Intan Cilandak N0.8 RT/RW 007/002 Kecamatan Cinadak Barat Jakarta Selatan yang dalam Perkara Perdata Nomor Reg : 63/PDT.G/2014/PN.ABN. disenbut sebagai PENGGUGAT ;II. CH. KAPRESSY. SH.MSi , sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Maluku Barat Daya bertidak untuk dan atas nama Drs. BARNABAS ORNO Bupati Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku beralamat di Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku. Yang dalam Perkara Perdata Nomor Reg : 63/PDT.G/2014/PN.ABN di sebut pihak TERGUGAT ;

Intan Cilandak NO.8 RT/RW 007/002 KecamatanCinadak Barat Jakarta Selatan yang dalam PerkaraPerdata Nomor Reg : 63/PDT.G/2014/PN.ABN. disenbutsebagai PENGGUGAT ;CH. KAPRESSY. SH.MSi , sebagai Sekretaris DaerahPemerintah Maluku Barat Daya bertidak untuk dan atasnama Drs. BARNABAS ORNO Bupati Maluku Barat Daya,Provinsi Maluku beralamat di Tiakur Kabupaten MalukuBarat Daya Provinsi Maluku.

Yang dalam Perkara PerdataNomor Reg : 63/PDT.G/2014/PN.ABN di sebut pihakTERGUGAT ;Yang menerangkan bersedia mengakhiri sengketa diantara mereka dalamperkara perdata Nomor : 63/PDT.G/2014/PN.ABN yang sedangdisidangkan di Pengadilan Negeri Ambon secara damai, dan untuk halhaltersebut kedua belah pihak telah mengadakan persetujuan seperti yangtertuang didalam Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatanganipada tanggal 02 Juni 2014 yang berisi sebagai berikut :1.

Bahwa dengan perdamaian ini pihak Penggugat maupunTergugat tidak akan saling menurut mengenai sengketa dalamperkara ini, dan agar Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukumyang pasti, para pihak mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk berkenan menuangkan dalamputusan Pengadilan ;Demikian akata perdamaian ini dibuat dengan etiket baik antarapihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk menyelesaikan secaradamai atas sengketa dalam perkara perdata Nomor : 64/PDT.G/2014/PN.ABN. di Pengasilan

Nomor 1742 K/Pdt/2017Bahwa gugatan dalam perkara yang dimohon kasasi ini berdasarkanalas hak yang dimiliki Penggugat sesuai putusan Pengadilan Negeri AmbonNomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P7) yangberkekuatan hukum tetap sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 678K/PDT/2003 tanggal 19 Februari 2008 (bukti P8), didahului dengan putusanPengadilan Negeri Ambon Nomor 68/Pdt.G/1990/PN.AB tanggal 15 Oktober1990 (bukti P2), yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi MalukuNomor

Mal tanggal 27 Maret 1991, jo. putusan Mahkamah AgungRI Nomor 3499 K/Pdt/1991 tanggal 7 Februari 1995 (bukti P3);Bahwa selain itu, juga ternyata putusan Pengadilan Negeri AmbonNomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.Il.1), jo.putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal23 Oktober 2003 (bukti T.II.2),hanyalah sebagai putusan antara yakniputusan atas upaya eksekusi putusan serta merta dari putusan PengadilanNegeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15

Nomor 1742 K/Pdt/2017Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (buktiP7), yang pada saat pembatalan itu, putusan Pengadilan Negeri AmbonNomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P7), masihdalam proses banding dan kemudian proses kasasi (belum berkekuatanhukum tetap), maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002, hanya membatalkan suatuputusan pada saat putusan yang dibatalkan itu belum berlaku, atau samadengan membatalkan

tanggal 15 April 2000 (buktiP7), jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 678 K/PDT/2003 tanggal 19Februari 2008 (bukti P8);Bahwa oleh karena perjalanan putusan Pengadilan Negeri AmbonNomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.Il.1), jo.putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal23 Oktober 2003 (bukti T.II.2) itu, berada di dalam perjalanan putusanPengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 AprilHalaman 24 dari 29 hal.Put.

23 Oktober 2003 (bukti T.II.2) sudah tidakberlaku lagi, sebaliknya yang berlaku adalah putusan Mahkamah Agung RINomor 678 K/PDT/2003 tanggal 19 Februari 2008 (bukti P8) yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P7);Bahwa perjalanan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P7) dengan perjalananputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal20 Juni 2002 (bukti T.II.1), diumpamakan

tersebut belum atau sudah kadaluarsa, Apakah tidak pidana yang didakwakan itu tidak ne bis in idem Apakah tidak pidana itu sementara dalam proses perkara lain,Bahwa disamping kecermatan yang tersebut diatas yang unsur yang tidakkalah pentingnya juga kejelasan dan kelengkapan dari dakwaan itu sendiri.Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2019/PN AmbBahwa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa Nelson Jefry engkaadalah berawal dan bermuara pada dalildalil dalam perkara perdata no.117/Pdt.G/2019/PN.ABN

Bahwa adalahsuatu hal yang irasional bila Jaksa Penuntut Umum sudah dapat memastikandengan benar dailildalil dari gugatan perkara perdata nol17/Pdt.G/2019/PN.ABN adalah tidak benar dan nantinya ditolak oleh Hakimyang menyidangkannya perkara dimaksud.Bahwa ungkapan dalam Akte Jual Beli (AJB) no.44/AJB/2014 tertanggal, 8Oktober 2014 adalah tidak benar sesuai dalam gugatan perkara perdata no.17/Pdt.G/2019/PN.ABN kini sementara disidangkan di Pengadilan NegeriAmbon hal inilah yang menjadi cikal bakal

dari dakwaan Jaksa PenuntutUmum dalam perkara ini dan bila hal ini ditafsir sebagai menyerangkehormatan seseorang dan hendak dijadikan kasus penghinaan jelas hal iniHalaman 4 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2019/PN Ambbelum bisa diporses sebab hal ini masih harus dibuktikan dalam perkaraperdata no. 17/Pdt.g/2019/PN.ABN apa benar Akte Jual Beli (AJB)no.44/AJB/2014 tertanggal, 8 Oktober 2014 tersebut atau tidak benar danmengandung kebohongan dan spekulasi belaka yang ditujukan untukmenghina seseorang.Maka

hemat kami Penasehat Hukum Terdakwa Nelson Jefry Engka DakwaanJaksa Penuntut Umum no.Reg.perkara:PDM/144/Ambon/2019 tertanggal, 25Oktober 2019 adalah masihn PREMATUR belum dapat diproses harusmenunggu sampai perkara perdata no.117/Pdt.G/2019/PN.ABN mempunyaikekuatan hukum tetap dimana perkara dimaksud ditolak oleh Pengadilan.DAKWAAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)1.

Bahwa Saudara Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, Dakwaan JaksaPenuntut Umum Nomor: Reg.Perkara : PDM 144/ Ambon/09/ 2019 tanggal.25 September 2019 masih PREMATUR belum dapat diperoses harusmenunggu sampai perkara Perdata Nomor: 117/ Pdt.G/2019/PN.ABN,mempunyai kekuatan hukum tetap.Namun Saudara Penasehat Hukumterdakwa tidak menyebut apa dasar hukumnya ?.Sehingga Jaksa PenuntutUmum harus menunggu putusan perkara perdata mempunyai kekuatan hukumtetap, tidak dijelaskan dalam EKSEPSI nya.

DIREKTUR JENDERALADMINISTRASI HUKUM UMUM, sebagai Tergugat III.Bahwa dalam gugatan Para terlawan yang terdaftar di Pengadilan NegeriAmbon Nomor : 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Amb tersebut, para Pelawan tidakpernah digugat atau diikutsertakan sebagai Tergugat atau turut tergugatoleh Terlawan dalam perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Ambdimaksut;Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan para Pelawan, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 17 / Pen.Pdt.Eks /2018 / PN.Abn tanggal 16 September

Laboratorium Fisika serta seluruh peralatannya (1 unit)Bahwa perlawanan ini diajukan atas dasar Pelawan mempunyaikepentingan, karena dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri AmbonNomor : 17 / Pen.Pdt.Eks / 2018 / PN.Abn Jo Nomor11/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 31 Mei 2018, tentang perintah eksekusiterhadap pengelolaan Universitas Darussalam Kepada Penggugat, yangmerupakan Alasan Sengketa dalam Putusan Perkara Nomor : 11 / PDT.G/ 2015 / PN.Amb tanggal 23 Oktober 2015 Jo.

Batumerah Kecamatan SirimauKota Ambon, dan juga bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunanKampus Universitas Darussalam Ambon tersebut serta Gedung padaKampus di Kota Masohi, sesuai SuratSurat Kenderaan Bermotor, danbuktibukti surat kepemilikan tanah, BuktiSurat pembanguna gedunggedung, pada 3 (tiga) Lokasi Kampus Universitas Darussalam Ambon.Bahwa adapun harta kekayaan (asetaset) kekayaan yang dilakukan SitaEksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri AmbonNomor : 17 / Pen.Pdt.Eks / 2018 / PN.Abn

Posita butir (2) gugatan Nomor : 03/PHI.G/2018/PN.Abn menyatakan, ParaPenggugat mengajukan somasi kepada Tergugat dan seterusnya. Posita butir2 (dua) ini diperbaiki sebagai berikut :a. Tergugat mendapat Surat dari Para Penggugat tanggal 14 Februari 2017Nomor : 05/AB&R/02/2017;b. Tergugat mendapat Surat dari Para Penggugat tanggal 06 Maret 2017Nomor : A.16/AB&R/03/2017;c.

Posita butir 5 (lima) gugatan Nomor : 03/PHI.G/2018/PN.Abn menyebutkan,sesuai UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial dan seterusnya. Posita ini dapat diperbaikisebagai berikut :a. Benar terjadi Perselihan Hak dan Perselisihan PHK (PemutusanHubungan Kerja).

Dalam Pokok Perkara1.Posita butir 6 (enam) Gugatan Nomor : 03/PHI.G/2018/PN.Abn menyebutkan,sesuai pasal 4 UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, maka Para Penggugat mencatatperselisihan ini di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga KerjaKabupaten Maluku Tenggara dan seterusnya. Dalil ini mendapat perbaikansebagai berikut :a.

Sehingga dimohon kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambonmelalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan agarTergugat membayar hakhal Para Penggugat sebesar Rp. 375.924.000,(Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat RibuRupiah) seperti pada Posita butir 7 gugatan Nomor : 03/PHI.G/2018/PN.Abn;Berdasarkan halhal yang terurai dalam perbaikan gugatan perkara Nomor :03/PHI.G/2018/Pn.Abn, maka para Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanHubungan

Dalam ProvisiMemerintahkan Tergugat untuk membayar upah sebesar Rp. 548.000.000,(lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada Para Penggugatsebagaimana perbaikan gugatan Nomor : 3/PHI.G/2018/PN.Abn angka (38)Dalam Provisi;b.

Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak permohonansita jamin/conservatoir Beslag dengan pertimbangan hukumnya padahalaman 37 alinea putusan Sela no.189/Pdt.G/2019/PN.Abn tertanggal,10 Maret 2020 yaitu bahwa sita jamin (conservatoir beslag) hanyaberlaku pada bendabenda bergerak tidak pada bendabenda tidakbergerak tetap seperti objek sengketa perkara ini.5.

Kajian terhadap Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PN.Abn tertanggal, 20April 20201.

Negeri Ambon membaca putusan perkaraNomor 189/Pdt.G/2019/PN.Abn tanpa dihadiri Penggugat atau kuasanyatanpa melihat ada risalah panggilan terhadap Penggugat atau kuasanyaHalaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT AMBataukah tidak.

