AHMAD MARJU KODRI;MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA TANGERANG

Rasuna Said Block X5 Kav 23FCOIAIFIQ EI, SERS ieee ranean nnnerseeenn nent anmeanannenntnaenanneaSelanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANHalaman dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 25/G/2013/PTUNSRGKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA TANGERANG; Tempat Kedudukandi JI. Nyimas Melati No. 16, Kota Tangerang, Provinsi Banten (15111 );Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;e Telah membaca1.

tersebut besertaseluruh lampiran yang terdapat diCalaliTINY a ~~nn nnn nnn enn nnn nnnTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatantertanggal 30 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada Tanggal 30 Juli 2013 dengan Register PerkaraNomor: 25/G/2013/PTUNSRG; Gugatan tersebut pada pokoknya memohonagar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah dan mewajibkan Tergugat untukmencabut objek sengketa yang berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU

Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada Tanggal12 Agustus 2013; 902020 no nono non nn nnn cn nn nnncnnnnneMenimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tersebut di atas,Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakimyang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat mencabut Gugatandalam Perkara Nomor: 25/G/2013/PTUNSRG dikarenakan kepentinganHalaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 25/G/2013/PTUNSRGPenggugat telah terpenuhi dengan diperbaikinya objek sengketa oleh KomisiPemilihan Umum (KPU

., M.MT; MANFRED MOTE, S.FilVS KETUA KPU KABUPATEN DEIYAI

vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PASAMAN BARAT

KeputusanKPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota; 2.

, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yangmerugikan Pasangan calon peserta pemilihan Gubenur, Bupati dan Wali Kota yang dapatdiajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1 2015 Juncto UU No. 8Tahun 2015 maka Pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota, namun tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan yang memlikiLegal Standing untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten

, Khususnya KPU Pasaman Barat,Karena KPU atau KPU Pasaman Barat tugasnya dan wewenangnya adalah administratif(mencatat) yang bersifat Pasif secara IImu Hukum Ketatanegaraan, sebagaimana yangdiungkapkan Oleh Ahli Tata Negara yaitu PROF.DR.Yusril Ihzamahenra, S.H., M.H.; Kalau memperhatikan kronologis pendaftaran pasangan Drs.

RI Nomor 396/KPU/VII/2015, tanggal 22 Juli Tahun2015 tentang Perihal Penjelasan Beberapa Aturan Dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015,dan Surat Edaran KPU RI Nomor 402/KPU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang perihalPendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 5.

Fotocopy Surat Edaran KPU Nomor: 396/KPU/VII/2015, diberi tanda .... (Bukti T.kpu.6);7. Fotocopy Surat Edaran KPU Nomor: 402/KPU/VII/2015, diberi tanda .... (Bukti T.kpu.7);8.

DKK VS KPU KABUPATEN BANYUASIN; YAN ANTON FERDIAN, SH

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BANYUASIN, yangberkedudukan di Jl. Thalib Wali No. 01 PangkalanBalai Kecamatan Banyuasin III, KabupatenBanyuasin Sumatera Selatan;Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. H. SUHARYONO, SH.,M.H;2. SUGIARTO, SH;Masingmasing kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat/Pengacara dan Advokat padaKantor ...Kantor Hukum "SUHARYONO & ASSOCIATES,alamat Jl.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI

Kabupaten Deiyai, dalamPerkara ini memberikan Kuasa kepada YOHANIS GERSON BONAY,S.H, ARIS BONGGA SALU, S.H, HERMAN BONGGA SALU, S.H,masingmasing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat padaKantor Advokat/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum ARISBONGGA SALU, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Batu Karang No.67 Polimak II Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 42/SK/AVKABS/XI/2010 tanggal 02 November 2010 ;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat ;melawan:1 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU

Politik dan nama nama dari anggotaDPRD Kabupaten Deiyai terpilih dari setiap Partai Politik ;5 Bahwa kebijakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai / Tergugat I,untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai terpilih Tahun 2009 2014dalam bentuk rekapitulasi suara pemilihan umum yang didasarkan pada hasilpemilihan calon DPRD Kabupaten Paniai Tahun 2009, namun tidak didasarkansesuai dengan fakta hasil perhitungan suara pemilihan calon anggota DPRDKabupaten Paniai Tahun 2009 dan atas kebijakan KPU

Kabupaten Paniai tersebutbertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan ;6 Bahwa berdasarkan hasil rincian perolehan suara partai politik dan calon anggotaDPRD dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Paniai (Kabupaten Induk) padapemilihan umum calon DPRD Kabupaten Paniai Tahun 2009, Partai GerakanIndonesia Raya telah mendapat suara terbanyak pada pemilihan umum calonanggota DPRD Kabupaten Deiyai yaitu 4.705 (empat ribu tujuh ratus lima) suarasah, berdasarkan pembagian kursi di DPRD Kabupaten Deiyai

Persatuan Daerah,yang sudah diresmikan keanggotaannya oleh Tergugat II melalui Surat KeputusanGubernur, sudah jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuanperundangundangan dan merugikan kepentingan politik Penggugat yangseharusnya ditetapkan dan diajukan oleh Tergugat I melalui Bupati Deiyai kepadaTergugat II untuk diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD KabupatenDeiyai terpilih dari Partai Gerakan Indonesia Raya;Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 026/KPU

METUSALACH Z RATU, SH MELAWAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamasa, dkk

AGUS SAPUTRA, ST, Dkk vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BANYUASIN, Cs

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BANYUASIN, yangberkedudukan di Jl. Thalib Wali No. 01 PangkalanBalai Kecamatan Banyuasin III, KabupatenBanyuasin Sumatera Selatan;Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. H.SUHARYONO, SH.,M.H;2. SUGIARTO, SH;Masingmasing kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat/Pengacara dan Advokat padaKantor ...Kantor Hukum SUHARYONO & ASSOCIATES,alamat Jl.

DALAM PENUNDAAN Menolak permohonan penundaan Para Penggugat atas pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 921/Kpts/KPU-Kota-015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013; II.

., dkkmelawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG

., DK;vsKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN JAYAPURA,

., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum,Bertempat Tinggal di Kompleks STIH UmelMandiri Jayapura (Depan Perpustakaan Daerah)Kotaraja, Kota Jayapura ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29November 2011 :Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;MELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN JAYAPURA TempatKedudukan Jalan Sentani Depapre, GunungHal. 1 dari 44 Hal.

Memerintahkan TergugatKeputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor2011Pasangan Calon Yang Memenuhi2011 tanggal 9 OktoberPeserta Pemilu KepalaDaerah Kabupaten4. Menghukum Tergugatsebesar Rp. 101.0004.

Bukti P2Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 80 Tahun2011, Tanggal 19 November 2011, TentangPerubahan Tahapan, Program, dan Jadwal,Penyelengaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun2011 sebagaimana telah ditetapkan dalamKeputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 27 Tahun2011 dan terakhir diubah dengan Keputusan KPUKabupaten Jayapura Nomor 66 Tahun = 2011.(Fotocopy sesual dengan fotocopy ;3.

Bukti P4Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 68 TahunTahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan CalonYang Memenuhi Persyaratan Sebagai PesertaPemilu. Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Jayapura Tahun 2011, + Tanggal 9Oktober 2011. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy)3.

Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR26Surat jawaban permintaan SK Penetapan PasanganCalon Bupati, dari KPU Kabupaten Jayapurakepada Tim Kampanye Koalisi Rakyat Sejahtera,Tanggal 17 Oktober 2011. (Fotocopy = sesuaidengan Asli) ;27. Bukti P27Surat Keputusan DPD Partai Indonesia Sejahtera(PIS) Nomor 009/SK/DPD/PIS PAPUA/09 2011Tanggal O7 Agustus 2011, Tentang PengangkatanPengurus Dewan Pimipinan Cabang PartaiIndonesia Sejahtera Kabupaten Jayapura ProvinsiPapua, Tanggal 7 Agustus 2011.

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MESUJI, CsVSMEGAWATI SOEKARNO PUTRI, Cs

P U T U S A NNomor : 187/B/2011/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaantara:1.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji,berkedudukan di Jalan ZA.

AZIZ Bin CIK USMAN melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPAHIANG

I PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPAHIANG, tempatkedudukan di Jalan lpda Mu'an Komplek PerkantoranKabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan kuasaIGP AC hy ~~ ~~~ ~~ anna nnn nnn nnn nnn1. INDRA KURNIAWAN, S.H.2. ARYA MARSEPA,SH, 222 2 nnn nnn nnn ence nnn nn cence nn nemasingmasing kewarganegaraan Indonesia, JaksaPengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kepahiang,alamat JI.

mendengar keterangan Penggugat danTergugat pada tanggal 24 Maret 2014;20ne2cenn nooMenimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya tertanggal 10Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu pada tanggal 17 Maret 2014 di bawah register perkaraNomor:12/G/2014/PTUN.BKL, didasarkan pada alasan yang padapokoknya sebagai berikut : 20 nn nnn n nnn n nnn nnn ncnns1.Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibatditerbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU

Undangundangtentang Peradilan Tata Usaha Negara), terlebih dahulu harusdipertimbangkan mengenai apakah gugatan ini dapat diterima atau tidakdalam acara proses dismissal sesuai ketentuan Pasal 62 Undangundangtentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti gugatanPenggugat, ternyata yang dimohonkan oleh Penggugat dalam suratgugatannya untuk dinyatakan batal oleh Pengadilan karenanya menjadiobjek sengketa dalam gugatan a quo adalah Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum (KPU

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 257 UndangundangNomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahmengatur mengenai: 22222 =="Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemiludan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaiakibat dikeluarkannya keputusan KPU

, KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota ; 222022 22 22 ec nc nc nn noneMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1)Undangundang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Bawaslu berwenang untuk menyelesaikansengketa pemilu, dan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 259 Undangundang tersebut diatur bahwa:;0 ene nn none enone(1) Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilumerupakan keputusan

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 34/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/ VII/2014 Tanggal 4 Juli 2014 yang intinya menyatakan Adolina Sendol, S.Pd. sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dari Partai Politik Nasional Demokrat Daerah pemilihan 3 (tiga), Nomor urut 1.; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 34/ Kpts/KPU-Bartim-020.435900/VII/2014 Tanggal 4 Juli 2014 yang intinya menyatakan Adolina Sendol, S.Pd. sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dari Partai Politik Nasional Demokrat Daerah pemilihan 3 (tiga), Nomor urut 1.; 4.

Melawan- KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO TIMUR

Peraturan KPUNomor : 29 Tahun 2013 Pasal 50 ayat (1) huruf c dan ayat (2), yangbersangkutan akan dilakukan penggantian calon terpilih; 2) Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor : 29 Tahun 2013 Pasal 56, KPUKabupaten Barito timur menetapkan calon pengganti dengan Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur;3) Sesuai Peraturan KPU Nomor : 8 Tahun 2013 Pasal 56 ayat (6a), dalamhal Calon Terpilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat (1) huruf c menempuh upaya hukum, penggantiancalon

Oleh karena itu maka bukan menjadi KewenanganAbsolute Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu (DKPP) dan bukan juga menjadi Kewenangan MahkamahKonstitusi (MK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU (DKPP) Nomor : 1 Tahun 2013;Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2012Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara PEMILU, Pasal 1ayat (2) huruf b menegaskan: KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Pasal 268 ayat (2) yang berbunyi:Sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara; a.

KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD,DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetapHal. 42 dari 58 hal.

Kota atau Partai Politik CalonPeserta Pemilu dengan KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Penggugat: LESMAN HAWARDI,S.Pd Melawan: Tergugat:KETUA PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No. 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012, Tanggal 13 April 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No. 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012, Tanggal 13 April 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ; 4. Memerintahkan Tergugat untuk segera melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat dalam proses Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ; 5.

PEDIS ENUMBI; WEINUS KOGOYA;VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PUNCAK JAYA

Soereoso No. 41, Menteng, Jakarta, BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2012 ;Selanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT ;MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PUNCAK JAYA,Tempat Kedudukan di Jalan Drs. Philipus AndreasCoem, Mulia, Kabupaten Puncak Jaya ;Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPRDalam hal ini memberikan Kuasa kepada ThomasUlukyanan, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamatdi Jalan Jend.

KPU KAB. NIAS SELATAN; vs DR. (HC) HADIRAT MANAO, SH.,MH,-Cs;

P U T U S A NNOMOR: 24 / B/ 2011 / PT.TUNMDN* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagaimana diuraikan tersebut dibawah ini,dalam perkara antara: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU)KABUPATEN NIASSELATAN : Beralamat di Jalan Saonigeho, KelurahanPasar Teluk Dalam, Kab.Nias Selatan dalam hal ini telah memberikuasa kepada: 1.

., DKK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA

ARISMAN SARUMAHA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam,Kabupaten Nias Selatan, pekerjaan Anggota KPU KabupatenNias Selatan (Wiraswasta);4.

LAKA DODO LAIA, SH, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Jalan Amal Luhur, No. 37, Kelurahan Dwikora, Medan,pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan (Advokat);Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;melawan:KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERAUTARA, tempat kedudukan Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35,Medan;Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding /Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut

Kabupaten Nias Selatanberdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara No. 270 4340/KPUSU tertanggal 25 Oktober 2008 dan Surat Keputusan KPU ProvinsiSumatera Utara No. 2701052/KPUSU, tertanggal 05 April 2010;Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Para Penggugatkhususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2011 s/d 2016, telahmelakukan tahapan, jadwal dan program sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku, sampai dengan

Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara,danb.

TUNMedan, pada halaman 8 (delapan) yang dengan serta mertamenterjemahkan Bukti P 3, Bukti T 4 dan Bukti T 5 sebagai alasandapat dibentuknya Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara,sementara pada sisi lain mengakui bahwa mekanisme pemberhentianharuslah mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 22 Tahun2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang berbunyi : pemberhentiananggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)

VANDIKO TIMOTIUS GULTOM,ST, CsMELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SAMOSIR

kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kotaditetapkan ;3.

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikotajo. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 TentangHalaman 10 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDNPencalonan Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, Wali Kota dan WakilWalikota;.

Keputusan KPU Nomor :394/PL.02.2Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman TeknisPendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan,Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan CalonDalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati DanWakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Juang Sinaga.19.Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 26 halaman 14 adalah dalilyang keliru karena Tergugat telah menempuh mekanismesebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun2020 Tentang Perubahan ke 4 atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota joKeputusan KPU Nomor: 394/PL.02.2Kpt/06/KPU/VIII/2020 TentangPedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan DokumenPersyaratan

Provinsidan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.Menimbang, bahwa selanjutnya diaturdalam PKPU Nomor 1 Tahun2020 pasal 92 menyebutkan : sengketa TUN Pemilihan merupakansengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangancalon dengan KPU Provinsi/KIP aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotasebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Acehdan/atau KPU/KIP Kabupaten/kota tentang penetapan pasangan calonpeserta pemilihan.Halaman

NUR AISAH,dkk vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Talang Kelapa Kecamatan Alangalang Lebar Kota Palembang berdomisili elektronik padafarisbasirsh@gmail.com, pekerjaan Advokat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Tertanggal 20 Oktober 2020 ;Selanjutnya disebut sebagai ; PARA PENGGUGAT ;MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,tempat kedudukan di Jalan Jend. A. Yani km 4,5 Kemelak BindungLangit Baturaja timur Kabupaten Ogan komering Ulu;Halaman 1 dari 7 Hal.

ERWAN GUNTORO dkk melawan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong

., M.Si.IndonesiaPerumnas Nangai Tayau No. 16Desa Nangai Tayau KabupatenLebong.Anggota KPU Kabupaten LebongBURHAN DAHRIIndonesiaDesa Bentangur,Lebong.Anggota KPU Kabupaten LebongANDES ANESON, S.H.IndonesiaDesa Sukau Rajo, KecamatanAmen, Kabupaten LebongPegawai Negeri SipilEROBONAPARTE,S.Kom.,MSiIndonesiaJl. Ps. Melintang No.32 Ps.Muara aman Kec. Lebong Utara,Kab. LebongPegawai Negeri SipilBENY .K S.Sos.,MMIndonesiaDs. Sukaraja Kec. Amen Kab.LebongPegawai Negeri SipilKabupaten8.

Amen Kab.LebongPekerjaan : WiraswastaSelanjutnya disebut pihak..................cccceeeseeeeeeeesteettetttteeeseeeeeeees PENGGUGAT ;MelawanKetua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong, berkedudukan diJalan Zainul Abidin Kecamatan Amen KabupatenLebong, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :Dalam hal ini Tergugat di wakili oleh kKuasanya ... 20.0.0... eee ee cee cee ce ceeUSIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING,SH.AHMAD SAHRUL,SH.NAZLIAN,R,SH.IRVAN YUDHA OKTORA,SH.Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokad/KonsultanSO Ny =Hukum pada Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu, beralamat diJalan Raya Kapuas No. 27B RT.6 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu ;Selanjutnya disebut sebagai... ... 00.0... cece ceeeeetteee cee eee tssseeeee TE RGUGAT,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/TS KPU LBG/VV2013,tanggal 18 Junl 20135 a9ssssesseecreeecssrentneeesssrenineecise nncrineeneist nenaPengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu Nomor

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA vs HASAZIDUHU MOHO, SH, Dkk

Kabupaten Nias selatan padatanggal 28 dan 29 Agustus 2010, maka KPU ProvinsiSumatera Utara langsung mengadakan verifikasi danklarifikasi .

Tahun 2007 tentangPenyelenggaraan Pemilu, antara lain disebutkan , bahwaKPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifathirarkis ; Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2)Peraturan KPU Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Tata KerjaKomisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsidan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan,bahwa KPU Provinsi berkewajiban melakukan supervisi,pengarahan dan koordinasi kepada KPUKabupaten/Kota ; Menimbang, bahwa mencermati bukti P3( Laporan Supervisi Pilkada

bukti P3, T3,T4, T5 tersebut di atas, dihubungkan dengan Peraturan12Komisi Pemilihan Umum Nomor :5 Tahun 2008 terutama Pasaleo1 (12) yang berbunyi Rapat Pleno adalah merupakanForum Tertinggi dalam pengambilan keputusan anggota KPU,KPU ~ Provinsi dan KPU = Kabupaten/Kota berdasarkanperaturan perundang undangan .

Pasal 3 Peraturan KPUseNomor: 38 Tahun 2008 yang berbunyi Dewan KehormatanKPU dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi dibentuk oleh KPUdan/atau.

KPU Provinsi dalam rangka, (a) Penegakan KodeEtik Penyelenggara Pemilu atas pengaduan dan/ataulaporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etikpenyelenggara Pemilu Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota dan/atau (b) Pemberhentian anggota KPU,KPU Provinsi dan KPU' Kabupaten/Kota yang memenuhiketentuan pasal 29(2) huruf a,b,c,f dan g Undang Undangatas rekomendasi dari Bawaslu atau pengaduan masyarakatdengan identitas yang jelas, dan Pasal 66 ayat (2)Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 yang