Bembeng denganperintah agar Saksi mengumpulkan anggota IPK yang berada di Pajak14Lincun Kec. Binjai Barat lalu Saksi dan temanteman Saksi berkumpul diPajak Lincun Kec. Binjai Barat sekira pukul 11.00 Wib;Bahwa Sdr. Bembeng yaitu Ketua SPTI (Serikat Pekerja TransportasiIndonesia) dan Ketua Satgas IPK Kota Binjai;Bahwa tujuan Saksi dan Sdr.

GabelSaksi juga tidak kenal karena kedua lakilaki tersebut adalah teman Sadr.Gabel;Bahwa setelah sampai di Pajak Tavip Binjai, Saksi melihat Terdakwa BobySardi Als Boby yaitu kelompok IPK dari Binjai Kota yang menjabat selakuKetua ranting IPK Kampung Binjai dengan bersama anggotanya yangberjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang;15 Bahwa anggota Saksi yang bernama Sdr. Ucok Setan dan Sdr.

Hendrodan 1 (satu) unit mobil minibus L.300 warna putih;Bahwa yang ikut penyerangan ke Pajak Tavip adalah anggota IPK cabangBinjai Barat, anggota IPK ranting Kec. Selesai, anggota IPK ranting Kel.Sukamaju, anggota IPK ranting Limau Mungkur dan anggota IPK rantingKel.

Pekan Binjai;Bahwa awalnya anggota PP melempari Saksi dan temanteman Saksi yangsedang berada di luar pagar sehingga Saksi dan temanteman Saksimenggoyang pagar sampai rusak;Bahwa Saksi di PAC IPK Binjai Barat selaku Wakil Ketua Ill sedangkan diSPTI jabatan Saksi selaku Wakil Sekjen Ill;Bahwa Terdakwa Boby Sardi adalah Ketua IPK ranting Kel. Pekan Binjaisedangkan Sdr. Bembeng adalah Ketua Satgas IPK Kota Binjai dan KetuaSPTI Kota Binjai;Bahwa Sdr.

Bembeng mengatakan baru kita serang;Bahwa anggota Saksi belum ada melakukan pengutipan uang SPTI di PajakTavip Binjal;Bahwa tujuan Saksi dan temanteman Saksi melakukan penyerangan diPajak Tavip Binjai adalah untuk merebut lahan atau menguasai Pajak Tavipyang selama ini dikuasai oleh Organisasi Pemuda Pancasila;Bahwa yang melakukan penyerangan adalah IPK cabang Binjai Barat, IPK20ranting Kec. Selesai, IPK ranting Kel. Sukamaju, IPK ranting Limau Mungkurdan ranting Kel.

Uang Penggantian Hak 15% x Rp420.258.000,00 ..= Ro 63.038.700,00Jumlah IPK yang menjadi hak Pengugat (a+b+c) ..= Rp483.296.700,00Dikurangi Komponen IPK yang telah dibayar oleh:Hal. 10 dari 30 hal.Put.Nomor 22 K/Pdt.SusPHV/201411.d. PT. Pelindo VV (PD 45 Tahun 2008) Rp142.500.000,00e. DP4 (Nilai Tunai Manfaat Pensiun) Rp 44.731.000,00 (+)Jumlah yang telah dibayar (PT.

Sampai dengan tanggal 1 Nopember 2012, Tergugat tidak jugamemenuhi kewajibannya untuk membayar kekurangan IPK kepadaPenggugat, melainkan hanya menyampaikan tanggapan sesuai suratDireksi PT.

Pelindo VV (Persero) agar membayar sisa/kekurangan IPK pensiunkepada 54 (lima puluh empat) orang pekerja termasuk di dalamnya atasnama Penggugat, yang terdiri dari:1) Uang Pesangon 2 x 9 x Rp14.181.000,00 ........... =Rp255.258.000,002) Perumahan, pengobatan Rp255.258.000,00 x15% =Rp38.288.700,00Jumlah kekurangan IPK menurut Mediator ...... =Rp293.546.700,00h.

Sebagai informasi bahwa posisi saldo kewajiban utangImbalan Pasca Kerja (IPK) per 31 Desember 2011 mencapai sebesar +Rp28 miliar, termasuk di dalamnya hakhak Penggugat dan karyawan purnabhakti lainnya.

Dan dari hasil perhitungan tersebut, selanjutnya Tergugatmelakukan pencadangan kewajiban IPK dengan membukukan dalamNeraca Perusahaan (PT.

Sehingga setiap orang atau badan hukumtidak boleh melakukan penebangan pohon yang tumbuh secara alamidi area penggunaan lain yang telah dibebani izin peruntukanperkebunan, kecuali telah memperoleh izin pemanfaatan kayu (IPK);Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor : 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;Hal. 6 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)atauKedua:Bahwa Terdakwa

Sehingga setiap orang atau badan hukumtidak boleh melakukan penebangan pohon yang tumbuh secara alamidi area penggunaan lain yang telah dibebani izin peruntukanperkebunan, kecuali telah memperoleh izin pemanfaatan kayu (IPK);Hal. 10 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 UndangUndang RI Nomor : 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat (1)Ke2 KUHP

Melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahandan/atau pemasaran atas hasil hutan kayu, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.pasal 30 : Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagaiberikut : Melunasi PSDH, DR dan PNT; Membuat dan menyampaikan laporan bulanan = ataspelaksanaan kegiatan IPK sesuai dengan ketentuan perundangundangan; Melaksanakan kegitan nyata di lapangan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya IPK; Mengamankan areal IPK dari berbagai macam gangguankeamanan

dan kebakaran hutan;Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/MenlhkSetjen/2015Tentang Izin Pemanfaatan Kayu :Pasal 2 ayat (1) : Persyaratan areal yang dapat dimohon IPK,meliputi : APL yang telah dibebani izin peruntukan; Penggunaan kawaasan hutan melalui izin pinjam pakaikawasan hutan; atau; HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasanhutan;Pasal 5 ayat (1) : Permohonan IPK pada areal APL yang telahdibebani izin peruntukan sebagaimana

lanjutan; Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.62/MenlhkSetjen/2015 tentang IzinPemanfaatan Kayu diatur bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu yangberasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) hanya dapat dilakukan apabilatelah diberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;1018.19.20.21Bahwa setelah keluarnya IPK maka Penggugat mulai menebang danmengambil kayu pada lahan yang masih ada kayunya.

Hingga berakhirnyaIPK Penggugat telah mengambil kayu pada lahan seluas 2.685,775 Ha;Bahwa setelah izin IPK berakhir, maka Penggugat telah mengajukanperpanjangan IPK kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenBengkalis karena Penggugat belum mengambil dan belum memanfaatkankayu pada lahan seluas 1.555,96 Ha.

Bahwa sesuai dengan keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.943/X/2009 tanggal 7 oktober 2009 tentang IPK di Areal land clearingPerkebunan PT. Riau Makmur Sentosa (Penggugat Rekonpensi)Kabupaten Bengkalis, telah diperoleh Izin IPK seluas 6.869,80 Hadengan target produksi sebesar 412.479,90 M? yang berlaku (satu)tahun terhitung sejak dikeluarkannya izin sampai dengan tanggal 6Oktober 2010 ; 6.

SURYA DUMAI AGRINDO ;Bahwa Saksi mengetahui mengenai kanalkanal sebagaimana termuat dalambukti P56,P57,P58; Bahwa IPK PT. RIAU MAKMUR SENTOSA dilakukan survei pada Januari 2009dan izin terbit pada Oktober 2009 ; Bahwa Saksi tidak mengetahui tahu hubungan PT. ATKOM dengan PT. RIAUMAKMUR SENTOSA; Bahwa berdasarkan IPK tahun 2004 PT.

Berdasarkan keadaan ini, maka Penggugat telah mengajukanpermohonan perpanjangan IPK an.

Satya Jaya Abadi di Kecamatan SampolawaKabupaten Buton Selatan sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan,Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015,tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An.

PT.Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan KehutananKabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 TentangPemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT.

Satya Jaya Abadi Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan,Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)An. PT.

IzinPemanfaatan Kayu (IPK), jika kemudian Para Penggugat dengan mendalilkansebagai perwakilan Masyarakat Hukum Adat, menyatakan bahwa kawasan tersebutadalah tanah/hutan adatnya, manakah diantara keputusankeputusan pemerintahtersebut yang secara langsung merugikan kepentingan Para Penggugat?

, dandapatkah dibenarkan menggugat dan memohon pembatalan atas Izin PemanfaatanKayu (IPK)nya dengan dalil karena telah diterbitkan di atas tanah/hutan adatnya,sementara status hukum dari kawasan tersebut sebagai Area Penggunaan Lain(APL) masih berlaku?

izin yang diperlukan dalam rangka pengusahaan, pengelolaanserta pemanfaatan kayu pinus negara (tanaman reboisasi) tersebut yaituberupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sebagaimana ternyata dariKeputusan Bupati Dairi Nomor 52.2/36/II/2009 tentang Izin PemanfaatanKayu (IPK) tertanggal 17 Februari 2009, terdaftar atas nama Tergugat II ic.Joseph Situmorang, S.H., dikeluarkan oleh Bupati Dairi;Bahwa disamping hal tersebut di atas, pada angka 6 huruf (b) SuratPerjanjian Kerja tertanggal 01 Februari 2008,

secara tegas disepakati danditetapbkan, Bahwa Tergugat berkewajiban untuk membayar kepadaPenggugat, perongkosan, jasa dan biaya lainnya di luar biaya pengurusanizin, sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas jutarupiah);Bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melaksanakan Izin PemanfaatanKayu (IPK) sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Dairi Nomor52.2/36/II/2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tertanggal 17Februari 2009 tersebut, dengan mengambil kayukayu dari lahan yangtermaktub

dalam Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut sejak dari bulanFebruari 2009 dan telah selesai dilaksanakan pada bulan September 2009yang lalu;Hal 2 dari 22 hal.

Kayu (IPK) dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam angka 6huruf (6) Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Februari 2008 tersebutkepada Penggugat;Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang hingga saatini, tidak bersedia membayar pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam angka 6 huruf (b) Surat PerjanjianKerja tertanggal 1 Februari 2008 tersebut, telah menunjukan iktikad tidakbaik dari Tergugat dan Tergugat II, dimana dengan sikap dan perbuatantersebut secara

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung menanggung,untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, biayapengurusan izin pemanfataan kayu (IPK) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuhratus lima puluh juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 5 (lima)persen setiap bulannya terhitung sejak buan Februari 2009 sampai dibayar lunas ;6.

Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi RIO dihubungisaksi SISWANTO yang kemudian mengadakan pertemuan untukdatang ke Semarang bersama terdakwa membahas rencana tindaklanjut kerja samanya, dalam pertemuan di kota Semarang didampingioleh saksi SISWANTO dan saksi RICKY, terdakwa menyampaikankalau kayu sudah siap di lokasi IPK dan ijin pengangkutanya jugasudah ada namun kehabisan modal untuk mengangkut kayu danmembayar karyawan dan minta kekurangan uang muka sebesar Rp.250.000.000.

EMPATSAUDARA selaku pemegang ijin IPK (lin Pemanfaatan Kayu) yangmemiliki kayu jumlahnya lebih dari 9.000 m3 (sembilan ribu meterkubik) dan pemegang ijin lokasi Industry Sawmill di Kec. Ngabang Kab.Landak Kalimantan Barat yang kerjasamanya dituangkan dalam akteperjanjian di Notaris, dalam perjanjian tersebut pihak CV. EMPATSAUDARA menyediakan kayu log dan kayu olahan kepada PT. TRIHalaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 253/Pid/2017/PT SMGMURTI SENTOSA, artinya PT.

EMPAT SAUDARA yang jumlahnyalebih dari 9.000 m8, jadi bisa mencukupi permintaan kayu berapapunjumlah yang diminta, pada intinya dalam pertemuan tersebut terdakwaLO SONG LENG alias ATI menyampaikan kalau dapat menyediakankayu dalam jumlah yang besar, terdakwa juga menunjukan dokumenin pemanfaatan kayu (IPK), dan sudah mempunyai izin usaha industriprimer hasil hutan kayu (IUIPHHK) atas nama CV.

EMPAT SAUDARA selaku pemegang ijin IPK (ijin pemanfaatankayu) yang memiliki kayu jumlahnya lebih dari 9.000 m3 dan pemegangijin lokasi industry sawmill di Kec. Ngabang Kab. Landak yangkerjasamanya dituangkan dalam akte perjanjian di Notaris, dalamperjanjian tersebut pihak CV. EMPAT SAUDARA menyediakan kayulog dan kayu olahan kepada PT. TRI MURTI SENTOSA, artinya PT.TRI MURTI SENTOSA dapat menjualkan kayu milik CV. EMPATSAUDARA yang ada di lokasi HPH di kec.Ngabang Kab.

bertempat di Jalan Irian Barat Pasar V KebunSampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan terangterangan dan dengantenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yangmengakibatkan lukaluka, perouatan mana dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan temanterdakwa yang samasama anggota lkatan Pemuda Karya (IPK

) pulang dariacara pelantikan ketua ranting IPK dengan mengendarai sepeda motordimana saat itu terdakwa dibonceng oleh Heri alias Doyok, sewaktumelintas didepan gerbang rumah Kamirin oleh Heri alias Doyokmemberhentikan sepeda motor yang dia kendarai dan mendatangi EdiSyahputra alias Black yang sedang berdiri dipintu gerbang dan mengatakanmain kita lalu dijawab oleh Edi Syahputra Alias Black ayo main kitaselanjutnya oleh terdakwa bersama Heri alias Doyok serta Gindamengambil batu sebesar kepalan tangan

Ginda (belum tertangkap dan masuk dalam daftarpencaharian orang/DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telahdiuraikan dalam dakwaan pertama tersebut diatas, sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Edi Saputra,Bambang hendriko dan Sahbudin, perobuatan mana dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan temanterdakwa yang samasama anggota lkatan Pemuda Karya (IPK

) pulang dariHalaman 4 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2017/PN.Lbpacara pelantikan ketua ranting IPK dengan mengendarai sepeda motordimana saat itu terdakwa dibonceng oleh Heri alias Doyok, sewaktumelintas didepan gerbang rumah Kamirin oleh Heri alias Doyokmemberhentikan sepeda motor yang dia kendarai dan mendatangi EdiSyahputra alias Black yang sedang berdiri dipintu gerbang dan mengatakanmain kita lalu dijawab oleh Edi Syahputra Alias Black ayo main kitaselanjutnya oleh terdakwa bersama Heri alias Doyok

rumah dengan menggunakan sepeda motordan saksi sempat berjalan keluar pagar untuk melihat dan pada saatdidepan gerbang rumah Kamirin melihat 2 (dua) orang lakilaki yangmemakai pakaian Ormas IPK dengan mengendarai sepeda motor tibatiba berhenti;Bahwa saksi tahu 2 (dua) orang diantara salah satu mengenalnya yangbernama Kamirun;Bahwa pada saat kejadian yang dikatakan mereka ada mengatakankatakata kepada teman saksi yang bernama Edy Syahputra Als Blackdengan perkataan main kita dan selanjutnya teman

Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Satya Jaya Abadi Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;---------------------------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Satya Jaya Abadi Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan,;-----------------------------------------------------------------------------------4.

2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari pada tanggal 15 Juli 2015, di bawah register Perkara Nomor22/G/2015/PTUNkKdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal29 Juli 2015, mengemukakan alasanalasan sebagai berikut ; I.Bahwa yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat adalah : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan KehutananKabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK

Pada pokoknya SuratDirjen Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Rencana PemanfaatanDan Usaha Kawasan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesiatersebut antara lain menyatakan bahwa penerbitan Izin PemanfaatanKayu (IPK) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi ;Bahwa terkait dengan uraian di atas, maka perlu juga dikemukakanAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang telahdilanggar oleh Tergugat, sebagaimana yang tertuang dalam UndangUndang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan NegaraYang

(Ikatan Pemuda Karya)DPD Tingkat Il Medan bahwasanya terdakwa dan temantemanya sesamaanggota IPK ditunggu oleh anggota Organisasi Pemuda Pancasila dibawah TolPerumnas Mandala dan juga dijalan Mandala Bay Pass Kec.Percut SeituanKab.Deli serdang mendengar hal itu terdakwa bersama dengan beberapa orangtemanya hendak berangkat ketempat pelantikan DPD Satgas IPK tingkat IIKotamadya Medan Di Hotel Danau Toba Medan lalu tibatiba datang saksiHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1143/Pid.B/2015/PN.LbpLDS.Silalahi

membawa senjata tajampenusuk dan penikam berupa parang dan pisau ;e Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal16 April 2015 sekitar pukul 13.00 Wib , bertempat di Jalan NuriKelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Seituan Kabupaten DeliSerdang;e Bahwa pada saat itu saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa diJalan Nuri Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut SeituanKabupaten Deli Serdang berkumpul beberapa orang pemuda yangmenggunakan pakaian Ikatan Pemuda Karya (IPK

(Ikatan PemudaKarya) DPD Tingkat Il Medan bahwasanya terdakwa dan temantemannyasesama anggota IPK ditunggu oleh anggota Organisasi Pemuda Pancasiladibawah Tol Perumnas Mandala dan juga di Jalan Mandala Bay PassKecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang ;e Bahwa mendengar hal itu terdakwa bersama dengan beberapa orangteman terdakwa hendak berangkat terlebin dahulu ke tempat pelantikanDPD Satgas IPK tingkat II Kotamadya Medan Di Hotel Danau Toba Medan ;e Bahwa tibatiba datang anggota Kepolisian

Silalahi masingmasing adalah anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakatbahwa menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nuri KelurahanKenangan Baru Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdangberkumpul beberapa orang pemuda yang menggunakan pakaian IkatanPemuda Karya (IPK) hendak berperang dengan Pemuda Pancasila (PP) ;e Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Irwan R. Manulangdan saksi S.

Silalahi masingmasing adalah anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakatbahwa menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nuri KelurahanKenangan Baru Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdangberkumpul beberapa orang pemuda yang menggunakan pakaian IkatanPemuda Karya (IPK) hendak berperang dengan Pemuda Pancasila (PP) ;Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Irwan R. Manulangdan saksi S.

Bahwa Penggugat setelah melengkapipersyaratan persyaratan pengajuan IPK,mengajukan IPK tersebut kepada DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Meraukesebagaimana dimaksud dengan SuratPengajuan IPK No. L012b/SNT/0201 tanggal6 Januari 2010;24.

Sampai dengan akhir Desember 2009 Perseroan belummengajukan permohonan IPK dan permohonan persetujuanpembukaan lahan untuk persemaian dan infrastruktur;3.

Dishutbun Meraukesangat mengetahui mengenai perkembanganrencana pembangunan perkebunan kelapasawit yang sedang dilakukan Penggugatkarena Penggugat melakukan diskusi secaraintensif kepada Dishutbun mengenaipengajuan IPK tersebut.

Dishutobun Meraukejuga mengetahui bahwa Penggugat sudahmelakukan pengurusan penerbitan IPK atasareal Ijin Lokasi dan sedang melakukanproses pengurusan IPK yang kemudiantertunda berdasarkan advis dari Dishutbun Meraukesendiri akibat diterbitkannya peraturan baru MenteriKehutanan tersebut.

Sesuai surat Dishutbun Merauke disampaikan bahwasampai dengan akhir Desember 2009 Perseroan belummengajukan permohonan IPK dan permohonan PersetujuanPembukaan Lahan untuk persemaian dan infrastruktur;.

Barat Nomor522.21/388/KptsIPK/DK/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang IzinPemanfaatan Kayu (IPK) dalam APL Tahun 2011/2012 A.n.

IPK PT Nusantara Abdi Jayaland dinyatakan batalatau tidak sah;IV.

IPK PT Nusantara Abdi Jayaland dan sekaligusmemerintahkan Tergugat untuk mencabut Kembali Surat Keputusandimaksud;V.

IPK PT Nusantara Abdi Jayalandsecara hukum sangat merugikan Penggugat karena Penggantian NilaiHalaman 26 dari 39 halaman.

DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Pasal 13:(1) Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK menolakpermohonan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) harikerja sejak permohonan diterima;(2) Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK memintapertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal, dengan tembusankepada Kepala Balai;(3) Permintaan pertimbangan

Deli Serdang, para saksi polisibertemu dengan petugas dari Polresta Medan yang juga sedang berjagajaga dilokasi tersebut, kemudian para saksi polisi melihat beberapa pemuda yangsedang duduk dan begitu melihat kehadiran petugas Polri beberapa pemudaberlarian dan saksi petugas Polri melihat ada seorang pemuda berpakaianseragam ormas IPK dan lansgung melakukan penggeledahan terhadap seorangpemuda lakilaki yang mengaku bernama Riki Nadeak yaitu terdakwa dan parasaksi polisi menemukan 1 (satu) bilan pisau

Jefri Situmorang, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksidalam BAP sudah benar;Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis 16 April 2015 sekira pukul13.00 wib di Jalan Nuri XVI Kel.Kenangan Baru Kecamatan Percut SeiTuan;Bahwa selain saksi juga ditangkap teman saksi dari IPK diantaranyaterdakwa Riki Nadeak;Bahwa saksi ditangkap karena bersama temanteman saksimelakukan penyerangan terhadap anggota PP di Jalan Garuda diJembatan

Deli Serdang;e Bahwa sebelumnya saksi Parlindungan Lumban Batu bersamadengan saksi Lamsiar Hutasoit, saksi Hadi Ekhwan dan saksi RidarmiGinting (keempat saksi tersebut merupakan anggota Polsek PercutSei Tuan) mendapatkan informasi dari masyarakat yangmemberitahukan bahwasanya di jembatan tol Perumnas Mandalaterjadi bentrok massa atau kelompok ormas antara massa ormasPemuda Pancasila(PP) dengan massa ormas Ikatan Pemuda Karya(IPK), atas informasi tersebut kemudian para saksi polisi langsungmenuju

DeliSerdang, para saksi polisi bertemu dengan petugas dari PolrestaMedan yang juga sedang berjagajaga di lokasi tersebut;e Bahwa kemudian para saksi polisi melihat beberapa pemuda yangsedang duduk dan begitu melihat kehadiran petugas Polri beberapapemuda berlarian dan saksi petugas Polri melihat ada seorangpemuda berpakaian seragam ormas IPK dan langsung melakukanpenggeledahan terhadap seorang pemuda lakilaki yang mengakubernama Riki Nadeak yaitu terdakwa dan para saksipolisimenemukan 1 (satu) bilah

Perbuatan Tergugat tersebutadalah merupakan perbuatan melawan hukum;18.Bahwa setelah keluarnya IPK maka Penggugat mulai menebang danmengambil kayu pada lahan yang masih ada kayunya.

Hingga berakhirnyaIPK Penggugat telah mengambil kayu pada lahan seluas 2.685,775 Ha;19.Bahwa setelah izin IPK berakhir, maka Penggugat telah mengajukanperpanjangan IPK kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenBengkalis karena Penggugat belum mengambil dan belum memanfaatkankayu pada lahan seluas 1.555,96 Ha (seribu lima ratus lima puluh limakoma sembilan puluh enam hektar).

Usaha Atas Nama PT Riau Makmur Sentosa Atas Tanah DiKabupaten Bengkalis Provinsi Riau, maka dengan demikian Penggugat tidakperlu. lagi melanjutkan pengurusan perpanjangan IPK pada DinasHalaman 7 dari 29 hal.Put.

Halaman 8 angka 18 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor124/Pdt.G/2011/PN Pbr, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugatdengan tegas mengakui melakukan kegiatan illegal yang tidak sesuaidengan ijin kegiatan bidang usaha sesuai anggaran dasarnya, yaitu:Bahwa setelah keluarnya IPK maka Penggugat i.c. TermohonPeninjauan Kembali mulai menebang dan mengambil kayu pada lahanyang masih ada kayunya. Hingga berakhirnya IPK Penggugat telahmengambil kayu pada lahan seluas 2.685,775 ha;.

Nomor 552 PK/Pdt/2016Selanjutnya setelah izin IPK berakhir, maka Penggugat telahmengajukan perpanjangan IPK kepada Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Bengkalis karena Penggugat belum mengambildan belum memanfaatkan kayu pada lahan seluas 1.555,96;h.

Pada saat Terdakwa menyampaikan pemberitahuan dikeduatempat tersebut tidak menyebutkan bahwa syarat untuk mendapat bantuanharus memiliki kualifikasi IPK sebagai syarat penerima bantuan beasiswabagi mahasiswa terutama terhadap mahasiswa STIKES dan STITNA yangditentukan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentangPemberian Beasiswa Pendidikan kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum,dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009;Selanjutnya masingmasing Sekolah Tinggi tersebut menindaklanjutidengan

4 Tahun 2009 mensyaratkan adanya IPK;Ketika memproses surat bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STITNAdan STIKES Saksi Drs.

Atas permintaan Terdakwa tersebut,maka seluruh kajian bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STIKES danSTITNA yang dibuat Dinas Dikporaparbud Jembrana seluruhnya tidakmemenuhi syarat IPK namun di acc oleh Terdakwa yang selanjutnyadibuatkan Surat Keputusan Bupati Jembrana tentang Pemberian BantuanBeasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa STIKES maupun STITNA,dengan periode Januari s/d Juni 2009, Juli s/d Desember 2009, Januari s/dJuni 2010 dan Juli s/d Desember 2010 yang masingmasing ditandatanganiTerdakwa

Anak AgungGede Putrayasa yang saling bergantian menjabat sebagai Kepala DinasDikporaparbud Kabupaten Jembrana telah membuat persyaratan pemberianbeasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA tidak menyebutkankualifikasi IPK, tidak membentuk tim pendataan dan seleksi tingkatKabupaten, membuat kajian bantuan beasiswa bagi Mahasiswa STIKESdan STITNA tidak menyebutkan kualifikasi IPK sehingga dalam penyaluranpemberian beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA menjadi tidaksesuai persyaratan yaitu; terdapat

Mahasiswa yang tidak berasal dariJembrana, terdapat Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bukan dariprogram studi regular, terdapat Mahasiswa yang memiliki IPK kurang dariHal. 7 dari 53 hal.

PUTUSAN NOMOR:15/PID.SUS.TPK/2016DPS.namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh masingmasing saksi padaperiode masa jabatannya dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2010 yangbergantian sebagai Kepala Dinas Dikporaparobud Jembrana, sehingga merekamembuat surat persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa STITNA danSTIKES tanpa mencantumkan IPK kepada terdakwa selaku Bupati Jembrana danselanjutnya surat tersebut di acc oleh terdakwa yang sebenarnya terdakwapaham dalam Peraturan Bupati Nomor

Nyoman Suryadi maupun saksi Drs.Anak Agung Gede Putrayasa yangsaling bergantian menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud KabupatenJembrana telah membuat persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswaSTIKES dan STITNA tidak menyebutkan kualifikasi IPK, tidak membentuk timpendataan dan seleksi tingkat Kabupaten, membuat kajian bantuan beasiswabagi mahasiswa STIKES dan STITNA tidak menyebutkan kualifikasi IPK sehinggadalam penyaluran pemberian beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNAmenjadi tidak

sesuai persyaratan yaitu ; terdapat Mahasiswa yang tidak berasaldari Jembrana, terdapat Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bukan dariprogram studi regular, terdapat Mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 2,5(IPK

IPK PT.

IPK PT. Matuari Waya Sejahtera dan sekaligusmemerintahkan Tergugat untuk mencabut Kembali Surat Keputusandimaksud;lll.

IPK PT.Matuari Waya Sejahtera;Halaman 26 dari 38 halaman. Putusan Nomor 73 PK/TUN/20163. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan Nomor S.635/VIBIKPHH/2014 tertanggal 18 September 2014Perihal Pembebanan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) an. IPK PT.Matuari Waya Sejahtera;4.

membayar penggantian nilai tegakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pemegang IPK tetap diwajibkanmembayar PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan; Pasal 13:(1)Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), PejabatPenerbit IPK menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima;Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK

IPK PT. MatuariWaya Sejahtera;3. Mewajibkan Tergugat / Terbanding untuk mencabut Surat DirekturJenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor S.635/VIBIKPHH/2014tertanggal 18 September 2014 Perihal Pembebanan Penggantian NilaiTegakan (PNT) an. IPK PT. Matuari Waya Sejahtera;4.

Nurlinadiberikan IPK pada tahun 2008/2009 pada areal seluas 99,89 hektar dengantarget produksi kayu bulat diameter 10 s.d. 29 cm sebesar 3.110 meter kubik dengan perincian sebagai berikut : Jenis Medang sebanyak 1065 meter kubik; Jenis Penagit sebanyak 1600 meter kubik dan, Jenis Rimba campuran sebanyak 445 meter kubik.Dipindai dengan CamScanner+ Bahwa pada tanggal 17 Februari 2009 Sdr. M. Acun (belum tertangkap) selakudirektur C.V.

Acun (DPO)membawa dan lalu menyerahkan beberapa dokumen yaitu berupa (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan kayu Bulat, 1 (satu) lembar DaftarPemeriksaan kayu Bulat Kecil , 1 (satu) lembar rekapitulasi laporanhasilProduksi Penebangan kayu bulat kecil Nomor 01/ LHPKbk /NRN IPK/2009dan 4 (empat) Iembar LHP KBK Nomor 01/LHPKBK/NRNIPK/2009semuanya diberikan kepada terdakwa agar terdakwa mengesahkan LHP CV Nurlina ;Bahwa tujuan daripada pengesahan LHP milik CV Nurlina ini agar kayu tersebuldalah sebagaidasar

PSDH dan DR hasil Produksi CV Nurlina aakhimya dianggap legal.Bahwa temyata produksi kayu atau jenis kayu yannis kayu sebagaimana tertera diy diproduksi oleh CV Nurlinaadalah jenis kayu Ipil yang berbeda dengan jeLaporan Hasil Produksi Kayu Bulat Kecil yang telah dibuat dan disahkan olehterdakwa dan akibatnya kayu illegal tersebut beredar dan dij ual oleh beberapaperusahaan kayu.Bahwa untuk jin Pemanfaatan Kayu atas nama CV NURLINA sebagaimanaKutai Kertanegara NomorSurat Keputusan Bupati522.21/001/IPK

/EK.V/1 1 1/2008 di area kuasa pertambangan batubara CV NurlinaSebulu KukarMedang, Penagit (kelompok Meranti ) dan Rimba Campuran dimana CVNurlina telah menjual Kayu Bulat Kecil (KBK) sebanyak 5775 batang dengankubikasi 1.541.003 meter kubik kepada CV Tunas Agung, namun ketikayidik dan Dinas Kehutanan Kutlai Kertanegaraternyata tidak terdapat jenis kayu sebagaimana tersebut dalam IPK bahkan diataslahan CV Nurlina ini tidak terdapat bekas tebangan.

Selain itu KBK(Kayu Bulat Kecil ) yang dijual oleh CV Nurlina kepada CV Tunas Agungjenis IPIL ( Kelompok Meranti) yang bukanV Nurlina berdasarkan IPK nya dandengan lokasi di seluas 99,89 Ha dengan potensi kayu berupadilakukan pengecekan oleh Pensebagian besar merupakanmerupakan potensi kayu yang dimiliki oleh Ctidak sesuai dengan FAKB yang diterbitkan.

Bulanan.: Penyusun Laporan IPK Bulanan.

Pelayanan Informasi Kerja (IPK).

IPK: = dari Rp55.400.000,00 IPK, Terdakwamenyalahgunakan sejumlah Rp34.120.000,00 (belum dihitung adanyasejumlah anggaranpotongan PPh/PPn dan anggaran dikembalikan ke kas negara, karenatidak terserap).2.

Pelayanan IPK: Nur Rokhmani, SE. : Penanggung jawab.Hal. 27 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013Kristina Indah Dewi P., SEBambang TayudinAchmad FadillahAep SaefudinYuyun YuniardiDeni Ramdani: Pengumpul data.: Pengumpul data.: Pengolah data IPK.: Pengolah data IPK.: Penyusun Laporan IPK Bulanan.: Penyusun Laporan IPK Bulanan. Penempatan Tenaga Kerja AKAL/AKAD: Dra. Torijene, M.Si. Maludin Saragih Nur Kodri, SE. Masdelita, SE. R. Saepudin Suryana Drs. Krishna Sudiarto, MM. H.

Dalam melakukan pengelolaan anggaran dankegiatan IPK,Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tidak melibatkansaksi Nur Rokhmani, SE. selaku penanggungjawab kegiatan IPK sehinggasaksi Nur Rokhmani, SE. tidak mengetahui adanya penggunaan anggarandan pengelolaan kegiatan IPK.. Penempatan Tenaga Kerja Akad.

FRANSISCUS LUMBAN GAOL Bin ANTONIUS LUMBANGAOL:Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal03 Desember 2014 sekitar pukul 14.30 WIB di Kantor IPK Kulim JalanLintas Duri Dumai KM. 09 Duri Kecamatan Mandau KabupatenBengkalis.Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00WIB di Kantor IPK Jalan Lintas Duri Dumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis diterima surat pembekuanterdakwa sebagai Ketua Umum IPK DPD II Kabupaten Bengkalis, yangmana

AGUS IWAN MULYONO Alias AGUS Bin MARIDON SINAGA: Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal03 Desember 2014 sekitar pukul 13.30 WIB di Kantor IPK Kulim JalanLintas Duri Dumai KM. 09 Duri Kecamatan Mandau KabupatenBengkalis. Bahwa terdakwa melakukan pembakaran tersebut karena disuruh olehSaksi SANWAY BANGUN Alias TEGER.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00WIB di Kantor IPK Jalan Lintas Duri Dumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis diterima surat pembekuanSaksi SANWAY BANGUN Alias TEGER sebagai Ketua Umum IPK DPDIl Kabupaten Bengkalis, yang mana jabatan Ketua Umum tersebutdigantikan oleh saksi HAJRUL SYAH SINULINGGA sehingga membuatSaksi SANWAY BANGUN Alias TEGER kesal dan kecewa merasa tidakterima dengan surat keputusan dari IPK DPD Pekanbaru tersebut,dimana pada saat

SURYA DARMA Alias ENDA Bin MAYUNIS :Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal03 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 WIB di Mess Bianglala DeltaJalan Rangau KM.02 Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00WIB di Kantor IPK Jalan Lintas Duri Dumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis diterima surat pembekuanSaksi SANWAY BANGUN Alias TEGER sebagai Ketua Umum IPK DPDIl Kabupaten Bengkalis, yang