Ditemukan 2232 data
135 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/2019Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana mengalihkan jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulisdari penerima jaminan fidusia, tidak salah dan telah menerapkanperaturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telahdilaksanakan menurut ketentuan undangundang; Bahwa putusan judex facti juga telah mempertimbangkan fakta hukum yangrelevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta
16 — 4
hadirdipersidangan , sehingga jawaban/tanggapannya atas gugatan ini tidak apatdidengar.Menimbang, bahwa Tergugat sesuai identitas yang ada dalam gugatanadalah seorang anggota TNI AD aktif , namun tidak ada keterangan dari atasanyang bersangkutan yang seharusnya diurus oleh Tergugat sebagai TNI AD,sedangkan Penggugat sebagai isteri seorang TNI AD telah mencoba melaporkankeatasan tentang maksud keinginannya bercerai dengan Tergugat dengansuratnya tertanggal 24 Oktober 2011, namun jawaban/tanggapan secara tertulisdari
SARIPUDIN
14 — 8
Utr.Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula tertulisdari SARIPUDIN menjadi MOHAMAD SARIPUDIN;4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 262.000,(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);Demikian ditetapkan hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 oleh TumpanuliMarbun, S.H.
Jaiyah
18 — 13
Venezia RT.004 RW.005 Kelurahan DayeuhKecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor , berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal52 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makaPengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermatipermohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitumangka 2 yaitu agar Pemohon diberikan ijin untuk mengganti nama yang tertulisdari
12 — 9
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan istri anggotaPolri, maka sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2010, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulisdari lembaga/institusi dari tempat Tergugat bertugas sebagaimana yang dimaksud dalam surat tersebut, akan tetapi setelah Penggugat diberikankesempatan untuk mengurus
ILDA YETTI
15 — 14
CinangnengI RT.002 RW.001 Desa Cihedeung UdikKecamatan Ciampea Kabupaten Bogor berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal52 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makaPengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermatipermohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitumangka 2 yaitu agar Pemohon diberikan ijin untuk mengganti nama yang tertulisdari
WAHYUDIN
13 — 5
Utr.yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JakartaUtara, semula tertulis SARIPUDIN menjadi MOHAMAD SARIPUDIN;3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkanPerubahan tersebut pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJakarta Utara untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Kartu TandaPenduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula tertulisdari SARIPUDIN menjadi MOHAMAD SARIPUDIN;4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah
13 — 2
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPangadilan, Ketua Majelis atas kesepakatan para pihak telah menunjukSaudara sebagai Mediator dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator dan upaya yangdilakukan Majelis Hakim dalam usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugatnamun ternyata tidak berhasil, lalu) pemeriksaan dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima jawaban lisan/tertulisdari
Andika Amir
Terdakwa:
Indar Jaya Dg Sijaya
22 — 4
jenisHalaman 7 dari 10 HalamanPutusan Perkara Nomor 33/Pid.C/2018/PN Sgmballo dari Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dirigen berisi 5(lima) liter ballo dan 1 (satu) kantong plastik merah berisi 5 (lima) liter ballo ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasmaka unsurunsur dari pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2001 tersebutdiatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Terdakwa terbuktimelakukan tindak pidana Mengedarkan minuman keras tanpa izin tertulisdari
197 — 811
BAHWA, akibat prilaku Tergugat yang Tidak Memberikan Salinan AktaPerjanjian Murabahah, Berakibat PENGGUGAT Tidak mengetahui Hakdan Kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Akta PerjanjianMurabahah tersebut dan PENGGUGAT terancam kehilanganJaminannya yang akan dilelang oleh TERGUGAT Tanpa perintah tertulisdari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalamundangundang (Menyita/Melelang Tanpa Fiat Ketua Pengadilan);3.
45 — 7
tertulis yang padapokoknya Termohon keberatan apabila perkara ini diselesaikan di PengadilanAgama Putussibau karena bukan kewenangan Pengadilan Agama Putussibauuntuk mengadili, dengan alasan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa atas keberatan/ eksepsi Termohon tersebut,Pemohon memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknyamengakui dan membernarkan eksepsi Termohon tersebut sebagaimanatertuang dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa dengan adanya keberatan/ eksepsi secara tertulisdari
15 — 3
Putusan No1211/Pdt.G/2016/PA.Mtmembacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima jJawaban lisan/tertulisdari Tergugat, Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti bukti tertulis berupa:1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mei Ameliasari PenggugatNomor 1802095505910005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh DinasKependudukan dan Catatan
99 — 31
Dengan demikian keberatanPembanding/Tergugat dalam memori' bandingnya obutir 3,yakni peralihan kedudukan hukum harus seijin tertulisdari Tergugat, adalah sangat tidak beralasan = danmengada adaSejak dahulu sampai sekarang, Pembanding/Tergugatselalu menafikan adanya ayat (5) Pasal 10 PPJB, suatuperjanjian yang notabene dibuatnyaSENGIPi f= sees seus eHee eeeBahwa Terbanding/Penggugat juga menerima pertimbangan hukumputusan aquo, vide alinea ketiga halaman 16, tentangsiapa yang melakukan perbuatan melawan
Nurdin Abdullah
23 — 4
Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah catatan peristiwapenting sebagaimana dalil tersebut di atas yang semula tertulisdari NURDIN ABDULLAH menjadi NURDIN, dari Aceh Baratmenjadi Simpang Peut, dan dari 10042001 menjadi 16082001,sesuai dengan ljazah yang anak pemohon miliki.3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepadaPejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Aceh Barat, agar dicatat dalam register yang tersediauntuk itu;4.
56 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 282 K/PID/2015 Meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas nama perseroanharus mendapat persetujuan tertulis dari para Persero Komanditer;e Membebani kekayaan perseroan harus mendapat persetujuan tertulisdari para Persero Komanditer;e Mengikat perseroan sebagai penjamin harus mendapat persetujuantertulis dari para Persero Komanditer;e Mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut kembalikekuasaan itu harus mendapat persetujuan tertulis dari para PerseroKomanditer; dan Memegang dan mengatur
Menghubungkan perseroan dengan pihak luar, demikian pula pihakluar dengan perseroan dan menandatangani suratsurat untukdan/atau atas nama perseroan; Memperoleh, melepaskan, atau memindahkan hak atas bendabendatetap (tidak bergerak) bagi atau kepunyaan perseroan harusmendapat persetujuan tertulis dari para Persero Komanditer; Meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas nama perseroanharus mendapat persetujuan tertulis dari para Persero Komanditer;e Membebani kekayaan perseroan harus mendapat persetujuan tertulisdari
33 — 10
BAHWA JUDEX FACTIE TELAH KELIRU DAN LALAI DALAMMENERAPKAN HUKUM DALAM MENILAI ALAT BUKTI TERTULISDARI TERGUGAT IIBahwa Judex Factie hakim tingkat pertama telah keliru danlalai dalam menerapkan hukum di dalam menilai alat buktitertulis dari Tergugat II in casu bukti T.II.1 (salinan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 20/G.Tun/2010/P.TUN.
70 — 12
mendapatkanperawatan jahit dibagian luka dan dirawat selama 10 (sepuluh) hari kKemudiansetelah itu masih menjalani perawatan jalan.Bahwa akibat dari perouatan terdakwa mengakibatkan saksi Martoyomengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum :Nomor : 144/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/IX/2016 tanggal 24 September2016 atas nama MARTOYO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokterSahala M.Hutagalung.Sp.B selaku dokter pada Rumah Sakit Umum SantoAntonius Pontianak menerangkan bahwa berdasarkan permintaan tertulisdari
RAHMIWATI, SH
Terdakwa:
1.DANIEL
2.ELI SANTI als ELI
155 — 72
Wibowo menjadi tidak jelas, karena dalam keterangan saksisaksi dimukapersidangan yang menahan badan saksi Arby Wibowo agar tidak bisa bergerakdan jatuh, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Wilhelmus Sarumahaals.Mus (DPO), sedangkan keterangan luka dalam Visum Et Repertum atasnama Arby Wibowo disebutkan mengalami Iluka apapun dimana saja tidakdijelaskan secara rinci/detail;Menimbang, bahwa pada dasarnya yang mengeluarkan Visum EtRepertum adalah Rumah Sakit Pemerintah berdasarkan permintaan tertulisdari
Kepolisian Resort Kota Depok dengan tulisan hasil kesimpulanpemeriksaan Visum Et Repertum secara elektronik bukan tulisan tangan yangberbedabeda antara kalimat satu dengan kalimat lainnya;Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN DpkMenimbang, bahwa pada dasarnya yang mengeluarkan Visum EtRepertum adalah Rumah Sakit Pemerintah berdasarkan permintaan tertulisdari Kepolisian Resort Kota Depok dengan tulisan hasil kesimpulanpemeriksaan Visum Et Repertum secara elektronik bukan tulisan tangan
17 — 1
., M.H. sebagai Mediator dalam perkaraini;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator dan upaya yangdilakukan Majelis Hakim dalam usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugatnamun ternyata tidak berhasil, lalu) pemeriksaan dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima jJawaban lisan/tertulisdari Tergugat, Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya,
- Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
atas nama Menterimenerbitkan izin tertulis tukarmenukar hartabenda Wakaf paling lama 10 (sepuluh) hari kerjasejak menerima persetujuan dari BWI provinsi.Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:(1)Pasal 51AInstansi atau pihak yang akan menggunakan tanahWakaf wajib mengajukan permohonan sertifikatWakaf atas nama Nazhir terhadap tanah penggantikepada kantor pertanahan setempat paling lama 10(sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulisdari