Menyatakan terdakwa Nazarudin Bin Awaludin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaDengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dakwaan Kesatu. 2.

Menyatakan terdakwa Nazarudin Bin Awaludin telah terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengajamenggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam suratdakwaan Kesatu melanggar pasal 85 jo Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor

31Tahun 2004 tentang Perikanan;2.

Bangka Belitung atau pada suatu tempattertentu di Perairan Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia, setidaktidaknya masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk memeriksa dan mengaadili,dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilikiSIUP yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai

Babel, dikarenakan berdasarkan Pasal 24 ayat2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan AlatPenangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia, dipertegas dengan Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Republik Indoesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangLarangan Penggunaan alat Penangkap Ikan Pukat Hella (Tralws) dan PukatHalaman 31 dari 27Putusan Nomor 185/Pid.Sus

/2016/PN SglTarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa Dengan Sengaja Memiliki, Menguasai, Membawa,Dan/Atau Menggunakan Alat Penangkap Ikan Dan/Atau Alat Bantu PenangkapIkan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan DiKapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiatelah terpenuhi:;.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 85 jo Pasal 9UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang

/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yangtidak memiliki SIPI.

hukum ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Ranai tanggal24 Desember 2008 sebagai berikut :2.

Menyatakan Terdakwa LOOD bersalah melakukan tidak pidana "Memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia yang tidak memiliki SIP sebagaimana dakwaan kedua pasal 93ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan ;3.

Terdakwa LOOD telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI) ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;3.

Sus/2010kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambunganpembangunan perikanan nasional yang mana akhirakhir ini jumlah tindakpidana perikanan (Illegal Fishing) sangat tinggi di Wilayah PengelolaanPerikanan RI khususnya di laut Natuna yang dilakukan oleh nelayan nelayanasing sehingga negara RI mengalami kerugian dengan jumlah yang cukupbesar, oleh karena itu apabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguhsungguh maka dapat menjadi preseden buruk di kKemudian hari serta tidakmembuat

Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 April2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal07 Mei 2015;6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengantanggal 19 Mei 2015;7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;8.

, membawa,dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut:Terdakwa COTTANG bin PATTA selaku Nahkoda dari KM (Kapal Motor)Cahaya Abdad dengan berat 13 GT melakukan pelayaran di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia posisi + 3 (tiga) mil

106 27 45" BT 2015 atau setidaktidaknya padasuatu tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Perikanan Jakarta Utara, yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini, Nahkoda Kapal perikanan yang tidak memiliki suratpersetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (dakwaan Kesatu);2.

Nomor 125/Pid/2015/ PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriJakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juni 2015. dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri JakartaUtara pada

Menyatakan Terdakwa SAKON SREEPA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3.

maka Pengadilan Perikanan yang berkedudukandi Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan yangtidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yangdilakukan Terdakwa pada Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia namun PemerintahIndonesia tidak mempunyai perjanjian dengan Pemerintah

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).c. Surat Izin Berlayar (SIB).d.

yaitu :Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).Surat Laik Operasi (SLO).4.

, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 102 Undangundang Nomor. 45 tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang R.I Nomor. 31 tahun 2004tentang Perikanan ketentuan pidana penjara dalam undangundang ini tidakberlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara

Menyatakan Terdakwa APPI SIHOTANG, bersalah melakukan TindakPidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 93Ayat (1) UndangUndang Nomor 3! Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana dalam dakwaan Subsidair..

Surat Izin Usaha Perikanan (SIPI). Pas Tahunan, SuratKecakapan, Surat Kelayakan dan Pengawasan Kapal PenangkapIkan (SKPKPI).c. Alat Navigasi berupa : 1 (satu) Satelit + Antene, 1 (satu) kompas, 1(satu) Komputer (Echo Sounder).d.

Sedangkan terhadap perkara perikanan untuk daerah AcehPemerintah Aceh memiliki Qanun yang bersifat knusus (Lex Specialisderogat Lex Generalis) yaitu Qanun Nomor 17 Tahun 2002 tentang IzinUsaha Perikanan dimana disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) setiaporang, kelompok orang dan pemilik badan hukum yang karenakelalaiannya melanggar Pasal 10 Ayat (1), yaitu melakukan penangkapanikan yang tidak memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI), diancam denganpidana kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan

perundangundangan yang berlaku (perundangundangan dimaksud dalam hal initentunya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan khususnya Pasal 93 Ayat (1) tentang pelanggaranSIPIl).

No. 997 K/Pid.Sus/2010 Bahwa kesalahan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan aquo karena telah memposisikan atau menempatkan hukum adat laotderajatnya atau hirarkhinya lebih tinggi dari ketentuan perundangundangnasional (UndangUndang Perikanan) yang berlaku bagi seluruh wargaRepublik Indonesia tanpa kecuali.

Menyatakan Terdakwa SAMSUL KANTUE alias SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nahkoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;2.

dikeluarkan kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan gorontalo tanggal 09 Februari 2015 ;- 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No. w.1/KM.17/III/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2016 jam 16.05 Wita beserta 1 (Satu) lembar lampiran daftar anak buah kapal ;- 1 (satu) lembar asli surat keterangan aktivasi transmitter nomor : 1122/PSKDP.4/TU.212/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 desember 2016 ;- 1 (satu) lembar asli surat izin usaha perikanan

perseorangan nomor : 12.15.01.0162.7438 yang dikeluarkan oleh direktur jenderal perikanan tanggal 25 Maret 2015 ;- 1 (satu) lembar asli surat izin penangkapan ikan operasi tunggal nomor : 26.15.0001.01.48434 yang dikeluarkan oleh direktur jenderal perikanan tangkap tanggal 1 Juni 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;- 1 (satu) lembar asli Surat laik operasi kapal perikanan nomor: GRO.21601824 yang dikeluarkan oleh satker pengawasan SDKP Gorontalo tanggal 12 April 2016 jam 15.48

PUTUSANNomor 27/Pid.Sus/2017/PN GtoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadiliperkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SAMSUL KANTUE alias SAMSUL ;Tempat lahir : Gorontalo ;Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Mei 1976 ;Jenis kelamin : Laki Laki ;Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Kelurahan Leato Selatan Kecamatan

Bone Bolango atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Gorontalo, Nahkodah kapal perikanan yangberlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkanoleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, perbuatan mana dilakukan olehpara terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa SAMSULHalaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus /2017/PN GtoKANTUE Alias SAMSUL selaku Nahkodah Kapal penangkapanikanKM.Inka

Ahli DASIN, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)KM Inka Mina 924 yang merupakan Kapal Perikanan;Bahwa untuk dapat berlayar kapal perikanan harus mempunyai SuratPersetujuan Berlayar (SPB);Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk Kapal Perikanan dikeluarkanoleh Syahbandar Perikanan tetapi bila belum ada Syahbandar Perikananmaka dikeluarkan Syahbandar Umum;Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dikeluarkan

Nahkodah kapal perikanan ;2.

Yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/ataupengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan Tidak memiliki SuratPersetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar dipelabuhan perikanan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Nahkodah kapal perikanan ;Menimbang, bahwa Nahkodah adalah seorang pemimpin kapal dalam artiyang memegang kendali segala sesuatu diatas kapal, dalam hal ini adalah kapalperikanan yang merupakan kapal khusus untuk

SALAMANES ;Tempat lahir : Loson Govenor Generozo ;Umur/tanggal lahir : 33 tahun/24 Mei 1983 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kewarganegaraan > Philipina ;Tempat tinggal : Gensan Cita Philipina ;Agama : Kristen Katholik ;Pekerjaan : Nahkoda FB.R2 ;Terdakwa tersebut tidak ditahan ;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakankarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Dakwaan Primair diatur dan diancam dalam Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat(1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Menyatakan Terdakwa JONEL SALAMANES terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat (1)Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 816 K/PID.SUS/2017UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;.

TAR., tanggal 21 Oktober 2016 yang amar lengkapnyasebagai berikut :Menyatakan Terdakwa JONEL SALAMANES terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONEL SALAMANES berupapidana Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal FB.

dipertimbangkan di atas ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pulaternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut ditolak ;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;Mengingat Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan

ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, telahmemutus perkara Terdakwa:Nama : NGUYEN VAN PHONG;Tempat Lahir : Van Hung, Van Ninh, Khonh Hoa;Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun /16 Agustus 1981;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Vietnam;Tempat Tinggal : Van Hung, Van Ninh, Khonh Hoa;Agama : Budha;Pekerjaan : Nahkoda QNG 95337TS;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan

dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan KesatuDakwaan KeduaDakwaan Ketiga: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 juncto Pasal26 Ayat (1) yuncto Pasal 76A juncto Pasal 102 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan; atau: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2)jJuncto Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 76A juncto Pasal102 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan

Sus/2018atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan; atauDakwaan Keempat : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2)jJuncto Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 76A juncto Pasal102 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan juncto Pasal 53 Ayat (1)KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBitung tanggal 6 September 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN

PHONG terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di ZEE yang tidak memiliki Surat ljin PenangkapanIkan (SIPI)" sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yangdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat(2) yuncto Pasal 76 A juncto Pasal 102 UndangUndang RI Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan;

pada Pengadilan Negeri Bitung padatanggal 5 April 2017;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung padatanggal 27 Maret 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2017 serta memori kasasinyatelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada PengadilanNegeri Bitung pada tanggal 5 April 2017.

diajukan dipersidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:1 Menyatakan terdakwa SAMSUL Als ASUL Bin Alm TUGANAL terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menangkap ikan denganmenggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan danlingkungannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Hulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksadan mengadili, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakanbahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yangdapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ataulingkungannya sebagaimana dimaksud dalam

Tapin sekitar 5 (lima) bulan yang lalu. an terdakwa mengetahuikalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum adalahdilarang oleh Pemerintah.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;DANKedua.Bahwa terdakwa SAMSUL Als ASUL Bin Alm TUGANAL pada hari Sabtu tanggal 28Nopember 2015 sekira jam 00.30 wita atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masihtermasuk dalam tahun 2015 , bertempat di Sungai Amandit Desa Pantai

Yunizar) dengantegangan listrik yang dihasilkan oleh alat setrum seperti yang digunakan olehterdakwa maka ikanikan yang terkena aliran listrik dari seperangkat alatsetrum tersebut bisa pingsan.Bahwa benar menurut keterangan ahli dari Dinas Perikanan dan Peternakan(Ir.

Yunizar) dengantegangan listrik yang dihasilkan oleh alat setrum seperti yang digunakan oleh terdakwa makaikanikan yang terkena aliran listrik dari seperangkat alat setrum tersebut bisa pingsan;Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli dari Dinas Perikanan dan Peternakan (Ir.Siti Nurhamidah), yang dimaksud di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiaadalah semua sungai baik itu sungai pribadi ataupun sungai umum dengan akibat daripenyetruman ikan menggunakan alat setrum accu yang dilakukan

BV 5162 TS;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:Dakwaan Kesatu : Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat (1) juncto Pasal 5 Ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP

;AtauDakwaan Kedua : Pasal 93 Ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 5 Ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangHalaman 1 dari 8 hal.

Putusan No. 2616 K/PID.SUS/2017Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;AtauDakwaan Ketiga : Pasal 85 juncto Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 5Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor

Negara RepublikIndonesia sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa jyaitumelanggar Pasal 85 juncto Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP (dalam Dakwaan Ketiga);Halaman

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGUYEN VAN THIEN denganpidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair6 (enam) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) unit kapal perikanan KM.

Timnya yang lain (Saksi Surono dan Bambang Wijanarko), yangmerupakan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di daerah operasiLaut Utara Jawa dan Lampung, melaksanakan operasi rutin pengawasansumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan Kapal PengawasTakalamungan.

Wilayah Pengelolaan Perikananan RepublikIndonesia dan Ketiga Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SPB);2.

Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Nomor 30 tahun 2012 tentang Usaha PerikananTangkap Pasal 86 adalah:a.

Surat Laik Operasi (SLO) asli yang dikeluarkan oleh pengawasperikanan sesuai Pasal 43 juncto Pasal 44 Ayat (2) UndangUndang Repulbik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalamUndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan danpetunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Republik Indonesia Nomor 07/MEN/2010 tentangSurat Laik Operasi Perikanan;c.

Bahwa benar setiap kapal perikanan yang akan berlayar daripelabuhan perikanan melakukan penangkapan ikan dan/ataupengangkutan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI) wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar(SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana diaturpada Pasal 98 juncto 42 Ayat (8) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;1.2.

' 11' 190 S 130' 02' 380T atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telahberoperasi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan laut lepastidak didaftarkan terlebin dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia, yangdilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa berawal dari Terdakwa sebagai Nahkoda KMN.

TIGA USAHA GT.1 tidakdidaftarkan sebagai Kapal Perikanan Indonesia ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 B jo Pasal 36 ayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSorong tanggal 28 Juli 2010 sebagai berikut :1.

dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan daritindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkansetelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri ;Pasal 76B:(1) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak ataumemerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang denganpersetujuan ketua pengadilan negeri ;(2) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenis ikan terlebin dahuludisisinkan

No. 2621 K/Pid.Sus/2011(4) Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankantugasnya dengan baik dan pihak yang betjasa dalam upayapenyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan ;(5) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikananyang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usahabersama nelayan dan/atau koperasi perikanan ;(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur denganPeraturan

No. 2621 K/Pid.Sus/2011Yang mana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1), (2) dan (3) KUHAPmerupakan UndangUndang Umum (Lex Generalis) padahal sudah adaUndangUndang Khusus tentang Perikanan (Lex Spesialis), jadi seharusnya(ought to) Majelis Hakim dalam memutus perkara perikanan ini tidak bolehkeluar dari ketentuan yang diatur dalam Bagian Kedua A barang buktiUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

- Menyatakan Terdakwa : ABDUL WAHID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;- Menyatakan Terdakwa : ABDUL WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian

Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHID bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapanikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan/atau membahayakankelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana diatur pasal 84ayat (1) UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam suratdakwaan Subsidair ;2.

dinakhodai terdakwa tersebut yang telah melakukan penangkapan ikandengan menggunakan jaring mini trawl selanjutnya perahu nelayan tanpa namatersebut di Ad Hock ke Mako Sat Pol Air Pasuruan guna proses pemeriksaan danpenyidikan lebih lanjut ;e Bahwa ia terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemarandan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya ;Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 86 ayat(1) UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa ABDUL WAHID pada waktu dan tempat sebagaimana DakwaanPrimair tersebut diatas, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ataubangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikandan/atau lingkungannya ;e Bahwa ia terdakwa dengan menggunakan perahu nelayan tanpa nama dengan alatpenggerak

Unsur : melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber dayadan/atau lingkungan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan adalah si pelaku dengan sadarmelakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya dan/atau lingkungan ;10Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap

Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia,bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapatmerugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan ;Add 1.

MIADI bersama Terdakwa H.CHOLIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 93 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1)Bahwa terdakwa I. MI A DTI selaku Nahkoda KMN.Al. Amin telah melakukan atau turut melakukan denganterdakwa II. H.

CHOLIL tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (3) Undang Undang RI Nomor45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP ; DANKhusus Terdakwa I. MIADIBahwa terdakwa I. MI A DI selaku' NahkodaKMN. Al.

MIADI dan terdakwa MII.H.CHOLIL bersalah melakukan tindak pidana yangmemiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera Indonesia melakukan penangkapanikan di wilayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia dan/atau di laut lepas = yangtidak memiliki SIPI sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (1) UU RI No 45 Tahun2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo.

MIADI juga bersalah melakukanoetindak pidana nahkoda kapal perikanan yang tidak99memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UU RINo 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Dakwaan11Ketiga ; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JI MIADI danterdakwa II H.CHOLIL dengan pidana penjara masingmasing selama..1 (satu) tahun... dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dan membayar dendamasing masing sebesar Rp. 500.000

H.CHOLIL tersebut di atas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana SECARABERSAMASAMA MENGOPERASIKAN KAPALPENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA DI WILAYAHPENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAYANG TIDAK MEMBAWA SIPIASLI3 ree rrr eee eee eee2. Menyatakan terdakwa I. MIADI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan17tindak pidana NAHKODA KAPAL PERIKANAN YANG TIDAKMEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR 3.

Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009.2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa HORMAN Bin MURGANI (Alm.)dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.3 Menetapkan barang

sebagaimana telah diubah danKEDUA 2222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn cnnSania Bahwa terdakwa HORMAN Bin MURGANI (Alm.) pada waktu dan tempatsebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, dengan sengaja memiliki,menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantupenangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009.KETIGA 2222222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn neceswonn2= == Bahwa terdakwa HORMAN Bin MURGANI (Alm.) pada waktu dan tempatsebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkanpencemaran

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur dari pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 telah terpenuhi, makaterdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu.

Menimbang, bahwa sesauai dengan ketentuan 84 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan, kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhipidana denda.

Balqis namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 Ayat (8) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;DANKEDUA:Bahwa ia Terdakwa Ruslan Ahmad pada hari Selasa tanggal 26 April2016 sekira jam 09.00 WITA atau setidaktidak

yangtidak memiliki surat persetujuan berlayar padahal setiap kapal perikanan yangakan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan daripelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalamPasal 42 Ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan caracara antara lainsebagai berikut:Hal. 2 dari 11 hal.

No.2020 K/Pid.Sus/2016Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu mengabaikan ketentuan Pasal 1 Ayat (11) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perikanan karena penegasan Retentuan Pasal 27 Ayat (5) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang mengatur bahwanelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari yang dikecualikandalam Pasal 27 Ayat (5) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerikanan

Penangkap Ikan yang bergerak dalam dunia usaha perikanan yangterdaftar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tolitoli sehinggasecara khusus tunduk pada UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerikanan yang merupakan /ex specialis, selanjutnya jika mencermati pengertiannelayan kecil yaitu nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhikebutuhan hidup seharihari, maka sangat tidak tepat jika Majelis Hakimmenyatakan bahwa Terdakwa Termasuk katagori nelayan kecil sebagaimanadimaksud dalam

Surat PersetujuanBerlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3), dan sama sekali tidak ada pengecualian yang diatur dalam undangundang baik dalam UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 Tentang Perikanan maupun dalam UndangUndang Nomor 7Tahun 2016, sehingga seluruh kapal perikanan yang akan berlayar wajibmemiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dipelabuhan berdasarkan undangundang ini, karena filosof dari kewajibanmemiliki

BV 0962 TS yangmerupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam (disidangkan dalamberkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008 sekira pukul11.40 WIB atau setidaktidaknya di waktu lain pada bulan Oktober Tahun2008, bertempat di Perairan Kepulauan Natuna pada posisi 05 56' 65" U 106 16' 15" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasukHal. 1 dari6 hal. Put.

Untuk proses hukum selanjutnya Terdakwa berikut kapal diamankandan diserahkan ke Penyidik TNI Al Ranai di Ranai ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 85UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat(1) ke. 1 KUHP ;ATAU KEDUABahwa ia Terdakwa LE VAN CONG selaku Nakhoda KM. BV 0197 TSyang mcrupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam bersamasamadengan NGUYEN ON selaku Nakhoda KM.

BV 0962 TS yang merupakan kapalpenangkap ikan berbendera Vietnam (disidangkan dalam berkas terpisah), padahari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008 sekira pukul 11.40 WIB atau setidaktidaknya di waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2008, bertempat diPerairan Kepulauan Natuna pada posisi 05 56' 65" U 106 16' 15" T yangmerupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk

Untuk proses hukum selanjutnya terdakwa berikut kapal diamankandan diserahkan ke Penyidik TNI Al Ranai di Ranai ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 93 ayat (2)UndangUndang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke. 1KUHP ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung Pinang tanggal 6 Maret 2009 sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa LE VAN CONG bersalah melakukan tindak pidanasecara bersamasama "Memiliki dan / atau) mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat jjinPenangkapan Ikan (SIPI)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 93 ayat (2) UndangUndang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP ;2.

Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 ;SUBSIDAIRBahwa ia Terdakwa Yusni bin Zainuddin pada hari Kamis, tanggal 10Desember 2009 sekira jam 21.30 WIB, atau setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2009, bertempat di Perairan Pulau Palambak Kecil, KecamatanPulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil pada titik koordinat 0206.281 LintangUtara dan 097 26.203 Bujur Timur, atau setidaktidaknya pada tempat lain

yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, melakukanusaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan,daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan, perobuatan manadilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primairdi atas, Terdakwa Yusni bin Zainuddin bersama anak buah kapal (ABK) KM.Bintang New J and J GT.57 No. 1679 / SSD telah melakukan penangkapan ikandi wilayah perairan

Pasal 100 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RlNomor 45 Tahun 2009 ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Singkil tanggal 02 Maret 2010 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Yusni bin Zainuddin, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan, sebagaimanadalam Surat Dakwaan Primer :2.

Surat Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan ;Surat Laik Operasi (SLO) ;Surat Keterangan Transmitter VMS Off Line ;PASTAHUNAN ;Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan ;oa Surat Keterangan Kecakapan 60 Mill atas nama Nahkoda saudaraYusni ;Hal. 3 dari8 hal. Put. No. 2126 K/ PID.SUS / 20107. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mill atas nama KKM saudaraDarma Karya Nasution ;8.

Bintang New J and J GT 57 No. 1679/ SSD;1 (satu) set Pukat Cincin (Purse Seline) beserta pelampung ;1 (satu) bundel Map warna biru yang berisi dokumen kapal berupa : SIUP dan SIPI yang dikeluarkan dari Departemen Kelautan danPerikanan ; Surat Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan ; Surat Laik Operasi (SLO) ; Surat Keterangan Transmitter VMS Off Line ; PASTAHUNAN ; Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan ; Surat Keterangan Kecakapan 60 Mill atas nama Nahkoda saudara Yusni;Hal. 4 dari8

tanggal 31 Maret 2008 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Barru tersebut, karenadidakwa :KESATU :Bahwa Terdakwa ADI SULFIADI bin ASIKIN pada hari Sabtu,tanggal 15 Desember 2007 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaktidaknya pada bulan Desember tahun 2007 bertempat di Perairansebelah Barat Pulau Pute Angin, Kecamatan Tanete Rilau,Kabupaten Barru atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru,dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan

; Akibat dari perbuatan Terdakwa, padang lamun sebagai tempatmakan ikan dan masukan organisme, terumbu karang, pasir sertadaya ikanikan damersal mengalami kerusakan, selain itu ikanikan yang terkena sapuan trowl dapat tertangkap dan mati ;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanadalam Pasal 84 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentangPerikanan ;ATAU:KEDUA:Bahwa Terdakwa ADI SULFIADI bin ASIKIN pada waktu dantempat sebagaimana dakwaan Kesatu, dengan sengaja di wilayahPengelolaan Perikanan

sapuan trowl dapat tertangkap dan mati ;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanadalam Pasal 85 UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentangPerikanan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Barru tanggal 15 April 2008 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ADI SULFIADI bin ASIKIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan