LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN vs BUPATI KUTAI BARAT

PUTUSANNomor 36 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN, yang dalam hal ini diwakilioleh KEPALA ADAT DAYAK BENTIAN, ROESLI, kewarganegaraanIndonesia/Dayak Bentian, alamat JIn.

Bahwa batas tersebut telah ditetapkan dan bersifat sakral, dan tidak bolehdirubah oleh siapapun dengan alasan apapun karena telah dibuat dengan sumpahjanji yang suci menurut Adat Dayak Bentian dan Adat Dayak Benuaq Bomoyuntuk tidak saling mengganggu, melewati dan dipegang teguh secara turuntemurun hingga saat ini oleh Masyarakat Adat Dayak Bentian (Pantaq BenuaqUleq Belemahug) ;c.

masyarakat hukum adat.4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 TentangPemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadatdan Lembaga Adat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat BAB VII Pasal 14 ayat(1) berbunyi : Penetapan Wilayah Adat Yang Dikuasai Masyarakat Adat SecaraTurun Temurun Yang Mempunyai BatasBatas Yang Jelas dan Pasti, Diakui OlehPemerintah Dan Dapat Digunakan Oleh Masyarakat Adat Sesuai Adat Istiadatdan Kebiasaankebiasaan yang berlaku ;5 Peraturan

Bharinto Ekatama, dengan tegaspada peta menunjukkan dalam wilayah adat Kampung Suakong KecamatanBentian Besar ;Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/20159 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat MasyarakatHukum Adat, Pasal ayat (1) berbunyi : Hak ulayat dan yang serupa itu darimasyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalahkewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 pada bagian 2 mengenai pengertianhak ulayat, Hak Ulayat sebutan yang dikenal dalam keputusan hukum adat dandikalangan masyarakat hukum adat diberbagai daerah dikenal dengan namayang berbedabeda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalamhukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayahsuatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersamapara warganya.

DAMRI RANG TUO ADAT, CsMelawanPT. INKUD AGRITAMA, Cs

Di mana penyerahan terhadapobjek perkara ( 200 ha ) dilakukan oleh orang yang sah secara hukumdan adat yakni dilakukan oleh DT.

Bahwa menurut adat yang berlaku di Nagari Kinali hanya dikenal NinikMamak dan dibantu oleh petikan adat yang diangkat dan diberhentikanoleh Ninik Mamaknya. Rang Tuo Adat sebagai Petikan Adat tidakpunyakewenangan tentang Sako jo Pusako karena Petikan Adat diasak layua,dicabuik mati, Serta tidak berkuasa untuk menandatangani Suratsuratberkenaan dengan sako jo Pusako ;2.

Di mana penyerahan terhadap objek perkara ( 200 ha )dilakukan oleh orang yang sah secara hukum dan adat yaknidilakukan oleh DT.

tangan KetuaKerapatan adat Nagari ( KAN ) Kinali yakni Yang Dipertuan TuankuZainul Bahri ;2.

rnereka itu sekaum dan seharta pusaka bahwamenurut Adat Minangkabau satu suku saja belum tentu seharta dansepusaka ;.

DAMRI RANG TUO ADAT, 2. SAHERMAN, dan 3. ZAINAL ABIDIN tersebut;

DAMRI RANG TUO ADAT, Jabatan Ninik Mamak/Rang Tuo Adat; dkklawanSYAHRIL DATUK TAN BANDARA, dkdanALI ZAKWAN, dkk

DAMRI RANG TUO ADAT, Jabatan Ninik Mamak/Rang TuoAdat;2. SAHERMAN;3. ZAINAL ABIDIN, ketiganya bertempat tinggal di KampungJorong Anam, Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,Kabupaten Pasaman Barat;Dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Dr.

Apakah denganmengatasnamakan masyarakat adat Kapundung, Para Penggugatmendeklarasikan dirinya sebagai penguasa adat? Atau, denganmengatasnamakan masyarakat adat Kapundung, Para Penggugat inginmengatakan bahwa gugatannya terkategori sebagai gugatan perwakilankelompok (class action)?

., Yang Dipertuan Tanggal 15 Juni 2014;Dalam Surat Keterangan tersebut diterangkan Bahwa Damri merupakanseorang Tokoh yaitu Rang Tuo Adat dalam struktur adat masyarakat Kinali.Rang Tuo Adat ini mempunyai peranan yang sangat penting danmempunyai kedudukan hukum dalam masyarakat adat Kinali tersebut.Sehingga apabila suatu tanah ulayat akan diserahkan kepada pihakmanapun sepengetahuan dan melibatkan Rang Tuo Adat, dan Rang TuoAdat juga berhak untuk diikutsertakan dalam penyerahan tanah ulayattersebut

Menurut hukum Adat Minangkabau Mamak Kepala Waris dari suatukaum adalah lakilaki tertua dalam kaumnya (MA tanggal 24 Agustus1977, Nomor 1598 K/Sip/1975);Halaman 13 dari 19 Hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/20162. Menurut hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusakatinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalamkaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (MA. Tanggal22 Juni 1977, Nomor 1720 K/Sip/1975);3.

Datuk Tan Bandaro sebagai masyarakat adat sebagimanadilindunginya kepentingan hukum cucu kemenakan melalui Yurisprudensidi atas.

Penggugat:
Lembaga Musyawarah Adat Suku AIkawe Tipuka 1623 Mimika (LEMASAI)
Tergugat:
1.Lembaga Musyawarah Adat Suku Amugme (LEMASA)
2.Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO)
3.PT. Freeport Indonesia

Masyarakat Adat Kecamatan Tebing Tinggi vs PT Trimitra Lestari, dkk

Diah Musa; Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Teluk Pengkah Km. 01RT. 09 , Kedudukan ; Ketua Lembaga Adat Melau (LAM) Jambi Kec. TebingTinggi;M. Helius MST, S.Fil, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kel. Tebing TinggiKm. 3.5 RT. 26, Kedudukan; Anggota perwakilan masyarakat adat tebingtinggi;M. Yani Usman, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Teluk Pengkah RT. 03,Kedudukan; Anggota perwakilan masyarakat adat tebing tinggi;M.

Tebing Tinggi Km. 04(dalam) RT. 24, Kedudukan; Anggota perwakilan masyarakat adat tebingtinggi;7 Raharjo, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Teluk Pengkah Km. 01 Rt. 09,Kedudukan; Anggota perwakilan masyarakat adat tebing tinggi;8 K.

Trimitra Lestari No.2 tahun1999 seluas 4.916 Hektar merupakan hutan adat yang merupakan hakulayat mata pencaharian dan lingkungan hidup masyarakat adat TebingTinggi, sesuai tambo adat yang didasarkan pada batas alam, batasbatashutan adat yang sekarang menjadi HGU tersebut adalah :Utara : Batas HGU PT.

Tebing TinggiRp 5.000.000/KK x 1.500 KK Rp 7.500.000.000,Dengan rincian sbb :Masyarakat adat Kelagian 250 KK Rp 1.250.000.000,NMasyarakat adat Teluk Pengkah 500 KK ~~ Rp 2.500.000.000,OWMasyarakat adat Talang Makmur 250 KK Rp 1. 250.000.000,AMasyarakat adat Kel.Tebing Tinggi 500 KK Rp 2.500.000.000,Bantuan Sarana Ibadah untuk 10 buah mesjidRp 5.000.000/bulan/ x 10 buah x 11 tahun Rp 6.600.000.000,Masa berlaku HGU (20132024).Beasiswa penuh studi PTN/PTS untuk warga adat 10 orangRp 100.000.000/orang

, dapat disebut sebagai Masyarakat Adat Tebing Tinggi, atau hanya orangorang tertentu saja yang dapat disebut sebagai masyarakat adat Tebing Tinggi ataudengan kata lain Penggugat tidak dapat mendiskripsikan dan merinci secara spesifikkriteria dari Masyarakat Adat Tebing Tinggi;Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskannya secara spesifik siapa sajayang dimaksud dengan Masyarakat Adat Tebing Tinggi mengakibatkan difinisi dariWakil dan Anggota Kelompok Masyarakat Adat Tebing Tinggi menjadi tidak pastidan

MELAWAN BENDESA ADAT PEMINGE, DK.

(tiga ratusmeter persegi), sedang obyek dimaksud adalah hak milik PuraGeger Desa Adat Peminge, maka seharusnyalah PENGGUGATmenjadikan Desa Adat Peminge sebagai Pihak TERGUGAT, bukanhanya Bendesa Adat Peminge, kecuall PENGGUGAT memintadalam petitumnya hak milik dari Bendesa Adat Peminge, makakarena tidak diikutkan Desa Adat Peminge sebagai TERGUGATmaka gugatan PENGGUGAT adalah kurang Pihak dan patut ditolak.1.3.

(tiga ratusmeter persegi), sedang obyek dimaksud adalah hak milik PuraGeger Desa Adat Peminge, maka seharusnyalah PENGGUGATmenjadikan Desa Adat Peminge sebagai Pihak TERGUGAT, bukanhanya Bendesa Adat Peminge, kecuali PENGGUGAT memintadalam petitumnya hak milik dari Bendesa Adat Peminge, makakarena tidak diikutkan Desa Adat Peminge sebagai TERGUGATmaka gugatan PENGGUGAT adalah kurang Pihak dan patut ditolak.3.

Karena MADERABIH dan NYOMAN PARTANA, SH., ST (PENGGUGAT) tidakmelibatkan saksisaksi dari PIHAK BENDESA ADAT DWE PURAGEGER Desa Adat Peming.

Disamping itu MADE RABIH dan NYOMAN PARTANA, SH., ST tidakmelibatkan saksisaksi dari PHAK BENDESA ADAT DWE PURAGEGER Desa Adat Peminge.

in persona karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat , seharusnyaHalaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2015/PN.Dps.yang digugat oleh Penggugat sebagai Tergugat adalah Desa Adat Peminge, danbukan Bendesa Adat Peminge karena tanah obyek sengketa adalah merupakanmilik Desa Adat Peminge dan bukan merupakan milik Bendesa Adat Peminge,begitu pula perjanjian Surat Kuasa tertanggal 4 Juli 2002 (bukti surat P1/ buktisurat T.I1) Bendesa Adat Peminge mewakili Desa Adat Peminge,

ADAT PURBA., 2. LIMIN BR TARIGAN;

ADAT PURBA, DK. vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO, DKK

ADAT PURBA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, KabupatenKaro, Sumatera Utara, pekerjaan Bertani;2. LIMIN BR TARIGAN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah,Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pekerjaan Bertani;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rivalino Bukit, S.H.,kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat diKabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal20 Mei 2019;Pemohon Kasasi;Lawanl.

Banjar Adat/Pekraman Blungbang Banglimelawan1. BUPATI BANGLI dk

SALINANPUTUSANNomor 102/Pdt/2018/PT DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Bali, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :Banjar Adat/Pekraman Blungbang Bangli, yang dalam hal ini diwakili olehDrs.!

Tanah Persekutuan Hukum Adat mana diberikankepada para warganya berupa Tanah Pekarangan Desa ( PkKd ) yangmana semua warganya menempati, menguasai, mengayahkan /melaksanakan kewajiban terhadap Tanah Pekarangan Desa ( PKd )yang ada diwilayah Banjar Adat / Pekraman Blungbang Bangli denganmasingmasing setiap kramanya / warganya memiliki daftar indukpenguasaan tanah PKd tersebut berupa Pipil,Persil,Luas ,Kls danbatasbatas antara warga satu dengan yang lainnya ;2.

Juga secara doktrin hal initentunya tidak sesuai dengan pemikiran ahliahli Hukum Adat Bali.

Jugasecara doktrin hal ini tentunya tidak sesuai dengan pemikiran ahliahliHukum Adat Bali., sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Bangli No. 15 /Pdt.G/ 2018 / PN Bli , tanggal 17 Mei 2018 aquo tidak perlu untukdipertahankan dan patut dibatalkan , dan sekaligus Pembangding MohonKepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar agar memerintahkanpengadilan di tingkat yudecfactie untuk menyidangkan kembali perkara aquo ;.

Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah mengenaimasalah perdata tetang kepemilikan tanah milik adat berupa tanah atasnama : Br Adat / Pakraman Blungbang Bangli yang dikuasai dan dihakioleh Para Tergugat dan diatas namakan Tergugat Ill / SHM No.54 /Desa Kawan , luas tanah : 860 M2 , atas nama Dinas Pekerjaan UmumProvinsi Bali di Denpasar , jadi bukan tentang keputusan Tata UsahaNegara ( pipilNo.814 / Desa Bangli No. 61/58 persil 159 Pkd) ;.

KELIAN BANJAR ADAT LEBAH, dkk

KELIAN BANJAR ADAT LEBAH, yang berkedudukan/beralamat di BanjarAdat Lebah, Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada,Kabupaten Buleleng, semula sebagai TERGUGAT selanjutnya sebagai TERBANDING ;2. KELIAN ADAT DESA ADAT BATUDINDING, yang berkedudukan /beralamat di Banjar Dinas Batudinding, DesaPegadungan, Kecamatan Sukasada, KabupatenBuleleng;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yangbernama Ketut Suartana,SH.

Bahwa Tergugat adalah Kelihan Banjar Adat Lebah yang baru menjabatdari tahun 2017 menggantikan kelihan Banjar Adat lebah yang lama,dimana Kelihan Banjar Adat Lebah sebelumnya dijabat oleh PUTUSUWELA sampai dengan tahun 2017, NAMUN DEMIKIAN Tergugat selaku Kelihnan Banjar Adat Lebah mempunyai tanggung jawab terhadappermasalahan dan pembangunan yang ada di wilayah Banjar AdatLebah in casu perkara ini;2.

Mukye kepada Banjar Adat Lebah dimaksudtelah berlangsung sekitar tahun 1942 sampai dengan tahun 2002;Bahwa pemberian tanah dalam bentuk pinjam pakai atas obyeksengketa dari Pan Sri Mukye kepada Banjar Adat Lebah dimaksud,kemudian sebagian tanah tersebut diperuntukkan oleh Banjar AdatLebah sebagai Pura Dalem Banjar Adat Lebah, dan sisanyadiperuntukkan/dikelola sebagai pendapatan krama/masyarakatBanjar Adat Lebah;Bahwa semenjak Tergugat mengelola, menguasai danmemanfaatkan tanah obyek sengketa berdasarkan

pinjam pakaidari kakek Para Penggugat (Pan Sri Mukye), dari tahun 1942sampai dengan tahun 2000an, hasil pengelolaan dari tanah obyeksengketa dimaksud dimanfaatkan dan dihasili olen Banjar AdatLebah/Krama Banjar Adat Lebah untuk meningkatkankesejahteraan Krama banjar Adat Lebah;Bahwa sekitar tahun 1996, hasil dari pengelolaan dan pemanfaatantanah atas obyek dari Banjar Adat Lebah tersebut pernah diberikandan atau diserahkan hasilnya oleh Banjar Adat Lebah kepadaTergugat Il sebagai bentuk rasa kKemanusiaan

Sebelah Barat : Tanah milik Dinul/Kamal;Adalah sah milik Penggugat (Desa Adat Batudinding) untuk Pelaba Purayang terdapat di Desa Adat Batudinding, Desa Pegayaman KecamatanSukasada Kabupaten Buleleng;Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 4 tersebut diatas makakedudukan hukum terhadap obyek sengketa adalah sudah final danmengikat, sehingga gugatan para penggugat sudah sepatutnya untukditolak seluruhnya;Bahwa seharusnya walaupun pihak para penggugat inginmempermasalahkan tentang hal ini, semestinya

BENDESA ADAT, JURU RAKSA dan PENYARIKAN vs ANAK AGUNG NGURAH OKA

PUTUSANNo. 139 PK/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara :BENDESA ADAT, JURU RAKSA dan PENYARIKAN, bertempattinggal di Desa Pekraman Belancan, Kecamatan Kintamani, KabupatenBangli, dalam hal ini memberi kuasa kepada NGAKAN KOMPIANGDIRGA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor NgakanKompiang Dirga, S.H & Partners, berkedudukan di Jalan Merdeka No.99, Guliang, Bunutin

Pelapuan/sama dengan Desa Adat Belancan, yang didalamnya terdapat Pura Dalem, PuraPelapuan, Pura Penataran, Pura Susunan, Pura Prajapati dan Kuburan, kesemuanyaadalah milik para Penggugat dalam Rekonpensi dan tidak satupun ditemukan dalamtanah sengketa atas nama Tergugat dalam Rekonpensi.

Belancan bernamaNang Jemet bersama saksi meminta tanah tersebut dikembalikan ....... dst ;I Gede Artha, SH. menerangkan pernah membentuk team guna mempertemukankedua belah pihak guna menyelesaikan masalah antara pihak puri dengan DesaAdat Belancan ;Bukti tambahan Surat Keterangan No. 32/A.D/V/2009 dari Desa Adat Belancanyang pada pokoknya menerangkan bahwa Desa Adat Belancan memiliki labapura antara lain Pipil 10, Persil No. 290, Klas I luas 12.610 Ha dimana di atastanah tersebut terdapat pura Pelapuan

Juru Raksa Desa Adat Belancan, Kecamatan Kintamani,Kabupaten Bangli (para Pemohon) melawan Anak Agung Ngurah Oka(Termohon) memang benar terdapat beberapa pura antara lain : PuraPelapuan, Pura Susunan dan Pura Dalem yang dipelihara/diempon olehkrama Desa Adat Belancan ;2 Surat Keterangan dari Perbekel Desa Adat Belancan yang mengetahui danmembenarkan Camat Kintamani serta Bupati Bangli dimana dalam surattersebut dengan jelas menerangkan di dalam tanah sengketa antara Bendesa,Penyarikan dan Juru Raksa

Desa Adat Belancan, Kecamatan Kintamani,Kabupaten Bangli (para Pemohon) melawan Anak Agung Ngurah Oka(Termohon) memang benar terdapat beberapa pura antara lain : PuraPelapuan, Pura Susunan dan Pura Dalem yang dipelihara/diempon olehkrama Desa Adat Belancan, dan untuk menguatkan alasan pemohonHal. 17 dari 20 hal.

ANAK AGUNG NGURAH OKA ; VS BENDESA ADAT JURU RAKSA dan PENYARIKAN ;

Gede Artha, SH., menerangkan pernah membentuk team gunamempertemukan kedua belah pihak guna penyelesaian masalahantara pihak Puri dan Desa Adat Belancan; dand.

Serta keterangan saksi Nengah Manara ini tidakdidukung oleh keterangan saksi dan bukti lainnya yang menyatakanbahwa tanah sengketa adalah Duwe Adat Belancan yang dipinjamoleh Anak Agung Regen, sehingga bukti keterangan saksi ini secarahukum patut dikesampinkan ;4. Bukti tambahan surat Keterangan No. 32/A.D.B/V/2009 menerangkanbahwa ............ untuk Laba Pura Desa Adat Belancan yang dimilikidan dikuasai antara lain pipil No. 10, persil No. 290, klas , Luas12.610 Ha.

Selain bukti tersebut tidak ada bukti yang membuktikan bahwa tanahsengketa adalah tanah Duwe Desa Adat Belancan dan juga tidak adabukti yang menyatakan bahwa puri sebagai telah meminjam tanahduwe Desa Adat Belancan ;Berdasarkan atas dasar fakta hukum tersebut di atas terbukti secara jelasPengadilan Tinggi Denpasar telah tidak tertib, keliru dan salah dalamHal. 14 dari 20 hal. Put.

No. 404 K/Pdt/2010penerapan hukum yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa tanahtanah sengketa adalah benar asal Duwe Desa Adat Belancan yangpernah dipinjam oleh Puri untuk ditanami kopi ... dst. dan tidak terbuktiadanya sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Denpasardalam hal ini sudah seharusnya dibatalkan ;3.

Bahwa bukti tambahan surat Keterangan No.32/A.D.B/V/2009 menerangkanbahwa ............ untuk Laba Pura Desa Adat Belancan yang dimiliki dandikuasai antara lain pipil No. 10, persil No. 290, klas , Luas 12.610 Ha. Dimana di atas tanah tersebut terdapat Pura Pelapuan, Pura Susunan, PuraPrajapati, Pura Dalem dan kuburan.

I NYOMAN DARNA/I DARNA/I DARMA VS BENDESA ADAT TANJUNG BENOA, yang diwakili oleh Bendesa Adat, I Made Wijaya, S.E., dkk.

BENDESA ADAT TANJUNG BENOA, yangdiwakili oleh Bendesa Adat, Made Wijaya, S.E.,berkedudukan di Desa Tanjung Benoa, Kecamatan KutaSelatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikuasa kepada Wayan Sedana, S.H., M.Kn, Advokat padaKantor Hukum/Law Office Wayan Sedana & Partners,berkantor di Jalan Trengguli Nomor 1A, Tembau,Penatih, Kota Denpasar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 18 April 2019;2.

(seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi)bukanlah terletak pada objek tanah yang dikuasai/ditempati olehPenggugat (Desa Adat Tanjung Benoa) yang selanjutnya disewakankepada Tergugat II yang terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Benoa ,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung (error in objecto);6.

(seribu enam ratus enam puluhsembilan meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 80atas nama Pura Penataran Desa Adat Tanjung Benoa adalah sah milikPenggugat Rekonvensi;3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemilikobjek sengketa berhak dan sah melakukan segala perbuatan hukummenyangkut objek sengketa dengan terlebin dahulu memintapersetujuan dari warga Desa Adat yang bersangkutan dengan tanahtersebut;4.

(seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi)bukanlah terletak pada objek tanah yang dikuasai/ditempati olehTergugat (Desa Adat Tanjung Benoa) yang selanjutnya disewakankepada Tergugat Il yang terletak di Desa Tanjung Benoa, KutaSelatan, Kabupaten Badung;4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara padaHalaman 7 dari 11 hal.Put.

Konvensi tidak dapat membuktikan kepemilikannyaatas tanah objek sengketa, dimana penggarap atau orang yang diberikanhak menggarap tanah dimaksud sudah tidak memiliki hak menggarap lagisetelah tanggal 1 Januari 1975, karena haknya sudah berakhir dengansendirinya, sehingga Penggugat Konvensi tidak berhak atas objek sengketa;Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dapatmembuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa berdasarkanSertipikat Hak Milik Nomor 80 atas nama Pura Penataran Desa Adat

ZAFRI AHMAD, DKK VS KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) AIR BANGIS, DKK

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) AIR BANGIS,beralamat di Nagari Air Bangis, Kecamatan SungaiBeremas, Kabupaten Pasaman Barat:2. WALI NAGARI AIR BANGIS, beralamat di Nagari AirBangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten PasamanBarat:3. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI(LPMN) AIR BANGIS, beralamat di Nagari Air Bangis,Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat:Para Termohon Kasasi dahulu Para TergugatTurut Tergugat/Para Terbanding;Dan1.

Ahmad (alm) orang tuaPara Penggugat selaku Penjual dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN)selaku Pembeli seluas 1.500 m?

Anmad (alm) orangtua Para Penggugat selaku Penjual dengan Kerapatan Adat Nagari(KAN) selaku Pembeli seluas 1.500 m* sebagaimana dimaksud jualbeli tanggal 1 Juni 1999;Bahwa objek perkara sebagaimana dimaksud dalam naskah gugatanPara Penggugat, ternyata tidak disebutkan sama sekali dimanaletaknya (Jorong, Nagari atau Kecamatan), dan juga sama sekali tidakdisebutkan batasbatas tanah objek perkara, akibatnya objek perkaramenjadi kabur dan tidak jelas, karena dalam petitumnya ParaPenggugat meminta mengembalikan

PT.SENAYAN INVESTAMA MANDIRI melawan BENDESA DESA ADAT JIMBARAN BALI, dkk.

NUR HIDAYAT TANJUNG ALS ADAT ALS KETANG dan terdakwa II. ROMA DONA LUBIS ALS IPIN, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. NUR HIDAYAT TANJUNG ALS ADAT ALS KETANG dan terdakwa II.

- NURHIDAYAT TANJUNG Alias ADAT Alias KETANG- ROMA DONA LUBIS Alias IPIN

Nur Hidayat Tanjung als Adat als Ketang danterdakwa II. Roma Dona Lubis als lpin baru pulang dari laut dan sepakat untukmemiliki narkotika jenis sabu.

Nur HidayatTanjung als Adat als Ketang dan terdakwa II.

NURHIDAYAT TANJUNG alias ADAT alias KETANG dan Terdakwa Il.

Nur Hidayat Tanjungals Adat als Ketang dan terdakwa II.

NUR HIDAYAT TANJUNG ALS ADAT ALSKETANG dan terdakwa Il. ROMA DONA LUBIS ALS IPIN, tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki NarkotikaGolongan bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. NUR HIDAYAT TANJUNGALS ADAT ALS KETANG dan terdakwa II.

III dan Penggugat IV telah melakukan penggusuran tanah dan penebangan kayu pada hutan adat dan kebun karet didesa Menunuk merupakan perbuatan melawan hukum -----3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum Penggugat I, II, III, dan IV berhak, beralasan hukum, dan berkapasitas untuk menerima ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut.------------------------------------4.

Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum Penggugat I dalam kapasitasnya selaku anggota BPD Menunuk yang ditunjuk oleh peraturan perundang undangan dan Penggugat III selaku Kepala Desa Menunuk berhak, beralasan hukum, dan berkapasitas untuk menerima ganti rugi dari Tergugat I atas penggusuran hutan adat yang dicanangkan seluas 10 hektar untuk Tanah kas desa atau fasilitas umum desa Menunuk untuk pemberdayaan masyarakat Menunuk tersebut.-------------------------------------------5.

Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan Tergugat I tanpa seizin penggugat I, II , III, dan IV telah melakukan penggusuran habis habisan terhadap hutan adat dan kebun karet obyek sengketa status INCLAVE dijadikan lahan tanaman kelapa sawit tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dan tanpa dilakukan pembayaran ganti rugi kepada para Penggugat sebagai yang berhak merupakan perbuatan melawan hukum --------------6.

LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK, DkkMELAWANPT. RAFI KAMAJAYA ABADI, Dkk

Hutan adat yang terletak di Jalan Perusahaan PT.

Dihutan adat milah anggota masyarakat adat dapatmemanfaatkan kayu dari hutan adat untuk bahan bangunan rumah, mengambil kayubakar, memanfaatkan hasil hutan lainnya berupa rotan dan bambu untuk anyaman/kerajinan tradisional, kayu untuk kepentingan peti mati dan perabot rumah tanggalainnya, semua bahan bakunya diperoleh dari hutan adat tersebut.

Dulu hutan adat tersebut masuk dalamwilayah Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat, akan tetapi setelah adapemekaran Kabupaten Sintang menjadi 2 ( dua ) Kabupaten, maka areal hutan adat (ulayat ) Menunuk tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Melawi dan masuk dalamwilayah adat Kecamatan Belimbing dalam penguasaan pemangku adat MenunukKecamatan Belimbing Bahwa selain memiliki hutan adat, Penggugat II juga memiliki tanah adat Mununukyang terletak dalam wilayah Kecamatan Belimbing yaitu berupa

Akan tetapi di desa Menunuk tidak terdapat tanah adat tersebut melainkanhanya memiliki hutan adat obyek sengketa. Oleh karena itu tanah adat dan hutan adatini statusya jelas dan keberadaan seita eksistensinya diakui.

Oleh karena itu hutan adatdan tanah adat Penggugat I, II im tidak ada yang tumpang tindih dengan hutan produksidan letaknya berada diluar HPH perusahaan besar bidang perkayuan, maka statusnyamurni sebagai tanah adat dan hutan adat yang dimiliki, dikuasai dan dikelola olehmasyarakat adat Menunuk yang faktanya masih hidup berkembang secaraturuntemurun sampai sekarang dan masih melembaga dalam satu kesatuan wilavah danlembaga adat yaitu untuk adat ditingkat desa Menunuk dibawah penguasaan pmanglcu06

NURSINI, DKLawanDASMIARTIDanKetua ADAT NAGARI TANJUNG GADANG, DKK

LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK DKK.MELAWAN :PT. RAFI KAMAJAYA DKK.

LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK Kecamatan BelimbingKabupaten Melawi yang diwakili oleh Ketua atas nama Gusti Niar, Umur 44tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, alamat Dusun Kederas Damai DesaNanga Menunuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi selain kapasitasnyaselaku Pemangku adat Menunuk desa Menunuk juga dalam kapasitasnya selakuanggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Menunuk; Semula Penggugat I sekarang Pembanding I; 2.

LEMBAGA ADAT MENUNUK KECAMATAN BELIMBING KabupatenMelawi yang diwakili oleh Ketua / Punggawa / Temenggung / Pemangku adatatas nama A. Rahman AR, Umur 65 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama IslamAlamat Dusun Padomai Desa Pemuar Kecamatan Belimbing KabupatenMelawi; ~Semula Penggugat II sekarang Pembanding II; 3.

III dan Penggugat IV telah melakukan penggusuran tanah dan penebangan kayupada hutan adat dan kebun karet didesa Menunuk merupakan perbuatan melawanhukum; === 3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum Penggugat I, II, II, dan IV berhak,beralasan hukum, dan berkapasitas untuk menerima ganti rugi akibat perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut; 4.

Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan Tergugat I tanpa seizin penggugat I,II , Il, dan IV telah melakukan penggusuran habis habisan terhadap hutan adat dankebun karet obyek sengketa status INCLAVE dyadikan lahan tanaman kelapa sawittanpa dimus yawarahkan terlebih dahulu dan tanpa dilakukan pembayaran ganti rugikepada para Penggugat sebagai yang berhak merupakan perbuatan melawan hukum;6.

II dan Penggugat IV telah melakukan penggusuran tanah danpenebangan kayu pada hutan adat dan kebun karet didesa Menunuk merupakanperbuatan melawan hukum adalah tidak tepat karena sesuai dengan bukti buktiTLTILTII.64 berupa Keputusan Bupati Melawi Nomor : 500/190 TAHUN 2007,tentang Ijin Usaha Perkebunan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik PengolahanMinyak Kelapa Sawit atas nama PT.Rafi Kamajaya Abadi di Kecamatan Nanga Pinohdan Belimbing Kabupaten Melawi tertanggal 28 September 2007 dan bukti

I NENGAH SUDAMA,dkkmelawanLEMBAGA PERKREDITAN DESA, DESA ADAT TANGGAHAN,.

Nomor. 17/Pdt/2020/PT DPSPENGAWAS LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD, DESA ADATPengadilan Tinggi tersebut ;TANGGAHAN, Berkedudukan di JalanKusuma Yuda, Banjar TanggahanPeken, Desa Sulahan, KecamatanSusut, Kabupaten Bangli, berdasarkanHasil Peparuman dan Serah TerimaJabatan dari Bendesa Adat yang lamakepada Bendesa Adat masabakti2016 sampai dengan 2021, tanggal 9Juni 2019, yang dalam hal ini diwakilioleh : Wayan Sutisna, selakuBendesa Adat Desa PakramanTanggahan Peken, selanjutnyadisebut sebagai Turut

Nomor. 17/Pdt/2020/PT DPSberada di lingkup wilayah desa adat Tanggahan Peken, Desa SulahanKec. Susut, Kab. Bangli ;. Bahwa Turut Tergugat adalah Badan Pengawas yang di bentuk olehDesa sebagai badan pengawas internal Lembaga Perkreditan Desa(LPD) yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur KDH TK Bali No. 55Tahun 1989 yang merupakan lembaga keuangan milik desa , dilingkup wilayah desa adat Tanggahan Peken, Desa Sulahan Kec.Susut, Kab.

Dan perlu juga kami sampaikan sejakmenjadi pengawas yang seharusnya mendapat gaji itu belum pernahmenerimanya; Jawaban gugatan poin 8 :Laporan tahunan Januari s/d Desember 2016 yang disampaikan bulanMaret 2017 laporannya untung bukan penggugat saja yang menaruhdana di LPD melainkan saya dan krama adat yang lain jugamempercayakan dananya di LPD;Hal 11 dari 25 Putusan.

Nomor. 17/Pdt/2020/PT DPSJawaban gugatan poin 11:Saya sebagai Bendesa Adat yang selaku Ketua Badan Pengawastidak pernah berjanji / memberi jaminan kepada penggugat kalau uangatau simpanan nasabah akan segera cair dan bukan tugas sayamencairkan dana.

.)Bahwa pada dasarnya Para Penggugat/ Para Pembanding adalahmerupakan Nasabah dari LEMBAGA PERKREDITAN DESDA (LPD)DESA ADAT TANGGAHAN PEKEN bukan merupakan nasabah daripara PENGURUS baik itu pengurus yang baru maupun pengurusyang lama.

LPD ( Lembaga Perkreditan Desa ) Desa Adat Jimbaran MELAWAN RADEN AGUNG SOETARMONO PUTRO

PUTUSANNOMOR : 367/ Pdt.G / 2013 / PN.DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara : e LPD ( Lembaga Perkreditan Desa ) Desa Adat Jimbaran, beralamat di Jalan Uluwatu No. 26 Jimbaran, Badung. Dalam hal ini diwakiliI.GKG.

zees2eressseeseeseeseeseeseneenseneeeseneeneeeeeneneTelah mendengar pihakpihak yang berperkara ; Telah mempelajari suratsurat bukti yang diajukan oleh Penggugat ; Telah mendengar keterangan saksisaksi para pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Mei 2014 , dibawahRegister perkar nomor : 367/Pdt.G/2013/PN.Dps, telah mengemukakan halhalsebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Tergugat meminjam kredit kepada LPDDesa Adat