• ,
  Terbanding/Tergugat : DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC PKB) KABUPATEN BEKASI

• Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

  Mewajibkan Tergugat untuk melakukan perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/353/Tahun 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen Periode Tahun 2019 - 2024, tanggal 7 Nopember 2019, dengan perbaikan:

  1. Memperbaiki bagian konsideran Mengingat angka 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 38/PL.01.9-Kpt/9115/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai

  Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2019, menjadi Nomor 38/HK.03-Kpt/9115/KPU-Kab/VII/2019;

• Memperbaiki Lampiran I Dapil 2 Nomor Urut 15 atas nama Dolfinus Irawa dari Partai Kebangkitan Bangsa; Dapil 2 Nomor Urut 16 atas nama Natalis Dagipi, S.Sos dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tertulis berada pada Dapil 2 menjadi Dapil 3;
• Memperbaiki Lampiran I Dapil 3 Perolehan suara atas nama Apinus

  Yanus Wonda, S.Th dari Partai Demokrat sebanyak 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan) suara, menjadi 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) suara;

• Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Putusan No. 25/G/2020/PTUN.JPR7A,Dolfinus lrawa dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)dan Sdr.

Kesepakatan Bersama Antara Partai Amanat NasionalKabupaten Waropen dan Partai Demokrat KabupatenWaropen, tanggal 20 Mei 2020;14.2.

terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yangmemperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketuasementara DPRD kabupaten/kota ditentukan secara musyawaraholeh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRDkabupaten/kota;2.

partai politik yang memperoleh kursiterbanyak pertama di DPRD, atau jika lebih dari 1 (Satu) partai politikyang memperoleh kursi terbanyak pertama, maka Ketua Sementaraditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan,sedangkan Ketua definitif berasal dari partai politik yang memperolehsuara terbanyak, atau jika lebih dari 1 (Satu) partai politik yangmemperoleh suara terbanyak sama, maka Ketua definitif berasal daripartai dengan persebaran wilayah perolehan suara partai politik

Memperbaiki Lampiran Dapil 2 Nomor Urut 15 atas nama Dolfinuslrawa dari Partai Kebangkitan Bangsa; Dapil 2 Nomor Urut 16 atasnama Natalis Dagipi, S.Sos dari Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan yang tertulis berada pada Dapil 2 menjadi Dapil 3;3.

• DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KOTA KEDIRI
  melawan
  DPRD KOTA KEDIRI cq KETUA DPRD KOTA KEDIRI
  WALIKOTA KEDIRI

  Bahwa penggugat adalah Partai Politik peserta Pemilu yang berdasarkan hasilsuara hasil pemilihan Umum tahun 2009, berhak atas jabatan pimpinan DPRDKota Kediri sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, sebagaimana diaturdalam Pasal 354 UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah ;2.

  Bahwa penggugat, berdasarkan hasil rapat pengurus harian DPD PAN KotaKediri, telah memutuskan untuk melakukan Pergantian Wakil KetuaDPRD Kota Kediri dari Partai Amanat Nasional yakni Drs.Nurudin Hasan, S.H. dan menggantinya dengan H. Kolifi Yunon, S.E.sebagaimana Surat Keputusan Nomor PAN/13.3571/A/Kpts/KS/01 1/V/201 1tentang Pergantian Wakil Ketua DPRD Kota Kediri dari Partai AmanatNasional ;6.

  Amanat Nasional KotaKediri karena telah menghambat berjalannya keputusan Dewan PimpinanDaerah Partai Amanat Nasional Kota Kediri untuk mengganti wakil ketuaDPRD Kota Kediri dari PAN.

  Selain itu perlu kami tegaskan, bahwa lembaga DPRD tidakmemiliki hubungan dengan Partai Politik apalagi kerjasama atauapapun bentuknya.f. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tidak terpenuhi adanya unsurkerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat sebagaimana dituduhkan olehPenggugat.

  Foto copy Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat NasionalKota Kediri yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Kediri, Nomor :PAN/13.3571/B/K/033/VIII/2011, tertanggal 23 Agustus 2011, perihalUsulan Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Kediri dari Fraksi PAN,diberi tanda T.2.1 ;2.

• Penggugat:
  DRS MUSHOLI RAIS
  Tergugat:
  DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PDIP
  Turut Tergugat:
  KETUA DPRD KABUPATEN MESUJI

  Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)Kabupaten Mesuji, Alamat Jin. Z.A. Pagar Alam KM 21, Kecamatan Tanjung Raya,Kabupaten Mesuji, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lenistan Nainggolan,SH, Minggu Abadi Gumay, SH, Jonny Anwar, SH dan Tahura Malagano, SH.

• Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai

  2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3);Dalam Eksepsi:Menyatakan eksepsi masing-masing dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

  Tergugat berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai

  2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3);3.

  2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinan Djeki Dumais Peringkat 3);4.

• /ul>

• Dalam Pokok Perkara:----------------------------------------------------------------------
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----------------------------
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;------------------------------------------------------------
3. Menyatakan proses Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai

   Rayuhani digantikan oleh Ideham atas dasar Surat DPP Partai Amanat Nasional tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor: PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;--------------------------------------------------

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak memproses Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj.

   Rayuhani yang digantikan oleh Ideham atas dasar Surat DPP Partai Amanat Nasional tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor : PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017;------------

5. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.095.000,- ( satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);-----------------------
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;----------------------------

• Menetapkan barang bukti berupa :- 2 (dua) buah kaos dengan ciri-ciri warna putih kombinasi biru dengan gambar bagian depan SBY dan bertuliskan Beri Bukti bukan Janji SBY Ketua Umum partai Demokrat dan bagian belakang berlambang partai Demokrat dengan bertuliskan Program Pro Rakyat Raskin, Bos, BLSM, BSM, PNPM, KUR, BPJS, terus tingkatkan kesejahteraan rakyat;- 1 (satu) lembar photo copy kartu PNS elektronik atas nama AGUS HERMAWAN ;- 1 (satu)

  Lembar Photo Copy KTP atas nama AGUS HERMAWAN;- 1 (satu) lembar surat dari partai Demokrat Nomor : 33-07.021/DPC.PD/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal pemberitahuan kampanye terbuka ;- 5 (lima) lembar salinan photo copy surat pengantar dari partai Demokrat Nomor : 33.07.07/DPC-PD/II/2013 tanggal 10 Februari 2014 perihal daftar nama juru kampanye / Pelaksana kampanye pemilihan umum tahun 2014;- 4 (empat) lembar cetakan photo dengan gambar sdr.

  Demokrat ;e Dalam kampanye terbuka Partai Demokrat tersebut Terdakwa AGUSHERMAWAN telah ikut aktif membagibagikan kaos partai demokrat yang sedangkampanye dengan ciri ciri warna putih kombinasi biru dengan gambar bagian depanSBY dan bertuliskan Beri bukti bukan janji SBY ketua umum partai Demokratdan bagian belakang berlambangkan partai Demokrat dengan bertuliskan ProgramProrakyat Raskin, Bos, BLSM, BSM, PNPM, KUR, BPJS, terus tingkatkankesejahteraan rakyat dimana kaos tersebut dibagikan oleh Terdakwa

  Eko Purnomo, SE.MM salah satu caleg dari PartaiDemokrat untuk Dapil VI wilayah Sapuran dan Kepil, Terdakwa juga telahmembeli minuman air mineral sebanyak 10 dos yang kemudian dibagikan ke massasimpatisan Partai Demokran yang ikut kampanye, Terdakwa juga sempatmengikuti Sdr. Eko Purnomo, SE.MM salah satu caleg dari Partai Demokrat untukmenemui simpatisan Partai Demokrat, dan terakhir Terdakwa ikut satu mobil3bersama Sdr.

