Ditemukan 599 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 907/Pdt.G.KPPU/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 27 April 2017 — - PT. COSL INDO - PT. HUSKY – CNOOC Madura Limited Lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
419614
  • PEMOHONKEBERATAN dengan PT COSL INDO terkait Tender Jack Up Drilling Rig forBD.1.7.
    It may vary depent on well condition) andnumber of wellsCOMPANY gives no guarantee for total usage of estimated drilling daysCOMPANY commitmentdays of Drilling Rig is Min 200 days.
    menyatukan paket pekerjaan drilling services dengancementing unit.
    It may vary depent on well conditionand number of wellsCOMPANY gives no guarantee for total usage of estimated drilling daysCOMPANY commitment days of Drilling Rig is Min 200 days.
    Personil Drilling Engineer,b. Personil Crane Operator;Cc. Personil Derrickman; dand.
Register : 12-12-2012 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-53871/PP/M.IIB/16/2014
Tanggal 3 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13638
  • 3 dari 5 poin B yang disebutkandari drilling service adalah bagian dari PT Patra Drilling Contractors dan dalam kon!
    Patra Drilling Contracsehingga secara legal yang memegang kontrak untuk melakukan jasa drilling adalah Patra Drilling Contractor dan dalam agreement tidak dipisahkan mana ynag mentanggung jawab dari PT. Patra Drilling Contractor dan mana yang menjadi tanggtjawab dari Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tidak bisa mengklarifikasisisi teknis yang mana yang bagian dari Pemohon Banding dan mana yang dikerjakan oPT.
    PT Patra;bahwa Pemohon Banding menyatakan berdasarkan kontrak No 4600001229Amandemennya pembayaran jasa drilling dapat dijelaskan berdasarkan Amandemen 3 dan 5 kontrak, pembayaran jasa drilling dilakukan 97% ke rekening Bank Mandiri mXXX (nama rekening PT Patra Drilling Contractor.XXX) dan 3% ke rekening Bank Marmilik PT Patra Drilling dan perubahan dan penggunaan rekening Bank Nasional (dalnegeri) adalah sesuai dengan kebijakan BP Migas;bahwa Pemohon Banding menyatakan kontrak drilling hanya satu
    dan ysmenandatangani adalah PT Patra Drilling Contractor sehingga secara legal yememegang kontrak untuk melakukan jasa drilling adalah PT Patra Drilling Contractor dalam agreement tidak dipisahkan mana ynag menjadi tanggung jawab dari PT.
    Patra Drilling Contraktor merupakan hubungan yang lazim dalberbisnis, yakni PT. Patra Drilling Contraktor ditunjuk sebagai agen dari perusahPemohon Banding.
Register : 18-12-2013 — Putus : 20-12-2012 — Upload : 05-11-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 469/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 20 Desember 2012 — PT. MENARA TRADING COMPANY VS LODEWIJK SIHOMBING CS
11337
  • Patra Drilling Contractor dalam Pasal 13 ayat 4.
    Drilling Contractor dengan agenda perubahan pengurus PT.
    Patra Drilling Contractor. Adapun pemanggilanRUPSLB yang dilakukan oleh Presiden Komisaris PT. Patra Drilling Contractordengan undangan RUPSLB PT. Patra Drilling Contractor telah memenuhiketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)Anggaran Dasar PT.
    Patra Drilling Contractor dan PT.
    Patra Drilling Contractorsebesar 99,9 %, dan Amerasian Offshore Drilling Limited sebesar 0,1 % ;e Bahwa saksi tidak tahu Presiden Direktur Amerasian Offshore Drilling Limited ;e Bahwa PT.Patra Drilling Contractor bergerak di bidang outshore drilling, oil dangas, dan lainlain ;e Bahwa saksi pernah diajak rapat oleh Tergugat II sebelum Juli Tahun 2012 untukmembicarakan operasional Kapal Baruna I dan III, tanpa sepengetahuan PresidenDirektur PT. Patra Drilling Contractor ;Hal. 43 dari 91 hal. Put.
Register : 13-12-2012 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-54001/PP/M.IIB/16/2014
Tanggal 10 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13232
  • pemberi Pekerjaan, bukanPT Patra Drilling Contractor.bahwa berdasarkan kontrak No 4600001229 dan Amandemennya pembayaran jasa drilling dapat dijelaskansecara kronologis sebagai berikut:a.
    Drilling Contractors;bahwa berkaitan dengan jasa yang diberikan oleh PT Patra Drilling Contractor bukan jasa drilling servicemelainkan jasa marketing service, Pemohon Banding mengemukakan kontrak drilling hanya satu dan yangmenandatangani adalah PT.
    Patra Drilling Contractor sehingga secara legal yang memegang kontrak untukmelakukan jasa drilling adalah PT. Patra Drilling Contractor dan dalam agreement tidak dipisahkan manaynag menjadi tanggung jawab dari PT. Patra Drilling Contractor dan mana yang menjadi tanggung jawab dariPemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tidak bisa mengklarifikasi dari sisi teknis yang manayang bagian dari Pemohon Banding dan mana yang dikerjakan oleh PT.
