membenarkannyadan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli bernama HARIPRASETYO TRI WICAKSONO, yang keterangannya didepan Penyidik dibawah sumpahdibacakan didepan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM)bersubsidi adalah BBM yang harga jualnya ditetapkan olehPemerintah sesuai dengan Perpres No.9 tahun 2006 diantaranyapremium dan minyak solar untuk sector transportasi yangpelayanannya seperti SPBU/APMS/SPBB

adapun jenisjenis BBM tersbut adalah berupa : AVGAS,AVTUR, PREMIUM (BENSIN/MT88), MINYAK = DIESEL(PREMIUM/HSD), MINYAK TANAH, MINYAK BAKAR, danMERINE FUEL OIL (MFO) ;= Bahwa yang dimaksud menyak yang di subsidi pemerintah adalah BBMyang di jual dengan Volume tertentu, jenis tertentu (Premium,Kerosene/Minyak Tanah, Premium), Konsumen tertentu dan hargatertentu ;= Bahwa BBM Non Subsidi adalah BBM yang dijual dengan harga pasaratau harga Industri ;= Bahwa BBm yang disubsidi dapat diperoleh di SPBU, SPBB

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, eksportminyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumimelalui pipa.Bahwa yang dimaksud dengan SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS,AGEN BBM INDUSTRI, Pool Konsumen, AMT adalah merupakan namanama penyalur PT.Pertamina yang dengan demikian tentunya penyalurtersebut dapat mengambil BBM dari PT Pertamina karena yangdisalurkan adalah BBMnya PT. Pertamina.

Sesuai denganperuntukkannya masingmasing penyalur secara khusus menyalurkanBBMnya sesuai dengan peruntukkannya misalnya SPBU kepadatransportasi darat, SPBB kepada transportasi laut, SPDN dan SPBNkepada nelayan, APMS dibentuk pada daerah daerah yang tidakterdapat penyalur seperti SPBU dan lain lainnya, dengan demikianAPMS itu melayani seluruh konsumen pengguna BBM Bersudsidi, AgenBBM Industri kepada Industri, Pool Konsumen saat ini sudah tidakdikenal lagi, dan AMT kepada konsumen rumah tangga yangmembutuhkan

Sesuai denganperuntukkannya masingmasing penyalur secara khusus menyalurkanBBMnya sesuai dengan peruntukkannya misalnya SPBU kepadatransportasi darat, SPBB kepada transportasi laut, SPDN dan SPBNkepada nelayan, APMS dibentuk pada daerah daerah yang tidakHalaman 65 dari 76 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2017/PN.Lbsterdapat penyalur seperti SPBU dan lain lainnya, dengan demikianAPMS itu melayani seluruh konsumen pengguna BBM Bersudsidi, AgenBBM Industri kepada Industri, Pool Konsumen saat ini sudah tidakdikenal

Spesifikasi (mutu) tidakada perbedaan antara BBM yang bersubsididengan non subsidi namun hanya dapatdibedakan darimana BBM tersebut diperoleh.BBM yang bersubsidi dapat diperoleh melaluipenyalur (SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS,Pool Konsumen, AMT) yang memiliki kontrakdengan badan Usaha niaga yang mendapatkanPSO (Public Service Obligation) dalam halini PERTAMINA.

BBM bersubsidi dapat diperoleh melalui penyalur (SGPBU, SPBB, SPBN,SPDN, APMS, POO! KONSUMEN, AMT) yang memiliki kontrak dengan BadanUsaha Niaga yang mendapat PSO (Public Service Obligation) PERTAMINA.Sedangkan BBM Non Subsidi dapat diperoleh langsung dari badan Usaha Niaga(PERTAMINA, SHELL, PETRONAS, AKR, DLL) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks saksi dan terdakwa,bahwa BBM yang diangkut oleh terdakwa merupakan BBM minyak tanah dari PT.Hj. Harmiyani Jailani yang dibeli oleh H.

MT ;e Bahwa ahli dihadirkandipersidangan karenamasalah penyimpanan BBMjenis Premium tanpa izin ;e Bahwa BBM bersubsidi dapatdiperoleh di Penyalur (SPBU,APMS, SPDN, SPBN, SPBB)sedangkan untuk konsumensektor Transportasi laut dankereta api dapat langsungmembeli melalui Terminal(Depot) BBM Badan UsahaPelaksana Penugasan BBMbersubsidi (PT. PERTAMINA,Persero) dan PT.

perseorangan mau jadiusaha harus punya ijin HO ke INU;Bahwa Terhadap prosedur pendistribusian BBM non subsidi Pemerintahyaitu berdasarkan Public Service Obligasi (PSO) menugaskan kepada PTPertamina (persero) dan sebagai pendamping PT Aneka Kimia Raya (AKR)dan PT Surya Parna Niaga (SPN) yang selanjutnya Badan Usaha PemegangIjin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU) tersebut yang ditunjuk dapat menunjukpenyalur sebagaimana diatur Pasal 69 PP Nomor 36 tahun 2004 tentangkegiatan usaha hilir Migas seperti : SPBU, SPBB

BBM non subsidi.Bahwa dalam hal tata cara niaga BBM non subsidi penyalur diberi kuotauntuk mendistribusikan BBM non subsidi kepada konsumen akhir (yangtercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2012 dan PeraturanMenteri ESDM Nomor 18 tahun 2013 tentang harga jual eceran dankonsumen pengguan jenis BBM tertentu) yang mana harga jual BBMtersebut sampai ke konsumen akhir.Bahwa yang berhak mendistriobusikan dan atau menjual BBM non subsidijenis solar adalah para penyalur yaitu SPBU, SPBN, APMS, SPBB

boleh dijualkembali, untuk BBM jenis Solar Industri/Non Subsidi harus ijin kontrak dariINU dimana untuk pengangkutan dan atau pemindahan BBM dari satutempat ke tempat lain harus ada ijin, karena hal ini terkait dengan pajak,SPBU, penyalur semuanya sudah ditanggung oleh INU sehingga Terdakwadalam hal ini tidak punya wewenang untuk menjual BBM Non subsidi karenatidak mempunyai ijin dan yang berhak mendistribusikan dan atau menjualBBM non subsidi jenis solar adalah para penyalur yaitu SPBU, SPBN, APMS,SPBB

Bakar Minyak) yang disubsidi pemerintah adalah solar danminyak tanah (kerosene) dan jenis BBM yang tidak disubsidi pemerintah adalahpremium, pertamax, pertamax plus, avtur dan avgas;e Bahwa yang dikatakan penyalur akhir bahan bakar minyak subsidi adalahpenyalur yang memiliki perjanjian kerjasama dengan badan usaha yangmendapat penugasan PSO (Public Service Obligation)dari pemerintah sepertiSPBU, APMS (Agen Premium Minyak Solar), SPBN (Stasiun Bahan BakarNelayan), SPDN (Stasiun PaketDealer Nelayan), SPBB

Pid/2014/PNME sejak tanggal 27 November 2014 s/d tanggal 25 Januari 2015;Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapsendiri dipersidangan;Pengadilan Negeri Tersebut,Setelah membaca :1 Surat Pelimpahan Perkara Pidana biasa dari Kejaksaan Negeri Muara Enim, No: B190/SPBB/N.6.17/Epp.2/10/2014 tanggal 21 Oktober 2014;2 Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : PDM194/Epp.2/ME/10/2014 tanggal 16Oktober 2014;Putusan Perkara No : 452/Pid.B/2014/PN.Mre Hal dari 13 3Surat Penetapan

Pid/2014/PNME sejak tanggal 27 November 2014 s/d tanggal 25 Januari 2015;Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapsendiri dipersidangan;Pengadilan Negeri Tersebut,Setelah membaca :1 Surat Pelimpahan Perkara Pidana biasa dari Kejaksaan Negeri Muara Enim, No: B191/SPBB/N.6.17/Epp.2/10/2014 tanggal 21 Oktober 2014;2 Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : PDM193/Epp.2/ME/10/2014 tanggal 16Oktober 2014;Putusan Perkara No : 453/Pid.B/2014/PN.Mre Hal dari 133 Surat Penetapan

Adapunyang dimaksud dengan Niaga Bahan Bakar Minyak adalah kegiatanpembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasilolahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar MinyakBersubsidi adalah Bahan Bakar Minyak yang harga jualnya ditetapkan olehPemerintah, diantaranya Premium dan minyak solar untuk sektortransportasi yang tempat pelayanannya seperti SPBU / APMS / SPBB /SPBN / SPDN dan BBM jenis Minyak Tanah untuk rumah tangga danpenerangan

Bangko, lalu setelah terdakwa keluar dari areal SPBUtepatnya didepan Pengadilan Agama Bangko.Menimbang, bahwa pada waktu diinterogasi oleh saksi Aka Anggara dan WahyuBudi Utomo, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk mengangkut BBM jenis solaryang disubsidi oleh pemerintah.Menimbang, bahwa dipersidangan Irwan Adinata selaku saksi Ahli berpendapatbahwa BBM bersubsidi dapat diperoleh di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU),Stasiun Pengisian Bahan Bakar unutk Bunker (SPBB) Stasiun Bahan Bakar

Saya mengaku bersalah telah membuat Surat Keterangan Angkut (SKA)yang jumlah kuantumnya melebihi SPBB / DO yang berakibat kurangnyabarang di gudang;4. Sebagai bentuk tanggung jawab saya atas kekurangan barang di gudang,saya akan membantu Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (Bpk. ABDULLATIF) yang akan memenuhi / mengembalikan kekurangan beras di gudangdengan memberi bantuan sebesar Rp.150.000.000.

Contohnya untuk konsumen industri ; e Pola tidak langsung, yaitu dari depot/TBBM Pertamina ke lembagaPenyalur Pertamina antara lain : SPBU, SPBB, SPBN, SPDN dan13 Atas keterangan Ahli ( saksi ) yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakantidak keberatan ; Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : e Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 November 2013sekitar pukul 13.35 wita di Jalan Propinsi Km. 07 Kelurahan

keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakanbenar dan tidakkeberatan ; Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan keterangan Ahlibernama HARI PRASETYO TRI WICAKSONO yang telah disumpah dihadapanPenyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagaie Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM)bersubsidi adalah BBM yang harga jualnya ditetapkan olehPemerintah sesuai dengan Perpres No.9 tahun 2006 diantaranyapremium dan minyak solar untuk sector transportasi yangpelayanannya seperti SPBU/APMS/SPBB

SPBN, SPBB, dil);Bahwa ahli menerangkan harga Rp. 8.200, tidak termasuk hargaSolar Subsidi dan sebagaimana yang dimaksud daiam Permen ESDMNomor 18 tahun 2013 tentang harga jual Jenis BBM Tertentu untukkonsumen pengguna tertentu, yaitu solar subsidi sebesar Rp. 5.500;Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Sol.

dari tempat penampungan clan pengolahan,18termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmis clan distribusi;ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumidan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;Bahwa berclasarkan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran clankonsumen pengguna jenis BBM tertentu, disebutkan bahwa kebutuhan BBMkonsumen pengeguna clipenuhi melalui pembelian langsung pada titik serall, yaitupenyalur SPBU/SPBB

minyak bumi "':Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga dalam UU RI No. 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumiclan / atau basil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2012 tentang harga jualeceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu, disebutkan bahwa kebutuhan BBMkonsumen pengguna dipenuhi melalui pembelian langsung pada titik serah, yaitu penyalurSPBU/SPBB

dan RAB Kampung AfkabMakmur terdiri dari :a) 1 (satu) lembar foto copy RAB Sarana dan Prasarana;b) 1 (satu) lembar foto copy RAB Pendidikan;c) 1 (satu) lembar foto copy RAB Peningkatan dan Kapasitas (PKM);d) 1 (satu) lembar foto copy RAB Kesehatan PMT;e) 2 (dua) lembar foto copy RAB Peningkatan Kapasitas (PKM).34) 1 (satu) lembar foto copy SPKK (Surat Penetapan KepalaKampung), tanggal 23 Maret 201035) 1 (satu) lembar foto copy RPD II (Rencana Penggunaan DanaTahap II).36) 2 (dua) lembar foto copy SPBB

copy Desain dan RAB KampungAfkab Makmur terdiri dari :> 1 (satu) lembar foto copy RAB Sarana dan Prasarana;> 1 (satu) lembar foto copy RAB Pendidikan;> 1 (satu) lembar foto copy RAB Peningkatan dan Kapasitas(PKM);> 1 (satu) lembar foto copy RAB Kesehatan PMT;> 2 (dua) lembar foto copy RAB Peningkatan Kapasitas(PKM).> 1 (satu) lembar foto copy SPKK (Surat Penetapan KepalaKampung), tanggal 23 Maret 2010> 1 (satu) lembar foto copy RPD II (Rencana PenggunaanDana Tahap IJ).> 2 (dua) lembar foto copy SPBB

penyimpanan, dan niaga BBM adalah setiap orang yang melakukankegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM tanpa izinusaha pengangkutan,penyimpanan, dan niaga BBM dariPemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI Nomor22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi ; Bahwa yang dapat mengambil BBM dari Pertamina adalah BadanUsaha baik perseorangan maupun badan hukum yang sudahterdaftar menjadi penyalur resmi PT PERTAMINA (PERSERO) atauKonsumen/Industri, atau. agen penyalur = resmi sepertiSPBU,SPBB

lembar foto copy RAB Sarana dan Prasarana;1 (satu) lembar foto copy RAB Pendidikan;1 (satu) lembar foto copy RAB Peningkatan dan Kapasitas (PKM); Putusan Nomor: 2/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 414242 d 1 (satu) lembar foto copy RAB Kesehatan PMT;e 2 (dua) lembar foto copy RAB Peningkatan Kapasitas (PKM).34 1 (satu) lembar foto copy SPKK (Surat Penetapan Kepala Kampung),tanggal 23 Maret 201035 1 (satu) lembar foto copy RPD II (Rencana Penggunaan Dana Tahap II).36 2 (dua) lembar foto copy SPBB

copy Desain dan RAB Kampung Afkab Makmur terdiridari := 1 (satu) lembar foto copy RAB Sarana dan Prasarana;= 1 (satu) lembar foto copy RAB Pendidikan;= (satu) lembar foto copy RAB Peningkatan dan Kapasitas (PKM);= 1 (satu) lembar foto copy RAB Kesehatan PMT;=> 2 (dua) lembar foto copy RAB Peningkatan Kapasitas (PKM).= 1 (satu) lembar foto copy SPKK (Surat Penetapan Kepala Kampung), tanggal23 Maret 2010= 1 (satu) lembar foto copy RPD II (Rencana Penggunaan Dana Tahap II).= 2 (dua) lembar foto copy SPBB