Ditemukan 379077 data
Urut Berdasarkan
Putus : 08-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1997/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DANITAMA NIAGAPRIMA
143 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1997/B/PK/Pjk/2018Bahwa perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Bandinguntuk PPN Masa Pajak Desember 2012 adalah sebagai berikut:Penyerahan yang PPNnya harus DipungutsendiriPenyerahan yg PPNnya dipungut Pemungut PPNPenyerahan Yang PPNnya Tidak DipungutPenyerahan yang Dibebaskan dr Pengenaan PPNTotal penyerahanPajak Keluaran yang Harus Dipungut SendiriPajak Yang Dapat DiperhitungkanJumlah Pajak yang Lebih Bayar0,00Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak berikutnyaJumlah
2014Masa Pajak Desember 2012, atas nama PT Danitama Niagaprima, NPWP01.346.766.7064.000, alamat Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4748,Melawai, Jakarta Selatan sehingga penghitungan pajak yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut : Uraian Dalam RpDasar Pengenaan Pajak: Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 28.394. 112.567,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut 511.636.364,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 479.172.500,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
8.052.125.000,00Jumlah Seluruh Penyerahan 317.437.046.431 ,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 2.839.411.268,00Dikurangi Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 2.839.411.268,00Jumlah penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis
Putusan Nomor 1997/B/PK/Pjk/2018 Uraian Dalam RpDasar Pengenaan Pajak: Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 28,394, 112.567, 00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut 911.636.364,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 479.172.500,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 8.052. 125.000,00Jumlah Seluruh Penyerahan 37.437.046.431,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendin 2.839.411.268,00Dikurangi Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 2.839.411.268,00Jumlah penghitungan
PPN Kurang/(Lebih) Bayar Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2497/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 24 Juli 2019 — PT JOTUN INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
164 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2483/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV DEâÂÂIKHLAS
299 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
299 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2483/B/PK/Pjk/2020membuka toko bangunan setiap pembelian barang yang Pemohon Bandingbeli sudah dikenakan PPN ditempat Pemohon Banding membeli barang;Bahwa karena toko bangunan ini milik Pemohon Banding pribadi dandikelola oleh Pemohon Banding sendiri jadinya Pemohon Banding tidakpernah menyimpan nota pembelian tetapi Majelis Hakim yang terhormat bisamenilai kKegiatan Pemohon Banding di Tahun 2013 hampir sama dengankegiatan di Tahun 2017;Bahwa oleh Terbanding (Pemeriksa) dan Kanwil tidak
atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan membatalkan SKPKB PPNMasa Pajak Agustus 2013 Nomor 00005/207/13/332/16 tanggal 12 Mei2016, atas nama CV Delkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000, beralamatdi Jalan Sudirman Km. 0, RT 008 RW 002, Pasar Muara Bungo,Kabupaten Bungo, Jambi dan menetapkan pajak yang harus dibayarmenjadi sebagai berikut : Uraian RpDasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00 Jumlah seluruh penyerahan 0,00Penghitungan PPN
Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 0,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00Jumlah penghitungan PPN kurang dibayar 0,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi administrasi bunga Pasal 13 (2) UU KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.
Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksiatas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 sebesar Rp560.855.000,00; yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim yangternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan,karena in casu, Pemohon Banding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal3
Putusan Nomor 2483/B/PK/Pjk/2020Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri Rp 56.085.500,00Dikurangi Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan Rp 0,00Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar Rp 56.085.500,00Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan Rp 0,00PPN yang kurang bayar Rp 56.085.500,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 26.921.040,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 83.006.540,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk
Putus : 05-06-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1351 B/PK/Pjk/2018 Tanggal 5 Juni 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KONSORSIUM RABANA EUROASIATIC LIMAN
136 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 28 Januari 2015, atas namaKonsorsium Rabana Euroasiatic Liman, NPWP 03.260.340.9001.000,beralamat di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 100 RT 012 RW 010 JakartaTimur dan alamat korespondensi Jalan Karya Barat 3 Nomor 5AB, DaanMogot, GrogolJakarta Selatan, dengan perhitungan jumlah pajak yangmasih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Rp 16.927.520.981,00Jumlah perhitungan PPN
(16.927.520.981,00Kurang/(Lebih) Bayar Rp )Dikompensasikan ke masa pajakberikutnya Rp 16.927.520.981,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 10 Juli 2017 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan
Pajak berupa pengolahan gas dan highspeed menjadi listrik dimana kegiatan yang dilakukan adalah berupajasa prossesing yaitu mengkonversi bahan bakar gas dan HSD menjadienergi listrik sehingga incasu Pemohon Banding adalah pihak yangdisuruh melakukan jasa BOB yang merupakan jenis jasa maklon telahdipotong PPh Pasal 23, sehingga Pajak Masukan yang telah dibayardapat dikreditkan, sebaliknya jika berupa listrik maka merupakan BarangKena Pajak (BKP) merupakan barang strategis (vide Pasal 16BUndangUndang PPN
Putus : 24-03-2021 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 865 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — PT TUNGGAL MITRA PLANTATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
