Tulungagung No.210/022/204/2010 tanggal 10 Januari 2011 perihal tagihan LPJ bantuan keuangan Partai Politik tahun Anggaran 2010 kepada Ketua DPC Partai Hanura Kab. Tulungagung ;
- 1 ( satu ) ( satu ) lembar surat dari Bakesbangpolinmas Kab. Tulungagung No. 210/086/204/2010 tanggal 16 Pebruari 2011 perihal tagihan ke II LPJ bantuan keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2010 kepada Ketua DPC Partai Hanura Kab.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2009 milik Dewan pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu dengan jumlah dana sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);2. 1 (satu) bundel laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik triwulan I-II dan triwulan III-IV tahun anggaran 2010 milik Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu dengan jumlah dana sebesar Rp 86.360.000,- (delapan puluh enam juta tiga

ratus enam puluh ribu rupiah);3. 1 (satu) bundel laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik triwulan I-II dan triwuln III-IV tahun anggaran 2011 milik Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu dengan jumlah dana sebesar Rp 86.360.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);4. 1 (satu) bundel laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik triwulan I-II dan triwuln III-IV tahun anggaran 2012 milik Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu dengan jumlah

dana sebesar Rp 86.360.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);5. 1 (satu) bundel laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik triwulan I-II dan triwuln III-IV tahun anggaran 2013 milik Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu dengan jumlah dana sebesar Rp 86.360.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);6. 1 (satu) rangkap laporan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan partai politik Kota Palu tahun anggaran 2012 Nomor

2013 untuk keperluan belanja bantuan keuangan kepada partai politik DPC Partai Demokrat Kota Palu Triwulan I, II, III dan IV tahun 2013 sebesar Rp 86.360.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak atas nama pengguna anggaran H.

Pusat Partai Demokrat Nomor : 131/SK/DPP.PD/DPC/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu;19. 1 (satu) bundel persyaratan Permintaan Dana Bantuan Partai Demokrat Nomor : 016/DPC.PD/KP/VII/2013 tanggal 01 September 2013;20. 1 (satu) rabgkap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 67.02/SK/DPP.PD/DPC/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota

Sementara yang harus mempertanggungjawabkanpenggunaan bantuan keuangan dari APBD Pemerintah Kota Palu direkening DPC Partai Demokrat Kota Palu, adalah mereka yangmembelanjakan dana tersebut kepada Bendahara partai kemudianbendahara partai selanjutnya mempertanggungjawabkannya kepadaKetua Partai.

Partai Demokrat Kota Palu, bahwa pada saat pelaksanaanMuscab DPC Partai Demokrat Kota Palu, saksi selaku panitia kegiatan jugapernah menerima dan membelanjakan dana bantuan partai politik.2.

selaku Ketuabersamasama Bendahara Partai, kemudian sejak Tahun 2013 sampaidengan 2014 dana bantuan diterima melalui rekening Partai Demokrat;Bahwa yang dapat mencairkan bantuan keuangan dari APBD Pemkot Palu direkening Partai Demokrat adalah terdakwa selaku Ketua Partai Demokrat danBendahara Partai Demokrat karena pencairan hanya dapat dilakukan dengantanda tangan keduanya.

Undangundang Nomor 14tahun 2008 dan jabatan ketua Partai adalah jabatan publik sehingga danayang diterima oleh Partai Politik menurut Undangundang Partai Politikdisebut dengan keuangan Partai Politik bukan keuangan Negara;Bahwa mengenai pelaku yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yangpelakunya adalah Partai Politik termasuk ketuanya tunduk pada UndangUndang Partai Politik sebagai Lex Specialis ( ketentuan Khusus) sehinggatidak dapat diterapbkan dengan UndangUndang Tindak Pidana Korupsioleh karena

YOS SOEDARSO MARDJUNI, SE menjabat sebagaiKetua DPC Partai Demokrat Kota Palu sejak tahun 2009 s/d 2013berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokratNomor : 01/SK/DPD/ DPC.PD/IV/2007 tentang Susunan KepengurusanDewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu Masa Bakti 20072012.dan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor67.02/SK/DPP.PD,DPC/VII/2012 Tentang Susunan Kepengurusan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu Masa Bakti 20122017;Bahwa Tugas dan fungsi Ketua DPC Partai

pidana denda terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan, jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

SUPRAPTO;------------------------ 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra a.n. SUPRAPTO ;-------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nilai Sekolah Teknik Menengah a.n. SUPRAPTO;--------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) bendel surat-surat kelengkapan pendaftaran Caleg (Anggota DPRD Kab.

Kulonprogo) dari partai Gerindra atas nama SUPRAPTO antara lain sebagai berikut :-------------------------------------------------------------1. Surat Pernyataan Model BB;------------------------------------------------------2. Surat Pernyataan Model BB-1;----------------------------------------------------3. Surat Pernyataan Model BB-3;----------------------------------------------------4. Surat Pernyataan Model BB-5;----------------------------------------------------5.

Foto KTA Partai Gerindra atas nama SUPRAPTO----------------------- Foto Copy KTP atas nama SUPRAPTO;--------------------------------------------- 1 (satu) Bendel Salinan Surat Putusan Pengadilan Negeri Wates atas nama SUPRAPTO als GANDUNG, nomor : 134/Pid.B/2009/PN.Wt Tanggal 25 Nopember 2009;------------------------------------------------------------ 1 (satu) bendel Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama SUPRAPTO, Laki-laki, Indonesia, Islam, Lahir di Kulonprogo, 1 Januari 1957

Kulonprogo dari Partai Persatuan Pembangunan a.n. SUDARTA;---------------------------- 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulonprogo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan a.n. AKHID NURYATI;------- 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulonprogo dari Partai Amanat Nasional a.n. H. PONIMIN BUDI HARTONO, SE;---- 1 (satu) bendel persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kab. Kulonprogo dari Partai Gerakan Indonesia Raya a.n.

Kulonprogo dari Partai Golongan Karya a.n. Drs.

SUPRAPTO.e 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra a.n.SIRI Ti ana nn NEe 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nilai Sekolah Teknik Menengah a.n.SUPRA P10 scccsscsstocscmmasssreme tot eHe 1 (satu) bendel suratsurat kelengkapan pendaftaran Caleg (AnggotaDPRD Kab. Kulon Progo) dari partai Gerindra atas nama SUPRAPTOantara lain sebagai berikut :1. Surat Pernyataan Model BB.2. Surat Pernyataan Model BB1.3. Surat Pernyataan Model BB3.4. Surat Pernyataan Model BB5.5.

Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Grhasia atas namaSUP RAP TO, nnnnnnnan nnn nnn ence nnn cnnnn10.Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilin atasPRRs SP FP Tym mmm crc11.Foto Copy liazah atas nama SUPRAPTO.2212.Foto KTA Partai Gerindra atas nama SUPRAPTO.Foto Copy KTP atas narnia SUPRAPTO.02nnnnnnencnnnnnne1 (satu) Bendel Salinan Surat Putusan Pengadilan Negeri Wates atasnama SUPRAPTO als GANDUNG, nomor : 134/Pid.B/2009/PN.WtTanggal 25: Nopember 200G, =

Penggugat:
HENDRA SILAEN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan Dan Persatuan Provinsi Sumatera Utara
2.Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA
5.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba

RADJAKARINA BRAHMANA dan ARNOLD LEOPOLD WUON selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PARTAI KRISTEN INDONESIA 1945 vs.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU),

Tahun 2003tentang Pengesahan Partai Kristen Indonesia 1945 sebagaiBadan Hukum.

Surat Penggugat kepada Tergugat, agar Pengecekan SampelAnggota Partai dikunjungi ke alamat anggota sesuai Peraturan,tetapi KPUD Kabupaten Serang hanya mau mengumpulkananggota Partai di kantor Partai. Hal ini tidak mungkin dilaksanakankarena kondisi setempat ( Faktor Eksternal/Demonstrasi).10 (3). Kota Serang.

melakukan Kekeliruan dengan Sengaja dan penuhunsur REKAYASA, Tidak ADIL dan Tidak JUJURSebagai Pertimbangan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat, bahwa Partai Buruh DKK ( 4 Partai) yang samasama mengikutiTahapan Verifikasi Faktual bersama Penggugat dinyatakan Tergugat,sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Tambahan, PertimbanganTergugat adalah menghormati dan menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta;XV.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Tergugat nomor: 2720/15/IX/200822 September 2008 tentang Hasil Verifikasi Partai Kristen Partai 1945;4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat nomor: 2720/1 5/IX/2008 tanggal 22 September tentang Hasil Verifikasi Partai KristenIndonesia 1945;5.

Mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan Surat Keputusan baru yangmenyatakan Partai Kristen Indonesia 1945 sebagai Partai Politik yang lolosVerifikasi dan ikut sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2009;6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan walaupun ada upaya HukumBanding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (u/tvoerbar bij voorraa);7.

Pelawan I : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI SOLIDARITASINDONESIA KOTA MANADOPelawan II : HERRI KORNELES, S.Pak.Terlawan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

Penggugat:
RAHMAN ABDI
Tergugat:
1.NOOR CAHYATI
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
4.SITI JAMILAH
5.JARNIAH
6.H. TANDERAN BAKERAN

Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,serta keputusankeputusan Partai.(2). Mengamalkan Kode etik, Doktrin, Nilai DasarPerjuangan Partai dan melaksanakan Program Partai.(3). Menjaga nama baik Partai, menghindari perbuatan tercela.(4). Wajid berupaya memajukan partai dengan berfikir,bersikap dan bertindak positif serta konstruktif.(5). Wajid membayar iuran organisasi dan kewajibankeuangan lainnya yang ditetapkan oleh Partai.(6).

Partai yang hadir.

Partai Hanura(PAW anggota DPRD Kab.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga ;2).

DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA CQ ABDUL MUIZ SAADIH MA SELAKU KETUA BADAN PENEGAK DISIPLIN ORGANISASI (BPDO) PKS CS >< H.FAHRI HAMZAH S.E

,sebagai berikut :1.Penggugat adalah deklarator Partai Keadilan yang di kemudian hari berubahmenjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

7 huruf gAnggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, Pasal 46 ayat(3) dan ayat (4) Pedoman Partai Nomor 1 Tahun 2015 tentangPemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi PKS dan Pasal 27ayat (8), Pasal 30 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (4) Pedoman PartaiNomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Penegakan DisiplinOrganisasi Partai Keadilan Sejahtera.

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ; Ayat (3) : Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;h.

Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka tindakanatau perbuatan Tergugat III adalah tindakan atau perbuatan melawanhukum yang melanggar UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahteraserta Pedoman Partai Nomor 1 Tahun 2015 tentang PemberianPenghargaan dan Penjatuhan Sanksi Partai Keadilan Sejahtera ;h.

Anggota Partai Keadilan Sejahtera ;6.

Penggugat:
Saleh halim
Tergugat:
1.Martin Tibe
2.Amir
3.Sarmia
4.Murlin
5.Arli
6.Asnawir
7.Nasrun
8.Asnia
9.Aniar
10.Lurah Birobuli Utara
11.Sri rahayu, S.H
12.Iswan Paliwa
13.Camat Palu Selatan
14.Ketua Umum Dewan pimpinan Pusat Partai Gerindara
15.DPP Partai Gerindra Cq DPD Partai Gerindra Prov.Sulawesi Tengah

Terbanding/Tergugat : EX PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI)
Terbanding/Intervensi I : SUGINAH

MAHFUD, isinya Telah Terima Dari Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 1.600.000,-(Satu Juta enam ratus ribu rupiah) ; 15. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Kosong tanggal 23 Oktober 2012, ada tanda tangan Penerima MAHFUD, isinya Telah Terima Dari Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Dikembalikan kepada AMIYATUN ;16. 1 (Satu) bendel Laporan Penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun

anggaran 2012 DPC Partai Demokrat Kab.

Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ;18. 9 (Sembilan) Lembar foto Copy yang telah dilegalisir SuratKeputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa timur Nomor: 26/SK/DPD.PD/DPC/VII/2012 Tentang Susunan Nama dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab.

Situbondo FRAKSI : PARTAI DEMOKRAT dari Bulan Januari s/d Desember 2012 yang sudah diligalisir ; Dikembalikan kepada ANTON SUJARWO ;31. 1 (satu) buah buku catatan yang bersampul depan %u201C RAPAT KOORDINASI DAERAH (RAKORDA) I DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI JAWA TIMUR%u201D yang berisi catatan penerimaan keuangan dana Banpol DPC Partai Demokrat TA. 2012 ; 32. 1 (satu) buah jaket warna biru yang bersimbul Partai demokrat dan bertuliskan nama MHFUD, A.Ma.Pd ; 33. 1 (satu) buah Kartu tanda Anggota

Partai democrat dengan atasnama MAHFUD, A.Ma.Pd ; Dikembalikan kepada MAHFUD ;9.

BIN SAHLAN selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kab.Situbondo sebesar Rp.76.250.000,00, kepada saksi Mahfud selaku WakilSekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Situbondo sebesar Rp. 35.100,00dan kepada saksi Arik Budi Santoso selaku Sekretaris DPC Partai DemokratKab.

BantuanKeuangan Partai Politik.

Partai Demokrat, dan adatulisan Lunas Dibayar tg!

DAERAH (RAKORDA) DPD PARTAI DEMOKRATPROVINS JAWA TIMUR yang berisi catatan penerimaankeuangan dana Banpol DPC Partai Demokrat TA. 2012 ;32. 1 (satu) buah jaket warna biru yang bersimbul Partai demokratdan bertuliskan nama MHFUD, A.Ma.Pd ;33. 1 (satu) buah Kartu tanda Anggota Partai democrat dengan atasnama MAHFUD, A.Ma.Pd ;Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBYDikembalikan kepada MAHFUD ;9.

Oprasional Partai Demokrat, dan adatulisan Lunas Dibayar tg!

ALWISRAL IMAM ZAIDALLAH, M.PD
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Propinsi Sumatera Barat
2.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Agam
3.Tim Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati 2020 DPD PAN Agam

Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN);1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia2.Amelia A. Yani

P UT US AN NOMOR: 169/G/20 10/PTUN JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yangmemeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini,dalam perkara antaraDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPPPPRN), diwakili oleh IR.

(KepalaSub Direktorat Hukum Tata NegaraDirektorat Jenderal Administrasi WHukumARIO PRIOJATI, SH., Msi (Kepala SeksiPendaftaran Partai Politik DirektoratTata Negara, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum) ; MAFTUH, S.H. (Kepala Seksi Analisa danPertimbangan Direktorat Tata Negara,Direktorat Jenderal Administrasi WHukumA. AHSIN ~~ THOHARI, SH., MH.

PeduliRakyat Nasional (DPPPPRN), dan yang MenyangkutPerubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Partai Peduli Rakyat Nasional (DPPPPRN) ;FinalBahwa Keputusan yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat final, karena Surat Keputusan Tergugattelah menimbulkan akibat hukum, yang merugikansecara langsung kepada Penggugat sebagaiPengurusPusat yang Sah Organisasi Partai Politik PartaiPeduli Rakyat Nasional yang Kollektif yang disahkanHalaman

Sesuai dengan Tenggang Waktu.Bahwa Surat Keputusan Tergugat Tanggal 15Nopember 2010, Nomor : M.HH.17.AH.11.01, Tahun 2010,Tentang Pengesahan Munas PPRN di Bandung VersiAmelia A.Yani, yang menyangkut Perubahan KepengurusanDewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional(DPPPPRN), dan yang Menyangkut Perubahan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai PeduliRakyat Nasional (DPPPPRN), diketahui oleh Penggugatdi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia pada Tanggal 18

Peduli Rakyat Nasional(DPPPPRN), dan yang Menyangkut Perubahan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai PeduliRakyat Nasional (DPPPPRN), Maka Penggugat dirugikansebagai Organisasi Partai Politik yang sah dankepengurusan yang KOLLEKTIF, yang didirikan pada Tahun2006, dan telah disahkan menjadi Badan hukum olehMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia, Republik Indonesia, Nomor : M.