemanusiaan dan dengan segala itikadbaik, kepada pekerja PT.
18 — 6
Bahwa sudah selayaknya MajelisHakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (sosia/l Justice) dan(moral Justice), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yangdiajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitasdalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena ditilik dari berat barangbukti berupa sabu yang dalam perkara ini berdasarkan berita acarapenimbangan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram.
71 — 36
A, Spd selakuKepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial pada DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi,sedangkan sebanyak Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)masih ada pada terdakwa ;Bahwa dari dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosia Rumah TidakLayak Huni (RS RTLH) yang dilakukan oleh para terdakwa yangtidak sesuai dengan ketentuan tersebut telah memeperkaya terdakwa sebesar Rp. 191.510.000, (Seratus sembilan puluh satu juta limaratus sepuluh ribu rupiah) dan
A, Spd selaku KepalaSeksi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, sedangkansebanyak Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) masih adapada terdakwa ;Bahwa dari dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosia Rumah TidakLayak Huni (RS RTLH) yang dilakukan oleh para terdakwa yangtidak sesuai dengan ketentuan tersebut telah memeperkaya terdakwa sebesar Rp. 191.510.000, (Seratus sembilan puluh satu juta limaratus sepuluh ribu rupiah) dan
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk memperolehbantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi DaerahTertinggal (P2SEDT) TA. 2007 adalah Terdakwa selaku Ketua LembagaPelatihan / Kursus Las Amura;e Bahwa benar dasar dan pedoman Terdakwa membuat dan mengajukanproposal tersebut adalah :Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 13/PER/MPDT/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pedoman Umum PelaksanaanPercepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal;2 Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosia
Nomor : 1043 K/Pid.Sus/20131 Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 13/PER/MPDT/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pedoman Umum PelaksanaanPercepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal;2 Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosia Ekonomi DaerahTertinggal (P2SEDT) Kementrian Negara Pembangunan Daerah TertinggalDeputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007;3 Contoh Rancangan Anggaran Biaya Bantuan Sosial;e Bahwa yang diajukan oleh Lembaga Pelatihan
FRANSISKA PANGGABEAN, S.H
Terdakwa:
YASIN HARAHAP Als YASIN
30 — 6
tanggal 17 Agustus 2020 sekira 14.20 Wib saksi hendak belanja kewarung milik tetangga saksi yang bernama lbu Susi kemudian lbu Susimempertanyakan kepada saksi dari mana membeli handphone yang saksigunakan seharihari dan seketika itu saksi mengatakan membeli handphonetersebut dari media sosial akun facebook digrup marketplace dan saat itu juga IbuSusi meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan handphone android untukdipergunakan Ibu Susi;Bahwa saat itu juga saksi mencari handphone di akun media sosia
71 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
menerapkan hukum bahwa didalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial NasionalPasal 13 ayat (1) berbunyi Pemberi kerja secara bertahap wajibmendaftarkan dirinya, Pekerjaannya sebagai peserta kepada BadanPenyelenggara Jaminan sosial, sesuai dengan program jaminan sosialyang diikut. dan Pasal 17 ayat (2) berbunyi setiap pemberi kerja wajibmemungut iurandari pekerjanya, menambahkan iurannya yang menjadikewajibannya dan membayar iuran tersebut kepada BadanPenyelenggara Jaminan sosia
24 — 6
., perihal Permohonan Asessement danKajian Medis dan Sosia tertanggal 25 Januari 2013 dari Badan Narkotika NasionalProvinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di dalamnya terlampir hasil kajianJaringan, Hukum, Medis dan Sosial; Surat Rekam Medis an Toni Sadeli dan surat Rekomendasi Rehabilitasi dari RumahSakit Jiwa Bangka Belitung;Bahwa surat surat tersebut di atas dilampirkan bersama Nota Pembelaan (Pleddoj/)Penasehat Hukumterdakwa namun tidak disertai dengan Bea Materai;Menimbang bahwa untuk memperkuat
34 — 3
.,.M.Hum.Hakim Anggota, Hakim Anggota,CHRISFAJAR SOSIA WAN, SH.MH. FERRY SORMIN, SH..MH Panitera Pengganti,ZURAIDAH, SH.Putusan Nomor 1179/Pid.Sus/2014/PN Bjm. 13
29 — 22
terhadap terdakwa, terdakwa telahmenderita ketergantungan sabu dalam tingkat sedang;e Bahwa terdakwa memakai narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) tahunyang lain;e Bahwa perasaan terdakwa setelah menggunakan sabu merasa lebihpede dan bisa bekerja lebih baik jika tidak menggunakan sabuterdakwa merasa lemas dan badan sakitsakitan;e Bahwa terdakwa telah menjalani rehabilitasi medis program rawatinap awal sejak tanggal 27 Pebruari 2015 s/d tanggal 9 Mei 2015,dengan hasil secara medis tingkah laku dan sosia
83 — 27
yang dimaksud denganPenyalah Guna adalah orang yang tanpa hak atau melawan hukummenggunakan Narkotika, akan tetapi undangundang yang dimaksud ternyatatidak menjelaskan secara rinci tentang kriteria sehingga seseorangdapat disebut sebagai Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri danterhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran MA RINo. 4 Tahun 2010 Tentang Fenempatan fPenyalahgunaan, fKorbanPenyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga RehabilitasiMedis dan Rehabi/itasi Sosia
ANIS SUGIHARTI, SH.
Terdakwa:
ADHITIA TRI WAHYUDI MARETA Bin RUSDI AMINULLAH
23 — 6
X.441 .6t1872t305/2019 tanggal 21 Pebruari 2019yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LILA NURMAYANTI, Sp.KJ,menerangkan, pada pemeriksaan saat ini kami dapatkan seorang denganriwayat pengguna NAZA jenis Shabu (M ethamfetamin a) dengan saran : /Rehabilrtasi Medik Rawat Inap dan Refra Sosia/; / Psikoedukasi Keluarga ;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab.Kriminalistik No.
1.Siti Kartinawati, SH
2.Agustini, SH
Terdakwa:
Cema Ismail Bin Miswan
31 — 11
Berdasarkan hasil assesmentyang dilakukan oleh pekerja sosia, maka dapat disimpulkan bahwakurangnya pengawasan orang tua untuk memantau keseharian klien;2. Pergaulan klien di lingkunganluar keluarga, terutama di lingkungan sosial pertemanan klien cenderungkurang dikontrol oleh orang tuanya;3. Orang tua lalai dan tidakmengontrol terhadap hubungan dan gaya pacaran antara klien danpelaku;Halaman 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Trk.4.