Ditemukan 18112 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Dipa Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk Pt. citraprasasti konsorindo vs kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gianyar / pengguna anggaran / pejabat pembuat komitmen (ppk);; Pt. gunung intan vs pejabat pembuat komitmen (ppk) satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah provinsi kalimantan timur; Cv. safarnah jaya utama vs pejabat pembuat komitmen (ppk) dinas perumahan dan kawasan permukiman pemerintah kabupaten kutai timur; Pejabat pembuat komitmen (ppk) pengadaan motor tempel 15 pk.dinas kelautan dan perikanan daerah provinsi sulawesi utara vs cv. trigil; I. pt. sena sanjaya makmur sejahtera. Ii. pt. inti rimba persada vs pejabat pembuat komitmen (ppk) unit penyelenggara pelabuhan daerah ii;; Pt. spectratama perkasa vs pejabat pembuat komitmen (ppk) pekerjaan lanjutan pembangunan gedung rumah pusat jantung terpadu (pjt) rsup dr. m. djamil padang; Pt. cahaya tunggal abadi vs pejabat pembuat komitmen (ppk) 2.2 provinsi sumatera barat satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah ii provinsi sumatera barat; Pt. citra gading asritama (pt. cga) vs kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) pemerintah kabupaten bengkalis selaku pengguna anggaran (pa) / pejabat pembuat komitmen (ppk);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1294 K/Pdt/2018
Tanggal 25 Mei 2018 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PASURUAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH DALAM TOL GEMPOL-PASURUAN DAN GEMPOL-PANDAAN KEMENTERIAN PUPR,
60 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PASURUAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANTANAH DALAM TOL GEMPOL-PASURUAN DANGEMPOL-PANDAAN KEMENTERIAN PUPR,
    ., Kepala Sub SeksiPemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah,kesemuanya berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 64,Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal19 Januari 2018;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANTANAH DALAM TOL GEMPOLPASURUAN DANGEMPOLPANDAAN KEMENTERIAN PUPR, selakupihak yang memerlukan tanah yang berkedudukan diJalan Sultan Agung Nomor 22, Kota Pasuruan, JawaHalaman 1 dari 7 hal. Put.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 02-04-2024 — Putus : 05-06-2024 — Upload : 05-06-2024
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 13/G/2024/PTUN.SMD
Tanggal 5 Juni 2024 — Penggugat:
ARIEF RAHMAN
Tergugat:
PPK Pekerjaan Pembangunan Pintu Air Desa Semangko, Kecamatan Marangkayu, Pada Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara
54 — 34
  • Penggugat:
    ARIEF RAHMAN
    Tergugat:
    PPK Pekerjaan Pembangunan Pintu Air Desa Semangko, Kecamatan Marangkayu, Pada Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Lelang
Putus : 01-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 57/G/2010/PTUN-PBR
Tanggal 1 Februari 2011 — JASA KONTRAKTOR VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2010 DKK
128 — 62
  • JASA KONTRAKTOR VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2010 DKK
    Dengan No.Kontrak 530/DISPERINDAGSAR/PPK/KONTRAK/2010/05tertanggal 19 Juli 2010.Mengenai kebenaran bahwa CV.
    JuraganMuda seharusnya sudah digugurkan PPK. Denganalasan Bahwa setelah memperhatikandokumen lelang, perusahaan yangmenjadi pemenang di paket ini(CV.
    DASAR GUGATANDasar gugatan salah, karena surat PPK No.00.43/PPK/FS/DISDIK/VII/2010 tanggal 8 Juli2010 bukan penetapan hasil pemenang lelangtetapi hanyalah penetapan calon pemenang;POINT 2. KEPUTUSAN TERGUGAT KONGKRET, INDIVIDUAL DANFINAL.Keputusan................Keputusan Tergugat tidak ada kaitannya denganpemenang lelang pembangunan Pasar Pedesaanseperti yang diuraikan oleh Penggugat, karenaTergugat bekerja di Dinas Pendidikan KabupatenPelalawan.POINT 3.
    BuktiT22,T 1T2T3T4T5T6T7T8T9sebagai34berikutfoto copy Dokumen Pelelangan Paket 43Pembanunan Tambahan Ruang Kelas SMAN2 Pangkalan Kerinci (sesuai denganaslinya) ;foto copy Keppres No. 80 Tahun 2003(sesuai dengan aslinya) ;foto copy Permen PU No. 43/PRT/M/2007(sesuai dengan aslinya) ;foto copy Perlem Ila Tahun = 2008(sesuai dengan aslinya) ;foto copy Proses Evaluasi PanitiaPengadaan (sesuai dengan aslinya) ;foto copy Penetapan Calon Pemenangoleh PPK Surat Nomor : 001.43/PPK/FS/ = DISDIK/VII/2010 tanggal
    Juragan Muda Nomor003.43/ PPK/ FS/DISDIK/VII/2010tanggal 23 Juli 2010 (sesuai dengan10. Bukti11. Bukti12. Bukti13. Bukti14. Bukti15.
Pengadilan PN BLORA Perdata Wanprestasi
Putus : 08-12-2016 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN BLORA Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Bla
Tanggal 8 Desember 2016 — ENDAH EKAWATI, S.Sos, M.Si. selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) yang
73 — 4
  • ENDAH EKAWATI, S.Sos, M.Si. selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) yang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Tender
Register : 21-07-2014 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 061/G /2014/PTUN.Smg.
Tanggal 23 Desember 2014 — PT JAYA ARNIKON Melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PAKET PEKERJAAN JASA PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI RENOVASI INTERIOR LANTAI 5-6 GEDUNG KEUAGAN NEGARA SEMARANG II
261 — 81
  • PT JAYA ARNIKON Melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PAKET PEKERJAAN JASA PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI RENOVASI INTERIOR LANTAI 5-6 GEDUNG KEUAGAN NEGARA SEMARANG II
    S35/PPK.2/TIKBMN.2/2013tanggal 31 Desember 2013.
    Melalui Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PRJ05/PPK.2/TIKBMN.2/2013tanggal 2 September 2013, antara PPK dan PT.
    Jaya Arnikon, melalui Surat Nomor: 426/JASP/XV2013 tanggal 29Nopember 2013 kepada PPK, mengajukan permohonan waktupelaksanaan pekerjaan maksimal sampai dengan 31 Desember 2013 danbersedia membayar denda keterlambatan sebesar 1 0/000 (satu per seribu)dari bagian yang belum berfungsi;PPK, melalui Surat Nomor: S13/PPK.2/TIKBMN.2/2013 tanggal 3Desember 2013, memberikan tanggapan atas Surat PT.
    Penyelesaian Paket PekerjaanNomor : BA04/PPK.2/TIKBMN.2/2013 tanggal 31 Desember 2013;5.19.Dengan pertimbangan bahwa PT JAYA ARNIKON tidak dapatmenyelesaikan 100% atas Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi InteriorGedung Lt. 56 pada Gedung Keuangan Negara Semarang Il sampaidengan tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan Surat PernyataanKesanggupan Penyedia untuk menyelesaikan 100% (seratus persen) dalamrangka pembayaran 100% (seratus pesen) pekerjaan, PPK melalui SuratNomor : S35/PPK.2/TIKBMN.2/2013
    P5 :Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa KonstruksiRenovasi Interior Gedung LT.56 Pada Gedung Keuangan NegaraSemarang Il Nomor: PRJ05/PPK.2/TIKBMN.2/2013 (Copy sesuaiAddendum Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa KonstruksiRenovasi Interior Gedung LT.56 Pada Gedung KeuanganNegara Semarang Il Nomor: PRJ05A/PPK.2/TIKBMN/2013 tanggal 10September 2013 (Copy sesudi asli);Addendum Il Surat Perjanjian Nomor: PRJ05/PPK.2/TIKBMN/2013tanggal 2 September 2013 Untuk Melaksanakan Paket PekerjaanJasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Permohonan
Putus : 30-04-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587 K/Pdt/2019
Tanggal 30 April 2019 — ., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar IB, dk.
179 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar IB, dk.
    ., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PengadaanTanah Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar IB, beralamat di Jalan W.R.Halaman 1 dari 4 hal. Pen. Nomor 587 K/Pdt/2019.Monginsidi, Nomor 220G, Teluk Betung, Bandar Lampung, yang menerimakuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017 dari Ir.
Pengadilan PN Parigi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-08-2023 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PN Parigi Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg
Tanggal 19 Maret 2024 — Penggugat:
CV.Kita Loko
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Cq.Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Cq.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
30 — 21
  • Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat Konvensi yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak perintah pengosongan lokasi pekerjaan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4.
Penggugat:
CV.Kita Loko
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Cq.Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Cq.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 27-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN LBB
Tanggal 11 Mei 2020 — Penggugat:
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
81 — 19
  • Penggugat:
    ZAINIR,SH
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 13-04-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 5/Pdt.G/2020/PN LBB
Tanggal 20 April 2020 — Penggugat:
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
56 — 5
  • Penggugat:
    ZAINIR,SH
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 19-05-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 19/G/2021/PTUN.BKL
Tanggal 28 Oktober 2021 — CEMPAKA KARYA
Tergugat:
KPA/PPK BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
186 — 70
  • CEMPAKA KARYA
    Tergugat:
    KPA/PPK BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
    Sudirman No. 46 AManna Bengkulu Selatan, Alamat Elektronikadv.taufikaneri@ gmail.COM;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/PLHS/V/2021tanggal 22 Maret 2021/Selanjutnya disebut sebagal .PENGGUGAT ;oe eR MELAWAN :PPK BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN, berkedudukan diDari Samping Kiri JL.
    Hal 4 dari Hal 37lil.asKEWENANGAN PENGADILAN:Bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap terggugat, yangmenerbitkan Obyek Sengketa yaitu PPK Bidang Bidang Cipta Karya DinasPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan. TempatKedudukan dari samping kiri di JL.
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 27-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN LBB
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
FITRAH WAHYUDI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
58 — 14
  • Penggugat:
    FITRAH WAHYUDI
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 10-11-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 20-12-2022
Putusan PTUN KUPANG Nomor 65/G/2022/PTUN.KPG
Tanggal 1 Desember 2022 — Adhitama Karya Mandiri
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi BPBJ, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu

182 — 23
  • Adhitama Karya Mandiri
    Tergugat:
    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi BPBJ, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 20-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN LBB
Tanggal 11 Mei 2020 — Penggugat:
JULY HENDRI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
52 — 16
  • Penggugat:
    JULY HENDRI
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-09-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 223/G/TF/2021/PTUN_JKT
Tanggal 9 Februari 2022 — INTI RIMBA PERSADA (KSO)
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II
251 — 191
  • INTI RIMBA PERSADA (KSO)
    Tergugat:
    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II
    yang belanja, dulunyaitu yang berkontrak Pengguna Anggaran, setelah adanya perubahan Perpreskarena Pengguna Anggaran pekerjaannya banyak, maka diubah sampaisekarang ini muncul yang namanya PPK, jadi hubungan hukumnya PA ituperencanaan umum, PPK yang berbelanja dan berkontrak, sedangkan Pokjaterkait pemilinan;Bahwa ketika sudah ditetapbkan Pemenang kemudian di serahkan dari Pokjake PPK, mestinya PPK memiliki kKewajiban untuk menerbitkan SPPBJ, kalautidak menerbitkan SPPBJ maka PPK ini telah melakukan
    dari PPK kepada Penyedia jasa sebagai Pemenang lelang,Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKTkecuali pada saat PPK menerbitkan SPPBJ, sebelumnya semua hubunganhukum dengan Pokja;Bahwa setelah Pokja menyerahkan berita acara hasil pemiihan kepada PPKdan PPK meminta kepada Pokja untuk melakukan evaluasi ulang karenasuatu alasan, selain itu apakah ada kewajiban dari PPK, menurut Ahlinormatif tidak ada, tapi kita Kembali ke asas;Dari Pokja ada kewajiban untuk memberitahukan
    boleh, tetapi karena ada keraguan dari PPK,maka ayo kita buktikan bersama nanti bagaimana hasilnya apakah kerjanyaPokja benar atau tidak;Bahwa terkait dengan penolakanpenolakan yang dilakukan PPK kepadaPokja bahwa hubungan hukumnya Penyedia tidak tahu mengenai hal itu,bagaimana Penyedia tahu jika suratsurat dari PPK ke Pokja ditindaklanjutijika itu tidak diberitahu, misal evaluasi ulang hasilnya disampaikan oleh Pokjakepada PPK, ternyata di proses ini baru diketahui oleh Pemenang lelangbahwa ada
    agamanya, padapokoknya sebagai berikut:Bahwa ketika ada penolakan dari PPK terhadap hasil pemilinan dari Pokja,PPK meminta untuk dilakukan evaluasi ulang, hasil penolakan sudahdiserahkan kepada Pokja, tetapi dari Pemenang ini tidak dikabari, apakahada kewajiban PPK menyampaikan hasil penolakan itu kepada calonPemenang ini, menurut Ahli PPK wajib menyampaikan kepada Pokja tetap!
    pengadaan ini dihentikan adalah PPK, eksekusilah PPK baru Pokja bisa mengeksekusi bahwa tender tersebut dibatalkanatau gagal;Bahwa tidak ada hubungan PPK ke Penyedia secara langsung di tahap inimelainkan Pokja;Bahwa normatifnya dari Pokja menyampaikan ke Penyedia terkait keadaanini atas dasar kebijakan PPK dulu karena alasan waktu tidak cukup dan hallainnya, baru Pokja menindaklanjutinya;Bahwa yang menjadi acuan dalam PPK melakukan penolakan terhadap hasilPokja kalau subyek PPK dengan KPA itu sama
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 27-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN LBB
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
DIAN MARNI, SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
34 — 9
  • Penggugat:
    DIAN MARNI, SH
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-12-2021 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991 PK/Pdt/2021
Tanggal 23 Desember 2021 — PT DUTA KARYA ADHITAMA VS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, DKK
328 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT DUTA KARYA ADHITAMA VS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA cqPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANTANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, DKK
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 16-03-2016 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 57/B/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 18 Mei 2016 — Pembanding/Penggugat : CV.Usaha Tiga Bersaudara
Terbanding/Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK DINAS PENDIDIKAN TANJUNGBALAI
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : CV MAHARDIKA
59 — 17
  • Pembanding/Penggugat : CV.Usaha Tiga Bersaudara
    Terbanding/Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK DINAS PENDIDIKAN TANJUNGBALAI
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : CV MAHARDIKA
    Usaha Tiga Bersaudara,bertempat tinggal di Jalan Rakyat/Pipit No. 21 Medan,selanjutnya disebut: PENGGUGAT/PEMBANDING; LAWAN 1, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKANTANJUNGBALAT, berkedudukan di Jalan Gaharu No.3Tanjungbalai, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Melani Adam, ST. Kasi Pemeliharaan dan Pengawasan2. Juliadi Sitorus, S.H.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 09-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.BKL
Tanggal 7 Desember 2020 — BELIMBING SRIWIJAYA
Termohon:
PPK Irigasi dan Rawa I Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu
266 — 93
  • BELIMBING SRIWIJAYA
    Termohon:
    PPK Irigasi dan Rawa I Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu
    PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang Wajib melaksanakanRapat Persiapan Penyedia dengan ketentuan paling lambat3 hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)diterima oleh PPK.40.12. SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelahPejabat Pembuat Komitmen menerima Berita Acara HasilPemilihan (BAHP).
    Bahwa tindakan PPK melakukan on the spot untuk mengecekkebenaran dokumen perjanjian sewa peralatan sebagai salah satu syaratmutlak penyedia pemenang tender yang tidak benar tersebut dilakukanoleh PPK berdasarkan Lampiran Permen PUPR No.7 Tahun 2019 StandarDokumen Pemilihan secara Elektronik Buku D.
    Air ManjutoKabupaten Mukomuko Tahun Anggran 2020;e Bahwa tindakan PPK melakukan on the spot untuk mengecekkebenaran dokumen perjanjian sewa peralatan sebagai salah satusyarat mutlak penyedia pemenang tender yang tidak benar tersebutdilakukan oleh PPK berdasarkan Lampiran Permen PUPR No.7Tahun 2019 Standar Dokumen Pemilihan secara Elektronik Buku D.Metode tender, Pasca Kualifikasi, satu file, sistem harga terendah,kontrak harga satuan Bab III IKP Poin 40.16;e Selanjutnya PPK menyampaikan surat kepada
    terdapatpenolakan dari PPK atas BAHP hasil dari POKJA;Bahwa Saksi mengetahui pada saat PPK menolak itu dalam tahap setelahPPK telah melaksanakan Rapat Pra penunjukkan, didalam Rapat Prapenunjukkan itu terdapat pointpoint yang memang sudah dipenuhi PT.Belimbing Sriwijaya, namun proses penolakkan yang dilaksanakan oleh PPKmelihat dari BAHP yang disampaikan, jadi disana terhadap dalam pointpointBAHP bukan didalam Pra SPPBJ PPK menolak dalam hal BAHP;Halaman 38 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 1/P/FP
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 28-07-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN LBB
Tanggal 10 Agustus 2020 — Penggugat:
JASMAN SUTAN SYAHRIL
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
92 — 18
  • Penggugat:
    JASMAN SUTAN SYAHRIL
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
    ARY KARYA, yang selanjutnya disebutsebagai Penggugat;MELAWAN :Pemerintah Daerah Kabupaten Agam cq Kepala Dinas Pekerjaan UmumDan Tata Ruang Kabupaten Agam cq Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringanlrigasi (Bantuan Keuangan Khusus Provinsi) PekerjaanPemeliharaan Jaringan Irigasi Pengedaman Banda KubuPanjang Sampai Sipanca Jorong Sungai Buluah NagariCingkariang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, yangselanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusanyang seadiladilnya sesuai ketentuan Hukum yang berlaku (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,untuk Penggugat menghadap sendiri, dan Tergugat dihadiri oleh Ofrizon, ST.Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Bidang PSDA pada Dinas Pekerjaan Umum danTata Ruang Kabupaten Agam berdasarkan Surat Perintah
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 13-04-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 8/Pdt.G/2020/PN LBB
Tanggal 20 April 2020 — Penggugat:
DIAN MARNI, SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
67 — 6
  • Penggugat:
    DIAN MARNI, SH
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK