Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No.256 / Pid.B / 2007 / PN.AB tanggal 7 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Ir. Machmud Tan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Turut SertaMenyalahgunakan Kewenangan untuk Melakukan Korupsi YangDilakukan Secara Berlanjut ;.

Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru diNamlea atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negarayang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ;Bahwa Keputusan tersebut bertentangan dengan Keputusan MahkamahKonstitusi (MK) No.003 / PUUIV / 2006 sebelum Keputusan PengadilanNegeri Ambon No. 256/Pid.B/2007/PN.AB

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp 10.000, (Ssepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon No. 02/Pid.SUS/2011/PN.AB. tanggal 23 April 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa FRETS NAHUMURY, S.Pd. telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa FRETSNAHUMURY, S.Pd. selama 2 (dua) tahun ;3.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000, (limaridu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Maluku No. 01/PID.TIPIKOR/2012/PT.MAL tanggal 27 Juni 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umumdan Penasihat Hukum Terdakwa ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23April 2012, Nomor : 02/Pid.Sus/2011/PN.AB yangdimohonkan banding tersebut ;e Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada

dalamtahanan ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalamkedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid Tipikor.K/2012/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa padatanggal 3 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang KejaksaanNegeri Masohi di Wahai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi

Obscuur libele dan tidak jelas,sehingga Patut Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklard), Vide Yurisprudensi Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21Agustus 1974 yang menyatakan Kalau objek gugatan tidak jelas, makagugatan tidak dapat diterima jo Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17April 1979 yang menyatakan : Karena dalam surat gugatan tidak disebutkanjelas letak/ batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima joPutusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 82/Pdt.G/2012/PN.AB

obscuurlibele dan tidak jelas, sehingga patut gugatan Penggugat tidak dapat diterima(niet onvankelijk verklard) Vide Yurisprudensi Putusan MA No. 556 K/Sip/1973tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan Kalau objek gugatan tidak jelas,maka gugatan tidak dapat diterima Jo Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal17 April 1979 yang menyatakan : Karena dalam surat gugatan tidak disebutkanjelas letak/batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima Jo PutusanPengadilan Negeri Ambon Nomor : 82/Pdt.G/2012/PN.AB

Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid.K/2013/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan,bahwa pada tanggal Mei 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malukumengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2013 dari Jaksa Penuntut Umumsebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon

Bahwa objek gugatan yang berbatas sebelah selatan dengan tanahKakahahu milik Keluarga Hallatu batasnya sebelah Utara dengan tanahKeluarga Ruhulessin, in casu Surat Keterangan Ny.JohannaPudinaung/Hallatu tertanggal 19 September 1991, pernah tanah Hallatudisengketakan melawan PAULUS RIKUMAHU, DKK yangdimenangkan oleh keluarga Hallatu dan telah dieksekusi olehPengadilan Negeri Ambon in casu Perkara Perdata Nomor : 49/Pdt.G/1996/PN.AB Jo Nomor : 17/Pdt/1997/PT.Mal Jo PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia

Apalagi sekarang diajukan gugatan baru olehPenggugat, alamat Djayanti Plaza Tanah Abang Jakarta Pusat sama denganalamat gugatan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2003/PN.AB, terbukti itikad burukPenggugat. Fakta ini pun dapat dipidana, karena memberikan keteranganpalsu.

Disamping itu, objek sengketa arah mata angin sebelah Selatan denganDusun Perusahaan/Tanah Keluarga Hallatu bernama Kakahahuberbatas sebelah Utara dengan objek sengketa, Keluarga Hallatusebagai Penggugat melawan Paulus Rikumahu,Dkk sebagai ParaTergugat, dimenangkan oleh Keluarga Hallatu, in casu Perkara PerdataNomor : 49/Pdt.G/1996/PN.AB juncto Putusan Pengadilan TinggiMaluku Nomor: 17/Pdt/1997/PT.Mal, juncto Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 5002 K/Pdt/1998 yang telah mempunyaikekuatan

Namun pada poin 5 (lima) dalil gugatan,Penggugat kemudian mengakui bahwa obyek sengketa adalah milikKeluarga Hallatu yang pernah disengketakan antara keluarga hallatumelawan keluarga rikumahu dengan Nomor Perkara49/pdt.G/1996/PN.Ab juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor17/Pdt/1997/PT.Mal. juncto Putusan Mahkmah Agung RI Nomor5002K/Pdt/1998.

bukunya HukumAcara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan ( hal. 54 ), penulisannama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (Strict Law ),tetapi harus dengan lentur ( Flexible ) ; Bahwa apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti,dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis April menjadiOktober, kekeliruan itu. dikatagorikan sebagai kesalahanpengetikan ( clerical error ) ; Bahwa dalam Putusan Pengadilan negeri Ambon Nomor82/Pdt.G/2012/PN.AB

Ini menunjukantanah objek sengketa masih harus diputuskan oleh Pengadilan Perdatakarena ada perselisihan hak dan Tergugat belum bisa masuk ke wilayahsengketa yang perlu dibuatkan Keputusan Tata Usaha Negara ;Bahwa Pemohon Pembatalan Sertipikat 01/Pbt/BPN.81/2016 CORNELESMANUPUTTY telah mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan NegeriAmbon dengan Nomor Pendaftaran 46/Pdt.G/2014/PN.AB tanggal 12 Maret2014 tetapi pada akhirnya menarik kembali/mencabut gugatannya padatahap mediasi di Pengadilan Negeri

Bahkan hakim sendiri dapatmemperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.Sebagai contoh adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor82/Pdt.G/2012/PN.AB, terdapat kesalahan penulisan namatergugatyaitu dalam gugatan ditulis Welmina Pundehokang padahal namatergugat yang benar adalah Wilhelmina Pudehokang, oleh MajelisHakim dikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapatdiubah oleh Hakim dalam berita acara maupun putusan, karena yangdimaksud oleh penggugat dan yang

sebagaimana dijelaskan Penggugat pada gugatanperdata Nomor 162/Pdt/2013/PN.AB tanggal 27 November 2013 (buktiakan di perlihatkan) maka terdapat selisin luas tanah dengan luas tanahyang ada pada akta hibah 745.650 m2? adalah 550 m? maka luas tanah550 m? tersebut tidak ada lagi karena sudah terhisap/terdapat pada jalanutama menuju pandopo Bupati Buru, lantas di manakah luas tanah97.170 m?

TPK/2012/PN.Ab, tanggal 21 Agustus 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Drs. ABUBAKAR MASBAIT tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primar:Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair :Menyatakan Terdakwa Drs.

Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon, Nomor 07/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB, tanggal 30 Oktober 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa;: Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN.Ab, tanggal 21 Agustus 2014yang dimohonkan banding tersebut

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 234/Pdt.G/2017/ PN.AB tanggal 20 September 2018.DAN MENGADILI SENDIRI :1. Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ataumenyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;2. Menerima eksepsi, Duplik, dan Kesimpulan Pembanding/Tergugat V untukseluruhnya;3.

tidakdiperoleh kepastian mengenai letak dan kedudukan tanahtanah Dusun Datiyang dipunyai Penggugat, bagaimana mungkin Penggugat bisa mengklaimbahwa tanah Dusun Dati Hauru atau disebut juga Wauru letaknya tepatpada objek sengketa, sedangkan objek sengketa adalah Dusun DatiWasihu dimana sebagian dari Dusun Dati tersebut telah dihibahkan kepadaInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Ambon (bukti surat T.IIIntervensi .2.314) serta dikuatkan pula dengan putusan Pengadilan NegeriAmbon Nomor 18/Pdt.G/1991/PN.AB

Amb.mengetahui dan menyadari telah bergabung dan menjadi simpatisan RMS sejak tahun2010, hal ini dapat dibuktikan dimana Terdakwa adalah residivis dan pernah dihukumdalam perkara yang sama pada tahun 2010 dengan putusan nomor 412/Pid.B/2010/ PN.AB;Menimbang bahwa berdasarkan uraian faktafakta tersebut unsur Ad. 4 mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telahterpenuhi dan terbukti menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut

Nomor 2523 K/Pdt/2015Pengadilan Negeri Ambon Nomor 155/Pdt.G/2014/PN.AB tanggal 16 Maret2015 yang dimohon kasasi ini;Bahwa oleh karena keberatankeberatan yang diajukan oleh PemohonKasasi (dahulu sebagai Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi)dalam memori banding, tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan TinggiAmbon, maka pada keberatankeberatan di dalam memori kasasi initerdapat juga antara lain keberatankeberatan yang diajukan di dalammemori banding sebagai penegasan dan penguatan terhadap memori

benaranak yang dilahirkan oleh tergugat dari hasil perkawinan antara penggugatdan tergugat adalah 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 2 orang anak lakiHalaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Amblaki dan 3 (tiga) orang anak perempuan yang ditambah 1 (satu) anak lakilaki yang diambil dari anak perempuan ke4 yang berdomisili di Jakartakemudian penggugat dan tergugat mengangkat sebagai anak yang bungsuberdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Ambon bernomor0/Pdt.P/2014/PN.AB

Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal03 Desember 20183 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya,sera iturunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor449/Pid.B/2013/PN.AB, tanggal 18 Nopember 2014 dalam perkara Terdakwatersebut diatas ;Halaman 1 dari 24 Putusan No. 03/Pid/2015/PT.AMB.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomor : REG.PERK : PDM07/BND/1 1/2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut

G/ PN.AB tanggal 14 Desember 1981.;3. No. 100 /1982/ Pdt/ PT. MAL tanggal 18 Desember 1982.;Hal 23 dari 29 Putusan NOMOR 10/ PDT /2017 / PT AMBNo. 2025 K /Pdt/ 1983 tanggal 18 Desember 1984.;antara Hein Johannes Tisera Pemerintah Negeri Urimesseng selakuPenggugat melawan Jacobus Abner Alfons (Ayah Pemohon Intervensi)selaku Tergugat, dengan objek sengketanya yakni Dusun Dati Batubulandan Dusun Dati Talagaraja.

/TergugatI I,IV,V,VI,VIE dan VII dalam Kontra memori bandingnya merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan meminta agar MajelisHakim Tinggi memutuskan :MENGADILIHalaman 43 dari 63 putusan Nomor 65/ PDT/2018/PT.AMBMenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : Nomor85/ Pdt.G / 2018 / PN.AB Tanggal 17 Oktober 2018;Menolak Memori Banding dan Rekonpensi dari Pembandingdahulu Penggugat;Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segalabiaya yang timbul akibat perkara ini

guna adanya kepastian hukum danmenjunjung tinggi asas, maka Penggugat memohon kepada PengadilanTinggi dalam menjalankan Funsinya sebagai Peradilan Ulang dapatmembuka Kembali sidang ini dengan memeriksa kembali Saksisaksi danmenerima tambahan bukti Surat dari Penggugat ( vide putusan MahkamahAgung RI Nomor 2774 K / Pdt / 2010, Tanggal 28 Juni 2011 Jo PutusanPengadilan Tinggi Maluku Nomor 34 / Pdt / 2009 / PT.Mal, Tanggal 19November 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120 / Pdt.G /2008 / PN.AB