  Demokrat tersebut ;Bahwa sepengetahuan saksi , EKO PURNOMO, SE merupakan salah seorangCaleg DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai Demokrat sesuai dengan salinanPengantar dari Partai Demokrat ke KPU Wonosobo No.33.07.07/DPC.PD/II/2013tanggal 10 Pebruari 2013 ;Bahwa pada waktu Partai Demokrat akan melaksanakan kampanye terbuka telahada surat pemberitahuan yang dilayangkan ke Kantor Panwaslu KabupatenWonosobo sesuai dengan surat dari partat Demokrat Nomor: 33.07.021/DPC.PD/IH/2014 tanggal 13 Maret 2014

  Demokrat danbagian belakang berlambang partai Demokrat denganbertuliskan Program Pro Rakyat Raskin, Bos, BLSM,BSM, PNPM, KUR, BPJS, terus tingkatkan kesejahteraanrakyat; 1 (satu) lembar photo copy kartu PNS elektronik atas nama AGUS HERMAWAN ;e 1 (satu) Lembar Photo Copy KTP atas nama AGUS HERMAWAN;e 1 (satu) lembar surat dari partai Demokrat Nomor : 3307.021/DPC.PD/III/2014tanggal 13 Maret 2014 perihal pemberitahuan kampanye terbuka ;e 5 dima) lembar salinan photo copy surat pengantar dari partai

  Partai Demokrat berwarna putih biru dengan gambar SBY, namun haltersebut dibantah oleh Terdakwa .

• 
  Tergugat:
  1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
  2.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

• RADJAKARINA BRAHMANA dan ARNOLD LEOPOLD WUON selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PARTAI KRISTEN INDONESIA 1945 vs.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU),

  Tahun 2003tentang Pengesahan Partai Kristen Indonesia 1945 sebagaiBadan Hukum.

  Surat Penggugat kepada Tergugat, agar Pengecekan SampelAnggota Partai dikunjungi ke alamat anggota sesuai Peraturan,tetapi KPUD Kabupaten Serang hanya mau mengumpulkananggota Partai di kantor Partai. Hal ini tidak mungkin dilaksanakankarena kondisi setempat ( Faktor Eksternal/Demonstrasi).10 (3). Kota Serang.

  melakukan Kekeliruan dengan Sengaja dan penuhunsur REKAYASA, Tidak ADIL dan Tidak JUJURSebagai Pertimbangan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat, bahwa Partai Buruh DKK ( 4 Partai) yang samasama mengikutiTahapan Verifikasi Faktual bersama Penggugat dinyatakan Tergugat,sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Tambahan, PertimbanganTergugat adalah menghormati dan menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta;XV.

  Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Tergugat nomor: 2720/15/IX/200822 September 2008 tentang Hasil Verifikasi Partai Kristen Partai 1945;4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat nomor: 2720/1 5/IX/2008 tanggal 22 September tentang Hasil Verifikasi Partai KristenIndonesia 1945;5.

  Mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan Surat Keputusan baru yangmenyatakan Partai Kristen Indonesia 1945 sebagai Partai Politik yang lolosVerifikasi dan ikut sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2009;6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan walaupun ada upaya HukumBanding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (u/tvoerbar bij voorraa);7.

• Menyatakan bahwa Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia dibawah Pimpinan Drs. EFFENDI SAUD,MBA dan Drs.REINHARD SAMAH sesuai hasil Munas tanggal 14-16 Agustus 2009 sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia yang sah.5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mendaftarkan Permohonan Pengesahan Pengurus serta Penggantian Pengurus Partai Pemuda Indonesia sesuai hasil Munas tersebut.;6.

  DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEMUDA INDONESIA.(DPP PPI), ---M e l a w a n :PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA., ---------------------------------------------------------------------------

  Hasanudin Yusuf selaku Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia meninggal dunia, sehinggaterhitung Sejak meninggalnya almarhum, posisi Ketua Umum DewanPimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia dalam keadaan kosong;3.

  Bahwa dalam gugatannya, Penggugat bertindak sebagai Ketua UmumDPP Partai Pemuda Indonesia.

  ,mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diaturdalam AD dan ART.2.4.

  Pusat MUNAS I Partai Pemuda Indonesia,tanggal 15 Agustus 2009.69.

  Hasanudin Yusuf Ketua Umum Partai Pemuda Indonesia telahmeninggal dunia.;Bahwa saksi mengetahui Munas Partai Pemuda Indonesia. ;Bahwa Munas Partai Pemuda Indonesia dilaksanakan di Hotel LumireJakarta;Bahwa Munas Partai Pemuda Indonesia dilaksanakan pada tanggal 1416Agustus 2009.;Bahwa saksi hadir pada waktu Munas Partai Pemuda Indonesia. ;Bahwa saksi hadir dari awal sampai selesai, karena saksi sebagai Tiemperumus.

• CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;

• 2 (dua) Buah stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
• 1 (satu) Lembar contoh surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs.

  ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;

Dimusnahkan;

• 1 (satu) Buah Flashdisk merk joint A35/4Gb warna putih kombinasi hijau tosca yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik.
• 1 (satu) Buah buku Yasin yang bersampul foto Drs.

  H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

• Menyatakan keberatan / Eksepsi dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya bahwa Perkara a quo perselisihan partai politik bukan perkara Pidana tetapi perselisihan partai politik tidak dapat diterima ;2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana terdaftar Nomor : 469/Pid.B/2015 /PN.Ptk atas nama Terdakwa MUJIONO, S.Pd., SMn ;3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

  , memimpin jalannyaOrganisasi partai seharihari dan memimpin rapatrapat yangdiperlukan oleh partai secara langsung termasuk dalampenggunaan keuangan partai ;Bahwa berdasarkan surat dari Ketua DPD PAN Kota PontianakNomor : PAN / 17.01 /A/KS/121/I/ 2010 tanggal 28 Januari 2010diatur tentang adanya uang kontribusi yang dipotong dari gaji dantunjangan anggota DPRD Kota Pontianak khususnya yangberasal dari Partai PAN Kota Pontianak yang diperuntukkansebagai dana Partai PAN Kota Pontianak;Bahwa pemotongan

  KotaPontianak yang berasal dari Partai PAN yaitu saksi Sy.

  Ketua DPD Partai PAN Kota Pontianak tidakmelaksanakan mekanisme pengelolaan anggaran Keuanganpartai dengan benar;e Bahwa atas perbuatan terdakwa yaitu tidak menyetorkan uangkontribusi ke Bendahara Partai mengakibatkan saksi Sy.

  Terdakwa selaku Ketua DPD Partai PAN Kota Pontianak adalahmerupakan kwalifikasi keuangan Partai, bukan lagi statusnya uang pribadisaksi korban karena pemotongan uang gaji dan tunjangan tersebutmerupakan kontribusi saksi korban kepada Partai PAN selaku anggota DPRDKota Pontianak yang berasal dari Partai PAN, dimana pada saat ituTerdakwa berkapasitas sebagai Ketua DPD Partai PAN Kota Pontianak ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalampertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa mengenai

  Penyelesaian perselisihaninternal Partai Politik tersebut dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;PenjelasanyaYang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik meliputi antara lain :1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ,2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ,3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas ,4. Penyalahgunaan kewenangan ,5. Pertanggung jawaban keuangan, dan/ atauHal 9 dari 13 hal.

• M.Si
  Terbanding/Tergugat II : DARMAWAN
  Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
  Terbanding/Tergugat IV : DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI ACEH

• Penggugat:
  WELHELM DANIEL KURNALA
  Tergugat:
  1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
  2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Maluku
  3.BENHUR GEORGE WATUBUN
  Turut Tergugat:
  1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
  2.Menteri Dalam Negeri RI

• Penggugat:
  Rusli Ismail, SH
  Tergugat:
  1.DPP PARTAI DARUL ACEH (Selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat cq Ridwan Abu Bakar, S.Pdi, MM)
  2.Majlis Tahkim DPP Partai Darul Aceh (PDA)
  3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Kab. Aceh Timur, selaku ketua umum Dewan Pimpinan Wilayah cq. Tgk. Muhammad Husen
  4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, selaku ketua DPRK Aceh Timur cq Fattah Fiqri
  5.Komisi Independen Pemilihan (KIP Aceh Timur)