Bahwa dalam putusan Nomor1i89/Pdt.G/2019/PN.Abn tertanggal, 20 April2020 dalam konvensi Hakim memutuskan untuk menerima gugatanPenggugat konvensi untuk sebagian yang menyatakan Penggugat adalahahli waris dari almarhum Yahya Lebeharia bin Taibe anak Dati darialmarhum Patti Maragang.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannyaNomor189/Padt.G/2019/PN.Abn tanggal, 20 April 2020 telah mengabulkangugatan rekonvensi Penggugat rekonvensiTergugat dalam konvensiadalah ahli waris almarhum Patti Margan dengan hanya butki silsilahKeturunan bukti T.R.2 tanpa didukung buktibukti lain.

menolak kebenaranPutusan Nomor : 171/1964 Perdt Jo Pengadailan Tinggi Makasardengan Nomor 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Kasasi Nomor 313K/Sip/ 1967 yang telah berkekuatan hukum tetap serta PenetapanEksekusi Nomor : 171 C/1964Prdt tanggal 21 November 1983 ( vide: Bukti PI.6 ) dan Berita Acara Eksekusi No.171 C/1964Prdt tanggal14 Januari 1984 ( vide : Bukti PI.7) yang sebenarnya tidak pernah adamenyatakan di bagi bagi Dati Dati Milik Keluarga Tuhilatu vide gugatanPenggugat Asal Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.ABN

dusunperusahaan yang diusahakan atau diperusah secara pribadi olehseorang anggota dati, baik laki laki maupun perempuan, diatasdusun atau tanah dati milik bersama dari seluruh anak anak dantulung tulung dati dari persekutuan dati yang bersangkutan.Bahwa sebagaimana Bukti Bukti Penggugat Intervensi PI.8 s/d PI.12bahwa sebagai Penggugat dan sekaligus Pemohon untuk pembagiantanah pusaka dati tersebut diatas adalah saudara Christian Tuhilatusebagai Penggugat dalam perkara Putusan Nomor61/Pdt.g/2008/PN.ABN

tanggal 4 Maret 2009 (Vide Bukti PI.8) dansebagai Penggugat Asal dalam Perkara 118/Pdt.G/2019/PN.ABN danjusteru saudara Christian Tuhilatu sebagai Penggugat dalam perkaraPutusan Nomor 61/Pdt.g/2008/PN.ABN tanggal 4 Maret 2009 (Vide BuktiPI.8) dan sebagai Penggugat Asal dalam Perkara118/Pdt.G/2019/PN.ABN lah yang melakukan penjualan pertama atastanah di dusun Pusaka Dati milik Gisjbert Tuhilatu tersebut sedangkanPenggugat Intervensi telah mendaftarakannya sebagai hak miliknyapada BPN Kota Ambon yang

tersebut tidak jelas dan tanpa bukti sertabertentangan dengan fakta dilapangan dalil keberatan Pembanding ini,bahwa terhadap Putusan Nomor : 171/1964 Perdt Jo PengadilanTinggi Makasar dengan Nomor 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan KasasiNomor 313 K/Sip/ 1967 yang telah berkekuatan hukum tetap sertaPenetapan Eksekusi Nomor : 171 C/1964Prdt tanggal 21 November1983 ( vide : Bukti PI.6 ) dan Berita Acara Eksekusi No.171 C/1964Prdt tanggal 14 Januari 1984 ( vide : Bukti PI.67) dan PutusanNomor : 118/Pdt.G/2019/PN.ABN

., tanggal 18 Januari 2018 yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide bukti P11 , T2);Menimbang, bahwa dalam amar putusan angka 3 Pengadilan NegeriAmbon Nomor 10/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Abn tanggal 18 Januari 2018 yangantara lain pada angka 3 menyatakan Terdakwa Amelia Yolanda Tayane ST,Msi. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama dan pada angka 4 menjatuhkanpidana terhadap terdakwa Amelia Yolanda Tayane,ST, MSi dengan pidanapenjara

:Bahwa pertama tama perlu Termohon pertegaskan dalam EksepsiTermohon ini, bahwa Termohon menolak seluruh dalildalil ataualasanalasan yang sampaikan oleh PARA PEMOHON dalamPermohonannya tertanggal 19 Maret 2018 , kecuali secara tegastegas diakuinya Termohon dalam Eksepsi ini;Tentang Permohonan PARA PEMOHON yang Kabur (AbscuurLiebel);Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilantertanggal 19 Maret 2018 dan terdaftar pada Pengadilan NegeriAmbon Nomor : 05/ Pid.Pra / 2018 / PN.Abn, adalah

Tentang Permohonan PARA PEMOHON yang Kabur (AbscuurLiebel);Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilantertanggal 19 Maret 2018 dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor :05/ Pid.Pra / 2018 / PN.Abn, adalah permohonan yang kabur (Abscuur Liebel)karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2018 tentangLarangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diriatau sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

MAL, tanggal 12 Desember 2013 Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1994 K / PDT / 2014, tanggal 19Desember 2014.Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Para Pelawan, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 14 / Pen.Pdt.Eks /2018 / PN.Abn tanggal 17 April 2018 bidang tanah berukuran berukuran4200 M2 (sesuai dengan Keputusan Pengadilan Nomor : 107 / PDT.G /1996 / PN.AB tanggal 6 Mei 1997 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi AmbonNomor : 55 / PDT / 1998 / PT.

Penggugat yang terdaftar di PengadilanNegeri Ambon di bawah Nomor : 107 / PDT.G / 1996 / PN.AB, tanggal 6Mei 1997 Penggugat tidak melibatkan para pelawan dalam gugatannyasebagai Tergugat, dan juga tidak mempermasalahkan Sertifikat Hak MilikNomor 582 atas nama Para Pelawan dan JOHAN TELUSA sebagaiTergugat 8 (delapan) sebagai Objek yang disengketakan.Bahwa perlawanan ini diajukan atas dasar Pelawan mempunyaikepentingan, karena dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri AmbonNomor : 14 / Pen.Pdt.Eks / 2018 / PN.Abn

serta seluruh perangkatnya (7 unit)Gedung Perkuliahan serta seluruh perangkatnya (9 unit)Gedung serba guna seluruh perangkatnya (1 unit).Gedung Asrama Mahasiswa (1 unit)Laboratorium Biologi serta seluruh peralatannya (1 unit)Laboratorium Kimia serta seluruh peralatannya (1 unit)enaur wnLaboratorium Fisika serta seluruh peralatannya (1 unit)Bahwa perlawanan ini diajukan atas dasar Pelawan mempunyai kepentingan,karena dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 17 /Pen.Pdt.Eks / 2018 / PN.Abn

diatasnya berdiri bangunan Kampus Universitas DarussalamAmbon tersebut serta Gedung pada Kampus di Kota Masohi, sesuai SuratSurat Kenderaan Bermotor, dan. buktibukti surat kepemilikan tanah, BuktiSurat pembanguna gedunggedung, pada 3 (tiga) Lokasi Kampus UniversitasDarussalam Ambon.Bahwa adapun harta kekayaan (asetaset) kekayaan yang dilakukan SitaEksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 17Halaman 7 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb/ Pen.Pdt.Eks / 2018 / PN.Abn

Jemi Lilipori dalam perkara perdata Nomor : 82 / Pdt.G/2012/ PN.ABN. , yaitu pada saat setelah sidang perkara perdata tersebut di atas,Penggugat diberi tahu oleh Kuasa Hukum Penggugat E.A.S.HermanLaturette. SH.

JemiLilipori dalam Perkara Perdata Nomor : 82/Pdt.G/2012/PN.ABN, yaitu pada saatsetelah sidang Perkara Perdata tersebut, Penggugat diberitahu oleh kuasa hukumPenggugat tersebut bahwa mereka telah melihat serta membaca dan mengetahuisecara pasti penerbitan objek sengketa oleh Tergugat ;Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat danTergugat II Intervensi sebagaimana dalam Jawaban dan eksepsinya yang padapokoknya bahwa Penggugat mengatakan Penggugat mengetahui adanya objeksengketa

Bahwa tanah yang termuat dalam objek perkara saat ini masih dalamproses hukum pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI melalui perkaraNomor 11/Pdt.G/2010/PN.Abn tanggal 29 Maret 2011 jo Nomor17/Pdt/2011/PT.Mal tanggal 23 April 2012 antara TNI Angkatan Udara c.q.Komandan Lanud Pattimura dengan Markus Hehalatu sebagai Raja NegeriHatu terkait sengketa kepemilikan tanah.

Bahwa penggugat pernah mengajukan perkara Aquo dalam perkaraperdata No. 134/Pdt.G/2020/PN.Abn yang kemudian mengulanginya dalamperkara ini No. 136/Pdt.G/2021/PN.Abn yang hal itu adalah hak penggugatsepanjang hukum masih memungkinkan.3. Bahwa apapun dalil penggugat dalam gugatannya adalah sahsah saja dansudah menjadi kewajiban penggugat harus membuktikannya.

HUTABARAT, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.11/PN.Abn/C/1/2013, tanggal 14 Januari 2013 selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING/dahulu sebagai TERGUGAT ; MELAWANANHONY LIANDO, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Rijali, KelurahanKarang Panjang, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang dalam hal inimemberikan Kuasa kepada :ADOLOF SELEKY, SH, MH.ORIANA ELKEL, SH.LAURITZKE MANTULAMETEN, SH.THEODORNM.

PutusanMahkamah Agung Nomor : 1994 K / PDT / 2014, tanggal 19 Desember 2014;Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan para Pelawan, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 14 / Pen.Pdt.Eks / 2018/ PN.Abn tanggal 17 April 2018 bidang tanah berukuran berukuran 4200 M2(Sesuai dengan Keputusan Pengadilan Nomor : 107 / PDT.G / 1996 / PN.ABtanggal 6 Mei 1997 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor :: 55 / PDT/1998/ PT. MAL, tanggal 12 Desember 2013 Jo.

(copy sesuai Copynya) ; 222022 nn =Surat Pencabutan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri AmbonNo. 46/Pdt.G/2004/PN.ABN tanggal 27 Juni 2004 (copy sesuaiMSIIN Ya) jeeneesesseeseesieseeeeesese ree nesses eeeUndangUndang No. 5 Tahun 1960 tantang Ketentuan UndangUndang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960. (copy sesuai0) ONPeraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional No.3 tahun 1997 tanggal 1 Oktober 1997.

No. 119/Pdt.G/2015/PN.Abn, register tanggal 3 Juli 2015 padaPengadilan Negeri Ambon 9telah berkekuatan hukum tetap);f.

Bahwa sebagaimana termuat dalam putusan Praperadilan Nomor :1/PID.PRA/2019/PN.ABN pada bagian pertimbangannya padahalaman 47 alinea 3 dan 4 Menimbang bahwa pihak termohondalam persidangan telah mengajukan buktibukti surat yangdiberi tanda T1 s/d T54 dan dari buktibukti surat tersebuttermohon telah melakukan proses penyelidikan sejak tanggal23 Mei 2018 dengan surat perintah penyelidikan Nomor :SP.Lidik/88/V/2018/ Dit Reskrimum dankemudian telahmemanggil saksisaksi bukti T4 s/d bukti T11 dari bulan

Bahwa tanah yang termuat dalam objek perkara saat ini masih dalamproses hukum pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI melalui perkaraNomor 11/Pdt.G/2010/PN.Abn tanggal 29 Maret 2011 jo. Nomor17/Pdt/2011/PT.Mal tanggal 23 April 2012 antara TNI Angkatan Udara c.g.Komandan Lanud Pattimura dengan Markus Hehalatu sebagai Raja NegeriHalaman 19 dari 43 halaman. Putusan Nomor 204 PK/TUN/2016Hatu terkait sengketa kepemilikan tanah.