Ditemukan 1753 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbelah terpisah terpetuah terserah terjemah terpecahã terterah
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 11-02-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 15/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Baharuddin Dg. Siama
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa
Intervensi:
JOHANNES HERWANTIO
208 — 134
  • ,:Bahwa saksi kerja di Kantor Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Seksi Perdayaan Masyarakat :Bahwa saksi mulai kerja dikantor camat pada tahun 2000 ;Bahwa pemekaran wilayah kelurahan dibawa kecamatan somba oputerdiri dari 4 kelurahan yaitu Kelurahan Katangka, terpecah menjadiKelurahan Tombolo, Kelurahan Kalegowa dan Kelurahan Pandangpandang itu pada tahun1992 ;Bahwa pada tahun 1992 pemekaran wilayah berdasarkan data dokumendi Kelurahan, saksi mengetahui tanah lokasi
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 24-07-2014 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PN MALANG Nomor 162/Pdt.G/2014/PN Mlg
Tanggal 23 September 2015 — Haji TAHIR RAIS vs DYAH ARINI, dkk
46 — 5
  • Bahwa setelah Penggugat mengetahui fakta terhadap tanah ObyekSengketa tersebut menjadi terpecah dan tidak ada kejelasan prestasi yangditerima Penggugat terutama mengenai pembayarannya meskipun TurutTergugat juga telah melakukan Teguran kepada Para Tergugat, sebabPenggugat pada saat transaksi dalam posisi hanya diminta tanda tangansaja oleh Turut Tergugat ll dan Tergugat Ill dengan tujuan agar tukarmenukar antara Tergugat dengan Tergugat Il dan Jual Beli antaraTergugat kepada Tergugat IV atas tanah
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata Tanah
Register : 23-03-2010 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 30-11-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 06_PDT_G_2010_PNBT_TOLAK_24022011_Tanah
Tanggal 24 Februari 2011 — Safar Dt.Asa Dahulu Vs Zulbaidah Dkk
92 — 21
  • atas hak tersebut telah diserahkan padaBadan Pertanahan Kota BukittinggiMaka atas dasar kesepakatan antara kaum Para Tergugat I denganPemerintah Kota Bukittinggi untuk pembangunan Jalan ByPass, dan telah dipenuhinya persyaratan berupa alas hakuntuk pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan pembangunanJalan BukittinggiBy Pass, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, makaoleh Badan Pertanahan Kota Bukittinggi (Tergugat IV)dikeluarkanlah hak milik atas tanah pusaka tinggi kaum kamitersebut yang terpecah
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 23-01-2017 — Upload : 11-02-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 169/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 23 Januari 2017 — NI KETUT JASI sebagai : PEMBANDING M e l a w a n : 1. CHERRY LOANY R. SURJOHADIKUSUMO sebagai TERBANDING I 2. R.REZA RAOUL HADIKUSUMO sebagai TERBANDING II 3. Rr. REINA ANGELIQUE HADIKUSUMO, sebagai TERBANDING III D a n : 1. MEN WIRANATA sebagai Turut Terbanding I 2. I NYOMAN GECA sebagai Turut Terbanding II 3. Tn. I GUSTI KADE OKA sebagai Turut Terbanding III 4. I NENGAH SUASTRA sebagai Turut Terbanding IV 5. I WAYAN YUDI ASTRAWAN sebagai Turut Terbanding V
37 — 27
  • Tabanan, Provinsi Bali,Hal 4 dari 61 Putusan No.169/PDT/2016/PT.DPSselanjutnya untuk saat ini tanah tersebut telah terpecah menjadi 2(dua) sertifikat yaitu ;a. Sertifikat Hak Milik Nomor 933/Ds Jatiluwih dengan SU tanggal 30Mei 2001 No.207/2001 luas 365 m2 An.PARA TERGUGAT ,dan (Bukti P 2)b. Sertifikat Hak Milik No.934/Ds Jatiluwih dengan SU tanggal 30mei 2001 No.208/2001 seluas 6850 m2 An.PARA TERGUGAT .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3016 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — Pdt. ANTON PIGA, S.Th., M.Si.; Pdt. DEMIANUS ICE, M.Th., vs. Pdt. LEWIAN SAMBAIMANA, M.Th., dkk
156 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sinode, atau melalui Korwilselambatlambatnya tanggal 5 bulan berikutnya, namun akibat perbuatanPara Tergugat I, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIV, XV, XVI,XVII, XVIII, XIX, XX, XX1, XXII, XXIIl, XXIV dan XXV tersebut yang didukungdan difasilitasi oleh Tergugat XXVI mengintervensi kehidupan keagamaanyaitu dengan melawan hukum melakukan sidang Sinode Istimewa GMIHillegal pada tanggal 68 September 2013 di Tobelo, maka ada sekitar 27jemaat (posita gugatan poin 25.1.1) dan 73 jemaat terpecah
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 07-07-2011 — Putus : 18-01-2012 — Upload : 15-09-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2011/PTUN-MDN
Tanggal 18 Januari 2012 — S U J A D I ,Dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
123 — 42
  • Surianto kemudian Sertipikat Hak MilikNo.1228/Titi Papan Tanggal 15 Desember 2005 dipecah lagi menjadiSertipikat Hak Milik No 1355/Titi Papan tanggal 5 Oktober 2007 yangkemudian terpecah habis menjadi :a Seritipikat Hak Milik No. 1544/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, SuratUkur No. 303/Titi Papan tanggal 21 April 2009 Luas 144 M2 An.
    Surianto kemudian Sertipikat Hak Milik No.1228/Titi PapanTanggal 15 Desember 2005 dipecah lagi menjadi Sertipikat Hak Milik No 1355/Titi Papan tanggal 5 Oktober 2007 yang kemudian terpecah habis menjadi :1 Seritipikat Hak Milik No. 1544/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, SuratUkur No. 303/Titi Papan tanggal 21 April 2009 Luas 144 M2 An.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 24-06-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 64/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
TITIN UMARI SH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
WALIKOTA CQ PEMKOT CIREBON BAG.ASET PEMKOT CIREBON
146 — 71
  • , dan tidaklah terpecah pecah menjadi beberapa namaseperti yangdimohonkan oleh Penggugat/Pemohon Hak, seperti yang di dalilkan gugatan;Bahwa merujuk pada surat Walikota Kepala Daerah Tingkat Il Nomor:5932634Pem tanggal 19 Oktober 1992 perihal Permohonan Ukur yangditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon disampaikanantara lain Tanah seluas + 30.000 m2 (3 ha) terletak di Jalan EvakuasiKelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi adalah Tanah Hak PemerintahDT.
Pengadilan PA PARE PARE Perdata Agama
Register : 01-02-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pare
Tanggal 22 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
158 — 103
  • cukup.Menimbang, bahwa salah satu bentuk kepedulian dan perhatian atasklaim kepemilikan suatu objek, ditunjukkan dengan kepatuhan untukmembayar objek pajak secara rutin dan berkesinambungan sebagaikewajiban selaku wajib pajak, namun surat bukti tertanda P.6, P.7 & P.8masingmasing IPEDA Tahun 1968, 1976 dan 1978 yang ditunjukkanPenggugat seluruhnya masih tertera atas nama Lunganna yang biladicermati berarti pembayaran objek pajak tersebut dilakukan masih dalambentuk objek secara keseluruhan sebelum terpecah
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Waris Islam
Register : 08-07-2013 — Putus : 24-01-2014 — Upload : 01-06-2014
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 439/Pdt.G/2013/PA Sgm
Tanggal 24 Januari 2014 — PARA PENGGUGAT VS PARA TERGUGAT
39 — 15
  • Tanah tersebut dahulu pada SuratPemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama AYAH PARA P DANT,namun saat ini sudah terpecah yakni Nomor Objek Pajak73.06.020.015.008.0229.0 atas nama Supiati Dg. Ngintang, Nomor Objek Pajak73.06.020.015.008.0230.0 atas nama MR X, Nomor Objek Pajak73.06.020.015.008.0231.0 atas nama Dahlia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 10-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1515 K/PDT/2010
PDT. SAHAT SIHOMBING, STH. DKK.; MANAHAN LUMBAN TOBING DK.
129 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan Hukum yang demikian adalah jelas keliru dan tidak sesuaidengan fakta, oleh karena duduk permasalahan tidak dikaitkan denganpelaksanaan amanah Keputusan Sinode Agung HKBP (Sinode Rekonsiliasi)pada tanggal 1820 Desember 1998 oleh Pimpinan HKBP untuk mengakhirikonflik dengan Pengakuan kembali Jemaat HKBP yang sempat terpecah menjadidua kelompok akibat krisis kepemimpinan HKBP (Ephorus) antara Pdt. Dr. PWT.Simanjuntak dan Pdt. Dr.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg
Tanggal 18 Januari 2017 — H. AHMAD SYAFEI, S. Sos, M.Si
220 — 256
  • No. 70 tahun 2012 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Persiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yaitu :(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :( Menetapkan Rencana Umum Pengadaan; Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang diwebsite K/L/D/;Bahwa selain itu, beberapa paket kegiatan dalam Penyelengaraan PemiluWalikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 menurut sifat pekerjaandan keefisiensiannya yang sama telah dilaksanakan secara terpecah
    Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang diwebsite K/L/D/;Bahwa selain itu, beberapa paket kegiatan dalam Penyelengaraan PemiluWalikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 menurut sifat pekerjaandan keefisiensiannya yang sama telah dilaksanakan secara terpecah olehTerdakwa.
    No. 70 tahun 2012 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Persiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yaitu :(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :( Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;( Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang diwebsite K/L/D/;Bahwa selain itu, beberapa paket kegiatan dalam Penyelengaraan PemiluWalikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 menurut sifat pekerjaandan keefisiensiannya yang sama telah dilaksanakan secara terpecah
    No. 70 tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Persiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;( Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang diwebsite K/L/D/;Bahwa selain itu, beberapa paket kegiatan dalam Penyelengaraan PemiluWalikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 menurut sifat pekerjaandan keefisiensiannya yang sama telah dilaksanakan secara terpecah
    PerpresNo. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Persiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan palingkurang di website K/L/D/;Bahwa selain itu, beberapa paket kegiatan dalam PenyelengaraanPemilu Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 menurutsifat pekerjaan dan keefisiensiannya yang sama telah dilaksanakansecara terpecah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 30 Maret 2016 — ISTRIYONO Bin SUWOKO ; KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
34 — 10
  • Bahwa pekerjaan pengadaan APILL pada Dishubkominfo Kota Pasuruan tahunanggaran 2012 dengan dana sebesar Rp.567.843.650, yang terpecah menjadi 7kegiatan dan dengan Surat Perintah Kerja yang tidak sesuai fakta, adalah tidak dapatdibenarkan karena tidak mendasarkan pada pasal 24 Peraturan Presiden RI. nomor 54tahun 2010, Bahwa pelaksanaan pekerjaan traffic light pada Dishubkominfo Kota Pasuruan tahunanggaran 2012, tidak dapat dilakukan dengan cara pemecahan paket, karena jenis dansifatnya yang sama,
    tersebut merupakan letak kerugian keuangan Negara.Menimbang, bahwa Ahli Ade Kristiawan, ST.M.Eng. menerangkan terhadap pekerjaanAPILL yang dilaksanakan oleh Dishubkominfo Kota Pasuruan tahun anggaran 2012 dengansumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Keselamatan Transportasi Darat, harusdilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden RI. nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya,pekerjaan pengadaan APILL pada Dishubkominfo Kota Pasuruan tahun anggaran 2012 dengandana sebesar Rp.567.843.650, yang terpecah
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 21-05-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN MAKALE Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat:
1.MARTHEN LINDUNG
2.DARIUS PAKAN, SH.
3.YUSUF RABANG DATU
4.TABITA PAYUNG TASIK
Tergugat:
1.Y TODING RONGKO
2.RABU
3.YULIUS Alias PAPA MERI
116 — 38
  • adat baru dan membokar rumah adat lama yangmerupakan panglo doran ( rumah adat induk dari tongkonan batuaririPa puntian);Bahwa perbuatan Para Tergugat memaksakan kehendak inginmembangun rumah adat (tongkonan) di atas tanah tongkonan Batua ririPa Putian adalah pebuatan melawan hukum yang cenderung melanggarnorma adat yang ada dalam dan tumbuh dalam masyarakat adat didaerah Toraja;Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugatmengalami kerugian yaitu hubungan kekeluargaan jadi terpecah
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 08-03-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 335/Pid/2022/PT MDN
Tanggal 27 April 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Yudi Fernando Pangaribuan Diwakili Oleh : Marihot Frandus Sinaga SH, Dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FIRMANSYAH, SH
269 — 27
  • Seri N222501621295;
  • 1 (satu) buah Magazine;
  • 1 (satu) buah Tabung Peredam;
  • 6 (enam) butir peluru;
  • 1 (satu) proyektil yang telah terpecah menjadi 3 (tiga) bagian;
  • 2 (dua) buah kotak bertuliskan Bae Soju;
  • 1 (satu) buah kotak bertuliskan Bir Bintang;
  • 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A54 warna biru dongker beserta kotak;
  • 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No. rekening : 8645096530
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-11-2013 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Bs
Tanggal 13 Mei 2014 — Alwis Panggilan Luwiah, Cs LAWAN : Zainal Fahmi, Cs
119 — 40
  • Jural IV adalah jurai Nantibaik yang warisnya adalah penggugat 5 dan 6.Bahwa selanjutnya jurai I tersebut yaitu Matun mempunyai anak perempuan 2 (dua)orang yakni Rayam dan Dijah dan tergugattergugat A adalah garis keturunan dariRayam, sedangkan penggugat 1, 2, 3, 7 dan 8 adalah garis keturunan dari Dijah,bahwa oleh karena ganis keturunan dari Rayam (nenek tergugat A) begitu jugaketurunan dari Dijah (nenek penggugat 1, 2, 3, 7 dan 8) telah banyak (berkembang),maka keduanya telah terpecah menjadi 2
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 13-12-2019 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 805/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Juni 2020 — Penggugat:
Tn. H.Muhammad Fuadi
Tergugat:
H. TADJUDDIN IUS, SE
145 — 310
  • Tadjuddin lus, SE. seluas + 6.579 m2 terletak di Rt.05, Rw. 01, KelurahanMarunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara terpecah menjadi 4 bidang,yaitu :Bidang 1AJB nomor 281/2012, tanggal 26 Desember 2012, dihadapan Notaris &PPAT HARTOJO, SH . Luas tanah 1.595 M2, batasbatas :Utara : berbatasan tanah SHM no.453, milik H.M.Fuadi, dibeli olehPenggugat melalui Tergugat.Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor : 805/Pdt.G/2019/PN. Jkt.
Pengadilan PN JANTHO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2012 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN JANTHO Nomor 13/Pdt.G/2012/PN-JTH
Tanggal 28 Mei 2013 — 1. penggugat DRS. ZAINUDDIN BIN IBRAHIM dkk 2. tergugat Ahli waris Almarhum RUHAMAH dan Almarhum ALI BASYAH dkk
132 — 23
  • TergugatVI akan tetapi Para Penggugat dalam dalil gugatan hanya menyatakan jual belisebahagian tanah obyek perkara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat IIdengan Tergugat VII berdasarkan Akte Jual beli tanggal 26 September 2008,No.272/2008;Bahwa secara hukum, tanah yang dikuasai oleh Tergugat I s/d tergugat VI tidakberdasarkan akta hibah Nomor: 226 / KB XI/ 1999 tanggal 2 November 1999sudah menjadi hak milik masing masing dari Tergugat III dan Tergugat IVlainnya atau dengan kata lain telah terpecah
Pengadilan PA Sungai Raya Perdata Agama
Register : 19-05-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PA Sungai Raya Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Sry
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 24
  • tanah tersebut;Bahwa setahu saksi belum ada pembagian warisan dari hartawarisan XXXXXXXXXXxX;Bahwa pada saat Xxxxxxxxxxx meninggal, Xxxxxxxxxxx tidakmeninggalkan wasiat;Semasa hidupnya, Xxxxxxxxxxx memiliki rumah dan tinggal diPalsembilan;Bahwa tanah tersebut ditanami pohon kelapa;Bahwa setelah Xxxxxxxxxxx meninggal di atas tanah tersebutdibangun rumah yang ditinggali oleh istri Xxxxxxxxxxx dan anakanaknya, sedangkan rumah Xxxxxxxxxxx telah dirobohkan;Bahwa tanah Xxxxxxxxxxx di Palsembilan telah terpecah
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-12-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 257-K/PM II-08/AL/XIII/2019
Tanggal 13 Februari 2020 — Herlambang Kunto Kuncoro
302 — 232
  • Bahwa dengan adanya pidana minimum khusus tersebutdikalangan praktisi sendiri pendapatnya terpecah menjadi duagolongan di mana di satu sisi berpendapat jika sudah nyata tertulispidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak bolehdisimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakankehendak pembentuk undangundang dan merupakan manifestasikehendak rakyat.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-02-2014 — Upload : 21-03-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid. Sus/TPK/2013/PN.Dps.
Tanggal 25 Februari 2014 — I WAYAN BUDRA
59 — 45
  • Katimemes Nomor: 01/Br.Dinas/IX/2010 tertanggal 05 September2010; Bahwa, benar pada tahun 2010 di banjar adat Katimemes terjadi gejolaksehingga atas keanggotaan banjar adat suka duka terpecah menjadi duakelompok masingmasing kelompok besar beranggotakan 63 KepalaKeluarga dan Kelompok Kecil beranggotakan 30 Kepala Keluarga, danterdakwa sebagai Ketua kelompok suka duka besar ;Bahwa, benar kelompok suka duka Banjar Adat Katimemes Desa SudimaraKec./Kab.