Ditemukan 18034 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Dipa
Pt belimbing sriwijaya
Ppk sungai dan pantai snvt pelaksanaan jaringan sumber air sumatera iv
Pt. gunung intan vs pejabat pembuat komitmen (ppk) satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah provinsi kalimantan timur;
Pt. citraprasasti konsorindo vs kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gianyar / pengguna anggaran / pejabat pembuat komitmen (ppk);;
Cv. safarnah jaya utama vs pejabat pembuat komitmen (ppk) dinas perumahan dan kawasan permukiman pemerintah kabupaten kutai timur;
Pejabat pembuat komitmen (ppk) pengadaan motor tempel 15 pk.dinas kelautan dan perikanan daerah provinsi sulawesi utara vs cv. trigil;
Pt. jaya kupang pratama vs 1. pejabat pembuat komitmen (ppk) dinas pendidikan & kebudayaan kota kupang.
2. pt. teguh karya saputra pratama;
I. pt. sena sanjaya makmur sejahtera.
Ii. pt. inti rimba persada vs pejabat pembuat komitmen (ppk) unit penyelenggara pelabuhan daerah ii;;
Pt. spectratama perkasa vs pejabat pembuat komitmen (ppk) pekerjaan lanjutan pembangunan gedung rumah pusat jantung terpadu (pjt) rsup dr. m. djamil padang;
Pt. cahaya tunggal abadi vs pejabat pembuat komitmen (ppk) 2.2 provinsi sumatera barat satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah ii provinsi sumatera barat;
Register : 24-05-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 116/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 27 Oktober 2016 — PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 (PPK KOSGORO 1957) ; I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
85 — 46
85 — 46
PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 (PPK KOSGORO 1957) ; I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
PUTUSANNomor : 116/G/2016/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan hukumsebagai berikut, dalam perkara antara :PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNAGOTONG ROYONG 1957 (PPK KOSGORO 1957),berkedudukan di Jalan Hang Lekiu No. 3, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, berdasarkan
Pasal 10 butir (3)Anggaran Rumah Tangga Kesatuan Organisasi SerbagunaGotong Royong 1957 (PPK KOSGORO 1957) dan SuratKeterangan Terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan diKementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal KesatuanBangsa dan Politik Nomor 310/D.III.4/IV/2010, tanggal 25 April2011, dalam hal ini diwakili oleh :1. HR.
Agung Laksono, Kewarganegaraan Indonesia, JabatanKetua Umum Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong RoyongHalaman 1 dari 127 halaman Perkara No.116/G/2016/PTUNJKT1957 (PPK KOSGORO 1957) periode 20132018, beralamat diJalan Hang Lekiu No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.2.
Sabil Rahman, Kewarganegaraan' Indonesia, JabatanSekretaris Jenderal Kesatuan Organisasi Serbaguna GotongRoyong 1957 (PPK KOSGORO 1957) periode 20132018,beralamat di Jalan Hang Lekiu No. 3, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan.Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Ichwan Setiawan,S.H., M.H., Drs. Firmansyah, S.H., M.H., Drs.
Register : 28-07-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 3/Pdt.P-Kons/2022/PN Cbi Tanggal 23 Agustus 2022 — Pemohon:
ASIH NIRBIYANTI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung
Termohon:
HIOE ARIFIN LUKMAN
62 — 16
ASIH NIRBIYANTI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung
Termohon:
HIOE ARIFIN LUKMAN
62 — 16
Pemohon:
ASIH NIRBIYANTI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung
Termohon:
HIOE ARIFIN LUKMAN
Register : 13-04-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 11/Pdt.G/2020/PN LBB Tanggal 20 April 2020 — Penggugat:
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
59 — 4
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
59 — 4
Penggugat:
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Register : 19-05-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 19/G/2021/PTUN.BKL Tanggal 28 Oktober 2021 — CEMPAKA KARYA
Tergugat:
KPA/PPK BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
167 — 67
Tergugat:
KPA/PPK BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
167 — 67
CEMPAKA KARYA
Tergugat:
KPA/PPK BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATANSudirman No. 46 AManna Bengkulu Selatan, Alamat Elektronikadv.taufikaneri@ gmail.COM;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/PLHS/V/2021tanggal 22 Maret 2021/Selanjutnya disebut sebagal .PENGGUGAT ;oe eR MELAWAN :PPK BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN, berkedudukan diDari Samping Kiri JL.
Hal 4 dari Hal 37lil.asKEWENANGAN PENGADILAN:Bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap terggugat, yangmenerbitkan Obyek Sengketa yaitu PPK Bidang Bidang Cipta Karya DinasPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan. TempatKedudukan dari samping kiri di JL.
Register : 13-08-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 21-05-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 22/G/2014/PTUN-Pbr Tanggal 17 September 2014 — TUAH SAKTI Melawan
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) / PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014
98 — 39
98 — 39
TUAH SAKTI MelawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) / PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014
Komplek Pertokoan Jalan Sudirman No. 76 Bangkinang ,Kampar Riau ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2014 ; Nama Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) / PEJABATPELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) DINASPERIKANAN KABUPATEN KAMPARPROPINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014 ; Tempat Kedudukan : Jl. Prof. M.
13 Agustus 2014 dengan Register Nomor : 22/G/2014/PTUNPbr ;Menimbang, bahwa perkara Nomor : 22/G/2014/PTUNPbr masih dalam prosesPemeriksaan Persiapan ; Menimbang, bahwa Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dalam suratnya tertanggal 11 September 2014 denganalasan sebagai berikut :1 Bahwa berkenaan dengan yang menjadi obyek gugatan perkara aquoperihalPermohonan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ( SPPBJ ) olehPejabat Pembuat Komitmen ( PPK
Register : 20-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN LBB Tanggal 11 Mei 2020 — Penggugat:
JULY HENDRI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
48 — 16
JULY HENDRI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
48 — 16
Penggugat:
JULY HENDRI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Register : 27-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN LBB Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
30 — 14
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
30 — 14
Penggugat:
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Putus : 23-12-2021 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991 PK/Pdt/2021 Tanggal 23 Desember 2021 — PT DUTA KARYA ADHITAMA VS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA cq
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN
TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, DKK
289 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
289 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT DUTA KARYA ADHITAMA VS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA cqPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANTANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, DKK
Register : 13-04-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 5/Pdt.G/2020/PN LBB Tanggal 20 April 2020 — Penggugat:
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
52 — 5
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
52 — 5
Penggugat:
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Register : 17-09-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 223/G/TF/2021/PTUN.JKT Tanggal 9 Februari 2022 — INTI RIMBA PERSADA (KSO)
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II
230 — 1078
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II
230 — 1078
INTI RIMBA PERSADA (KSO)
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH IIyang belanja, dulunyaitu yang berkontrak Pengguna Anggaran, setelah adanya perubahan Perpreskarena Pengguna Anggaran pekerjaannya banyak, maka diubah sampaisekarang ini muncul yang namanya PPK, jadi hubungan hukumnya PA ituperencanaan umum, PPK yang berbelanja dan berkontrak, sedangkan Pokjaterkait pemilinan;Bahwa ketika sudah ditetapbkan Pemenang kemudian di serahkan dari Pokjake PPK, mestinya PPK memiliki kKewajiban untuk menerbitkan SPPBJ, kalautidak menerbitkan SPPBJ maka PPK ini telah melakukan
dari PPK kepada Penyedia jasa sebagai Pemenang lelang,Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKTkecuali pada saat PPK menerbitkan SPPBJ, sebelumnya semua hubunganhukum dengan Pokja;Bahwa setelah Pokja menyerahkan berita acara hasil pemiihan kepada PPKdan PPK meminta kepada Pokja untuk melakukan evaluasi ulang karenasuatu alasan, selain itu apakah ada kewajiban dari PPK, menurut Ahlinormatif tidak ada, tapi kita Kembali ke asas;Dari Pokja ada kewajiban untuk memberitahukan
boleh, tetapi karena ada keraguan dari PPK,maka ayo kita buktikan bersama nanti bagaimana hasilnya apakah kerjanyaPokja benar atau tidak;Bahwa terkait dengan penolakanpenolakan yang dilakukan PPK kepadaPokja bahwa hubungan hukumnya Penyedia tidak tahu mengenai hal itu,bagaimana Penyedia tahu jika suratsurat dari PPK ke Pokja ditindaklanjutijika itu tidak diberitahu, misal evaluasi ulang hasilnya disampaikan oleh Pokjakepada PPK, ternyata di proses ini baru diketahui oleh Pemenang lelangbahwa ada
agamanya, padapokoknya sebagai berikut:Bahwa ketika ada penolakan dari PPK terhadap hasil pemilinan dari Pokja,PPK meminta untuk dilakukan evaluasi ulang, hasil penolakan sudahdiserahkan kepada Pokja, tetapi dari Pemenang ini tidak dikabari, apakahada kewajiban PPK menyampaikan hasil penolakan itu kepada calonPemenang ini, menurut Ahli PPK wajib menyampaikan kepada Pokja tetap!
pengadaan ini dihentikan adalah PPK, eksekusilah PPK baru Pokja bisa mengeksekusi bahwa tender tersebut dibatalkanatau gagal;Bahwa tidak ada hubungan PPK ke Penyedia secara langsung di tahap inimelainkan Pokja;Bahwa normatifnya dari Pokja menyampaikan ke Penyedia terkait keadaanini atas dasar kebijakan PPK dulu karena alasan waktu tidak cukup dan hallainnya, baru Pokja menindaklanjutinya;Bahwa yang menjadi acuan dalam PPK melakukan penolakan terhadap hasilPokja kalau subyek PPK dengan KPA itu sama
Register : 02-04-2024 — Putus : 05-06-2024 — Upload : 05-06-2024
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 13/G/2024/PTUN.SMD Tanggal 5 Juni 2024 — Penggugat:
ARIEF RAHMAN
Tergugat:
PPK Pekerjaan Pembangunan Pintu Air Desa Semangko, Kecamatan Marangkayu, Pada Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara
35 — 25
ARIEF RAHMAN
Tergugat:
PPK Pekerjaan Pembangunan Pintu Air Desa Semangko, Kecamatan Marangkayu, Pada Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara
35 — 25
Penggugat:
ARIEF RAHMAN
Tergugat:
PPK Pekerjaan Pembangunan Pintu Air Desa Semangko, Kecamatan Marangkayu, Pada Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara
Putus : 01-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 57/G/2010/PTUN-PBR Tanggal 1 Februari 2011 — JASA KONTRAKTOR VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2010 DKK
120 — 57
120 — 57
JASA KONTRAKTOR VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2010 DKK
Dengan No.Kontrak 530/DISPERINDAGSAR/PPK/KONTRAK/2010/05tertanggal 19 Juli 2010.Mengenai kebenaran bahwa CV.
JuraganMuda seharusnya sudah digugurkan PPK. Denganalasan Bahwa setelah memperhatikandokumen lelang, perusahaan yangmenjadi pemenang di paket ini(CV.
DASAR GUGATANDasar gugatan salah, karena surat PPK No.00.43/PPK/FS/DISDIK/VII/2010 tanggal 8 Juli2010 bukan penetapan hasil pemenang lelangtetapi hanyalah penetapan calon pemenang;POINT 2. KEPUTUSAN TERGUGAT KONGKRET, INDIVIDUAL DANFINAL.Keputusan................Keputusan Tergugat tidak ada kaitannya denganpemenang lelang pembangunan Pasar Pedesaanseperti yang diuraikan oleh Penggugat, karenaTergugat bekerja di Dinas Pendidikan KabupatenPelalawan.POINT 3.
BuktiT22,T 1T2T3T4T5T6T7T8T9sebagai34berikutfoto copy Dokumen Pelelangan Paket 43Pembanunan Tambahan Ruang Kelas SMAN2 Pangkalan Kerinci (sesuai denganaslinya) ;foto copy Keppres No. 80 Tahun 2003(sesuai dengan aslinya) ;foto copy Permen PU No. 43/PRT/M/2007(sesuai dengan aslinya) ;foto copy Perlem Ila Tahun = 2008(sesuai dengan aslinya) ;foto copy Proses Evaluasi PanitiaPengadaan (sesuai dengan aslinya) ;foto copy Penetapan Calon Pemenangoleh PPK Surat Nomor : 001.43/PPK/FS/ = DISDIK/VII/2010 tanggal
Juragan Muda Nomor003.43/ PPK/ FS/DISDIK/VII/2010tanggal 23 Juli 2010 (sesuai dengan10. Bukti11. Bukti12. Bukti13. Bukti14. Bukti15.
Register : 10-11-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 20-12-2022
Putusan PTUN KUPANG Nomor 65/G/2022/PTUN.KPG Tanggal 1 Desember 2022 — Adhitama Karya Mandiri
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi BPBJ, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu
152 — 23
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi BPBJ, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu
152 — 23
Adhitama Karya Mandiri
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi BPBJ, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu
Register : 13-04-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 12/Pdt.G/2020/PN LBB Tanggal 20 April 2020 — Penggugat:
NOVERA EKA PUTRA
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
57 — 15
NOVERA EKA PUTRA
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
57 — 15
Penggugat:
NOVERA EKA PUTRA
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Putus : 08-12-2016 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN BLORA Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Bla Tanggal 8 Desember 2016 — ENDAH EKAWATI, S.Sos, M.Si. selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) yang
71 — 4
71 — 4
ENDAH EKAWATI, S.Sos, M.Si. selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) yang
Register : 21-07-2014 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 061/G /2014/PTUN.Smg. Tanggal 23 Desember 2014 — PT JAYA ARNIKON Melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PAKET
PEKERJAAN JASA PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI RENOVASI INTERIOR LANTAI 5-6 GEDUNG KEUAGAN NEGARA SEMARANG II
247 — 78
247 — 78
PT JAYA ARNIKON Melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PAKET PEKERJAAN JASA PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI RENOVASI INTERIOR LANTAI 5-6 GEDUNG KEUAGAN NEGARA SEMARANG II
S35/PPK.2/TIKBMN.2/2013tanggal 31 Desember 2013.
Melalui Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PRJ05/PPK.2/TIKBMN.2/2013tanggal 2 September 2013, antara PPK dan PT.
Jaya Arnikon, melalui Surat Nomor: 426/JASP/XV2013 tanggal 29Nopember 2013 kepada PPK, mengajukan permohonan waktupelaksanaan pekerjaan maksimal sampai dengan 31 Desember 2013 danbersedia membayar denda keterlambatan sebesar 1 0/000 (satu per seribu)dari bagian yang belum berfungsi;PPK, melalui Surat Nomor: S13/PPK.2/TIKBMN.2/2013 tanggal 3Desember 2013, memberikan tanggapan atas Surat PT.
Penyelesaian Paket PekerjaanNomor : BA04/PPK.2/TIKBMN.2/2013 tanggal 31 Desember 2013;5.19.Dengan pertimbangan bahwa PT JAYA ARNIKON tidak dapatmenyelesaikan 100% atas Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi InteriorGedung Lt. 56 pada Gedung Keuangan Negara Semarang Il sampaidengan tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan Surat PernyataanKesanggupan Penyedia untuk menyelesaikan 100% (seratus persen) dalamrangka pembayaran 100% (seratus pesen) pekerjaan, PPK melalui SuratNomor : S35/PPK.2/TIKBMN.2/2013
P5 :Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa KonstruksiRenovasi Interior Gedung LT.56 Pada Gedung Keuangan NegaraSemarang Il Nomor: PRJ05/PPK.2/TIKBMN.2/2013 (Copy sesuaiAddendum Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa KonstruksiRenovasi Interior Gedung LT.56 Pada Gedung KeuanganNegara Semarang Il Nomor: PRJ05A/PPK.2/TIKBMN/2013 tanggal 10September 2013 (Copy sesudi asli);Addendum Il Surat Perjanjian Nomor: PRJ05/PPK.2/TIKBMN/2013tanggal 2 September 2013 Untuk Melaksanakan Paket PekerjaanJasa
Register : 27-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN LBB Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
FITRAH WAHYUDI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
56 — 14
FITRAH WAHYUDI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
56 — 14
Penggugat:
FITRAH WAHYUDI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Register : 13-04-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 6/Pdt.G/2020/PN LBB Tanggal 20 April 2020 — Penggugat:
FITRAH WAHYUDI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
67 — 8
FITRAH WAHYUDI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
67 — 8
Penggugat:
FITRAH WAHYUDI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Register : 24-03-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 8/Pdt.G/2020/PN End Tanggal 25 Agustus 2020 — Ende cq PPK Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kab. Ende
51 — 20
51 — 20
Ende cq PPK Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kab. Ende
PejabatPembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Ende dalam Paket Pekerjaan Perluasan dan PeningkatanSambungan umah Kelurahan Mautapaga, Kelimutu, Paupire,Mbongawani, Rewarangga Selatan, Kotaratu, Kotaraja, Onekore, danRuku Lima Tahun Anggaran 2016 beralamat di Jalan Banteng No. 1 EndeNTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut,dengan jalan perdamaian
Register : 02-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 161/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 20 Mei 2020 — JAYA SUKSES PRIMA
Terbanding/Tergugat : Kuasa Pengguna Anggaran Barang Selaku PPK Dinas Pekerjan Umum Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat : Walikota Medan
76 — 43
Terbanding/Tergugat : Kuasa Pengguna Anggaran Barang Selaku PPK Dinas Pekerjan Umum Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat : Walikota Medan
76 — 43
JAYA SUKSES PRIMA
Terbanding/Tergugat : Kuasa Pengguna Anggaran Barang Selaku PPK Dinas Pekerjan Umum Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat : Walikota Medan