Ditemukan 1907 data
Jack Hamdani
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk, Cq. SME Head Regional X/Sulawesi dan Maluku, Cq. SME Manager Palopo-Area Pare-Pare
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo
Turut Tergugat:
Kepala Kantor PT Balai Lelang Star (Star Auction) Regional Makassar (KalSulamPapua Area)
189 — 70
Kredit a quo, Debitur (in casu Penggugat)secara hukum telah menyerahkan kepada TERGUGAT I, jaminankredit antara lain berupa :i.Agunan Non Fixed Asset :Agunan utama berupa persediaan barang dagangan dan piutangdagang, dengan nilai pengikatan sebagai berikut :a) Stok Barang dagangan senilai Rp 3.450.000.000,00 (tigamilyar empat ratus lima puluh juta rupiah) diikat kuasamenjual di bawah tanganb) Piutang dagang senilai Rp 3.450.000.000,00 (tiga milyarempat ratus lima puluh juta rupiah) diikat dengan cessie
HALIM
Tergugat:
1.PT. BANK PERMATA Tbk, Kantor Cabang Medan
2.PT. SATELIT PERSADA PERKASA
3.LIE NA RIMBAWAN, S.H., M.Kn
22 — 13
- Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 37 Tanggal 17 Oktober 2023 serta Akta Perjanjianm Pengalihan Piutang (Cessie) No. 74 Tanggal 17 Oktober 2023 yang seluruhnya dibuat oleh dan di hadapan LIE RIMBAWAN, S.H.(i.c.Tergugat III) Notaris Kota Medan, sah secara hukum.
146 — 44
Bukti surattersebut telah diberi materai cukup namun tidak dapat dicocokkan denganaslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberitanda T4;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (cessie) Nomor204A/EXT/SAM/VI/20 atas nama Bapak , yang dikeluarkan oleh BankSyariah Panin Dubai tanggal 23 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu olehKetua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T5;.
Dan oleh karena itugugatan atas tanah tersebut patut dinyatakan ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Bukti T5 : Surat Nomor:204 A/EXT/SAM/VI/20 tentangSurat Pemberitahuan Pengalihnan Piutang (Cessie)tanggal 23 Juni 2020, dari PT. Bank Panin Dubai Syariah,Tbk;KETERANGAN:a. Fotocopy dari Dokumen Aslib.
50 — 55
Bahwa sesuai Perjanjian Penyerahan dan Pengalinan Hak (Cessie) AtasTagihan tanggai 12 Maret 1999 antara PT Bank Umum Nasional Tbkdengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada intinya menyatakanbahwa PT Bank Umum Nasional Tbk telah setuju untuk mengalihkan danmenyerahkan kepada BPPN seluruh hak dan kewenangan atas tagihan.Bahwa sesuai Perjanjian Jual Beli tanggai 10 Juni 1999 antara PT BankUmum Nasional Tok dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional padaintinya menyatakan bahwa PT Bank Umum Nasional
Surat Keputusan Ketua Badan PenyehatanPerbankan Nasional No. 46/BPPN/1998 tentang Pembekuan KegiatanUsaha PT Bank Umum Nasional Tok Dalam Rangka Program PenyehatanPerbankan Nasional tanggal 21 Agustus 1998, menyatakan sebagai berikut:Sanksi administratif terhadap PT Bank Umum Nasional Tbk, sebagaimanadimaksud pada Pasal 1 di atas adalah dalam bentuk pembekuan kegiatanusaha PT Bank Umum Nasional Tbk, untuk waktu yang tidak ditetapkanlamanya.Bahwa sesuai Perjanjian Penyerahan dan Pengalinan Hak (Cessie
ANDI SYAHRIR, SH.,MH
Terdakwa:
RICHARD ANDRY HARRISON ALIAS RICHARD
92 — 24
- 1 (satu) rangkap foto copy legalisis Salinan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak ( Cessie ) No. 57, tanggal 22 Februari 1999, yang dibuat dihadapan Notaris MUDOFIR HADI,SH.
- 1 (satu) rangkap foto copy legalisr Akta Pemberian Hak Tanggungan No.11/DL/Kec.-UPG-HT/UPG/11/1998, tanggal 13 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Dorcas Latanna, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PPAT an.
52 — 8
Akta Addendum Perjanjian Kerja sama Nomor: 15 tanggal 12Januari 2010 diberi tanda bukti (P 3c); Foto copy Perjanjian Kerjasama Nomor : 20 tanggal 10 Pebruari 2010.diberi tanda (P 3d);Foto copy Keputusan Bupati Bintan Nomor : 49/1/2010 tanggal 28Januari 2010. diberi tanda (P 3e);Foto copy Surat dari Kantor Advokat SYAM DAENG RANI &FOUNNERS untuk PT TUNAS JAYA TAMAMAS (TJT) Perihal : MohonPelunasan Pembayaran Utang (Hak atas cessi) tanggal 28 Maret 2013.diberi tanda (P 4a);Foto copy Akta Salinan Cessie
108 — 26
melalui Pengadilan Negeri Gresik,Pemohon tidak pernah melepaskan Haknya kepada pihakkreditor lain atau menerbitkan surat pelepasan HakTanggungan kepada kantor Pertanahan setempat, hal tersebutsesuai pasal 7 UndangUndang Hak Tanggungan yakni ;Pasal 7 (UndangUndang No.4 Tahun 1996 Hak Tanggungan);"Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyektersebut berada"Pasal 16 (UndangUndang No.4 Tahun 1996 Hak Tanggungan);ayat 1:Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie
160 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika Persoalan yang diajukan oleh Penggugat adalahmenyangkut persoalanpersoalan tentang aspekaspek keperdataan,seperti peralihan piutang (cessie) atau keberatan/ketidakcocokanjumlah hutang yang ditagihkan atau harus dibayar, pelelangan dalampenyediaan barang dan jasa, pemutusan hubungan kerja sebagairekanan, dan sebagainya, maka Keputusan Tata Usaha Negarayang demikian tidaklah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara danlebin bersifat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakanperbuatan hukum perdata
70 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1096 K/Pdt/201722.23.24.Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak hanya memberikan modal kerja kepadaTergugat Rekonvensi, namun juga membayar utangutang TergugatRekonvensi sebesar Rp3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh jutarupiah) yang awalnya merupakan utang Tergugat Rekonvensi kepadaBapindo, kemudian beralin akibat cessie ke PT Kapita Sekurindo, laludicessiekan lagi ke PT Dian Purnawiraswasta, lalu dicessikan lagi keChandra Gunawan selaku pribadi;Bahwa sesuai Akta Perjanjian Kerjasama
54 — 19
Bahwa berdasarkan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) olehNotaris Mudofir Hadi, S.H.
140 — 6
Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang (cessie) NomorSP168/BPPN/0600 tanggal 30 Juni 2000 antara BPPN dan Bank Duta, diketahuibahwa asset Bank Duta telah dialihkan kepada BPPN ;7.
50 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
,;Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan LikuidasiBank, Pemerintah merupakan lembaga yang dalam kedudukannya telahmembayar terlebin dahulu sebagian atau seluruh hak nasabahpenyimpan dana dan atau kreditur, sehingga dengan demikiankedudukan Pemerintah menggantikan kedudukan nasabah penyimpandana dan atau kreditur;1510.11.12.Bahwa berdasarkan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie)oleh Notaris Mudofir Hadi, SH.,
282 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 503 PK/Pdt/2016 PK sudah tepat dan benar ditujukan kepadaPT Ekadana Propertindo (Termohon PK1); Termohon PKI adalah benar sebagai pemilikhak atas 9,1% dari tanah yang dahulu milikPT PSP; Dengan adanya akta ini, Termohon PKI telahmemindahkan dan menyerahkan haknya,maka total hak kepemilikan Pemohon PK atastanah yang dahulu milik PT PSP menjadi:72,7% (tujuh puluh dua koma tujuh persen); 03.bukti PK01.CTransfer of Rights Agreement (Cessie) Nomor 115,tanggal 18 Mei 2006, yang dibuat di hadapan
57 — 11
pokoknyaadalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusiatergantung pada perjanjian pokok dan penghapusan benda objek jaminan fidusiatergantung pada penghapusan perjanjian pokok.C Asas Droit de SuiteMenurut pasal 27 ayat (2) Undangundang Nomor 42 Tahun 1992 dinyatakanJaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, dalamtangan siapapun benda itu berada, kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketigaberdasarkan pengalihan hak atas piutang atau cessie
137 — 167
sebagai berikut :Pemberi Kuasa wajib memenuhi perikatanperikatan yang dibuatoleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikankepadanya ;Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam positagugatannya angka 14 dan 15 adalah sangat tidak beralasan karenaberdasarkan Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDABENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH yang menyatakansebagai berikut : jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggunganberalin karena cessie
130 — 249
Permohonan plafond untuk fasilitas Halaman 6 dari 216 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPkK/2017/PT MDN10.11.pembiayaan konsultif anggota sebesar Rp.9.000.000.000 masih dalambatas maksimum plafond.Analisa aspek jaminan.Jaminan yang diberikan oleh KKTM untuk pengajuan pembiayaan konsumtifanggota adalah :Cessie/Fidusia piutang anggota KoperasiSurat pernyataan Pemotongan Gaji dari anggota koperasi kepadaBendahara KKTMSurat Pernyataan Bendahara tentang kesediaan memotong gajianggota koperasi dan menyerahkannya
Akad dan FEC/Cessie Nitarialc. Asuransi Jiwa pada perusahaan asuransi usahakan selama jangkawaktu pembiayaand. Blokir 1 x angsuran upayakan semaksimal mungkine. Upayakan semaksimal mungkin anggota buka rekening di BSMf. Akad antara koperasi dengan anggota sesuai akad syariahg.
Permohonan plafond untukfasilitas pembiayaan konsultif anggota sebesar Rp.9.000.000.000masih dalam batas maksimum plafond.Analisa aspek jaminan.Jaminan yang diberikan oleh KKTM untuk pengajuan pembiayaankonsumtif anggota adalah :Cessie/Fidusia piutang anggota KoperasiSurat pernyataan Pemotongan Gaji dari anggota koperasi kepadaBendahara KKTMSurat Pernyataan Bendahara tentang kesediaan memotonggaji anggota koperasi dan menyerahkannya kepada KKTMSurat Pernyataan Pengurus KKTM mengatas namakan koperasikepada
dipaparkan dalam analisa jaminan Syaratsyarat penandatanganan akad pembiayaan sesuai denganketentuan BSM Syaratsyarat pencairan pembiayaan sesuai dengan ketentuanBSM Syaratsyarat lain/tambahan sesuai dengan ketentuan BSMBahwa pada bulan April 2010 berdasarkan lembar persetujuan KomitePembiayaan Level1 olen Wajar Rahman selaku Marketing Manager BankSyariah Mandiri kantor Cabang utama Medan menyetujui Nota AnalisaPembiayaan dari Terdakwa dengan disposisi sebagai berikut :a.b.G.Setuju usulanAkad dan FEC/Cessie
Akad dan FEC/Cessie Nitarialc. Asuransi Jiwa pada perusahaan asuransi usahakan selama jangka waktupembiayaand. Blokir 1 x angsuran upayakan semaksimal mungkine. Upayakan semaksimal mungkin anggota buka rekening di BSM Halaman 135 dari 216 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2017/PT MDNf. Akad antara Koperasi dengan anggota sesuai akad syariahg.
34 — 12
Membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalamNomor. 253/262;Membuat Akta pengikatan jual beli dan kuasa;Membuat Akta pembiayaan Adendum AlMusyarakah;Membuat Surat Kuasa;Membuat Akta Jaminan Fidusia Cessie;Membuat Akta Jaminan Fidusia;Membuat Akta Pemasangan Hak Tanggungan;Pengurusan akad Murabahah dan SKMHT, serta permohonan~Tar*oa0Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik A/n. Penggugat;j. Pengurusan peningkatan Hak milik berupa Sertifikat Hak MilikTanah Penggugat yang terletak di JI.
Kis6) Membuat akta jaminan Fidusia Cessie ;7) Membuat akta jaminan fidusia ;8) Mambuat akta pemasangan Hak Tanggungan ;9) Pengurusan akad Murabahah dan SKMHT, serta permohonan haktanggungan sertifikat Hak Milik an. Penggugat ;10) Pengurusan peningkatan Hak milik berupa sertifikat HakMilik Tanah Penggugat yang berada jl.
71 — 22
sebagai berikut :Pemberi Kuasa wajib memenuhi perikatanperikatan yang dibuatoleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikankepadanya ;Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam positagugatannya angka 14 dan 15 adalah sangat tidak beralasan karenaberdasarkan Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDABENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH yang menyatakansebagai berikut : jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggunganberalin karena cessie
216 — 74
., bertindak untuk dan atas nama TimKurator PT Driver kaltim Melamine, bukan sebagaipemegang hak, pihak lain penerima hak piutang yangdijamin karena cessie, subrogasi, pewarisan atauHalaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD1.3.penggabungan serta peleburan perseroan ataukuasanya, maka seyogyanya permohonantersebutharus ditolak.Bahwa berdasrkan penjelasan diatas, dimana Tergugatdalam menrbitkan Sertipikat Pengganti Hak GunaBangunan No. 13/Guntung denagan luas 30.000 M?
Terbanding/Terdakwa : Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH., MH
4536 — 7000
setumpuk dokumenkepada Terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkarayang sedang dihadapinya serta Joko Soegiarto Tjandra sempatmemberikan beberapa dokumen tersebut kepada Terdakwa sertamembahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA)melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko SoegiartoTjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan MahkamahKonstitusi (MK) Nomor 33/PUUXIV/2016, dengan argumen bahwaPutusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 ataskasus cessie
setumpuk dokumenkepada Terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkarayang sedang dihadapinya serta Joko Soegiarto Tjandra sempatmemberikan beberapa dokumen tersebut kepada Terdakwa sertamembahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA)melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko SoegiartoTjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan MahkamahKonstitusi (MK) Nomor 33/PUUXIV/2016, dengan argumen bahwaPutusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 ataskasus cessie
Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT DKImembahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA)melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko SoegiartoTjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan MahkamahKonstitusi (MK) Nomor 33/PUUXIV/2016, dengan argumen bahwaPutusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 ataskasus cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2(dua) tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusikarena yang berhak untuk mengajukan PK