Ditemukan 375066 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemberhentian taruna kepolisian Kepala kepolisian daerah lampung; Kepala kepolisian daerah sumatera selatan; Tata kerja kepolisian Class action Erliansyah vs kepala kepolisian daerah aceh;; Binton samosir vs kepala kepolisian daerah jambi; Helmi zarmansyah vs kepala kepolisian daerah aceh Abdu nafi giofani vs gubernur akademi kepolisian; Elang samudra vs kepala kepolisian daerah lampung;; Dasni vs kepala kepolisian resor kota padang;;
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-10-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 39/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Mei 2016 — - SYAHRIAL SIAGIAN (PEMOHON) - KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (TERMOHON I) - KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MEDAN, (TERMOHON II) - KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR (TERMOHON III)
58 — 25
  • - SYAHRIAL SIAGIAN (PEMOHON)- KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (TERMOHON I)- KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MEDAN, (TERMOHON II)- KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR (TERMOHON III)
    PEMOHON ;KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIANDAERAH SUMATERA UTARA, berkedudukan di JalanSM Raja Xil Km.10,5 No. 60 Kota Medan,Selanjutnya disebut sebagai............... TERMOHONI;KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIANDAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALAKEPOLISIAN RESOR KOTA MEDAN, berkedudukandi Jalan H.M. Said No.01 Kota Medan,Selanjutnya disebut sebagai ...............
    TERMOHONIIHalaman 1Putusan No.39/Pra.Pid/2016/PNMdhn.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIANDAERAH SUMATERA UTARA Cg. KEPALAKEPOLISIAN RESOR KOTA MEDAN Cq. KEPALAKEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR,berkedudukan di Jalan Jawa No. 05 Medan,Selanjutnya disebut sebagai ............
    Surat Kepala Kepolisian Sektor Medan Timur nomor B/144/V/2016/Reskrim tanggal 13 Mei 2016, bukti P5.6. Surat Tanda Bukti Laporan Pengaduan nomor STBLP/313/II/2016/RestaMedar/Sek.Medan Timut tanggal 18 Maret 2016, bukti P6.7. Surat Tanda Bukti Laporan Pengaduan nomor STBLP/227/I/2016/RestaMedan/Sek. Medan Timur tanggal 26 Februari 2016, bukti P7.8. Berita koran harian Metro 24 jam terbitan hari Senin tanggal 29 Februari2016 halaman 1 (satu) dan 2 (dua), bukti P8.a.9.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Khusus
Register : 10-03-2023 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Pbu
Tanggal 10 April 2023 — Pemohon:
Safrudin
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAH KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH c.q KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN BARAT
9 — 2
  • Pemohon:
    Safrudin
    Termohon:
    KEPOLISIAN DAERAH KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH c.q KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN BARAT
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 16-09-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 2/PID.PRA/2016/PN.SKW
Tanggal 30 September 2016 — ISMANTO LAWAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT Cq KEPOLISIAN RESORT KOTA SINGKAWANG
186 — 47
  • ISMANTOLAWANKEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT Cq KEPOLISIAN RESORT KOTA SINGKAWANG
    Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. KepalaKepolisian Daerah Kalimantan Barat Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota SingkawangBeralamat Jalan Firdaus Rais Il Kel Pasiran Kec Singkawang Barat KotaSingkawang;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SingkawangNomor 2/Pen.Pid/2016/PN Skw., tanggal 16 September 2016 tentangPenunjukkan Hakim;Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2016/PN Skw.
    Bahwa kami PARA PEMOHON menilai TERMOHON tidak mematuhiPeraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan danPengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan KepolisianNegara Republik Indonesia, Pasal 2, Penyelenggaraan pengawasan danpengendalian penanganan perkara serta pelaksanaan penyidikan perkaratindak pidana di lingkungan tugas kepolisian menggunakan asasasassebagai berikut:a.
    "Semua yang kedapatan kalau memenuhi unsur,ya ancaman hukumannya 10 tahun, tindakan hukum disesuaikandengan ketentuan hukumnya," Badrodin Haiti di Gedung PerguruanTinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis 12 Mei 2016.4.
    Sehinggatindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sesuai danselaras dengan Pasal 1 angka 4, angka 5, Pasal 5 jo Pasal 75 huruf kUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP).Bahwa Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan danPengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelahdikeluarkan dan ditetapbkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara
    Penyelidik Termohon melakukan rangkaian tindakan penyelidikansudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Menejemen Penyidikan TindakPidana Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 12, Pasal 13.3.
Pengadilan PN SENGKANG Perdata
Register : 21-01-2014 — Putus : 26-04-2011 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN SENGKANG Nomor No.28/Pdt.G/2010/PN.SKG
Tanggal 26 April 2011 — ., vs KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Cq. Kepala Kepolisian Resort Wajo;
74 — 14
  • .,vsKEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Cq. Kepala Kepolisian Resort Wajo;
    KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Kepolisian RepublikIndonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan BaratCq. Kepala Kepolisian Resort Wajo;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan PaniteraPengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi Nomor : 96/SK.PDT/2010/PN.SKG, tanggal 24 November 2010, dalam hal ini diwakilioleh Kuasanya yaitu ILYAS DOHANG, S.Sos, Drs.
    FATMAWATI, SH merasa hakhaknya telah dilanggar atau telahdirugikan kepentingannya oleh kepolisian dan kejaksaan yaitu mengenai mobiltruk 6 roda, merk Mitsubishi No.Pol. DD 9503 AW yang mengalami kerusakanakibat adanya penyitaan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaansehingga penggugat Hj.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum
Register : 22-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 7/Pid.Pra/2017/PN Sim
Tanggal 18 Oktober 2017 — SYAMSUL BAHRI LAWAN Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Simalungun
37 — 6
  • SYAMSUL BAHRI LAWAN Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Simalungun
    Siantar, Kabupaten Simalungun,Provinsi Sumatera Utara.Selanjutnya disebutsebagaiPEMOHON;MelawanKepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian ResorSimalungun, beralamat dan berkantor di jalan JanHorailam Saragih, No. 110 Pamatang Raya, KabupatenSimalungun.
    SP/Kap/102/IX/2017/Narkoba, atas dugaan tindakpidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) SubsPasal 112 Ayat (1) Subs Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kepolisian ResorSimalungun pada Tanggal 10 September 2017.Bahwa ditetapbkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohonmerupakan tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 1 Angka 2 KUHAP yang menyatakan:Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam
    Bahwa berdasarkan uraianuraian hukum di atas, maka Surat PerintahPenyidikan Nomor Sprindik/149/IX/2017/Narkoba atas dugaan tindak pidananarkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Subs Pasal 112Ayat (1) Subs Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kepolisian Resor Simalungun padaTanggal 10 September 2017 yang menetapkan Pemohon sebagaitersangka, ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM,DAN OLEH KARENANYA PENETAPAN AQUO TIDAK MEMPUNYAIKEKUATAN
    dan memanggil para pihak pada waktu serta tempatsidang yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara inidengan amar yang berbunyi sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon Untuk Seluruhnya.Menyatakan Surat Perintah Penyidikan NomorSprindik/149/IX/2017/Narkoba , atas dugaan tindak pidananarkotikasebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Subs Pasal 112 Ayat (1)Subs Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika di Kepolisian
    Halaman 9 dari 15 halaman10.11.September 2017, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan olehkarenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh TermohonterhadapPemohon terkait peristiwa pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalamPasal 114 Ayat (1) Subs Pasal 112 Ayat (1) Subs Pasal 132 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadi Kepolisian Resor Simalungun adalah tidak sah dan tidak berdasar atashukum
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Khusus
Register : 15-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Krs
Tanggal 29 Nopember 2018 — Pemohon:
SUKARSIH
Termohon:
Kepolisian republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Jawa Timur Cq Kepolisian Resort Probolinggo
22 — 20
  • Pemohon:
    SUKARSIH
    Termohon:
    Kepolisian republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Jawa Timur Cq Kepolisian Resort Probolinggo
Pengadilan PN KUNINGAN Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 14-06-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN KUNINGAN Nomor 01/Pid.Prap/2017/PN.Kng
Tanggal 10 Juli 2017 — KARNENGSIH binti CASBA melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Jawa Barat Cq. Kepala Kepolisian Resort Kuningan
105 — 17
  • KARNENGSIH binti CASBA melawanKepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Jawa Barat Cq. Kepala Kepolisian Resort Kuningan
Pengadilan PN MADIUN Pidana Umum
Putus : 21-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Mad
Tanggal 21 Maret 2017 — SOULTAN - KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA, KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, KEPOLISIAN RESORT KOTA MADIUN, cq. KEPOLISIAN SEKTOR MANGUHARJO KOTA MADIUN
27 — 5
  • SOULTAN- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA, KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, KEPOLISIAN RESORT KOTA MADIUN, cq. KEPOLISIAN SEKTOR MANGUHARJO KOTA MADIUN
    Pulung Ponorogo berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017, selanjutnya disebutsebagai Pemohon; = 22520 22 en nee nne nen nnnmelawanKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA, KEPOLISIAN DAERAHJAWA TIMUR, KEPOLISIAN RESORT KOTA MADIUN, cq.KEPOLISIAN SEKTOR MANGUHARJO KOTA MADIUN, berkedudukandi Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, ProvinsiJawa timur, Negara Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasakepada AKP SUPRAYOGI, S.H., dkk.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Khusus
Register : 10-03-2023 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Pbu
Tanggal 10 April 2023 — Pemohon:
Samsu Azhar
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAH KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH c.q KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN BARAT
141 — 13
  • Pemohon:
    Samsu Azhar
    Termohon:
    KEPOLISIAN DAERAH KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH c.q KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN BARAT
Pengadilan PN GRESIK Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-08-2015 — Putus : 14-07-2005 — Upload : 14-08-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 2/Pid.Pra/2005/PN.Gsk
Tanggal 14 Juli 2005 — HO YOUNG CHOI, MELAWAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPOLISIAN RESORT GRESIK
48 — 14
  • HO YOUNG CHOI, MELAWANKEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPOLISIAN RESORT GRESIK
    Ikan Dorang No. 1 Surabaya dan disebutsebagai : PEMOHON ;Melawan :KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN RESORTGRESIK, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;Dalam hah ini Termohon berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 6 Juni 2005 memilih kediaman hukum (domisili)di alamat kuasanya yaitu :1. AMOS H.Z TAKA, S.H.2. RONALD NAPITUPULU, S.H.3. ABDUL SALAM, S.H.,M.H., Advokat beralamat diLBH Jl. Jend Ahmad Yani 167 Surabaya dan4. DJOKO MULYONO, S.H.5. DWI PURWANTO, S.H.6.
    Menyatakan penahanan yang dilakukan Kepolisian Resort Gresikterhadap HO YOUNG CHOI mulai tanggal 12 sampai dengan 19Nopember 2004 ........... dst sampai dengan ............... melanggarpasal 39 KUHAP ;3.
    Menyatakan penahanan yang dilakukan Kepolisian Resort Gresik terhadapHO YOUNG CHOI mulai tanggal 12 sampai dengan 19 Nopember 2004adalah tidak sah karena bertentangan dengan undangundang, yaitu melanggarpasal 21 (1),(2),(3) KUHAP Jo melanggar pasal 39 KUHAP ;2. Menyatakan penyitaan Passport yang dilakukan Kepolisian Resort Gresikmilik HO YOUNG CHOI adalah tidak sah karena bertentangan denganundangundang, yaitu melanggar pasal 38 ayat (1),(2) KUHAP ;3.
    Menyatakan surat penagkapan yang dikeluarkan oleh Kepolisian ResortGresik No. Pol.
    Kapolri, Kapolda, Kapolwiltas Surabaya, dimana pelaksanaan tugas danwewenang adalah pada institusi Kepolisian adalah secara hierarki, yituPemerintah Republk Indonesia, Kapolri, polda Jawa Timur, PolwiltabesSurabaya dan Termohon. Hal ini selaras dengan UU No. 2 Tahun 2002Tentang Kepolisian Negara Republk Indonesia, pasal 1 butir 14 jo.
Pengadilan PN Mukomuko Pidana Khusus
Register : 08-09-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PN Mukomuko Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mkm
Tanggal 3 Oktober 2023 — Pemohon:
Darto
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Bengkulu Cq Kepolisian Resor Mukomuko
53 — 0
  • Pemohon:
    Darto
    Termohon:
    Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Bengkulu Cq Kepolisian Resor Mukomuko
Pengadilan PN MAUMERE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 05-04-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN MAUMERE Nomor 1/PID.PRA/2016/PN MME
Tanggal 27 April 2016 — - MARKUS MEGO MELAWAN - KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTT, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT SIKKA
265 — 133
  • - MARKUS MEGO MELAWAN- KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTT, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT SIKKA
    Sikka, bertindak untukdan atas nama sebagai Penasehat Hukum daritersangka Markus Mego berdasarkan SuratKuasa Khusus beserta lampirannya,selanjutnya disebut sebagai PEM OH ON;MELAWANKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA Pekerjaan PKEPOLISIAN DAERAH NTT, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORTPerkedudukSIKKA. Ahmad YanMaumere,Kab.
    Penasehat Hukum Termohon, berdasarkanSurat Perintah Tugas dari Kepolisian Resor Sikka No. Pol.
    Berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang undang Republik IndonesiaNomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,termohon memiliki tugas pokok menegakkan hukum dan memberikanpelayanan kepada masyarakat. Proses hukum yang dilakukan termohonmerupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat demiterciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat.b.
Pengadilan PN TONDANO Pidana Khusus
Register : 05-02-2024 — Putus : 15-03-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan PN TONDANO Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tnn
Tanggal 15 Maret 2024 — Pemohon:
IRWANTO RIVANLI TODINDI
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara cq. Kepolisian Resor Minahasa Tenggara cq Kepolisian Sektor Ratatotok
18 — 18
  • Pemohon:
    IRWANTO RIVANLI TODINDI
    Termohon:
    Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara cq. Kepolisian Resor Minahasa Tenggara cq Kepolisian Sektor Ratatotok
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kln
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
SURATMI
Termohon:
Kepala Kepolisian R.I Cq.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq.Kepala Kepolisian Resort Klaten
265 — 117
  • Pemohon:
    SURATMI
    Termohon:
    Kepala Kepolisian R.I Cq.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq.Kepala Kepolisian Resort Klaten
    Lingkar Selatan, Taman Tirto, Kasihan, Bantul,Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 14 Januari 2019, yang selanjutnya disebutSQDAQAL.......00.ccccccceeseeeeeeceeeeeeeeeeeeeeseaeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeesanees PEMOHON,MELAWANKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIANDAERAH JAWA TENGAH, cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KLATENyang berlamat di JI.
    SIYONO Alias AFIF Alias MARSODIYONO / suami Pemohon diKepolisian Resor Klaten tersebut, tidak ada perkembangan tindaklanjut pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian Resor Klaten ;15.
    Bahwa oleh karena Kepolisian Resor Klaten tidak lagi memberikaninformasi perkembangan penanganan pemeriksaan Laporan Polisi No: LP/B/154/2016/JATENG/RES KLT tertanggal 15 Mei 2016, walaupuntelah berulangulang diajukan surat permohonan pemberitahuanperkembangan perkara ke1, ke2, ke3 dan ke4 oleh Tim KuasaHukum Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun, makaHalaman 6 dari 79, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN KlInberdasarkan halhal tersebut Penyidik Kepolisian Resor Klaten telahmenghentikan Penyidikan
    Kepolisian Resort Klaten, KA SPKT Ub.KANIT SPKT AIPTU LUKAS SUPARNO;2. bukti P2 : Foto Copy Surat Nomor : BUnd/474/V/2016/Reskrim, Tertanggal 18 Mei 2016,Perihal Undangan Klarifikasi Kepada SURATMI yangdikeluarkan oleh Kepolisian Resort Klaten, KASATRESKRIM, Penyidik AKP. FARIAL M.
    Kepolisian Resort Klaten;23. bukti P23 : Fotocopy Berita Acara Klarifikasi, An.WAGIYEM GITO SUWARNO, tertanggal 04 Juni 2016,yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepolisian ResortKlaten;24. bukti P24 : Fotocopy Berita Acara Klarifikasi, An.WIJIYANTO Bin WAKIDI WIRYO SENTONO, Pada HariKamis, tertanggal 09 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepolisian Resort Klaten;25. bukti P25 : Fotocopy Berita Acara Klarifikasi, An.YANUAR ICHSAN, Pada Hari Selasa, tertanggal 07 Juni2016, yang dibuat
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 15-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN MALANG Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Mlg
Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon:
suprapto
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia c.q Kepolisian Daerah Jawa Timur c.q Kepolisian resort Batu
111 — 60
  • Pemohon:
    suprapto
    Termohon:
    Kepolisian Republik Indonesia c.q Kepolisian Daerah Jawa Timur c.q Kepolisian resort Batu
    KEPOLISIAN DAERAHJAWA TIMUR cq.
    DALAM EKSEPSI :1) Bahwa permohonan Praperadilan Pemohon di Pengadilan NegeriMalang, terdaftar dalam Register Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN.Malangtanggal 15 Nopember 2018 yang ditujukan kepada KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPOLISIAN DAERAH JAWATIMUR cq KEPOLISIAN RESORT BATU adalah CACAT FORMILkarena permohonan tersebut ditujukan kepada lembaga atauInstitusi atau Kantor Kepolisian sebagaimana yang dimuat dalampermohonan a quo.
    Di dalam Bab Ketentuan Umum UU No. 2 Tahun2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1)disebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitandengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturanperundang undangan.
    Dalam Permohonan Praperadilan Pemohondengan tegas ditujukan kepada Lembaga Kepolisian bukan ditujukankepada Pejabat yang menjadi pimpinan dalam organisasi Kepolisianatau pelaksana penegak hukum di Kepolisian Negara RepublikIndonesia, dalam hal ini adalah KEPALA KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWATIMUR cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT BATU yang secaraadministrasi bertindak sebagai subyek hukum yang berdasarkanhalaman 15 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid. Pra /2018/PN.
    Bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonanPraperadilan kepada Termohon yaitu KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA cq KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR cq KEPOLISIANRESORT BATU adalah sudah benar ditujukan kepada pejabat yaitu Kapolri,Kapolda JATIM, Kapolres Batu, sedangkan kekeliruan penulisan KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMURcq KEPOLISIAN RESORT BATU yang seharusnya KEPALA KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWATIMUR cq KEPALA KEPOLISIAN
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Register : 06-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN STABAT Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Stb
Tanggal 18 Januari 2022 — Pemohon:
Irwansyah
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Langkat Cq. Kepala Kepolisian Sektor Padang Tualang
17 — 12
  • Pemohon:
    Irwansyah
    Termohon:
    Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Langkat Cq. Kepala Kepolisian Sektor Padang Tualang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2767 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — AGUSTIAN HARATUA, AMD, VS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU cq KEPOLISIAN RESORT KOTA BARELANG cq KEPOLISIAN SEKTOR SEKUPANG (POLSEK) SEKUPANG, DKK
79 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AGUSTIAN HARATUA, AMD, VS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cqKEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU cq KEPOLISIANRESORT KOTA BARELANG cq KEPOLISIAN SEKTORSEKUPANG (POLSEK) SEKUPANG, DKK
    ., M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Teratai VI,Nomor 05, Baloi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15Januari 2015;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;1.Lawan:KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cqKEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU cq KEPOLISIANRESORT KOTA BARELANG cq KEPOLISIAN SEKTORSEKUPANG (POLSEK) SEKUPANG, berkedudukan di JalanIr. Sutami Nomor 01, Kecamatan Sekupang, Batam;AKP FERI KUSWANTO, bertempat tinggal di Kav.
    dialami oleh Penggugat sebagai korban pencurian kepada Tergugat . dimanaperkara pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu sekira pukul 04.00 WIB,tanggal 20 Juli 2011 di Perumahan Tiban Ayu Kecamatan Sekupangsebagaimana yang tertera dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL)Nomor STPL/173/VII/2011/KEPRI/BRL/SKP, tertanggal 20 Juli 2011 yangditandatangani oleh Brigadir Polisi Nanda Suhanda (bukti Pl);Bahwa barang milik Penggugat yang dilaporkan oleh Penggugat telah dicuriberdasarkan surat laporan Kepolisian
    Hotma Topri Tamba sudah mengakui bahwa dia yangmengambil molding tetrapod tersebut, tetapi dia hanya mengakuimengambil 3 (tiga) unit dan mengajak Penggugat untuk berdamai, tetapiPenggugat menolaknya;Bahwa kemudian Penggugat pun melaporkan perkara pencurian tersebut kepihak Kepolisian Sektor Sekupang (Tergugat ) sebagaimana yangtercantum dalam poin 1 di atas;Bahwa dalam proses penyelidikan perkara pencurian tersebut, penyelidikandilakukan oleh Tergugat selaku Institusi Kepolisan yang menaungi wilyahhukum
    Kecamatan Sekupang, kemudian Tergugat selaku Kanit ReskrimPolsek Sekupang sedangkan Tergugat III sebagai Penyidik Pembantu yangmelakukan pemeriksaan/penyilidikan terhadap perkara yang dilaporkan olehPenggugat tersebut (bukti P5);Bahwa atas laporan pencurian tersebut Penggugat di pemeriksa sebagaisaksi korban (Pelapor) oleh penyidik pembantu yaitu Tergugat Ill danhasil pemeriksaan tersebut di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan,(bukti P6);Bahwa setelah laporan kepolisian dibuat dan Penggugat
    Jadi sangat jelas kKedudukan hukumantara Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugatdan Hotma Topri Tamba dalam perkara ini walaupun Hotma TopriTamba anggota Kepolisian Polda Kepri dari Satuan Brimob akan tetapidalam perkara ini Hotma Tompri Tamba bukan bagian dari penyidikyang melakukan penyidikan terhadap perkara;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-01-2011 — Upload : 30-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1816 K/PID/2009
Tanggal 12 Januari 2011 — DWI ANGGONO VS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN NEGARA RI DAERAH RIAU cq. KEPOLISIAN NEGARA RI RESOR KAMPAR
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DWI ANGGONO VS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN NEGARA RI DAERAH RIAU cq. KEPOLISIAN NEGARA RI RESOR KAMPAR
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 26-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 27-12-2021
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Gst
Tanggal 10 Desember 2021 — Pemohon:
FAULUZISOKHI GIAWA
Termohon:
Kepolisian RI, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumut, Cq Kepala Kepolisian Resort Nisel
67 — 0
  • Pemohon:
    FAULUZISOKHI GIAWA
    Termohon:
    Kepolisian RI, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumut, Cq Kepala Kepolisian Resort Nisel
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 12-12-2006 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3309K/PDT/2002
Tanggal 12 Desember 2006 — PEMERINTAH RI, KEPALA KEPOLISIAN RI ; PEMERINTAH RI. KEPALA KEPOLISIAN RI Cq. Kepala Kepolisian Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Tengah, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Pandan di Pandan ; vs. M. PARLINDUNGAN HUTABARAT
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI, KEPALA KEPOLISIAN RI ; PEMERINTAH RI. KEPALA KEPOLISIAN RI Cq. Kepala Kepolisian Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Tengah, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Pandan di Pandan ; vs. M. PARLINDUNGAN HUTABARAT