147 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-11-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4370/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV KARYA JAYA NUSANTARA
341 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
341 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-08-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3160 B/PK/PJK/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — PT GUNAJAYA KARYA GEMILANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2593/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SUMBER MAKMUR ANEKA TEHNIK
193 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
193 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1995/WPJ.10/2015 tanggal19 Mei 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor:00135/207/12/511/14 tanggal 22 April 2014, atas nama: PT Sumber MakmurAneka Tehnik, NPWP 02.511.829.0511.000, dengan alamat di KawasanIndustri Terboyo Park Blok M No.109 Trimulyo, Semarang, sehingga pajakdihitung kembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN
Rp 5.921.740.000,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 592.174.000,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 592.174.000,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 Maret 2018, dengan disertai alasanalasannya
Putusan Nomor 2593/B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak PPN 5.921.740.000,00Pajak Keluaran yang harus592.174.000,00dipungut/dibayar sendiriPajak yang dapat diperhitungkan 592.174.000, 00 Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih)RpRpRpR0,00pbayarMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara
Putus : 23-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3842 B/PK/PJK2022 Tanggal 23 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS SIANNOTO DHANOE ADMODJO
86 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2119/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT OTSUKA INDONESIA
271 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
271 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put66291/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 1 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang Pemohon Bandingsampaikan tersebut di atas, perhitungan PPN
Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean /Pemungutan Pajakioleh Pemungut Pajak/ KegiatanMembangun Sendiri/Penyerahan atasAktiva Tetap yang menurut tujuansemula tidak untuk diperjualbelikan.Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harusdibayar/dipungut sendirib. Dikurangi 37.893.105.20137.893.105.2013.720.469.842 Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2119/B/PK/Pjk/2020b.1.
PPN yang disetor di muka dalamMasa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan 3.504.678.660b.3. STP (pokok Kurang Bayar) b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 215.791.182b.5 Lainlain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 3.720.469.842c. Diperhitungkanc.1 SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapatdiperhitungkan (b.6c.1) 3./20.469.842e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar(ad) i3Kelebinan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke masapajak....
(karena pembetulan) Jumlah PPN yang masih harus dibayar4(4+5.c) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put66291/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 1 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1922/WPJ.07/2014 tanggal 21 Juli 2014
Putusan Nomor 2119/B/PK/Pjk/2020dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatankarena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalidalam Ledger yang dicatat di akun 81550 atas penyerahan sampeltersebut telah dikenakan PPN dan telah dilaporkan dalam SPM PPNMasa Juni 2011, sehingga tidak terdapat kerugian atas pendapatannegara dan tidak terjadi konsekuensi perpajakan seketika danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang
Putus : 19-11-2014 — Upload : 24-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614/B/PK/PJK/2014 Tanggal 19 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SMELTING
159 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 November 2010, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP591/WPJ.19/BD.05/2010 yang isinya "Menolak" Permohonan Keberatan yang PemohonBanding ajukan, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Rp) Dikurangi (Rp) (Rp)PPN yang kurang dibayar 44.705.459,00 0,00 44.705.459,00Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 44.705.459,00 0,00 44.705.459,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 89.410.918,00 0,00 89.410.918,00 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undangundang
Pajak Keluaran:PPN yang harus dipungut: Tarif 8.830.744.961,00UmumDikurangi PPN atas retur Penjualan 0,00Jumlah 8.830.744.961,003: Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan:Pajak Masukan yang dapat 16.037.763.277,00dikreditkan Dibayar dengan NPWP sendiri 688.614.733,00 Pajak Masukan yang menggunakan 0,00Pedoman Pengkreditan Jumlah 16.726.378.010,00Diperhitungkan:e.1. SKPPKP (7.895.633.049,00)Jumlah pajak yang dapat 8.830.744.961,00diperhitungkan4. PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar 0,005.
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) 38.213.804dibayar7. Sanksi administrasi: Pasal 17C ayat 38.213.804(5) KUP8.
Putus : 18-11-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4373/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV KARYA JAYA NUSANTARA
305 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
305 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3052 B/PK/PJK/2022 Tanggal 22 Juni 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK
57 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 B/PK/PJK/2021 Tanggal 15 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FREEPORT INDONESIA
94 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-04-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77/B/PK/PJK/2014 Tanggal 30 April 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOTAL CHEMINDO LOKA
131 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
, merupakan pemberiancumacuma yang bellum dipungut PPN dimana Pemohon BandingHalaman 2 dari 16 halaman.
Putusan Nomor 77/B/PK/PJK/2014menghindari/menyamarkan penyerahan tersebut dengan cara memberi potonganharga pada faktur pajak keluaran;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi objek PPN sebesar Rp7.166.064.716, karena:a. Potongan penjualan yang menjadi pengurang dalam tagihan di faktur penjualandan faktur pajak pada prinsipnya bukan merupakan objek PPN.
atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atauPemberian CumaCuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak,atas pemberian yang diberikan tanoa imbalan pembayaran baik barangproduksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, merupbakan pemberiancumacuma sehingga merupakan penyerahan yang terutang PPN;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukankoreksi positif DPP PPN Masa Pajak Maret s.d.
10% Rp. 5.000,00Total PPN terutang Rp. 15.000,00Bahwa dari ilustrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan mengemaspemberian cumacuma tersebut sebagai potongan harga, maka terhadappenyerahan dengan jumlah unit yang sama menjadikan jumlah PPN yangterutang akan menjadi lebih kecil, dibandingkan dengan apabilapemberian cumacuma tidak dimasukkan sebagai potongan harga danterutang PPN;Bahwa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak hanya melihataspek legal formal, tetapi juga menganut asas "substance
Bahwa dalam persidangan untuk sengketa PPN Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007 dengan pokok sengketa yang sama (pemberian cumacuma) dengan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) yang sama (PT.
Putus : 15-10-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3424/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RECKITT BENCKISER INDONESIA
295 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
295 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3424/B/PK/Pjk/2020 Keterangan Per Keputusan PerKeberatan (Rp) PermohonanBanding (Rp) PPN Kurang Bayar 128.919.864 0Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 0Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 128.919.864 0Jumlah Pajak YMH Dibayar 257.839.728 0 Bahwa sesuai dengan Pasal 46 UndangUndang Pengadilan Pajak,dengan ini Pemohon Banding juga menyampaikan keinginan kami untukhadir dalam proses persidangan guna memberikan keterangan danpenjelasan tambahan yang mungkin diperlukan.Bahwa demikian permohonan
berdasarkan kKewenangan hukum yang secaraterukur (Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa)dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatankarena in casu pembentukan pulau batan sebagai kawasan bebasbertujuan untuk mendorong ekspor melalui pengembangan wilayah yangdibentuk khusus sesuai tujuan tersebut, makaa pemasukan BKP daritempat dan dalam daerah pabean ke kawasan bebas diberikan fasilitastidak dipungut PPN
, sehingga penyerahan BKP tidak dipungut PPN danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 4 ayat (1) , Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16Bayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 69 ayat(1
Putus : 29-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4050 B/PK/PJK/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MASKAPAI PERKEBUNAN LEIDONG WEST
INDONESIA
92 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2435/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KERETA KENCANA MANDIRI
212 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
212 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2435/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa, dapat Pemohon simpulkan jumlah PPN yang terhutang MasaMaret Tahun 2012, setelah Banding adalah sejumlah sebagai berikut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 April 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86695/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 15 September 2017, yang telahberkekuatan
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 1.354.260.112Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar AP. W2b6.dS0.ie)Kelebihnan pajak yang sudah dikompensasikan Ke Rp. (1.268.740.159 Masa Pajak berikutnya )PPN yang kurang dibayar Rp. Sanksi administrasi Rp. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp.
Putusan Nomor 2435/B/PK/Pjk/2018diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casupembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2011 dilakukansebelum pemeriksaan dan sebelum daluwarsa penetapan, sehinggakoreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dilakukantidak terukur dan tidak beralas hak dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 1.354.260.1112Rp. (1.268.740.159)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Rp. (1.268.740.159Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Ke Masa Pajak berikutnya )PPN yang kurang dibayar Rp. Sanksi administrasi Rp. Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2435/B/PK/Pjk/2018 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp.
Putus : 29-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2947/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — PT NAFASINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
332 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
332 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:a.1Ekspor Rp 0a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 5.233.055.518a.3 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 22.748.925.952a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0a.6.Jumlah Rp 27.981.981.470b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN Rp 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.) Rp 27.981.981.4702 Penghitungan PPN Kurang Bayar Rpa.
Jumlah Rp 5.093.607.3814 PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) Rp 05 Sanksi administrasi : Rp 0a. Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP Rp 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP Rp 0e. kenaikan Pasal 17C (5) KUP Rp 0f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP Rp 0g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN Rp 0h.
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut b.Jumlah Seluruh Penyerahan 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b.Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Cc.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan d.Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a. c.) 3 Kelebihan Pajak yang sudah : a.Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b.Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar (2.d. + 3.b.)
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5.291 .631.533 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 22.748.925.952b. Jumlah Seluruh Penyerahan 28.040.557.4852 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 529.163.153b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.932.066.295c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 4.932.066.295d.
Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.c.) (4.402.903.142)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5.093.607.381b. Jumlah 5.093.607.3814 PPN yang kurang (lebih) dibayar (2.d.+3.b.) 690.704.2395 Sanksi administrasi :a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 690.704.239b.
Putus : 16-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4140 B/PK/PJK/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 — PT SAMUGARA ARTAJAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
94 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap