Anjatan dimekarkan menjadi Kec. Anjatan dan kec. Sukrakemudian tanggal 02 februari 2006 kec. Sukra dimekarkan lagi menjadiKecamatan Sukra dan kecamatan patrol (Surat keterangan tanggal 31Juli 2019 terlampir) kemudian Sdr. DASTA dan Terdakwa BAMBANSUGANDA mendatangi Sdr. H. NURJAMAN NURKANI selaku penggarapsebanyak 2 (dua) kali untuk klarifikasi menanyakan dasar penguasaandan penggarapan tanah sawah di Blok Ujung jaya Desa Bugel kec. PatrolKab.

Anjatan dimekarkan menjadi Kec. Anjatan dan kec.Sukra kemudian tanggal O02 februari 2006 kec. Sukra dimekarkan lagimenjadi Kecamatan Sukra dan kecamatan patrol (Surat keterangantanggal 31 Juli 2019 terlampir) kemudian la Terdakwa mendatangi Sdr. H.NURJAMAN NURKANI selaku penggarap sebanyak 2 (dua) kali untukklarifikasi menanyakan dasar penguasaan dan penggarapan tanahsawah oleh Sdr. NURJAMAN di lokasi sawah Blok Jung jaya Desa Bugelkec.

Bahwa sesuai dengan surat tanah yang dimiliki Penggugat itutahun 1996 maka wilayah hukum dari lokasi tanah Penggugat padawaktu itu adalah masuk diwilayah hukum Kelurahan Tangkerang TimurKecamatan Bukit Raya Pekanbaru, kemudian pada tahun 2016melalui Peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor 4 tahun 2016tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru, KelurahanTangkerang Timur dimekarkan menjadi Kelurahan Pematang Kapau,dan tanah milik penggugat itu pada saat ini masuk dalam wilayahKelurahan Pematang

Bahwa sesuai dengan surat tanah yang dimiliki Penggugat II itutahun 2014 maka wilayah hukum dari lokasi tanah Penggugat II padawaktu itu adalah masuk diwilayah hukum Kelurahan Tangkerang TimurKecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, kemudian pada tahun 2016melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2016Tentang Pembantukan Kelurahan di Kota Pekanbaru KelurahanTangkerang Timur dimekarkan menjadi Kelurahan Pematang Kapau,dan tanah milik Penggugat II itu pada saat ini masuk dalam wilayahKelurahan

Bahwa sesuai dengan surat tanah yang dimiliki Penggugat III itutahun 2014 maka wilayah hukum dari lokasi tanah Penggugat III padawaktu itu adalah masuk diwilayah hukum Kelurahan Tangkerang TimurKecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, kemudian pada tahun2016 melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2016Tentang Pembantukan Kelurahan di Kota Pekanbaru KelurahanTangkerang Timur dimekarkan menjadi Kelurahan Pematang Kapau,Halaman 24 dari 101 halaman Putusan Nomor :35/G/2019/PTUNPBR.dan tanah

Bahwa sesuai dengan surat tanah yang dimiliki Penggugat IVitu tahun 2001 maka wilayah hukum dari lokasi tanah Penggugat IVpada waktu itu adalah masuk diwilayah hukum Kelurahan TangkerangTimur Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, kemudian pada tahun2016 melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2016Tentang Pembantukan Kelurahan di Kota Pekanbaru KelurahanTangkerang Timur dimekarkan menjadi Kelurahan Pematang Kapau,dan tanah milik penggugat IV itu pada saat ini masuk dalam wilayahKelurahan

Bahwa sesuai dengan surat tanah yang dimiliki Penggugat V itutahun 2001 maka wilayah hukum dari lokasi tanah Penggugat V padawaktu itu adalah masuk diwilayah hukum Kelurahan Tangkerang TimurKecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, kemudian pada tahun 2016melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2016Tentang Pembantukan Kelurahan di Kota Pekanbaru KelurahanTangkerang Timur dimekarkan menjadi Kelurahan Pematang Kapau,dan tanah milik Penggugat V itu pada saat ini masuk dalam wilayahKelurahan

Mandoge Kabupaten Asahan dankarena telah dua kali dimekarkan sekarang berubah menjadi Dusun VIIDesa Gotting Sidodadi Kecamatan BP.

Mandoge Kabupaten Asahan dan karena telah duakali dimekarkan sekarang berubah menjadi Dusun VII Desa Gotting SidodadiKecamatan BP.

Gambar lokasi yang diambil melalui Google Map 4 (empat) lembarterlampir;= Bahwa Novum/ fakta baru dari tokohtokoh masyarakat dan tuatuakampong tersebut di atas sangat jelas masyarakat bahwa sebelumKelurahan Penangunian disahkan berstatus desa tahun 1957 adapertemuan dengan hukum besar Bapak Boni Lengkong (sekarang BupatiMinahasa sebelum dimekarkan) dan Kepala Kehutanan KabupatenMinahasa sebelum dimekarkan Kota Bitung masih termasuk WilayahKabupaten Minahasa, yaitu Bapak Warow, telah secara sah Menerimapermintaan

Tergugat menolak dengan tegas semuadalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tertanggal12 Pebruari 2018 kecuali halhal yang diakui secara tegas oleh ParaTergugat dan Turut Tergugat;Bahwa agar kiranya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh DalildalilPenggugat di dalam Gugatannya, maka Para Tergugat dan TurutTergugat akan menguraikan halhal dan fakta yang sebenarnya terjadimengenai asal muasal Tanah yang menjadi objek sengketa perkara aquo;Bahwa Warga Kampung Negeri Besar saat ini telah dimekarkan

(dan sekarang telahdimekarkan, yaitu: Kampung Negeri Besar dimekarkan menjadi 4, yaitu KampungNegeri Besar, Kampung Kaliawi, Kampung iling killing danKampung Tiuh Baru; Kecamatan Pakuan Ratu dimekarkan menjadi Kec. Pakuan RatuKec. Negara Batin dan Kec.

Negeri Besar; Kabupaten Lampung Utara dimekarkan menjadi Kabupaten LampungUtara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang danKabupaten Lampung Barat;Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah bagian dari Suku Lawang Tadjiakan tetapi bukan Keturunan Penyimbang Marga Suku Lawang Tadjisehingga tidak memiliki Hak atas Tanah Adat dimaksud;Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Temenggung Mahkota RajaPada waktu itu diberi wewenang oleh M. DAUD Gir.

Penggugat dan dua orang anakpembeli yakni Jufrin dan Penggugat II;Bahwa setelah lama objek jual beli dikuasai, ditempati oleh Penggugat dansuami beserta anak, pada tahun 1981 dibuatkan surat pengakuan (jual belli) diatas kertas segel bermaterai terbitan tahun 1980, bergambar burung Garuda.Surat pengakuan (jual beli) mana ditanda tangani oleh penjual dan pembeli,saksisaksi dan Aparat Pemerintah Desa Wora yakni Juru Tulis Desa Wora;Bahwa pada tahun 1981, Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima,belum dimekarkan

Tanah beserta rumah semi permanen yang dibeli olehPenggugat bersama suami yakni Almarhum Arsyad bin Hakim, beradadalam wilayah Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;Bahwa sekarang, setelah Desa Wora dimekarkan menjadi dua desa yakniDesa Wora sebagai desa induk dan Desa Nanga Wera, maka tanah besertaHalaman 2 dari 13 hal. Put.

UtjTanjung Medan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupeten Bengkalis, akantetapi pernikahan Pemohon danPemohon II tidak tercatat di Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, yangsekarang daerah tersebut sudah dimekarkan menjadi Dusun Suka MakmurRT 002 RW 001, Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam, KecamatanTanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandungPemohon II bernama Abidin Siregar, dengan mas kawin berbentuk uangsebesar

bernama Ismail Siregar bin Simadiangandan Ahmad Yani bin Ajir Tanjung;Bahwa status Pemohon I sebelum menikah jejaka, sedangkan Pemohon IIadalah perawan;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atausepersusuan dan hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnyapernikahan;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tinggal di rumahkediaman orang tua Pemohon lebih kurang 2 (dua) bulan di Dusun SeiMeranti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, yang sekarangdaerah tersebut sudah dimekarkan

Mab.Hal. 12 dari 26 hal.dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi (yangsekarang telah dimekarkan menjadi Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi);Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohonadalah tetangga Pemohon dan Termohon, kedua orang saksi tersebutbukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (vide: Pasal 172R.Bg. juncto

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sahyang telah menikah pada tanggal 06 November 1991 yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMuara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi (yang sekarangtelah dimekarkan menjadi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi)2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama, sampai pisah rumah;3.

dilaksanakan perkawinan Pemohon berstatussebagai perawan, sedangkan Termohon berstatus sebagai jejaka;Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darahmaupun sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukunperkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun menurut PeraturanPerundangundangan yang berlaku ;Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaisuami istri secara baik dan rukun dengan mengambil tempatkediaman tetap di rumah orang tua Pemohon di Desa SumberberasKabupaten Banyuwangi (setelah dimekarkan

DesaBaru, yang sudah dimekarkan saat ini menjadi Desa Pandau JayaKecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar Riau seluas 20.000 M2 atausekitar 2 (dua) Ha dengan batasbatas sebagai berikut: Utara berbatas dengan tanah Bastian 200 meterTimur berbatas dengan jalan umum 100 meterSelatan berbatas dengan tanah H.

Turut Tergugat menempuh upaya hukum;10.Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biayaperkara yang timbul;Subsider:Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para TurutTergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut:1Penggugat Keliru Menarik Lurah Desa Baru Sebagai TergugatBahwa Penggugat keliru menarik Lurah Desa Baru sebagai Tergugat,karena Desa Baru semenjak dimekarkan

Gugatan Penggugat Kurangnya Para Pihak (Plurium Litisconsortium)Bahwa gugatan Penggugat terdapat kurangnya pihak yang harus digugat,dimana seharusnya Penggugat harus menggugat Kepala Dinas PendidikanPemuda dan Olah Raga Kabupaten Kampar dan Kepala Sekolah DasarNegeri 011 Desa Baru serta Pemerintah Daerah Tingkat Il Kampar karenapada tahun 1977 tanah seluas 200 x 100 m tersebut telah diserahkan olehKepala Desa Buluh Cina (sebelum dimekarkan menjadi Desa Baru) kepadaBupati Kepala Daerah Tingkat Il

Syamsudin ketika itu bukan Lurah Desa Baru, karenastatus Desa Baru semenjak dimekarkan dari Desa Buluh Cina sampaidengan saat ini statusnya adalah masih berbentuk kedesaan;e. Bahwa objek yang diperjanjikan para pihak dimiliki dan dikuasai olehpihak lain seperti SDN 011 Simpang Pulai, Iriansyah, Erning danSaparuddin;5. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau jo.

Barat, Kabupaten Flores Timur, di bawahSumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksiadalah sepupu Pemohon ; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah; Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon II berstatusjejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan; Bahwa Pemohon Il seorang muallaf sebelum menikah denganPemohon ; Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah secara sirri di Wewit,Kecamatan Adonara Barat, sekarang sudah dimekarkan

Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, di bawahSumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksiadalah keponakan Pemohon ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri;Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon II berstatusjejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;Bahwa Pemohon Il seorang muallaf sebelum menikah denganPemohon ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah secara sirri di Wewit,Kecamatan Adonara Barat, sekarang sudah dimekarkan

Setelah berorasi kemudianTerdakwa pulang ke rumah;Bahwa demonstrasi yang diadakan tidak memiliki izin daripihak yang berwajib;Terdakwa IlBahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013, sekirajam 14.30 wita, saat Terdakwa sedang berada di BalaiDesa Doloduo bersama Terdakwa II, MASHURI dan HAMsedang membicarakan masalah Bolteng yang tidak masukdaftar daerah yang dimekarkan. Terdakwa II memperolehinformasi bahwa saluran air kolam milik Terdakwa II adayang memberi racun.

Terdakwalll kemudian sempat meminta Terdakwa untuk melakukanorasi;Bahwa demonstrasi yang diadakan tidak memiliki izin daripihak yang berwajib;Bahwa dalam orasi Terdakwa Ill tidak mengatakan setiapkendaraan berplat nomor merah harus dicegat;Bahwa pada hari tersebut tidak ada agenda rapat dariPresidium Pemekaran Kab.Bolteng, yang ada hanyabeberapa orang berkumpul dan membicarakan tentangKab.Bolteng yang tidak masuk dalam penetapan daerahyang dimekarkan;Terdakwa IVBahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober

Hal tersebut merupakan kesempatan untuk dapatbertemu dan menanyakan mengapa Kab.Bolteng tidak termasuk dalamdaerah yang dimekarkan. TerdakwaTlerdakwa sendiri telah mengetahuilewat surat kabar dimana Bolteng tidak masuk wilayah yangdimekarkan.

dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahuiperbuatan Terdakwa I, II, dan Ill yang melakukan orasi pada hari Rabutanggal 02 Oktober 2013, pukul 16.30 wita, di Jalan Simpang Tiga, DesaDoloduo, Kec.Dumoga Barat, Kab.Bolmong dilakukan secara bergantiantanpa adanya unsur paksaan tetapi karena keinginan dan inisiatif dariTerdakwa I, Il, dan Ill masingmasing untuk mengaspirasikan pikiran danpendapatnya terkait tidak ditunjuknya Kab.Bolteng sebagai salah satukabupaten yang dimekarkan

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki bidang tanahseluas kurang lebin 1.050 M yang terletak dalam tanah dusun DatiTomalahu wilayah hokum adat Petuanan Negeri Batu Merah yangsekarang telah dimekarkan menjadi Kelurahan Pandan Kasturi denganbatasbatas sebagai berikut : Utara berbatas dengan Laut Teluk Dalam; Selatan berbatas dengan Jalan Raya; Timur berbatas dengan tanah milik Polda Maluku Barat berbatasan dengan tanah Dusun Dati Tomalahu;Selanjutnya yang sebagai objek gugatan Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensimemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini menyatakan perbuatan hukum / jual beli antara PenggugatRekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Kepala Dati Keluarga Nurleteadalah sah menurut hukum serta menyatakan tanah seluas kurang lebih1.050 M2 yang terletak dalam Dusun Dati Tomalahu wilayah hukum adatPetuanan Negeri Batu Merah yang sekarang telah dimekarkan menjadiKelurahan Pandan Kasturi sesuai dengan batasbatas yang

REKONVENSI.> Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.> Menyatakan Jual Beli antara penggugat rekonvensi /para tergugat konvensi> dengan Kepala Dati Keluarga Nurlete sejak tahan 2006 diatas tanah dusundati Tomalahu seluas kurang lebih 1.050 M adalah sah menurut hukum.Halaman 16 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN Amb> Menyatakan tanah seluas kurang lebih 1.050 M yang terletak dalam Tanahdusun Dati Tomalahu wilayah hukum adat Petuanan Negeri Batu Merahyang sekarang telah dimekarkan

Lonsumtersebut;Bahwa tanah tersebut ;merupakan Hak Guna Usaha (HGU) dari PT.Lonsum;Bahwa Terdakwa memiliki tanah di Dusun VI Pulau Rakyat Tua,sedangkan Sukamto Gunandi memiliki tanah di Dusun IV Pulau MariaKecamatan Teluk Dalam kabupaten Asahan;Bahwa Kecamatan Pulau Rakyat dimekarkan pada tahun 2006;Bahwa setelah dimekarkan, maka Dusun VI tersebut menjadi Dusun IVatau masuk dalam wilayah Dusun IV Desa Mekar Sari;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya

Rakyat, Kabupaten Asahan yangberdekatan dengan kantor saksi korban;Bahwa saat kejadian, Terdakwa berjumpa dengan centeng saksi korbanSukamto Gunandi di tengah jalan, saat itu Terdakwa sedang membawasawit;Bahwa tidak benar centeng ada melihat Terdakwa sedang mengegreksawit di kebun saksi korban Sukamto;Bahwa Terdakwa sudah mengambil sawit di kebun Terdakwa sejak tahun2012;Bahwa batas tanah Terdakwa dengan tanah saksi korban SukamtoGunandi ditandai dengan parit;Bahwa Dusun VI Pulau Rakyat Tua telah dimekarkan

(volledig bewjskracht);Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut di atas, makaberdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan juncto Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masihterikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 03 Mei 2008, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MuaraBungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi (sekarang telah dimekarkan

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sahhingga sekarang, telah menikah secara Islam pada tanggal sejak tanggal 03Mei 2008 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi(sekarang telah dimekarkan menjadi Kecamatan Pasar Muara Bungo,Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi);2.

Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempatpernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan, tempat tinggal Penggugat adalah di wilayah Kecamatan RimboTengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, tempat tinggal Tergugat di wilayahKecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan tempat pernikahanPenggugat dan Tergugat dicatatkan adalah di wilayah Kecamatan Muara Bungo,Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi (sekarang telah dimekarkan

lahir pada tanggal 15 Mei 1981;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan PemohonIl untuk merubah identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah mempunyaikepentiangan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dan Pemohon IIdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan PemohonIl dilaksanakan dan dicatat di wilayah Kantor Urusan Agama KecamatanKecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru (Sekarang telah dimekarkan

Konawe sementara para tergugat berada di desa /Kelurahan Duriasih dan sekarang dimekarkan menjadi desa Puuduria Kec.Wonggeduku Kab. Konawe, kekaburan atau tidak jelasnya obyek gugatantersebut adalah terdapat ketidaksesuaian antara dalil gugatan dengan letaktanah obyek sengketa yang disebutkan dengan fakta yang sebenarnyasehingga berakibat tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya puladi peroleh. Berdasarkan pendapat hukum yang para Tergugat Pahamiyang dikemukakan M.

Kenadari dan berganti menjadi desa / kelurahanDuriasih dan sekarang dimekarkan menjadi desa /Kelurahan Puuduriakec. Wonggeduku kab.

Kenadari dan berganti menjadi desa / kelurahanDuriasin dan sekarang dimekarkan menjadi desa /Kelurahan Puuduriakec. Wonggeduku kab.

Konawe sementara para tergugat berada di desa /Kelurahan Duriasih dan sekarang dimekarkan menjadi desa Puuduria Kec.Wonggeduku Kab. Konawe, kekaburan atau tidak jelasnya obyek gugatantersebut adalah terdapat ketidaksesuaian antara dalil gugatan dengan letaktanah obyek sengketa yang disebutkan dengan fakta yang sebenarnyasehingga berakibat tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya puladi peroleh. Berdasarkan pendapat hukum yang para Tergugat pahami yangdi kemukakan M.

Pada Point 1Seharusnya pegawai BPN tahu untuk Pemerintahan Desa dan Kecamatan padatahun 2012 dengan dan diatur oleh peraturan Bupati No 12 tahun 2012 tentangPemekaran Wilayah Kecamatan, yang mana dalam surat administrasi dibidangPemerintahan Desa, tetap masyarakat memiliki lahan dan Tanah dan tidakmenghilangkan hak dari tanah tersebut, dimana Desa Butong adalah Desa yangWilayah Pemerintahan cukup luas dan dimekarkan menjadi beberapa Desaseperti : Desa Bukit Sawit, Pandran Permai, SP 3 dan Pandran

Raya (SP 4),dimekarkan setelah terjadi perluasan PT.

dipindahkanke tempat lain sehingga tanah sengketa menjadi rata seperti sekarang,batasbatas tanah menjadi hilang, tetapi Penggugat tetap mengingat batasbatas tanahnya;Bahwa untuk mendukung kepemilikan tanah peninggalan orang tuanya(Timin Bin Babi), Penggugat meminta keteranganketerangan dari kepaladesa/lurah mengenai riwayat/asalusul keberadaan tanah Girik/LetterC.1782 Persil 229.a Kls II/7 masuk wilayah kelurahan mana, karena sudahbeberapa kali terjadi pemekaran Desa/Kelurahan, dahulu Desa iceKramat, dimekarkan

Kepala Desa Lambang Jaya, Kepala Desa Lambangsari, KelurahanMustika Jaya, Camat Tambun Selatan harus ditarik sebagai pihak dalamperkara ini ;Kepala DesaBahwa, aparatur Pemerintah yang terkecil untuk mencatat Tanah milik adatadalah Desa, dan dari Desa Mustika Jaya dimekarkan lagi menjadi DesaLambang Jaya, dan dari Desa Lambang Jaya dikemekarkan lagi menjadiDesa Lambang Sari, dua kali pemekaran tersebut tentunya adamembutuhkan administrasi Dea.