    Bank Nasional (dalam negeri) adalah sesuai dengan kebijakan BP Migas.bahwa Pemohon Banding menyatakan kontrak drilling hanya satu dan yang menandatangani adalah PTPatra Drilling Contractor sehingga secara legal yang memegang kontrak untuk melakukan jasa drilling adalahPT Patra Drilling Contractor dan dalam agreement tidak dipisahkan mana ynag menjadi tanggung jawab dariPT.
    BPMigas.bahwa Pemohon Banding menyatakan kontrak drilling hanya satu dan yang menandatangani adalah PTPatra Drilling Contractor sehingga secara legal yang memegang kontrak untuk melakukan jasa drilling adalahPT Patra Drilling Contractor dan dalam agreement tidak dipisahkan mana ynag menjadi tanggung jawab dariPT.
Upload : 16-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Ir.Joko Agus Triono
4424 Berkekuatan Hukum Tetap
  • OVERHOUL DRILLING RIG Unit 1.00 7.000.000,00 7.000.000,00Pembongkaran danpemasangan spare part PTOGear Chain, control valveunit panel, hydraulic oil filter,hydraulic oil strainer, enginefuel filter, engine oil filter,cluch air drilling, spidenllocker, engine oil,tranmission oil,Battery 12 volt 120 A,piston ring serta tes/ujimesin drilling rig, spindlechuck, ban luar dalam2.
    Cluch Air Drilling dan 3 (tiga)Spinder Locker oleh terdakwa dijual ke Surabaya seharga Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) sedangkan sisa spare part Drilling Rig yang tidak dilakukanpenggantian penggantian/pemasangan yaitu :1.
    Pihak Pemerintah DaerahKabupaten Sumbawa telah dirugikan sebesar kurang lebih : Spare part Drilling Rig yaitu 1 (satu) set Cluch Rp. 6.250.000.Air Drilling harga satuan Rp. 6.250.000,(dijual terdakwa) Spare part Drilling Rig yaitu 3 (tiga) Spinder Rp. 1.725.000,Locker harga satuan Rp. 575.000, (dijualterdakwa) Spare part Mump Pump dengan harga Rp. 48.966.000,keseluruhan Spare part Air Compressor dengan harga Rp. 42.977.000,keseluruhan Spare part Truk Crane dengan harga Rp. 13.268.000,keseluruhan
    Air Drilling dan 3 (tiga)Spinder Locker oleh Terdakwa dijual ke Surabaya seharga Rp. 4.000.000,Hal. 29 dari 49 hal.
    Pihak Pemerintah DaerahKabupaten Sumbawa telah dirugikan sebesar kurang lebih : Spare part Drilling Rig yaitu 1 (satu) set Cluch Ain Rp. 6.250.000, Drilling harga satuan Rp. 6.250.000, (dijual terdakwa) Hal. 34 dari 49 hal. Put.
Putus : 12-02-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 434/Pid.B/2013/PN.PSP
Tanggal 12 Februari 2014 —
269
  • AMIN RAMBE Als DAME menaikkanRock Bit (mata bor drilling) keatas sepeda motor, lalu merekamembawa Rock Bit (mata bor drilling) dan menyimpannyakerumah isteri simpanan dari Terdakwa ABDULLAH SAFIIHASIBUAN Als UCOK JIGRAK yang rencananya akan merekajual kepada orang lain. Namun sebelum sempat menjualRock Bit (mata bor drilling) mereka ditangkap oleh pihakKepolisian Polsek Tandun.e BahwaperbuatanTerdakwa ABDULLAH SAFIl HASIBUAN AlsUCOK JIGRAK dan Terdakwa II DAME RAMBE Bin M.
    AMIN RAMBE Als DAMEmenaikkan Rock Bit (mata bor drilling) keatas sepeda motor,lalu. mereka membawa Rock Bit (mata bor drilling) danmenyimpannya kerumah isteri simpanan dari Terdakwa ABDULLAH SAFIl HASIBUAN Als UCOK JIGRAK yang rencananyaakan mereka jual kepada orang lain. Namun sebelum sempatmenjual Rock Bit (mata bor drilling) mereka ditangkap olehpihak Kepolisian Polsek Tandun.BahwaterdakwatidakadaterlebihndahulumemintaizinkepadapihakPT. SPR Langgakdalammengambilbarangtersebut .2.
    AMIN RAMBE Als DAMEmenaikkan Rock Bit (mata bor drilling) keatas sepeda motor,lalu. mereka membawa Rock Bit (mata bor drilling) danmenyimpannya kerumah isteri simpanan dari Terdakwa ABDULLAH SAFIl HASIBUAN Als UCOK JIGRAK yang rencananyaakan mereka jual kepada orang lain. Namun sebelum sempatmenjual Rock Bit (mata bor drilling) mereka ditangkap olehpihak Kepolisian Polsek Tandun.e Bahwa terdakwa tidak ada terlebih dahulu meminta izin kepadapihak PT.
    keterangan terdakwa sertafaktafakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa 1(satu) buah Rock Bit (mata bor drilling) adalah milik PT.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 618/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT GLOBAL TENDER BARGES
3917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan Pemohon Banding:1.Sengketa : Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan KepadaPemungut PPN:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding padaDPP PPN sebesar Rp531.581.693 dengan alasan sebagai berikut:e Bahwa DPP PPN sebesar Rp531.581.693 merupakan peredaranusaha Patra Drilling Contractor atas bagian/naknya dalampelaksanaan jasa pengeboran yang dilakukan oleh PemohonBanding dan Patra Drilling Contractor kepada Total E&P IndonesiaHalaman 4 dari 22 Halaman.
    Namun demikian, PPN yangdipungut oleh pemungut PPN tersebut telah disetorkan denganmenggunakan identitas Patra Drilling Contractor dan sampai dengansaat surat banding ini Pemohon Banding sampaikan, setoran PPNtersebut masih dalam proses pemindahbukuan oleh KPP Migas(sebelumnya diproses oleh KPP PMA III) dari Patra Drilling Contractorkepada Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan di atas menurut PemohonBanding atas kondisi dimana tidak ditemukan adanya setoran PPNPemungut atas nama
    Kesimpulan dan Permohonan:Bahwa berdasarkan alasan Banding yang Pemohon Banding kemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa:1.Terbanding melalui KPP PMA Ill telah menetapkan bahwa peredaranusaha PT Patra Drilling Contractor adalah sebesar 3% dari nilai kontrakdan setoran PPN oleh Pemungut PPN yang diakui hanya sebesar 3%dari nilai kKontrak,PPN yang terutang atas penyerahan jasa drilling yang dilakukan olehPemohon Banding telah disetorkan oleh Total E&P Indonesia selakupemungut PPN yang ditunjuk oleh
    Putusan Nomor 618/B/PK/PJK/2017status Pemohon Banding yang menggantikan posisi Pride Foramers.a.s merupakan pihak yang benarbenar melaksanakan pekerjaan/kegiatan jasa drilling dari Total E&P Indonsie. Adapun status PT PatraDriling Contractor dalam hal ini hanyalah sebagai perantara (agent)yang mendapatkan komisi atas pekerjaan/kegiatan jasa drilling dariTotal E&P Indonsie.
    Sehingga bentuk penyerahan yang terjadi antara TermohonPeninjauan Kembali dengan PT Patra Drilling Contractor adalahpenyerahan biasa kepada penerima jasa bukan kepada pemungutPPN oleh karena itu sesuai dengan Pasal 4 UndangUndang PPNperlu dipungut Pajak Keluarannya oleh Termohon PeninjauanKembali kepada PT Patra Drilling Contractor selaku penerima jasa.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas penyerahan jasaTermohon Peninjauan Kembali ke Patra Drilling Contractor harusHalaman 15 dari 22 Halaman
Putus : 09-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28/B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. BUT GLOBAL TENDER BARGES
3010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding melalui KPP PMA III telah menetapkan bahwa peredaranusaha PT Patra Drilling Contractor adalah sebesar 3% dari nilaikontrak dan setoran PPN oleh Pemungut PPN yang diakui hanyasebesar 3% dari nilai kontrak;2.
    Putusan Nomor 28/B/PK/PJK/2017pekerjaan/kegiatan jasa drilling dari Total E&P Indonesie. Adapunstatus PT Patra Driling Contractor dalam hal ini hanyalah sebagaiperantara (agent) yang mendapatkan komisi atas pekerjaan/kegiatanjasa drilling dari Total E&P Indonsie.
    ke Patra Drilling ContractorHalaman 11 dari 28 halaman.
    Bahwa sesuai bukti SSP yang dibuat oleh Total E&PIndonesie dengan atas nama PT Patra Drilling Contractorsebagai agen Termohon Peninjauan Kembali sebesar 100%,maka dengan demikian Majelis berpendapat atas transaksi aquo sebenarnya PPN telah dipungut dan dilaporkan oleh TotalE&P Indonesie, hanya nama yang tercantum dalam SSPadalah PT Patra Drilling Contraktor, sehingga tidak diperlukanpembuktian;h.
    Diketahui bahwa SSP PPN dari Pemungut terkait transaksiTermohon Peninjauan Kembali dengan Total E&P Indonesietelah disetorkan oleh Pemungut, tetapi dengan menggunakanidentitas Patra Drilling Contractor;3.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1833/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — PT ISIS MEGAH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Services Indonesia ingin membeli peralatanpengeboran berupa Top Drive 500 ton dan Top Drive 250350 ton dari luarnegeri, namun karena PT Pertamina Drilling Services Indonesia tidak dapatmembeli langsung dari luar negeri karena adanya larangan pemerintah, makaPT Pertamina Drilling Services Indonesia membutuhkan jasa pengadaanperalatan tersebut dari perusahaan dalam negeri;Bahwa pada Maret 2010 Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) mengikuti tender dengan mengajukanSurat Permintaan PenawaranHarga
    PT Pertamina Drilling Services Indonesia membeli barang yang berada diluar negeri tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) sebesar USD3,298,000.00 dan importasi barangtersebut kemudian dilakukan oleh PT Pertamina Drilling ServicesIndonesia;Bahwa semua dokumen impor seperti PIB, Invoice, Packing List, Bill ofLading dan SSPCP atas nama PT Pertamina Drilling Services Indonesia;4.
    Setelah barang tersebut sampai di gudang PT Pertamina Drilling ServicesIndonesia, maka PT Pertamina Drilling Services Indonesia melakukanpembayaran kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesarUSD3,298,000.00 dengan rincian: Sebesar USD3,133,100.00 ke rekening Bank Permata Nomor902198555 pada tanggal 25 Juli 2011 untuk invoice Nomor 1100555(NP) dan 1100657 (NP); Sebesar USD164,900.00 ke rekening Bank Permata Nomor 902198555tanggal 19 Oktober 2011 untuk invoice nomor 1100878 (NP);5. setelah menerima pembayaran
    Bahwa sesuai dengan dokumen berupa commercial invoice NomorTD45888 tertanggal 8 Maret 2011 terlihat secara jelas bahwa pengirimHalaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1833/B/PK/PJK/2016barang adalah Tesco Coorporation, Canada dan penerima barang ataupembeli adalah PT Pertamina Drilling Services Indonesia;.
    Services Indonesiadi dalam Daerah Pabean;Bahwa hal di atas terbukti dengan adanya dokumen impor barang yangsemuanya atas nama PT Pertamina Drilling Services Indonesia;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalamhal ini lebih bersifat sebagai komisioner dengan tugas membelikan barangPT Pertamina Drilling Services Indonesia ke Tesco Corporation Canada,dimana Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)memperoleh komisi dari penjualan yang dilakukan oleh Tesco CorporationCanada
Register : 13-12-2012 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-53997/PP/M.IIB/16/2014
Tanggal 10 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
14236
  • pemberi Pekerjaan, bukanPT Patra Drilling Contractor.bahwa berdasarkan kontrak No 4600001229 dan Amandemennya pembayaran jasa drilling dapat dijelaskansecara kronologis sebagai berikut:a.
    Drilling Contractors;bahwa berkaitan dengan jasa yang diberikan oleh PT Patra Drilling Contractor bukan jasa drilling servicemelainkan jasa marketing service, Pemohon Banding mengemukakan kontrak drilling hanya satu dan yangmenandatangani adalah PT.
    Patra Drilling Contractor sehingga secara legal yang memegang kontrak untukmelakukan jasa drilling adalah PT. Patra Drilling Contractor dan dalam agreement tidak dipisahkan manaynag menjadi tanggung jawab dari PT. Patra Drilling Contractor dan mana yang menjadi tanggung jawab dariPemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tidak bisa mengklarifikasi dari sisi teknis yang mana yangbagian dari Pemohon Banding dan mana yang dikerjakan oleh PT.
    BankNasional (dalam negeri) adalah sesuai dengan kebijakan BP Migas.bahwa Pemohon Banding menyatakan kontrak drilling hanya satu dan yang menandatangani adalah PTPatra Drilling Contractor sehingga secara legal yang memegang kontrak untuk melakukan jasa drilling adalahPT Patra Drilling Contractor dan dalam agreement tidak dipisahkan mana ynag menjadi tanggung jawab dariPT.
    Banding menyatakan kontrak drilling hanya satu dan yang menandatangani adalah PTPatra Drilling Contractor sehingga secara legal yang memegang kontrak untuk melakukan jasa drilling adalahPT Patra Drilling Contractor dan dalam agreement tidak dipisahkan mana ynag menjadi tanggung jawab dariPT.
Putus : 02-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95/B/PK/PJK/2017
Tanggal 2 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT Global Tender Barges
237 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sengketa : Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan KepadaPemungut PPNBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding pada DPPPPN sebesar Rp957.090.745,00 dengan alasan sebagai berikut:e Bahwa DPP PPN sebesar Rp957.090.745,00 merupakan peredaranusaha Patra Drilling Contractor atas bagian/haknya dalam pelaksanaanjasa pengeboran yang dilakukan oleh Pemohon Banding dan PatraDrilling Contractor kepada Total E&P Indonesie berdasarkan kontrakpenyerahan jasa drilling Nomor 4600001229 beserta
    Putusan Nomor 95/B/PK/PJK/2017usaha Patra Drilling Contractor adalah sebesar Rp957.090.745,00 atau3% dari nilai kontrak, yang dapat dibuktikan melalui penetapan KPP PMAIll berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya;Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Pemohon Banding berpendapatbahwa Terbanding telah menetapkan kewajiban PPN atas objek yang samaterhadap Pemohon Banding dan Patra Drilling Contractor (Pengenaan PajakGanda), sehingga berdasarkan penjelasan dan fakta yang ada, koreksi DPPPPN sebesar
    Terbanding melalui KPP PMA III telah menetapkan bahwa peredaranusaha PT Patra Drilling Contractor adalah sebesar 3% dari nilai kontrakdan setoran PPN oleh Pemungut PPN yang diakui hanya sebesar 3%dari nilai kontrak,2. PPN yang terutang atas penyerahan jasa drilling yang dilakukan olehPemohon Banding telah disetorkan oleh Total E&P Indonesie selakupemungut PPN yang ditunjuk oleh Negara, sehingga tidak ada PPN yangharus dibebankan pemungutannya kepada Pemohon Banding;Halaman 6 dari 21 halaman.
    Sehingga bentuk penyerahan yang terjadiantaraTermohon PK/Pemohon Banding dengan PIT PatraDrilling Contractor adalah penyerahan biasa kepadapenerima jasa bukan kepada pemungut PPN oleh karenaitu sesuai dengan Pasal 4 UU PPN perlu dipungut PajakKeluarannya oleh Termohon PK/Pemohon Bandingkepada PT Patra Drilling Contractor selaku penerimajasa.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas penyerahanjasa Termohon PK ke Patra Drilling Contractor harusdipungut Pajak keluarannya sesuai dengan Pasal 4 UU
    PPNdikarenakan dalam fakta persidangan diketahui bahwa SSPPPN dari Pemungut dala, hal ini adalah Total E&P Indonesiatelah disetorkan oleh Pemungut dengan menggunakanidentitas Patra Drilling Contractor, berdasarkan hal tersebutdapat disimpulkan bahwa kontrak antara Total E&P Indonesiaselaku pemungut yang telah menyetorkan Faktur Pajak danSSP dengan menggunakan identitas Patra Drilling ContractorHalaman 15 dari 21 halaman.
Register : 13-12-2012 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-53999/PP/M.IIB/16/2014
Tanggal 10 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13335
  • pemberi Pekerjaan, bukanPT Patra Drilling Contractor.bahwa berdasarkan kontrak No 4600001229 dan Amandemennya pembayaran jasa drilling dapat dijelaskansecara kronologis sebagai berikut:a.
    Drilling Contractors;bahwa berkaitan dengan jasa yang diberikan oleh PT Patra Drilling Contractor bukan jasa drilling servicemelainkan jasa marketing service, Pemohon Banding mengemukakan kontrak drilling hanya satu dan yangmenandatangani adalah PT.
    Patra Drilling Contractor sehingga secara legal yang memegang kontrak untukmelakukan jasa drilling adalah PT. Patra Drilling Contractor dan dalam agreement tidak dipisahkan manaynag menjadi tanggung jawab dari PT. Patra Drilling Contractor dan mana yang menjadi tanggung jawab dariPemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tidak bisa mengklarifikasi dari sisi teknis yang mana yangbagian dari Pemohon Banding dan mana yang dikerjakan oleh PT.
    XXX)dan 3% ke rekening Bank Mandiri milik PT Patra Drilling dan perubahan dan penggunaan rekening BankNasional (dalam negeri) adalah sesuai dengan kebijakan BP Migas.bahwa Pemohon Banding menyatakan kontrak drilling hanya satu dan yang menandatangani adalah PTPatra Drilling Contractor sehingga secara legal yang memegang kontrak untuk melakukan jasa drilling adalahPT Patra Drilling Contractor dan dalam agreement tidak dipisahkan mana ynag menjadi tanggung jawab dariPT.
    Banding menyatakan kontrak drilling hanya satu dan yang menandatangani adalah PTPatra Drilling Contractor sehingga secara legal yang memegang kontrak untuk melakukan jasa drilling adalahPT Patra Drilling Contractor dan dalam agreement tidak dipisahkan mana ynag menjadi tanggung jawab dariPT.
Register : 12-12-2012 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-53875/PP/M.IIB/16/2014
Tanggal 3 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12528
  • atas objek yang sama terhadap Pemohon Banding dan PDrilling Contractor (Pengenaan Pajak Ganda);bahwa berkaitan dengan jasa apa yang diberikan oleh PT Patra Drilling ContracPemohon Banding mengemukakan berdasarkan Amandement No. 5 Contract 4600001229 Provision of Sisi Nubi Tender Drilling Unit Rig N2 between Total E &Indonesie and PT Patra Drilling Contractor halaman 3 dari 5 poin B yang disebutkandari drilling service adalah bagian dari PT Patra Drilling Contractors dan dalam kon!
    Patra Drilling Contracsehingga secara legal yang memegang kontrak untuk melakukan jasa drilling adalah Patra Drilling Contractor dan dalam agreement tidak dipisahkan mana ynag mentanggung jawab dari PT. Patra Drilling Contractor dan mana yang menjadi tanggtjawab dari Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tidak bisa mengklarifikasisisi teknis yang mana yang bagian dari Pemohon Banding dan mana yang dikerjakan oPT.
    PT Patra;bahwa Pemohon Banding menyatakan berdasarkan kontrak No 4600001229Amandemennya pembayaran jasa drilling dapat dijelaskan berdasarkan Amandemen 3 dan 5 kontrak, pembayaran jasa drilling dilakukan 97% ke rekening Bank Mandiri rrBUT Global Tender Barges (nama rekening PT Patra Drilling Contractor.
    XXX) dan 3%rekening Bank Mandiri milik PT Patra Drilling dan perubahan dan penggunaan rekenBank Nasional (dalam negeri) adalah sesuai dengan kebijakan BP Migas;bahwa Pemohon Banding menyatakan kontrak drilling hanya satu dan ysmenandatangani adalah PT Patra Drilling Contractor sehingga secara legal yememegang kontrak untuk melakukan jasa drilling adalah PT Patra Drilling Contractor dalam agreement tidak dipisahkan mana yang menjadi tanggung jawab dari PT.
    Patra Drilling Contraktor merupakan hubungan yang lazim dalberbisnis, yakni PT. Patra Drilling Contraktor ditunjuk sebagai agen dari perusahPemohon Banding.
Register : 12-12-2012 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-53873/PP/M.IIB/16/2014
Tanggal 3 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11731
  • atas objek yang sama terhadap Pemohon Banding dan PDrilling Contractor (Pengenaan Pajak Ganda);bahwa berkaitan dengan jasa apa yang diberikan oleh PT Patra Drilling ContracPemohon Banding mengemukakan berdasarkan Amandement No. 5 Contract 4600001229 Provision of Sisi Nubi Tender Drilling Unit Rig N2 between Total E &Indonesie and PT Patra Drilling Contractor halaman 3 dari 5 poin B yang disebutkandari drilling service adalah bagian dari PT Patra Drilling Contractors dan dalam kon!
    Patra Drilling Contracsehingga secara legal yang memegang kontrak untuk melakukan jasa drilling adalah Patra Drilling Contractor dan dalam agreement tidak dipisahkan mana ynag mentanggung jawab dari PT. Patra Drilling Contractor dan mana yang menjadi tanggtjawab dari Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tidak bisa mengklarifikasisisi teknis yang mana yang bagian dari Pemohon Banding dan mana yang dikerjakan oPT.
    PT Patra;bahwa Pemohon Banding menyatakan berdasarkan kontrak No 4600001229Amandemennya pembayaran jasa drilling dapat dijelaskan berdasarkan Amandemen 3 dan 5 kontrak, pembayaran jasa drilling dilakukan 97% ke rekening Bank Mandiri mXXX (nama rekening PT Patra Drilling Contractor.XXX) dan 3% ke rekening Bank Marmilik PT Patra Drilling dan perubahan dan penggunaan rekening Bank Nasional (dalnegeri) adalah sesuai dengan kebijakan BP Migas;bahwa Pemohon Banding menyatakan kontrak drilling hanya satu
    dan ysmenandatangani adalah PT Patra Drilling Contractor sehingga secara legal yememegang kontrak untuk melakukan jasa drilling adalah PT Patra Drilling Contractor dalam agreement tidak dipisahkan mana ynag menjadi tanggung jawab dari PT.
    Patra Drilling Contraktor merupakan hubungan yang lazim dalberbisnis, yakni PT. Patra Drilling Contraktor ditunjuk sebagai agen dari perusahPemohon Banding.
Register : 20-05-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor Nomor : 35/Pid.B/2014/PN.Tjg
Tanggal 30 April 2014 —
345
  • Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah baterai Aki 12 V 200AHRC430 CCA1100 warna hitam merk HYUNDAI Enercell ; 2 (dua) buah besi roller drilling ; 1 (satu) buah potongan besi gear dozer ;Dikembalikan kepada pihak PT. SIS melalui WAHYU JATI K Bin R. SOEDARTO (Alm) ; 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Pajero Sport Tahun pembuatan 2009 warna abu perak metalik, Noka : MMBGNKH40AF004158, Nosin : 4D56UCBU9399 No.Pol.
    SIS,selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuanpemiliknya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah batraiaki 12 V 200AHRC430 CCA1100 warna hitam merkHyundai Enercell, 2 (dua) buah besi roller drilling, 1(satu) buah potongan besi gear dozer satu persatudengan menggunakan kedua tangannya danterdakwa masukan ke bagian belakang 1 (satu) unitmobil merk Mitsubishi Pajero Sport tahun pembuatan2009 warna abu perak metalik, selanjutnya terdakwapergi meninggalkan tempat kejadian perkara danmenjual 2 (dua) buah batrai
    SIS yangmenjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan olehterdakwa;e Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) buah batrai aki 12 V200AHRC430 CCA1100 warna hitam merk Hyundai Enercell, 2(dua) buah besi roller drilling, 1 (Satu) buah potongan besi geardozer;e Bahwa setelah dilakukan penyidikan internal terdakwa yangtelah melakukan tindak pidana pencurian tersebut;e Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT.
    Menyatakan barang bukti berupa :e 2 (dua) buah baterai Aki 12 V 200AHRC430 CCA1100, warna hitam MerkHYUNDAI Enercell;e 2 (dua) buah besi roller drilling;1 (Satu) buah potongan besi gear dozer;Dikembalikan kepada pihak PT.
    Kalsel untuk dijual;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlinat 2(dua) buah batrai aki 12 V 200AHRC430 CCA1100 warna hitam merk HyundaiEnercell, 2 (dua) buah besi roller drilling, 1 (satu) buah potongan besi gear dozeryang menjadi objek dalam perkara berada dalam kekuasaan Terdakwa, hal iniberarti 2 (dua) buah batrai aki 12 V 200AHRC430 CCA1100 warna hitam merkHyundai Enercell, 2 (dua) buah besi roller drilling, 1 (satu) buah potongan besigear dozer tersebut sudah tidak berada
    Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;onMenetapkan barang bukti berupa :e 2 (dua) buah baterai Aki 12 V 200AHRC430 CCA1100 warna hitam merkHYUNDAI Enercell ;e 2(dua) buah besi roller drilling ;e 1(satu) buah potongan besi gear dozer ;Dikembalikan kepada pihak PT. SIS melalui WAHYU JATI K Bin R.SOEDARTO (Alm) ;e 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Pajero Sport Tahun pembuatan 2009warna abu perak metalik, Noka : MMBGNKH40AF004158, Nosin4D56UCBU9399 No.Pol.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT GLOBAL TENDER BARGES
3917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan Pemohon Banding:1.Sengketa : Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan KepadaPemungut PPN:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding pada DPPPPN sebesar Rp947.671.221 dengan alasan sebagai berikut:e Bahwa DPP PPN sebesar Rp947.671.221 merupakan peredaran usahaPatra Drilling Contractor atas bagian/haknya dalam pelaksanaan jasapengeboran yang dilakukan oleh Pemohon Banding dan Patra DrillingContractor kepada Total E&P Indonesia berdasarkan KontrakPenyerahan Jasa Drilling
    Terbanding melalui KPP PMA III telah menetapkan bahwa peredaranusaha PT Patra Drilling Contractor adalah sebesar 3% dari nilai kontrakdan setoran PPN oleh Pemungut PPN yang diakui hanya sebesar 3%dari nilai kontrak,2.
    Putusan Nomor 617/B/PK/PJK/2017antara Total E&P Indonesia dengan PT Patra Drilling Contractor sebagaipihak yang menandatangani kontrak a quo, diketahui bahwa statusPemohon Banding yang menggantikan posisi Pride Foramer s.a.smerupakan pihak yang benarbenar melaksanakan pekerjaan/kegiatanjasa drilling dari Total E&P Indonesia.
    Adapun status PT Patra DrilingContractor dalam hat ini hanyalah sebagai perantara (agent) yangmendapatkan komisi atas pekerjaan/kegiatan jasa drilling dari Total E&PIndonesia.
    Drilling Contractor;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding), melalui KPP Migas pada tanggal 16 Januari 2013telah melakukan pemindahbukuan terhadap setoran PPNsebesar Rp3.302.941.901,00ke Patra Drilling Contractorsebesar Rp94.767.122,00 dan ke Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) BUT Global TenderBurges (GTB) sebesar Rp3.208.174.779,00 dengan perinciansebagai berikut;a.
Register : 21-05-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN STABAT Nomor 389/Pid.B/2019/PN Stb
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ELLA SABRINA HASIBUAN, SH.
Terdakwa:
BUDIANTO Als BUDI
2010
  • Pertamina Drilling Service Indonesia.

    • 1 (satu) buah baju jacket warna abu-abu,

    Dirampas untuk dimusnahkan.

    6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

    Pertamina Drilling ServiceIndonesiadi lokasi Proyek Pertamina yang berada di Dusun DesaGeregas Kec. Wampu Kab.
    Pertamina Drilling Service Indonesia;Bahwakerugian yang dialami PT. Pertamina Drilling ServiceIndonesiasebesar Rp.54.000.000. (lima puluh empat juta rupiah);Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barangtersebut;Menimbang,bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;.
    Pertamina Drilling ServiceIndonesia di lokasi Proyek Pertamina yang berada di Dusun DesaGeregas Kec. Wampu Kab.
    Pertamina Drilling Service Indonesia;Bahwakerugian yang dialami PT. Pertamina Drilling Service Indonesiasebesar Rp.54.000.000. (lima puluh empat juta rupiah);Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;Menimbang,bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;halaman4 dari 12 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Stb..
Register : 10-01-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 April 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SANTA FE SUPRACO INDONESIA;
4525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenisjenis penghasilan tersebut tidaktermasuk dalam penghasilan yang diterima/diperoleh BUTFDC darikegiatan usaha sebagai drilling company.
    Bahwa agreement yang dimiliki antara BUT Global Santa FeInternational Services (BUT GSFISI) dengan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) merupakan agreement sewaperalatan berupa mobile offshore drilling unit. Bahwa agreementjasa drilling hanya dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dengan pihak Total E&P Indonesie.Bahwa dengan demikian perjanjian sewa rig merupakan sesuatuHalaman 16 dari 25 halaman.
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidaksependapat dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang menyatakan bahwa:Halaman 38 alinea ke3;pahwa untuk membuktikan pekerja asing SFISI terlibat sepenuhnyapada kegiatan drilling, Majelis telah memeriksa data Daily Drilling Report(Standart Form of IADC) yang didalamnya terdapat Drilling Crew PayrollData yang menunjukkan bahwa pekerja asing SFISI terlibat sepenuhnyapada kegiatan drilling;Bahwa pertimbangan dan dasar
    Dengan demikian, BUT GSFISI dapat memberikan DrillingServicesExpert Drilling Personnel dar/atau DrillingServicesDrilling Equipment.
    Dengan demikian, jasa yang diserahkan oleh BUT GlobalSanta Fe International Services (BUT GSFISI) kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan jasa drilling,melainkan sewa atas mobile offshore drilling unit atau rig.Bahwa dalam butir 3.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE21/PJ.31/1991 nyatanyata ditegaskan bahwa penghasilan dari kegiatanusaha selain usaha drilling maka penghasilan nettonya tidak dihitungdengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus melainkan dihitungdengan
Register : 08-12-2020 — Putus : 30-12-2020 — Upload : 04-01-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjs
Tanggal 30 Desember 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMAD S MAE, S.H
Terdakwa:
ABDUL MAJID Bin ZAKARIA
12834
  • PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) melalui Saksi Hardianto Bin Bari;

    1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    PDSI (Pertamina DrillingService Indonesia) JI.Nibung Desa Bunyu Barat kec Bunyu kab.Bulungandimana barangbarang yang hilang kesemuanya adalah milik RIG PT.PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia);Bahwa di lokasi RIG PT.
    PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) Jl.Nibung Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab.
    PDSI(Pertamina Drilling Service Indonesia) dimana barang tersebut sebagiannyabukanlah milik Terdakwa namun keseluruhannya adalah milik PT. PDSI(Pertamina Drilling Service Indonesia), selain itu kegiatan mengambil barangbarang tersebut dilakukan tanpa izin bahkan tanpa sepengetahuan pemiliknyaatau orang yang berwenang memberikan izin kepada Terdakwa.
    PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia)yang lokasinya di diami oleh pekerja yang berjaga di Pos jaga, selain itukeberadaan Terdakwa di tempat tersebut tanpa adanya kehendak dari PT.
    PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia)melalui Saksi Hardianto Bin Bari;6.
Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT GLOBAL TENDER BARGES
3515 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Patra Drilling Contractor adalah sebesar 3% dari nilai kontrakHalaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 172 B/PK/PJK/2017dan setoran PPN oleh Pemungut PPN yang diakui hanya sebesar 3%dari nilai kKontrak,2.
    Patra Drilling Contractorsebagai pihak yang menandatangani kontrak a quo, diketahui bahwastatus Pemohon Banding yang menggantikan posisi Pride ForamerS.a.s merupakan pihak yang benarbenar melaksanakanpekerjaan/kegiatan jasa drilling dari Total E&P Indonesie. Adapunstatus PT. Patra Driling Contractor dalam hat ini hanyalah sebagaiperantara (agent) yang mendapatkan komisi atas pekerjaan/kegiatanjasa drilling dari Total E&P Indonesie.
    Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) telah menyampaikan informasi bahwa ataspenyerahan Jasa Kena Pajak (Jasa Drilling) yang dilakukanoleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) kepada Total E&P selaku Pemungut PPN, TotalE&P Indonesie telah melakukan penyetoran PPN dan PPNyang dipungut oleh Pemungut PPN tersebut telah disetorkandengan menggunakan identitas Patra Drilling Contractor;.
    Patra Drilling Contractor selakupenerima jasa.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas penyerahanjasa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) ke Patra Drilling Contractor harus dipungut Pajakkeluarannya sesuai dengan Pasal 4 UndangUndang PPNdikarenakan dalam fakta persidangan diketahui bahwa SSPPPN dari Pemungut dalam hal ini adalah Total E&P Indonesietelah disetorkan oleh Pemungut dengan menggunakan identitasPatra Drilling Contractor, berdasarkan hal tersebut dapatdisimpulkan bahwa
    Patra Drilling Contraktor, yang bertindak menjadirekanan dalam kerjasama pelaksaan pekerjaan proyek yangdidapat PT.