1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2019/PN.Pdg.,;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2019/PN.Pdg., dari buku register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.706.000,00(satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

161/Pdt.G/2019/PN Pdg

PENETAPANNomor 161/Pdt.G/2019/PN PdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah mengeluarkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:DANIEL JUSARI, S.H, M.H., FADHLI MARTA SAPUTRA, S.H, C.P.L.,FERNANDO CHANDRA, S.H, C.P.L., AULIA RAHMAN, S.H.,Semuanya adalahAdvokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM INTERGRITY yangberalamat di JI.

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara GugatanNomor 161/Pdt.G/2019/PN.Pdg.,:2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoretPerkara Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2019/PN.Pdg., dari buku register perkara yangbersangkutan;3.

PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, dkk

PANGDAM IX UDAYANA, Cq DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANGIX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG,berkedudukan di Jalan Polisi Militer Kupang,PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI PEKERJAAN UMUMRI, Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, berkedudukan diJalan W. J Lalamentik No.20 Kupang, dalam hal ini memberikuasa kepada Yakobus A.

., beralamat di Markas Korem161/Wira Sakti Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal29 Juni 2010 dan Surat Perintah Danrem 161/Wira Sakti NomorSprin/554/V1/2010 tanggal 17 Juni 2010, para Pemohon Kasasi IIjuga Termohon Kasasi I dahulu sebagai para Tergugat I dan II/para Pembanding;dan:Hal. 1 dari 63 hal. Put. No.1936 K/Pdt/20121 PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I,Cq. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,berkedudukan di Jalan Raya Eltari No.52 Kupang,2 PEMERINTAH R.I Cq.

PekerjaanUmum Nusa Tenggara Timur yang diatasnya sudah tertera disposisi Bpk El Tarikepada Ka Zibang;Bahwa selanjutnya Ka Zibang Sub Rayon 104 Nusratim melalui suratnyaNomor: B87/10/1967, tanggal 16 Oktober 1967, yang ditujukan kepada DanDim 1602 Kupang, dimana tembusan surat tersebut juga disampaikan kepadaalmarhumah Ibu Paulina Pattiwaellapia, maksud surat Ka Zibang tersebut adalahmeminta bantuan Dan Dim 1602 Kupang untuk membentuk Panitia KomisiPenentuan Harga Sewa Tanah di Jalan Mardeka (Complex Pom 161

PANGDAM IX UDAYANA, CqDAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq.

PANGDAM IX UDAYANA, Cq DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, CqDAN DEN POM IX/I KUPANG, 2. PEMERINTAH R.I Cq. MENTERIPEKERJAAN UMUM R.I, Cq.

BENGKULU NOMOR : 161/PiD.Sus/2016/PN Bgl

kecoklatan,1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam putih beserta sim card.1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta sim card ditentukanstatusnya dalam perkara Niki Satriawan Putra.Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding dengan surat permohonan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2016tanggal 30 Juni 2016 agar perkara yang diputus oleh Pengadilan NegeriBengkulu tanggal 28 Juni 2016 Nomor 161

Menimbang, bahwa dalam surat memori banding Penuntut Umumtertanggal 19 Juli 2016 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan dalildalilkeberatan dengan alasan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor161/Pid.Sus/2016/PN.BKL tanggal 28 Juni 2016, terlalu ringan sehinggaPutusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;Menimbang, bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriBengkulu tanggal 28 Juni 2016 Nomor 161

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 161/Pdt.G.S/2023/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata Nomor 161/Pdt.G.S/2023/PN Plg dari register perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

161/Pdt.G.S/2023/PN Plg

M E N E T A P K A N

• Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat mencabut perkara perdata Nomor: 161/PDT.G/2015/PN.PDG ;
• Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Padang untuk mencoret perkara Perdata Nomor: 161/PDT.G/2015/PN.PDG tersebut dari Register perkara;
• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.416.000,- (Tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

161/Pdt.G/2015/PN Pdg

ARGA MAKMUR NOMOR : 161/Pid.B/2014/PN.Agm TANGGAL : 30 OKTOBER 2014

;Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmurtanggal 30 Oktober2014 Nomor: 161/Pid.B/2014/PN.Agm yang amar leng kapnya berbunyi sebagai berikut ;1 Menyatakan terdakwa Asep Agus Susanto Bin Rudi tersebut, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukankekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000

-Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/G/2015/PTUN-JKT

berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor MA/209/2015, tanggal 31 Juli2015, untuk ~~ selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT / TERBANDING; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telahFIGTAD AGE, 8 na nema nn nnn nnn nnn nmin nnn RR1Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 45/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Februari 2016 tentangPenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa di tingkat banding ; Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161

/G/2015/PTUNJKT tanggal 10 November 2015;Berkas perkara Nomor 161/G/2015/PTUNJKT yang dimohonkanbanding dan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 161/G/2015/PTUNJKT tanggal 10 November 2015 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : 0 222 2no =MENGADILIDALAM PENANGGUHAN :e Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusanobjek

Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 253.000, (Dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 10 November 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/T erbanding;Bahwa terhadap Putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 2015 sebagaimanadalam Akta Permohonan Banding Nomor 161

/G/2015/PTUNJKT tanggal 11 Desember 2015; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 161/G/2015/PTUNJKT yang dimohon banding, diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 November 2015dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan KuasaHukum TergugailT erbanding j==s122+nesssnesnnscrecssemeennnncssnmeenennenssemmernsnnnMenimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Kuasa HukumPenggugat / Pembanding mengajukan permohonan

No. 45/B/2016/PT.TUN.JKTNomor 161/G/2015/PTUNJKT tanggal 10 November 2015 diambil alih olehMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnyadalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuktidak mengulangi hal yang sama maka secara mutatis mutandispertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam Putusantingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 161/G/2015/PTUNJKT tanggal 10 November 2015 harusCCITT ea seen

Letjend Hertasning Nomor 161 Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kotamadya Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Agama : Islam Pekerjaan : Pedagang.

Letjend Hertasning Nomor 161 Kelurahan KassiKassi Kecamatan Rappocini Kotamadya MakassarPropinsi Sulawesi Selatan.Agama : IslamPekerjaan : Pedagang.Terdakwa Reni Reep. ditahan dalam tahanan rutan oleh:1.2.Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2016sampai dengan tanggal 29 September 2016.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Rap tanggal 20 Juli 2022;
2. Menyatakan perkara 161/Pdt.P/2022/PA.Rap, tanggal 20 Juli 2022 selesai karena di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratu ratus sepuluh ribu rupiah);

161/Pdt.P/2022/PA.Rap

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan Nomor : 161/Pdt.P/2022/PN Pml. ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk mencoret perkara Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Pml. dari register yang diperuntukkan untuk itu ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah ).

161/Pdt.P/2022/PN Pml

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Klk tanggal 29 Agustus 2019 yang menyatakan Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kombinasi kesatu primair tidak dapat diterima;
Menerima permohonan banding dari penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Klk tanggal 29 Agustus 2019 yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidiair;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Klk tanggal 29 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
Menyatakan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Adhyaksa Rt.27 No. 15 C Kayutangi Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 027/E.1/I/Pdn/KHFR/IV/2019 tanggal 6 Mei 2019 dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawahNomor 6/2019/SK/PN KIk tanggal 13 Mei 2019, dalam rangka mendampingPara Terdakwa;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan TinggiPalangka Raya tanggal 25 September 2019 Nomor68/PID.SUS/2019/PT.PLK serta berkas perkara Pengadilan Negeri KualaKapuas Nomor 161

terdakwa II FADLI Bin ABIDINOR (alm) 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam; 1(satu) buah HP merek samsung warna putih; 2 (dua) paket yang diduga shabu dengan berat bruto +1,70 (satukoma tujuh nol) gram; 1 (satu) lembar plastic klip; 1(satu) buah HP merk samsung warna Gold.Dirampas untuk dimusnahkanMenetapkan supaya para. terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal29 Agustus 2019 Nomor : 161

Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2019/PT.PLKMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 29 Agustus 2019Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.

Menyatakan permohonan banding dari Penuntut Umum terhadapputusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 161/Pid.Sus/2019/PNKlk tanggal 29 Agustus 2019 yang menyatakan Para Terdakwadibebaskan dari dakwaan kombinasi kesatu primair tidak dapat diterima;2.

Menerima permohonan banding dari penuntut Umum terhadap putusanPengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Klktanggal 29 Agustus 2019 yang menyatakan Para Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaansubsidiair;3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor161/Pid.Sus/2019/PN Klik tanggal 29 Agustus 2019 yang dimintakanbanding tersebut;4.

MEMBATALKAN PUTUSAN PN BENGKULU NOMOR 161/Pid.Sus/2018/PN Bgl TANGGAL 3 JULI 2018

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 8 Agustus2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;Halaman 1 dari 12 halamanPutusan Perkara No.161/Pid.Sus/2018/PN.BglPengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor55/Pen.Pid.Sus/2018/PT.BGL tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan MajelisHakim;Telah membaca dan meneliti berkas perkara serta suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara;Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 00.15WIB. saksi ELVIS menghubungi terdakwa INDRA dan berkata Ding, lagi dimanoHalaman 2 dari 12 halamanPutusan Perkara No.161/Pid.Sus/2018/PN.Bglkaba? Kalo pacak ambikan dulu bungkusan (Narkoba) karno ado kawan dangsekolah DJ dari Jakarta datang ke siko, Dang nak ngajak rombongan tu Hepydulu, rombongan nak makai Inek, kelak dang konfersikan (telbon sambung tiga)tapi kau diam ajo.

Kalo pacak ambikan dulu bungkusan (Narkoba) karno ado kawan dangHalaman 4 dari 12 halamanPutusan Perkara No.161/Pid.Sus/2018/PN.Bglsekolah DJ dari Jakarta datang ke siko, Dang nak ngajak rombongan tu Hepydulu, rombongan nak makai Inek, kelak dang konfersikan (teloon sambung tiga)tapi kau diam ajo.

Menetapkan barang bukti berupa 20 (dua puluh ) butir Pil Ekstacy,1( satu ) UnitHandphone Samsung warna biru dongker, 1 ( satu ) Unit HP Samsung warna putih, 1Halaman 11 dari 12 halam anPutusan Perkara No.161/Pid.Sus/2018/PN.Bgl( satu ) Unit HP Nokia warna hitam, 1 ( satu ) buah timbangan elektrik, bungkusanplastik klip bening, 1( satu ) buah alat Hisap/Bong, dikembalikan kepada PenuntutUmum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa ELVIS KURNIAWAN Bin AMIRSYARIFUDIN.6.

,MHPanitera PenggantiNAZORI, SHHalaman 12 dari 12 halam anPutusan Perkara No.161/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 161/Pdt.G./2021/PN Bgr, yang dimohonkan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 161/Pdt.G./2021/PN Bgr, pada register yang tersedia untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.799.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
<

161/Pdt.G/2021/PN Bgr

Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Spn putus dengan akta perdamaian

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan butir-butir akta perdamianNomor 161/Pdt.G/2020/PA.Spn dan jika tidak bisa dilaksanakan secara natura maka menggunakan alat negara

3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng.

161/Pdt.G/2020/PA.Spn

PUTUSANNomor 161/Pdt.G/2020/PA.Spnepi DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama tersebut; Telan membaca surat kesepakatan perdamaian Nomor161/Pdt.G/2020/PA.Spn tanggal 10 September 2020 Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sertaketentuan undangundang lain yang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1. Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Spn putus dengan aktaperdamaian;2.

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakanbutirbutir akta perdamaian Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Spn tanggal 10September 2020 dan jika tidak bisa dilaksanakan secara natura makamenggunakan alat negara;3.

Putusan Nomor 161/Padt.G/2020/PA. SpnKetua Majelis,ASRORI AMIN, S.H.I., M.H.1Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy AFFI NURUL LAILY, S.H.IPanitera,Drs. AUZA'I,MHRincian biaya: 1. Biaya Pendaftaran > Rp. 30.000, 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan > Rp. 295.000,4. PNBP Relaas Rp. 20.000,5. Biaya Redaksi > Rp. 10.000, 6. Biaya Meterai > Rp. 6.000,JUMLAH : Rp. 411.000,(empat ratus sebelas ribu rupiah)Hal. 2 dari 2 Hal. Putusan Nomor 161/Padt.G/2020/PA.Spn

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Sby dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Sby dalam Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

161/Pdt.P/2021/PN Sby

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;

2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor Register: 161/Pdt.P/2022/PN.Gsk DICABUT;

3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik untuk mencatat pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor: 161/Pdt.P/2022/PN.Gsk tersebut dalam buku register perkara perdata yang diperlukan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon

161/Pdt.P/2022/PN Gsk

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 161/Pdt.P/2019/PN.Tng;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 161/Pdt.P/2019/PN.Tng dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Perdata;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu

161/Pdt.P/2019/PN Tng

PENETAPANNOMOR : 161 / PDT.P / 2019 / PN.TNG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadilipermohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapandalam permohonan dari :YUDHIE RIEZZA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komplek Mahkota MasBlok L1/21, el. Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang,Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MuhamadSirot, S.H.

., Advokat/Pengacara pada KantorHukum/Law Office SIROT, HERY & PARTNERS, yang beralamat diJl.Kerajinan NO. 2 Gajah Mada, Jakarta Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TangerangNomor: 161/Pdt.P/2019/PN.TNG, tertanggal 18 Februari 2019 tentangPenunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini :Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal13

dari Undangundang serta peraturanlainnya yang bersangkutan ;Hal. 1 Penetapan No. 161/Pat.P/2019/PN.

Menyatakan bahwa perkara Nomor 161/Pdt.P/2019/PN.Tng dicabut;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Perdata;4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat inisebesar Rp. 296.000, (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 25 Maret 2019, olehkami : Gatot Sarwadi, SH.

,Jumlah Rp. 296.000,( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )Hal. 2 Penetapan No. 161/Pat.P/2019/PN. Tng

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003

AKR Transportasi Indonesia terhadap Penggugat i.clhut Dongan S belumlah sesuai dengan ketentuan pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;9.

Bahwa Penggugat sudah diberikan surat peringatan 3, dansebelumnya pun Penggugat sudah pernah menerima surat peringatan3 (Penggugat menerima surat peringatan 3 berturutturut selamatahun 2016);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka Tergugat telah dapatmelakukan pengakhiran hubungan kerja sesuai dengan pasal 161 undangundang no. 13 tahun 2003 dalam hal pekerja/oburuh melakukan pelanggaranketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama, pengusaha

Mdnmemenuhi unsur Pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan tersebut;Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat dan Jawaban Tegugattersebut diatas terdapat fakta fakta yang sebenarnya yaitu:Bahwa Penggugat adalah supir truk tangki pada perusahaan Tergugat(ic. PT.

Mdnsebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 161 UndangUndangNo.13 Tahun 2003 di atas, jelas maknanya Penggugat telah melanggarPeraturan Perusahaan dengan tidak memenuhi perintah kerja dari atasan, yangmana tugas yang diberikan tersebut merupakan tugas utama Penggugat sebagaisupir truk tangki, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telahmelakukan kesalahan dan patut diberikan surat

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuaidengan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas pemutusanhubungan kerja sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)Halaman 28 dari 30Putusan PH! Nomor :236/Padt.SusPHI/2016/PN.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Mnd, dari Para Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara permohonan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Mnd dari buku register induk perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Manado;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dianggarkan sejumlah Rp 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu

161/Pdt.P/2022/PN Mnd

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003

AKR Transportasi Indonesia terhadap Penggugat i.cHermanto belumlah sesuai dengan pasal 161 UndangUndang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;8. Bahwa sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuanhukum yang berlaku, setelah menerima surat anjuran dari Mediator Dinassosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Penggugat datang ke perusahaandengan maksud untuk bekerja, akan tetapi Tergugat tidakmemperbolehkan Penggugat untuk melakukan pekerjaan;9.

Dan menurut Pasal 93 ayat 1 UUNo. 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa upah tidak dibayarapabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, ketentuan iniadalah merupakan azas yang pada dasarnya berlaku umum bagi semuapekerja, apalagi pekerja yang sedang dalam proses pemutusan hubungankerja karena kesalahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat 1UU No. 13 tahun 2003.

AKR Transportasi Indonesia Pasal 52 ayat (1) yangmenyatakan tentang menempatkan barang milik perusahaan dalamkeadaan bahaya;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti gugatan Penggugatdan jawaban Tergugat yang menjadi permasalahan adalah :1.Apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat telah memenuhi Pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan?;2.

MdnMenimbang, bahwa berdasarkan mediasi yang dilakukan, pada tanggal 7September 2016 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkansurat Anjuran yang intinya adalah pengakhiran hubungan kerja yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat belum sesuai dengan Pasal 161 UndangUndangNo.13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa Pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun 2003berbunyi:(1) Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuaidengan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003;3.