Ditemukan 34482 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-03-2017 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2017
Tanggal 18 Desember 2018 — MADE RAWA ARYAWAN, S.H, M.HUM.,DKK VS PRESIDEN RI;
186 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 25 P/HUM/2017
    Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan MedanMerdeka Utara, Jakarta Pusat:Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 3 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada Tanggal 3 April 2017 dan diregister dengan Nomor 25 P/HUM/2017telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap LampiranI Peraturan
    Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan.
    Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI NomorKMA/018/SK/III/2006.Bahwa Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikanoleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
    Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017Agung, Mahkamah berpedoman pada Pasal 20 UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
    Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Biayabiaya1. Meterai .............. Rp 6.000.,2. Redaksi ............. Rp 5.000,3. Administrasi...... Rp 989.000.Jumlah ................2.. Rp1.000.000,Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW (yang diwakili oleh YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
512 — 1392 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 75 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 75 P/HUM/2018tingkat lebih tinggi.
    Putusan Nomor 75 P/HUM/201810.Rekomendasi Dukungan DPRD Kab.
    Putusan Nomor 75 P/HUM/201811.
    Putusan Nomor 75 P/HUM/2018perundangundangan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatanhukum.
    Putusan Nomor 75 P/HUM/201813.tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan KotaTomohon.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
188 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 58 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 58 P/HUM/201812.
    Putusan Nomor 58 P/HUM/20184.
    Putusan Nomor 58 P/HUM/20185.
    Putusan Nomor 58 P/HUM/2018B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — JUMANTO VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
2453 — 4868 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 46 P/HUM/2018
    No. 46 P/HUM/2018oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9Juni 2010. Dalam putusan tersebut Pemohon dijatuhi pidana penjarakarena melakukan tindak pidana korupsi.
    No. 46 P/HUM/20183. Bahwa norma Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, danLampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu, tidak sejalandengan folisofi sistem pemasyarakatan kita.
    No. 46 P/HUM/20184)9)6))8)Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baikdan berpedoman pada sumber hukum formal diIndonesia.
    No. 46 P/HUM/2018filosofis berakar kuat kepada semangat dan tujuanpenyelenggaraan negara berdasarkan amanat Pancasiladan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b.
    No. 46 P/HUM/2018Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang MahkamahKonstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka terhadappermohonan a quo Mahkamah Agung telah mengeluarkan PenetapanNomor 46 P/HUM/2018, tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya telahmenunda pemeriksaan permohonan, karena dasar pengujian atas peraturantersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 27-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 P/HUM/2010
Tanggal 27 September 2010 — IZAAK ALEXANDER LICO, VS. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
135 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 14 P/HUM/2010
    No.14 P/HUM/2010IV.
    No.14 P/HUM/2010melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihanKepala Desa kepada BPD?
    No.14 P/HUM/2010Pasal 28 Ayat 3 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, berbunyi :Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras denganperkembangan jaman dan peradaban ;V.
    No.14 P/HUM/20103.
    No.14 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 19-12-2013 — Upload : 07-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 P/HUM/2013
Tanggal 19 Desember 2013 — DARWIN MARPAUNG, dkk melawan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI,
250 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 54 P/HUM/2013
    PUTUSANNomor 54 P/HUM/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 01 Tahun 2013tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus terhadap UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskansebagai berikut, dalam perkara:1.DARWIN MARPAUNG, ~~ kewarganegaraan Indonesia
    SANDRA NANGOY, S.H., kewarganegaraan Indonesia,beralamat di BNJ Law Firm, Plaza Centris, Lantai 9, Jalan H.R.Rasuna Said, Kavling B5, Jakarta Selatan;GIRI MUDA DJADI, S.H., kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Rasamala 7 Nomor 12 Kompleks BankMandiri Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan;NIAN RAFLES SIREGAR, S.H., M.H., kewarganegaraanIndonesia, beralamat di Wisma Nugra Santana 12" Floor,Suite 1205, Jalan Jenderal Sudirman, KAV. 78, Jakarta10220;Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 54 P/HUM
    Rasuna Said Kavling 67, Kuningan,Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal18 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal25 Juni 2013 dan diregister dengan Nomor 54 P/HUM/2013 telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia RI Nomor 01 Tahun 2013, dengan dalildalil yang
    Apakah Kejaksaan Agung yang harusdibebankan untuk membayar imbalan jasa kurator dalam situasiHalaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 54 P/HUM/2013demikian? Demikian pula bilamana pembatalan pailit tersebut padatingkat kasasi atau PK yang diajukan oleh buruh?
    ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 54 P/HUM/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-06-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2011
Tanggal 8 Juni 2011 — Drs. SIMBUN NUSSA, SUTEKATIYO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
61 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 P/HUM/2011
    Nomor 11 P/HUM/2011MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasilpemilihan umum berikutnya, sehingga tidak memiliki landasanlegalitas, akibat kekeliruan penafsiran.
    Nomor 11 P/HUM/20114. Bahwa negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat(3) UUD 1945 adalah negara hukum;5.
    Nomor 11 P/HUM/2011atau setidaknya menunda proses pemeriksaan atas dugaan tindakpidana korupsi yang melibatkan Para Pemohon sebagai terperiksa ;.
    Nomor 11 P/HUM/2011atau setidaktidaknya menyatakan permohonan Para Pemohontidak dapat diterima ;4.
    Nomor 11 P/HUM/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 27-09-2010 — Upload : 26-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2010
Tanggal 27 September 2010 — ACHMAD TARMIZI GUMAY, S.H., M.H
72 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 26 P/HUM/2010
    PUTUS ANNomor 26 P/HUM/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiilterhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi BengkuluNomor 02 Tahun 2009, tanggal 24 Desember 2009, Tentang TahapanProgram Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala DaerahDan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, pada tingkatpertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut, dalamperkara antara :ACHMAD
    Nomor 26 P/HUM/20101.Bahwa sebagaimana dalam Pasal 31 A ayat (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan sebagaiberikut :Pasal 31 A ayat (2) :Permohonan sekurangkurangnya harus memuat :a. Nama dan alamat Pemohon ;b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, danwajid menguraikan dengan jelas bahwa :1.
    Nomor 26 P/HUM/20105.
    Nomor 26 P/HUM/2010DALAM PROVISI :Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Pemohon ;DALAM POKOK PERMOHONAN :1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya ;2. Menolak permohonan keberatan Pemohon karena tidak beralasan ;3.
    Administrasi HUM .... Rp. 989.000,Jumlah ..............0000 Rp.1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 35 dari 35 hal. Put. Nomor 26 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — Ir. MANAHARA ROBERT SIAHAAN, ,DK VS.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 10 P/HUM/2010
    PUTUSANNo.10 P/HUM/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Perubahan AtasPeraturan pemerintah Nomor : 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan PeranMasyarakat Jasa Konsiruksi terhadap UndangUndang Nomor : 18 Tahun 1999tentang Jasa Konsiruksi pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambilputusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan antara :1. Ir.
    MM., KepalaBagian Penyusunan Perundangundangan Il, Biro Hukum, 6.Sri Salmiani, SH., Kepala Bagian Bantuan Hukum Il, BiroHukum ;Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUKNYAPERKARA:Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam surat permohonannyatanggal 24 Februari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padatanggal 1 Maret 2010, dan diregister dengan Nomor : 10 P/HUM/2010 telahmengajukan keberatan dengan dalildalil pada
    No.10 P/HUM/2010istilah akreditasi dalam huruf d padahal kata akreditasi ini sudah diganti dengankata lisensi. Sedangkan tidak ada penjelasan mengenai kata lisensi. Haltersebut bertentangan dengan asasasas peraturan perundangundangansebagaimana diatur dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang berbunyi :Dalam membentuk peraturan perundangundangan harus berdasarkan padaasas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik yang meliputi :a.
    No.10 P/HUM/20102010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bertentangan denganUU Nomor 18 Tahun 1999 tersebut sangat tidak berdasar hukum danmenunjukkan ketidak cermatan Pemohon dan menunjukan kekaburanpermohonan karena PP Nomor 4 Tahun 2010 hanya terdiri dari :a.
    waktu sebagaimana ditetapkandalam Pasal 2 ayat (4) PERMA No.01 Tahun 2004 karenanya formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kapasitas hukum (legal standing)untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil ;Menimbang, bahwa mengenai legal standing tersebut Mahkamah Agungberpendapat :e Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemrintah No.4 Tahun2010 telah dikabulkan dalam permohonan Hak Uji Materiil dibawah RegisterNo.11 P/HUM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 04-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2018
Tanggal 4 Juni 2018 — ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA CILEGON VS GUBERNUR BANTEN;
132 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 19 P/HUM/2018Agung, selanjutnya di atur pula di dalam Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman;3.
    Putusan Nomor 19 P/HUM/20188.
    Putusan Nomor 19 P/HUM/2018Sektor Il Sebesar Rp. 91.000,00 (Sembilan puluh satu riburupiah);c.
    Putusan Nomor 19 P/HUM/201810.
    Putusan Nomor 19 P/HUM/201819.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-07-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2018
Tanggal 20 September 2018 — PROF. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, SH.,M.Hum., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
710 — 1225 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 P/HUM/2018
    No. 50P/HUM/2018A.
    No. 50P/HUM/20183.
    No. 50P/HUM/20184.
    No. 50P/HUM/2018tahun.
    No. 50P/HUM/2018V.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-02-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — DANIEL LUKAS RORONG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
466 — 1188 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 15 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 15 P/HUM/201822.
    Putusan Nomor 15 P/HUM/2018 VIII.
    Putusan Nomor 15 P/HUM/2018P/HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017, maka dapat dikelompokan dalam matriksebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 15 P/HUM/2018 3.
    Putusan Nomor 15 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — PT. PANCAPUTRA AYAMMAS PERKASA VS PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN;
233 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 4 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 4 P/HUM/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal29 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padatanggal 3 Januari 2018 dan di register dengan Nomor 4 P/HUM/2018 telahmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 13 ayat(7) huruf (g) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun20152035, dengan dalildalil
    Putusan Nomor 4 P/HUM/20183.d.
    Putusan Nomor 4 P/HUM/2018Pasal 25 ayat (1), Pasal 60 huruf (b) dan Pasal 65 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;3.
    Putusan Nomor 4 P/HUM/2018dan Karo.
    Putusan Nomor 4 P/HUM/2018ttd.Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.Panitera Pengganti,tid.Michael Renaldy Zein, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 989.000,00Jumlah Rp 1.000.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. 19540924 198403 1 001 Halaman 35 dari 35 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-04-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2018
Tanggal 5 Juli 2018 — TEGUH BOEDIYANA., DKK VS PRESIDEN RI;
155 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 27 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 27 P/HUM/2018sebagaimana dimaksud dari Pasal 36E UU Nomor41/2014;E.1.c.
    Putusan Nomor 27 P/HUM/2018E.2.
    Putusan Nomor 27 P/HUM/20182/.
    Putusan Nomor 27 P/HUM/20182.
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2011 antara PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/HUM/2018
Tanggal 4 Juni 2018 — JOHN PETRUS WANTAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
130 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 02 P/HUM/2018Permohonan keberatan Penerbitan izin Pengelolaan, pada tanggal18 November 2016,dan di terima langsung di kantorTermohon.
    Putusan Nomor 02 P/HUM/2018a. Penggunaan pendekatan persuasive dalam penyelesaiansengketa..
    Putusan Nomor 02 P/HUM/2018bahwa ia telah mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalamwaktu yang lama,sehingga hubungan seseorang dengan tanahsemakin intensif.
    Putusan Nomor 02 P/HUM/201826.Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentangPelaksanaan Konversi Hak Menguasai Negara.
    Putusan Nomor 02 P/HUM/2018f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 24-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2018
Tanggal 4 Juni 2018 — IRWAN SYAHPUTRA, SH.,Msi VS KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
68 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 24 P/HUM/2018
    PUTUSANNomor 24 P/HUM/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor200/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 10 Oktober 2014, tentang PerubahanHukuman Disiplin, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskansebagai berikut, dalam perkara:IRWAN SYAHPUTRA.,SH.
    Putusan Nomor 24 P/HUM/2018Pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dasarnyamemiliki tujuan untuk meningkatkan Profesionalitas, Integritas,Akuntabilitas, Sinergitas, Transparansi dan Inovasi dari individumasingmasing PNS. Oleh karena itu pembinaan PNSharusdilaksanakan sesuai dengan tujuan tersebut.
    Putusan Nomor 24 P/HUM/20181. menguji peraturan perundangundangan di bawahUndangUndang terhadap UndangUndang; dan...
    (Bukti P5);Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebuttelah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 30 April 2018berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah AgungNomor 24/PERPSG/IV/24P/HUM/2018, tanggal 24 April 2018;Halaman 11 dari 17 halaman.
    Putusan Nomor 24 P/HUM/2018Biayabiaya:1. Meterai .......2. Redaksi ......3. AdministrasiM. Usahawan, S.H.Rp 6.000,00Rp 5.000,00 MAHKAMAH AGUNG RIRo 989.000,00 a.n. Panitera Jumlah ...............Rp 1.000.000,00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.19540924 198403 1 001Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-02-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — HIMYUL WAHYUDI, DKK VS 1. GUBERNUR PROVINSI RIAU., 2. KETUA DPRD PROVINSI RIAU;
130 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 13 P/HUM/2018B.
    Putusan Nomor 13 P/HUM/20184.
    Fotokopi Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 15P/HUM/2009, tanggal 18 Juni 2009.
    Putusan Nomor 13 P/HUM/2018b.
    Putusan Nomor 13 P/HUM/2018Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. 195409241984031001 Halaman 66 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/HUM/2018
Tanggal 16 April 2018 — TAUFIQURRAHMAN, SH., DK VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
83 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 1 P/HUM/2018b. menguji peraturan perundangundangan di bawah undangundangterhadap undangundangC.
    Putusan Nomor 1 P/HUM/2018TENTANG PENGENAAN KOMPENSANSI TERHADAP PELAMPAUANNILA KOEFISIEN LANTAI BANGUNANA.
    Putusan Nomor 1 P/HUM/2018APBD yang dilakukan pemerintah daerah menimbulkan beban bagirakyat:C.
    /2013, Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 dan Putusan Nomor 11P/HUM/2014, Para Pemohon harus memenuhi lima syarat, yaitu:1.
    Putusan Nomor 1 P/HUM/20183. Administrasieeeee eee Rp. 989.000,00eau aeeuna Rp.1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 23 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-04-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — PT. KARYA MURNI SEJATI 27., DKK VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
181 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 P/HUM/2018
    James & Armando Pundimas KW 08 NPP040 (kode wilayah), dengan Komoditas Nikel yang berada dikecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi SulawesiTenggara dengan luas 703 Ha tertanggal 31 Maret 2009 (BuktiHalaman 8 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/20187.P24).
    Bahwa akibat dari IUP yang tak bisa dijalankan melaluiPengumunan Status & Sertifikat CnC menyebabkan Para PemohonHalaman 11 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan kegiatan usahaoperasi pertambangan.15.
    Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam danbatubara dalam rangka penanaman modal dalam negeriHalaman 16 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang beradadalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampaidengan 12 mil laut.c.
    Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara.Halaman 66 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil jawabannya,Termohon telah mengajukan bukti berupa:ileFotokopi Putusan Nomor 28 P/HUM/2017 (Bukti T1);2. Fotokopi Putusan Nomor 001021022/PUUI/2003. (Bukti T2);3.4.
    Rp 6.000,00Halaman 78 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/20182. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi ....... Rp 989.000,00Jumlah ............... Rp1.000.000,00 Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 79 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — PT. DONGGI SENORO LNG VS MENTERI KEUANGAN RI;
219 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 5 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 05 P/HUM/2018dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasakepada para konsumen.
    Putusan Nomor 05 P/HUM/2018Barang Mewah.
    Putusan Nomor 05 P/HUM/2018A.
    Putusan Nomor 05 P/HUM/2018jika barang tersebut telah melalui proses pengolahan atau posesmenghasilkan;3.
    Putusan Nomor 05 P/HUM/2018Dr. H. Yulius S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.ttd.Dr. Yosran, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.Muhammad Aly Rusmin, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi HUM Rp 989.000,00Jumlah Rp 1.000.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 44 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018