Ditemukan 46614 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 19-05-2022 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PN MANADO Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Mnd
Tanggal 2 Juni 2022 — Pemohon:
1.FERRY WENTUK
2.ADEILEYDA HARIMISA
20 — 7

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Mnd, dari Para Pemohon tersebut;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara permohonan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Mnd dari buku register induk perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Manado;
    3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dianggarkan sejumlah Rp 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu
    161/Pdt.P/2022/PN Mnd
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 20-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 4 Mei 2017 — - HERMANTO (PENGGUGAT) - PT. AKR Transportasi Indonesia (TERGUGAT)
48 — 16
  • - Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003
    AKR Transportasi Indonesia terhadap Penggugat i.cHermanto belumlah sesuai dengan pasal 161 UndangUndang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;8. Bahwa sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuanhukum yang berlaku, setelah menerima surat anjuran dari Mediator Dinassosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Penggugat datang ke perusahaandengan maksud untuk bekerja, akan tetapi Tergugat tidakmemperbolehkan Penggugat untuk melakukan pekerjaan;9.
    Dan menurut Pasal 93 ayat 1 UUNo. 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa upah tidak dibayarapabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, ketentuan iniadalah merupakan azas yang pada dasarnya berlaku umum bagi semuapekerja, apalagi pekerja yang sedang dalam proses pemutusan hubungankerja karena kesalahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat 1UU No. 13 tahun 2003.
    AKR Transportasi Indonesia Pasal 52 ayat (1) yangmenyatakan tentang menempatkan barang milik perusahaan dalamkeadaan bahaya;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti gugatan Penggugatdan jawaban Tergugat yang menjadi permasalahan adalah :1.Apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat telah memenuhi Pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan?;2.
    MdnMenimbang, bahwa berdasarkan mediasi yang dilakukan, pada tanggal 7September 2016 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkansurat Anjuran yang intinya adalah pengakhiran hubungan kerja yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat belum sesuai dengan Pasal 161 UndangUndangNo.13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa Pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun 2003berbunyi:(1) Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama
    Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuaidengan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003;3.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 27-03-2024 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Smg
Tanggal 4 April 2024 — Pemohon:
SUWANDI
3 — 0

  • M E N E T A P K A N :

    1. Menyatakan Pencabutan Permohonan perihal penetapan Penambahan Nama Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Smg, atas nama Pemohon Suwandi dapat dikabulkan ;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Smg tersebut dalam register perkara yang tersedia untuk itu;

    Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) ;

    161/Pdt.P/2024/PN Smg
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 19-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 266 / B / 2016 / PT.TUN.JKT
Tanggal 17 Nopember 2016 — 1.FATIMAH binti H.A. MADJIDI BEIJI.; DKK (4 Orang).; 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK.; DKK (7 Orang)
46 — 22
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 161/G/2015/PTUN-BDG.;
    bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalamperkara a quo terhadap eksepsi tenidhg "Kompetens Absolut Pengadilanadalah telah tepat dan benar, aren S8bab itu untuk tidak mengulang kembaliseluruh uraian pertimbangar Hokum dalam putusan di tingkat pertama, makaMajelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan dijadikan dasarpertimbangan dalam nemutus sengketa Tata Usaha Negara a quo ditingkatbanding, coiriza terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPanaling Nd) 161
    No. 266 / B/ 2016/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung No. 161/G/2015/PTUN.BDG tanggal 27 Juni 2016 yangdimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, dan ParaPenggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketaini, maka berdasarkan pasal 110 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Pembandingdihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat
    banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; AA>.Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomer 3 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dilibah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lainnya.yang terkait ; MENGADILI Menerima permohonan banding, tari Para Penggugat / Pembanding; Menguatkan Putusan Rengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :161/G/201 SPTUNBDG tanggal 27 Juni 2016 yang dimohonkan banding;
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 21-03-2022 — Putus : 22-08-2022 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Bks
Tanggal 22 Agustus 2022 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0

  • M E N E T A P K A N:

    1. Menyatakan Gugatan Penggugat, tersebut sebagai mana terdaftar dalam register perkara Perdata Nomor 161/Pdt/G/2022/PN Bks. tersebut GUGUR;
    2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor 161/Pdt/G/2022/PN Bks. dari register perkara yang sedang berjalan;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.500,00 (lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus
    161/Pdt.G/2022/PN Bks
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 03-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 12 Januari 2021 — Penggugat:
PT Citra Nutrindo Langgeng
Tergugat:
Nur Rahmad
67 — 15

  • M E N E T A P K A N

    • Mengabulkan Pencabutan perkara gugatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby;
    • Menyatakan perkara Gugatan Pengadilan Hubungan Industial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby dicabut;
    • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara
    161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Umum Penggelapan
Register : 22-06-2017 — Putus : 25-08-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PT BENGKULU Nomor 25/Pid/2017/PT BGL
Tanggal 25 Agustus 2017 — MULYADI BIN (ALM) MUNIR YUSUF
76 — 20
  • BENGKULU NOMOR 161/Pid.B/2017/PN Bgl TANGGAL 31 JUNI 2017
    Bgl.Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulutanggal 22 Juni 2017 Nomor 25/Pen.Pid/2017/PT BGL,tentang penunjukanMajelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi dari Panitera PengadilanNegeri Bengkulu atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Mei2017 Nomor 161/Pid.B/2017/PN Bgl atas nama terdakwa Mulyadi bin (Alm)Munir Yusuf;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan
    Bgl.Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dantuntutan tersebutPengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhnkan putusan sebagaimana tertuangdalam putusan tanggal 31 Mei 2017 Nomor 161/Pid.B/2017/PN Bgl. yang amarlengkapnya berbunyi sebagai berikut ;1. Menyatakan terdakwa MULYADI Bin (Alm) MUNIR YUSUF, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENGGELAPAN sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.
    waktu selama 7 (tujuh) hari kerjaterhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehPenuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, dengan demikianpermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriBengkulu Nomor 161
    Bgl.Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim TingkatPertama seperti tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi harus menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Bgl tanggal 31Mei 2017, yang dimohonkan banding dengan merubah khusus mengenaipemidanaannya;Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan ini;Mengingat serta memperhatikan, ketentuan
    Pasal 372 KUHP danUndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAPserta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Bgl tanggal 31 Juni 2017 yang dimintakan bandingtersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhnkan kepada terdakwasehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :1.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-02-2022 — Putus : 29-08-2022 — Upload : 30-08-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Dps
Tanggal 29 Agustus 2022 — Penggugat:
NI MADE MONA SAWITRI
Tergugat:
PT BPR INDRA CANDRA CAB BADUNG
32 — 12

  • M E N E T A P K A N

    1. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor :161/Pdt.G/2022/PN Dps dicabut;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Dps dari register perkara;
    3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) ;
    161/Pdt.G/2022/PN Dps
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 12-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn
Tanggal 25 September 2017 — - RIFKI ALAM SAPUTRA (PENGGUGAT) - CV. FOUNTAIN (TERGUGAT)
58 — 19
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2017 sesuai Pasal 161 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 14-02-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 19 April 2022 — Penggugat:
Sony Hariyono
Tergugat:
Nyonya Raden Ajeng Anni Firnani
Turut Tergugat:
Tugito
56 — 10

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas ;
    2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Sby harus dihentikan ;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
    4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 2.629.000,-
    161/Pdt.G/2022/PN Sby
Pengadilan PN SALATIGA Perdata
Register : 13-10-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN SALATIGA Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Slt
Tanggal 21 Oktober 2021 — Pemohon:
EKO SUSILO
40 — 0

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
    2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Slt, dicabut;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Slt, dari register perkara Permohonan;
    4. Menghukum Pemohon
    161/Pdt.P/2021/PN Slt
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-07-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 94/PID/2018/PT.PLG
Tanggal 1 Agustus 2018 — SOLIHAM ALS ILHAM BIN JUWENI
28 — 17
  • MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 161/Pid.Sus/2018/PN.Plg TANGGAL 6 JUNI 2018 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT
    Kalidoni Palembang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 6 Juni 2018;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiPalembang tanggal 17 Juli 2018, Nomor 94/PEN.PID/2018/PT.PLG. tentangPenunjuk kan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri PalembangNomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 6 Juni 2018 dan surat surat yangbersangkutan dengan perkara tersebut;Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.Membaca
    pecahan seratus ribu berjumlah Rp.500.0000,(lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara; 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI nomorrekening,7186 01001625537 dan 1 (satu ) buah ATM BRI Nomor5221842055655333, dikembalikan kepada terdakwa Soliham alsLiham Bin Juweni sebagai pemiliknya;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri PalembangNomor 161
    menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratanyang ditentukan dalam undangundang, maka permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.Menimbang, bahwa terdakwa di dalam memori bandingnya padapokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkatpertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:1.2.3Menerima Permohonan dan Memori Banding Terdakwa/Pembanding ;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161
    UmumHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.dirampas untuk Negara namun, Majelis Hakim tingkat pertama tidakmembuat penetapan terhadap barang bukti mobil tersebut; Bahwa putusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim tingkat pertamabanyak terdapat kesalahan dan kekeliruan sebagaimana telah terdakwauraikan dalam memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelahn memeriksa danmencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Palembang, Nomor 161
    yangtersebut dalam amar putusan ini ;Memperhatikan akan Pasal 111 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, serta pasalpasal dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan:MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 161
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 16-05-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 5 Oktober 2016 — JOSEFH TANASALE, Pekerjaan Petani, bertindak selaku Ketua Matarumah Tanasale Keturunan AINUSA TANASALE, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Negeri Lainitu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah yang untuk kepentingan perkara ini mengambil alamat di Jalan Listrik Negara Batu Gajah RT.001/ RW 004 batu gajah atas, Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau pada Kantor Penasihat Hukum (Kuasa Hukum) yang akan disebutkan di bawah ini, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016, telah memberikan kuasa kepada kepada : ------------------------------------- 1. SARCHY SAPURY, SH, 2. NOIJA FILEO PISTOS, SH. MH. Kedua - duanya Advokat / Penasihat Hukum, Kewarganegaraan Indonesia berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SARCHY SAPURY, SH. yang beralamat diJalan Listrik Negara Batu Gajah RT.001/ RW 004batu gajah atas, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, ------------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai -------------- PENGGUGAT ; M E L A W A N BUPATI MALUKU TENGAH,. Berkedudukan di Jln. Geser no. 4 - Masohi, Maluku Tengah Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-------------------- 1. MASUHADJI TUAKYA, SH., MH, Kewarganegaraan : Indonesia, Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; ------------------------------------- 2. ELBERTHIN PATTIMUKAY, SH., Kewarganegaraan : Indonesia, Jabatan : Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; --------------------------------------------- 3. ALI LATUPONO, SH, Kewarganegaraan : Indonesia, Jabatan : Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; ---------------------------------------------------------------- 4. HENDRIKUS SIMON TANATE, SH, Kewarganegaraan: Indonesia, Jabatan : Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; -------------------------------------------- Kesemuaanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Bupati Maluku Tengah di Jln. Geser no. 4 - Masohi, Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02/SK/2016 tertanggal 24 Mei 2016 ;----- Selanjutnya disebut sebagai--------------------------TERGUGAT ;
97 — 175
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-161 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Leinitu, Kecamatan Nusalaut;----------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-161 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Leinitu, Kecamatan Nusalaut;----------------------------- 4.
    OBJEK SENGKETA.Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Leinitu Kecamatan Nusalautatas nama Decky Tanasale, tanggal 18 Februari 2016 ;ll.
    TENGGANG WAKTU.Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016tetang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangHal. 3 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai Pemerintah NegeriLeinutu, pada tanggal 20 Februari 2016, kemudian Penggugat memperolehFoto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 141161 tahun 2016 tanggal 18Februari 2016 pada
    Tahun 2016 tetangPengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai PemerintahNegeri Leinutu, pada tanggal 20 Februari 2016 ;Individual : +=" 72 == ===Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini bersifat Konkrityaitu berwujud tertentu. atau dapat ditentukan, yakni diterbitkannyaKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 tetangPengesahan Kepala
    Keputusan Tergugat Merugikan Pengqugat.Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016Tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu KecamatanHal. 6 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNNusalaut, tanggal 18 Februari 2016 setelah mendapat suratsurat dari SaniriNegeri Leinitu yaitu suratsurat berupa :1. Berita Acara Musyawarah Penetapan Matarumah Parentah NegeriLainitu tanggal 2010 52.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor : 141 161 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Kepala PemerintahNegeri Leinitu Kecamatan Nusalaut atas nama Decky Tanasale, tanggal 18Februari 201 6. jeama acne tiie eine ieee3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiMaluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 Tentang PengesahanKepala Pemerintah Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut atas nama DeckyTanasale, tanggal 18 Februari 2016 ;4.
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 23-05-2023 — Putus : 30-05-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan PN PADANG Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Pdg
Tanggal 30 Mei 2023 — Pemohon:
ZAFNIARTI
24 — 0
  • Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara perdata Nomor : 161/Pdt.P/2023/PN.Pdg. yang dimohonkan pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Padang atau petugas yang ditunjuk untuk itu untuk mencoret perkara perdata Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Pdg dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
161/Pdt.P/2023/PN Pdg