• Penggugat:
  DEDI DORES
  Tergugat:
  1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sampang.
  2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

  
  3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
  Turut Tergugat:
  1.GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
  2.BUPATI KABUPATEN SAMPANG
  3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KABUPATEN SAMPANG
  4.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang
  5.Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sampang

• DAUD
  Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC-PKB) KABUPATEN BIREUEN
  Terbanding/Tergugat IV : DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPW-PKB) PROVINSI ACEH
  Terbanding/Tergugat V : H. IRMAWAN, S.Sos., MM
  Terbanding/Tergugat VI : MUNAWAR, S.Sos.I, M.Si
  Terbanding/Tergugat VII : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP-PKB)

• .;III.PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (FPPP DPR-RI).;IV.PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP).;V.PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP).;I.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP).;II.H.

  Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan tahun2013, dalam hal ini diwakili oleh: 1.

  Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik dimana kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri; Menimbang, bahwa halhal yang berkaitan dengan partai politik telahdiatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikyang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011.

  Dalam haladanya perselisihan di dalam internal partai, telah diatur mekanismepenyelesaiannya dalam Pasal 32 dan Pasal 33 yang selengkapnya berbunyisebagai berikut: Pasal32 (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatumahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah Partai Politik

  atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian. (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikanpaling lambat 60 (enam puluh) hari. (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifatfinal dan mengikat secara internal dalam hal perselisihanyang berkenaan dengan kepengurusan.

  politik Partai Persatuan Pembangunan;Menimbang, bahwa mengenai keputusan Tergugat/PembandingHim. 54 dari 62 him.

• DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN);1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;2. AMELIA A. YANI;

  /Pembanding maupun esensi persoalan yang disengketakan parapihak;Bahwa esensi kepentingan yang dipertahankan oleh Penggugat dalam perkara iniadalah mengenai kapasitasnya selaku partai dan kepengurusan partai yang dianggap sebagaipartai dan kepengurusan yang sah dan seharusnya disahkan oleh Tergugat/Terbanding dalamKeputusannya.

  Namun pada sisi lain Tergugat II Intervensi/Terbandingjuga mengklaim pihaknyalah selaku partai dan kepengurusan yang sah dan yang seharusnyadidaftarkan oleh Tergugat.

  Oleh karena itu esensi persoalan antara Penggugat/Pembandingdengan Tergugat/Terbanding maupun dengan Tergugat II Intervensi/Terbanding sejatinyaadalah menyangkut perselisihan partai politik dan kepengurusanny a;Bahwa dengan adanya kenyataan perselisihan partai ini, maka seharusnyaTergugat/Terbanding tidak terburuburu mendaftarkan Tergugat II Intervensi/Terbandingselaku partai dengan kepengurusan yang sah sebelum adanya putusan Pengadilan Negerimengenai hal itu.

  Politik yangmembuka kesempatan pihakpihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannyapada Pengadilan Negeri guna menilai partai dan kepengurusan mana yang sah menuruthukum, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa untukmemperjuangkan kepentingan Penggugat/Pembanding yang demikian itu, seharusnya iaterlebih dahulu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri untuk menentukan kedudukanhukumnya selaku pengurus partai yang sah;Bahwa dengan adanya kenyataan bahwa keputusan

  Tergugat/ Terbanding telahdidasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkandiatas, serta dengan adanya perselisihan partai sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 danPasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negaratidak berwenang untuk mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,maka putusan dalam pemeriksaan tingkat

• Menyatakan Terdakwa YERMIAS RUMKOREM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

• Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
• Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai

• 1 (satu) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat dengan Nomor : 224/DPC-PD/SM/TW/03/2014 (Tembusan).
• 3 (tiga) lembar blangko rekapitulasi suara calon anggota DPRD Teluk Wondama DPC Partai Demokrat Kab. Teluk Wondama.
• 7 (tujuh) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat Kab. Teluk Wondama, dengan Nomor :
1. Surat Mandat Nomor : 263/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).