Ditemukan 1630 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 08-12-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2002 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Desember 2017 — PROF. DR. SULTAN, M.Si;
120 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perguruan Tinggi Batch danBatch II tersebut dilaksanakan, selanjutnya dana penelitian tahun 2015sebesar Rp8.394.500.000,00 ( Delapan miliar tiga ratus sembilan puluhempat juta lima ratus ribu rupiah), dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaituTahap 70% dan Tahap II 30% sebagai dana dropping ke RekeningBendahara Pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian UniversitasTadulako di BNI Cabang Pembantu Universitas Tadulako dengan NomorRekening : 0084292416, dengan rincian sebagai berikut : No Penelitian niah penelitian hap
    danBatch II tersebut dilaksanakan, selanjutnya dana penelitian tahun 2015sebesar Rp8.394.500.000,00 ( Delapan miliar tiga ratus sembilan puluhempat juta lima ratus ribu rupiah), dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaituTahap 70% dan Tahap Il 30% sebagai dana dropping ke RekeningBendahara Pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian UniversitasTadulako di BNI Cabang Pembantu Universitas Tadulako dengan NomorRekening : 0084292416, dengan rincian sebagai berikut : NoTanggalPenelitian Diterimanlah penelitian hap
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-07-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tpg
Tanggal 20 Juli 2020 — Pemohon:
ARIEF RATE
Termohon:
Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
87 — 29
  • secara umum lembaga praperadilan merupakanpemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP) kepada setiap Pengadilan Negeri dengan tujuanutama untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yangdikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikanatau penuntutan, agar benarbenar tindakan itu tidak bertentangan denganketentuan hukum dan undangundang ;Menimbang, bahwa dari standar univerSahari@aiuniartka @otusdhU HAP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-04-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt/2011
Tanggal 26 April 2011 — IR. FITRIYAH ARIEF WANGSA ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA dk
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Is Saptorini menjelangkebakaran adalah peranannya mempercepat waktu makan malamsejam lebih cepat dari jadwal semula, dengan cara yang cenderungmemaksakan (baca antara lain HAP. Dra. Hadawiyah A. W.).Perintah mempercepat waktu makan diakui diterima dari WahidLeppi, sementara Wahid Leppi mengakui menerima perintah itu darilelaki Abd. Djawad, yang mengikuti sidang selaku sekretaris BKSPerguruan Tinggi.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 15-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 20-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
ADE SOLAHUDIN, SH., MH
Terdakwa:
GALANG JIWA PRADANA alias SEPATU USANG
259 — 123
  • seperti tersebutdiatas terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukantindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana Terorismesebagaimana dakwaan Kesatu;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadapTerdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yangdapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai denganperbuatannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KU HAP
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 09-07-2013 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 878/Pid.B/2013/PN.TNG
Tanggal 9 Juli 2013 — MALEHAN als HAN bin NAPIS (alm)
79 — 36
  • Kec Gandu Sari Kab Blitar Jawatimur Pada hari kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira 05.00 Wib,yang menangkap Saksi ada 4 ( empat ) orang Kepolisian dariSektor Balaraja berpakaian preman dan pada waktu Saksi ditangkap seorang diri.Bahwa sebab Saksi ditangkap karena Saksi telah terlibat dalamperkara pembunuhan, dan pada waktu Saksi ti tangkap olehKepolisi sektor dari Balaraja ada barang bukti yang di diamankanpada Saksi yaitu berupa ( satu ) buah Hp merk Nokia type 1202warna putih, dan untuk nomor hap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-09-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 938 K/Pdt/2014
Tanggal 16 September 2014 — Sdr. HERMAN WIJAYA >< PT. MEGA MUSTIKA GEMILANG, dk
53 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk B.M.T.P 7,6200 Hap. Untuk L.K.K. 1,2700 HaJumlah 101,2800 HaDiktum Ketujuh mengenai rincian penyediaan sarana pemukiman yangkeseluruhannya seluas + 101,2800 Ha;Diktum Kedelapan berbunyi:"Kedelapan: Perincian jumlah ganti rugi, biaya pemindahan/ pembangunanrumah penduduk/ penggarap serta biaya administrasi danbiaya pelaksanaan ialah:a. Perkebunan Tigaraksa Rp1.235.222.250,00b. Perkebunan Cikuya Rp 302.942.000,00c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3505 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — PETRUS TJOKRO, DKK VS BUPATI BELITUNG, DKK
84 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hap Sen dilahirkan di Tanjung Pandan pada tanggal 3181951,berdasarkan Kutipan Akte Catatan Sipil untuk Bangsa TionghoaTanjung Pandan Nomor 120, tertanggal 1891951, yang telahdirubah namanya menjadi Hapandi Cokrowijoyo sesuai PenetapanPengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 57/1979.PERD.TP/P.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-09-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 8 September 2011 — Drh. ACHMAD RU’YAT, Msi
152 — 152
  • (seratus dua puluh dua juta tiga ratussembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :1) Biaya khusi@p. 9.000.000.ee Rp. 40.000.000.2) Tunjangan Rp. 200.000.Rp. 5.000.000.DEIFUMANAN .....cccccecececeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeseeeeaeaeeesanes 3) General chee: 4.000.000.UD ee nee eerie4) Tunjangan Hap: 3000.000.RAYA ccccccsecsscssessessesssessesssesesseasessesscestessesseesvenses Rp. 13.464.000.5) Operasional Kegiatan pemantauby TEDJAPANGAN cc sessecesseeesseessseeeese Rp. 2.000.000.6
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Tanah
Putus : 04-06-2015 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 199/Pdt.Plw/2014/PN Tng
Tanggal 4 Juni 2015 — IRWAN Lawan MASTUR, S.Ag
83 — 10
  • 2014/PN.Tngdimaksud dalam Pasal 133 dan 134 HIR dan berdasarkan ketentuan Pasal 136HIR harus dipertimbangkan dan diputus bersamasama pokok perkara ;Menimbang, bahwa eksepsi terlawan pada pokoknya adalah perlawananyang diajukan Pelawan telah lewat waktu (daluwarsa) yang ditentukan dalamUndangUndang ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini putusan yang dilawan Pelawanadalah putusan gugatan No.199/Pdt.G/2014/PN.Tng tanggal 14 Agustus 2014,putusan mana pada tanggal 21 Agustus 2014 telah diberitahukan oleh HAP
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 08-01-2016 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 16 Februari 2016 — Kamaluddin Harahap, Tempat / tanggal lahir Padang Sidempuan, 28 Februari 1968, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, bertempat tinggal di Jalan Tengkul No. 130 Mendan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. Sa'i Rangkuti, S.H., M.H., M. Iqbal Rangkuti, S.H., Roni Chandra, S.H., dan Ricard Sibarani, S.H., masing-masing Para Advokat & Penasehat Hukum, yang berkantor di Apartement Brawijaya Suite 1102 Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru Telp: (021) 722 6406 Jakarta Selatan – Indonesia, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
143 — 77
  • Munculnya Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesiabermula dari Pembahasan RUU HAP tahun 1974 yang saat itu di ajukanoleh Pemerintah, di dalam RUU HAP tersebut dimasukkan modelpengawasan melalui hakim komisaris di Negeri Belanda dan Gagasantersebut diperkenalkan oleh Almarhum Oemar Senoadji, namun modelhakim komisaris tersebut atas usul Almarhum Adnan Buyung Nasutionkepada Mudjono Menteri Kehakiman waktu itu dan selanjutnya digantilahmenjadi Praperadilan yang diilhami olen model Habeas Corpus
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 17-11-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Ptk
Tanggal 27 Januari 2021 — ANDI PRASTIO
7.CATUR BUDI SUDARSONO
8.ARFAN
9.IGINURI YANSAH
10.SUDIMAN
11.WARIS AGUS SUTONO
12.LIU HAP KHOI
13.HERI SULISTYONO
14.SUDIANTO
15.SY.
38 — 32
  • ANDI PRASTIO
    7.CATUR BUDI SUDARSONO
    8.ARFAN
    9.IGINURI YANSAH
    10.SUDIMAN
    11.WARIS AGUS SUTONO
    12.LIU HAP KHOI
    13.HERI SULISTYONO
    14.SUDIANTO
    15.SY.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2016 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 76/PID,SUS/2015/PN.Mks
Tanggal 18 Agustus 2016 — - JPU Vs. - Ir. HUSAIN ABD. RAZAK
71 — 13
  • seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orangsecara bersamasama melakukan tindak pidana, maka setiap pesertadidalam tindak pidana itu sebagai seorang mededader dari pesertaatau. pesertapeserta yang lain atau sebaliknya yang artinya "untukadanya suatu medeplegen, itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itumempunyai maksud yang diperlukan serta pen getahuan yangdisyaratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan ituharuslah dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memangterda pat pada hap
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 04-11-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 20-07-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 24 April 2014 — DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG
86 — 31
  • No. 143/G/2013/PTUNBDGe Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang HakGuna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hap Pakai atase Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun1992 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak GunaBangunan Induk Parsial atas tanah untuk keperluanPerusahaan Kawasan Industri dan Pemecahan untukPerusahaan Industri ;e Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-11-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172PK/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — Drs. DIAN PURFANTO, M.Si;
81 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap SH, cara penyusunan surat dakwaan yang umumseolaholah berupa isyarat bagi pembaca, bahwa penuntut masih kurangmatang ketrampilan teknis yustisialnya (hal.414 Pembahasan PermasalahanDan Penerapan KU HAP Penyidikan dan Penuntutan Ed. 2 cet.5;4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31/1999 dapat dilihatunsurunsur yang harus ada dalam pasal tersebut, yakni 1). setiaporang, 2). Secara melawan hukum, 3). Memperkaya diri sendiri atauHal. 49 dari 67 hal.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 06-01-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 1/G/2017/PTUN.Dps
Tanggal 31 Mei 2017 — PENGGUGAT: -Drs IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA, M.Si. TERGUGAT: -BUPATI GIANYAR
188 — 204
  • nnn nnn nn nnn ence cence neces PENGGUGAT;Melawan:BUPATI GIANYAR: berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor: 57 Gianyar,Lingkungan Gianyar, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar, Provinsi Bali;Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala KejaksaanNegeri Gianyar selaku Jaksa Pengacara Negara,beralamat: di Jalan Ciung Wanara Nomor: 12 A GianyarBali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/0879/HK/2017 Tertanggal 16 Januari 2017, kemudianKepala Kejaksaan Negeri Gianyar memberikan kuasaSubstitusi kepada:~qg"haP
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
5451 — 3581
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • terdakwa yang diduga keras berdasarkan buktiyang cukup akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barangbukti dan atau mengulangi tindak pidana.Dengan demikian aparat penegak hukum pidana dituntut untukmemenuhi kriteria objektif yaitu berdasarkan bukti yang cukup bahwa tersangkaatau terdakwa yang ditahan memang akan melarikan diri, merusak ataumenghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.Munculnya praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesiabermula dari pembahasan RUU HAP
    Dalam RUU HAP tersebut semula dimasukkan model pengawasanmelalui hakim komisaris di negeri Belanda.Gagasan tersebut diperkenalkanoleh almarhum Oemar Senoadji. Namun model hakim komisaris tersebut atas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 04-10-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk
Tanggal 16 Maret 2020 — STEADFAST MARINE
Tergugat:
1.MARULLAH
2.SUHERMAN
3.SYAWALUDDIN
4.M.MUHAMMAD MAKIN
5.MIFTAKHUL HUDA
6.ANDI PRASTIO
7.CATUR BUDI SUDARNO
8.ARFAN
9.IGINURI YANSAH
10.SUDIMAN
11.WARIS AGUS SUTONO
12.LIU HAP KHOI
13.HERI SULISTYONO
14.SUDIANTO
15.SY.
168 — 35
  • STEADFAST MARINE
    Tergugat:
    1.MARULLAH
    2.SUHERMAN
    3.SYAWALUDDIN
    4.M.MUHAMMAD MAKIN
    5.MIFTAKHUL HUDA
    6.ANDI PRASTIO
    7.CATUR BUDI SUDARNO
    8.ARFAN
    9.IGINURI YANSAH
    10.SUDIMAN
    11.WARIS AGUS SUTONO
    12.LIU HAP KHOI
    13.HERI SULISTYONO
    14.SUDIANTO
    15.SY.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2540 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — MOELJADI HARTONO vs D J E N Y
76 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga ini adalah merupakankesalahan besar, dimana di HAP sesuai /nzage tertulis 40 hari, padakenyataannya belum melampaui batas waktu 40 hari sudah dianggapmediasi gagal, dan Pemohon Kasasi/Tergugat belum sempatmenyampaikan resume Pemohon Kasasi/Tergugat, acaranya dirubahpembacaan gugatan dan pembacaan jawaban. Jadi putusan halaman 4 PNTanjungpinang yang menyebutkan pembacaan Gugatan tanggal 23 April2013 adalah tidak benar.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN PALU Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL
Tanggal 9 Januari 2014 — HENGKY AMIR, SE
320 — 239
  • LINK dan8 (delapan) Hap kabel1 (satu) unit mobil kijang pick Up warna merah DN 8095CF; 10.1 (satu) unit sepeda motobr KLS merkKawasaki ;11.Sebidang tanah di Jl. Branjangan Kel. Karaton Kec.
    LINK danRocket; e 8 (delapan) Hap kabelLAN ; 2922222 n nnn nn nne 6 (Enam) lembar slip penyetoran/Transfer dari ABD GAFAR TADU @PULU ke rekening 0040201007960 PT.Bank sulteng an.HENGKYAMIR, SE.;D. Penyitaan dari rumah tersangkaberupa :e 1 (satu) unit mobil kijang pick Up warna merah DN 8095CF; e 1 (satu) unit sepeda motobr KLS merkKawasak ;e Sebidang tanah di Jl. Branjangan Kel. Karaton Kec.
    LINK danRocket; 8. 8 (delapan) Hap kabelLAN; 9. 1 (satu) unit mobil kijang pick Up warna merah DN 8095CF; 10.1 (satu) unit sepeda motobr KLS merkKawasaki ;11.Sebidang tanah di Jl. Branjangan Kel. Karaton Kec.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-09-2020 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN KEPANJEN Nomor PK 108/Pdt.G/2013/PN Kpj
Tanggal 23 Juli 2014 — Perdata Handono Kalim, Dkk melawan PT BPR Anugerah Kusuma Singosari, Dkk
202 — 113
  • (lima puluh juta rupiah) jangkawaktu 6 buian dengan suku bunga 1,2% sebulan,dibayar kembali pada tanggal 3 Juli 2011 dan bungadibayar hap tanggal 3 (bulan berjalan), (bukti P.III3.C),e. Surat Deposito berjangka No. 001166 tertanggal 31 Maret 2011,sebesar Rp. 100.000.000.