orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

tindakan pembalasan akan tetapi memilikitujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapatmemperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnyahukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang,melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagibersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa dimasa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwatidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan bagi masyarakatmerupakan suatu shock therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Pasal 193 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanasesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik terpidanamenjadi manusia yang bermoral dan bermartabat serta sadar akan tindakpidana yang telah dilakukannya sebagaimana doktrin hukum yang dianut dalamasasasas dan tujuan pemidanaan, bukan sebagai sarana balas dendamdengan memberikan hukuman (punishment) terberat bagi terpidana, meskipunhal tersebut merupakan sarana shock therapy

Pid.Sus/2020/PN Bknmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi,sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan.Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Foto Therapy 1 Unit5. Syringe Pump 1 Unit6. Resucitation child and infant 1 Set7. CPAP with Medical Air Compressor 1 Unit8. Flow Meter 4 Unit9. Infusion Pump 1 Unit10. Emergency Resuscitation Set 2 Unit11. Sateschope 1 Unit12. Kotak Resusitasi 1 Unit13. Ekstraktor Vacuum Delivery 1 Unit14. Perforator (Naegele) 2 Unit15. Suction Pump 4 Unit16. Vakum Extractor 1 Unit17. Patient Monitor 1 Unit18. Doopler 2 Unit19.

AlatAlat KedokteranKebidanan dan Penyakit Kandungan (PONEK) RSUD SidikalangTA. 2012, ditemukan penyimpangan yaitu bahwa beberapaalatkesehatan yang ditawarkan tidak melampirkan Nomor DaftarRegister Alkes dari Kementerian Kesehatan atau habis masaberlaku izin edarnya atau melampirkan tanda terima sementarapermohonan pendaftar ijin edar, yaitu sbb : ALAT KESEHATAN DAFTAR REGISTER ALKES DARIKEMENKES / DEPKESInfant Warmer Tanda terima sementara PermohonanPendaftaran Izin Edar Alkes tanggal 3/2/12Foto Therapy

Foto Therapy Tanda terima sementara PermohonanPendaftaran Izin Edar Alkes tanggal 25/6/12.3. Syringe Pump Tanda terima Permohonan Pendaftaran EdarAlkes/PKRT tanggal Juni 2012.4. Infusion Pump Tanda terima Permohonan Pendaftaran EdarAlkes/PKRT tanggal Juni 2012.5. Ekstraktor Tanda terima sementara PermohonanVacuum Pendaftaran Izin Edar Alkes, tanpa tanggal.Delivery6. Suction Pump Tanda terima Permohonan Pendaftaran Izin EdarAlkes/PKRT tanggal 1/3/12.7.

Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/2016memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkandan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetairfunction).Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2009 mengenai

Disamping itu, hukuman pidana perpajakanpada hakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekananpada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak pernahmelaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukan nilai pajakterutang.Halaman 117 dari 139 halaman.

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakanPutusan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekananpada aspek pencecahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspecf), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalahagar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajak dalam menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangHalaman 20 dari 26 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Bkndibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuS mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Pid.Sus/2019/PN Bknmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur narkotika adalah barang yang sangatberbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untukHalaman 20 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Bknpengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Bahwa kemudian pada persidangan pembuktian, TerbandingTergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan BUKTI T29,yaitu copy dari asli Daftar perlengkapan Ujian CIBTAC (Confederationof International Beauty Therapy and Cosmethologi) yang manaberdasarkanBukti T29 tersebutternyataTerbandingTergugatKonvensi/ Penggugat Rekonvensi baru mulaimendaftarkan modeluntuk kepentingan pendidikan pada tanggal 27 Agustus 2019 danterakhir padatanggal 6 November 2019; sehingga apabiladihubungkan dengan (Bukti P17

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorangtersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untukHalaman 24 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Srhpengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidak mempunyaikompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyail izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

dilakukan Terdakwa memangharuslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiriyaitu bukan sematamata merupakan pembalasan melainkan sebagai usahaHalaman 26 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Ginpreventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif danmotivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang ;Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dimaksudkan agar Terdakwatidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakan suatushock therapy

berpendapat bahwatindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukumanyang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamatamerupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebihtegas lagi bersifat edukatif, Konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Para Terdakwa dimasa yang akan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agar ParaTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

akanmengulangi perbuatan yang sama atau melanggar hukum dikemudian hari;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akandijatunkan terhadap para Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetapHalaman 29 dari 32 halaman Perkara Nomor 1356/Pid/2019/PT MDNdapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum(generale prevention) dan prevensi khusus (speciale prevention) untuk membuatefek jera (deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (treatment)dan memberikan shock therapy

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, menjelaskan bahwa Narkotika adalah barang yang sangatberbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap Narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untukpengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy