Ditemukan 63173 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemutusan hubungan kerja
Putus : 09-08-2006 — Upload : 25-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35K/TUN/2003
Tanggal 9 Agustus 2006 — PT Ampalit Mas Perdana ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
1912 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-02-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62K/TUN/2003
Tanggal 19 Februari 2007 — PERGURUAN KATOLIK YAYASAN SERI AMAL ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ( P4P )
128 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-07-2008 — Upload : 31-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 257K/PDT.SUS/2008
Tanggal 3 Juli 2008 — Drs. SULCHAN EFFENDI ; YAYASAN PENDIDIKAN BATIK SURAKARTA
112100 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-12-2008 — Upload : 19-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195K/TUN/2006
Tanggal 30 Desember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. RATA MAKMUR
1917 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-03-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 07/Pid.B/2015/PN.Slw.
Tanggal 30 Maret 2015 — SULISTYO HANDOKO WIDODO Alias MUHAMAD YUSRAN Bin SUMADI TASJID
4312
Putus : 02-04-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Gto
Tanggal 2 April 2015 — RIKA ENDAH MUHAMMAD Lawan Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
10239
  • Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbksampai dengan tanggal 20 Desember 2013.Bahwa Tergugat Menuduh Penggugat Melakukan Pelanggaran Disiplin.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Penggugat menerima suratPemutusan Hubungan Kerja yang bertanggal 19 November 2013.Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai Surat PHK tersebutkepada Penggugat, Penggugat hanya di suruh masuk terus oleh Terggugat.Bahwa Penggugat menerima Gaji terakhir sebesar Rp. 3.000.000.
    kerja dengan pekerja/oburuh setelah memperolehpenetapan dari lembaga penyelesaian perselisinan hubungan industrial.9.
    Bahwa sesuai dengan ketentuan Undangundang No.13 Tahun 2003 pasal155Ayat (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 151ayat (3) batal demi hukum.Ayat (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial belumditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harustetap melaksanakan segala kewajibannya.Ayat (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepadapekerja/ouruh yang
    Bank BRI Cabang Limboto danBank BRI Unit Kwandang.Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan antara Penggugat danTergugat yakni tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap diri Penggugat.Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja dan bertugas di BRI UnitKwandang Kanca BRI Limboto sejak tahun 2012 sampai dengan bulan15Desember 2013, dengan jabatan sebagai teller kemudian diangkatmenjadi mantri atau analisis kredit ;e Bahwa status dari Penggugat merupakan pegawai kontrak, namun
    Bank BRI cabang Limboto sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadiobyek hukum adalah surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan olehPT.
Putus : 04-06-2015 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN.SMG
Tanggal 4 Juni 2015 — SARMIN (PENGGUGAT 1) ; AMANATUN (PENGGUGAT 2) ; PUJI LESTARI (PENGGUGAT 3) ; SRI WAHYUNI (PENGGUGAT 4) ; MALAWAN PT. RICHTEX GARMINDO TERGUGAT)
20571
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008, dengan tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat;3.
    kerja sebagaimana dimaksudBAB , pasal 1 ayat (15), adalah "hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruhberdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah danperintah"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pemaknaanpembayaran yang timbul dari hubungan kerja (vide: pasal 96 UU No. 13 tahun2003), apabila dikoordinatifkan dengan pengertian atas hubungan kerja,sebagaimana pertimbangan di atas, adalah pembayaran yang timbul karenaadanya unsur pekerjaan, upah dan perintah
    adanya pekerjaan yang dilakukan;Menimbang, bahwa pengertian pemutusan hubungan kerja sebagaimanadimaksud BAB , pasal 1 ayat (15) adalah "pengakhiran hubungan kerja, karenasuatu hal tertentu, yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antarapekerja/ouruh dan pengusaha";Menimbang, bahwa ketentuan pasal 156 ayat (1) berbunyi " dalam halterjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan untuk membayar uangpesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan atau uang penggantianhak, yang seharunya
    Apakah gugatan pemutusan hubungan kerja, yang didalilkan oleh ParaPenggugat dalam perkara ini, berdasarkan hukum?2. Hakhak apakah yang didapatkan oleh Para Penggugat, sebagai akibat adanyapemutusan hubungan kerja dalam perkara ini?
    Danbenarkah pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini, merupakan force majorsebagaimana dalil bantahan Tergugat?
    Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat,terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008, dengan tanpa adanya kesalahandari Para Penggugat;3.
Putus : 20-10-2008 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157K/PDT.SUS/2008
Tanggal 20 Oktober 2008 — SARBINI ; PT. BINA ABADI
4937 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hubungan kerja putus terhitung mulai akhir bulan Juli 2007 antaraPerusahaan PT. Bina Abadi dengan Pekerja Sarbini ;2. Pengusaha PT.
    No. 157 K/Pdt.Sus/2008.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan buktibukti yangtidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka patut putusanperkara ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu sekalipun Tergugat mengajukankasasi ;Bahwa berdasarkan halhal diatas, Penggugat mohon agar BapakKetua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :PRIMER1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja denganTergugat
    oleh karena efisiensi ;Menyatakan sebagai hukum hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatputus terhitung sejak akhir bulan Juli 2007 ;Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat berupa : Uang Pesangon sebesar 2 x 2 x Rp. 840.000, Rp. 3.360.000, Uang Pengganti Perumahan danPengobatan sebesar 15% x Rp. 3.360.000, Rp. 540.000, Uang Pengganti Cuti Tahunan yangbelum diambil dan belum gugur sebesar7 x (Rp. 840.000, : 25) Rp. 235.200, Kekurangan Upah Januari 2007 s/d Juli 2007sebesar 7 x (Rp.840.000
    Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat atasdasar efisiensi terhitung tanggal 4 Desember 2007 ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat berupa uangpesangon, uang penggantian hak dan uang kekurangan gaji, yang jumlahkeseluruhannya sebesar Rp. 7.411.200, (tujuh juta empat ratus sebelas ribudua ratus rupiah) ;4. menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;5.
Putus : 05-11-2008 — Upload : 10-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 691K/PDT.SUS/2008
Tanggal 5 Nopember 2008 — PT. SANLIT INTI PLASTIK ; DADANG MULYANA, SH
1916 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-04-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 25/Pdt.SUs-PHI/2014/PN Gto
Tanggal 8 April 2015 — IRWAN BAKRI Lawan PIMPINAN PT. BANDAR TRISULA
7014
  • Bandar Trisula;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun2003 selama Putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan,baik Pengusaha maupun pekerja/ouruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROBBY N RASUBALA yangdibenarkan oleh Penggugat terungkap bahwa Penggugat ketika terjadi sengketa/prosesPemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah bekerja lagi diPerusahaan Tergugat dan telah
    MarketTindo Gorontalo, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat pada saat prosesPemutusan Hubungan Kerja tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakankewajibannya walaupun telah dipanggil oleh pihak perusahaan secara lisan sebanyak 2(dua) kali;Menimbang, bahwa atas dasar faktafakta tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berlangsungPenggugat telah bekerja pada PT. Market Tindo Gorontalo sejak tidak bekerja lagi padaPT.
    Bandar Trisula, dengan demikian Penggugat dianggap telah mengundurkan diri danhubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugatdan Tergugat dikarenakan Penggugat telah mengundurkan diri, sehingga apa yang telah14dilakukan oleh Tergugat tidaklah bertentangan dengan undangundang ketenagakerjaan(sebagaimana yang menjadi pokok sengketa dalam
    perkara ini);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hakhakyang timbul akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja tersebut oleh karenaPenggugat dianggap telah mengundurkan diri, maka berdasarkan ketentuan UU No.13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 156 ayat (4) hurup (c) Tergugat diwajibkanmembayar hak Penggugat berupa Penggantian Hak sebesar 15% dari jumlah pesangondan/atau penghargaan masa kerja bagi
    (T 2), adanya penyerahan ljazah dan BPKB motor yang dijaminkan olehPenggugat kepada Tergugat adalah dalam kaitannya dengan hubungan kerja yangtimbul/terjadi antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dengan berakhirnya hubungankerja antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk15mengembalikan ljazah dan BPKB motor milik Penggugat tersebut kepada Penggugat,sehingga tuntutan/petitum point kelima berkenaan dengan pengembalian ljazah danBPKB motor tersebut haruslah dikabulkan
Putus : 19-01-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46K/TUN/2006
Tanggal 19 Januari 2007 — EDI WALUYO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
1013 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-11-2008 — Upload : 10-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 689K/PDT.SUS/2008
Tanggal 5 Nopember 2008 — PT. SEMESTANUSTRA DISTRINDO ; ROMANDHON
2814 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-10-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/G/2014/PHI.PN.Gtlo
Tanggal 22 Oktober 2014 — ROYS BAU Lawan Pimpinan PT. Bank Rakyat Indoensia Cabang Gorontalo, dk
10926
  • Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasapekerja/buruh.b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksudpada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan/atau perjanjian kerjawaktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani olehkedua belah pihak.c.
    kerja antarapemberi pekerjaan.Bahwa sesuai Pasal 66 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 jelas Penggugat adalah jenispekerjaannya kegiatan pokok maka demi hukum Tergugat 1 harusbertanggungjawab membayar hakhak Penggugat.Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sesuai denganPERMENAKER.
    tidak terdapat perjanjian kerja sehingga wewenang untukmelakukan PHK terhadap Penggugat tidak dimiliki oleh Tergugat 1,Tergugat 1 hanya memandang kinerja Penggugat sebagai penjaga malam diunit kerja instansi Tergugat 1 sangat tidak dapat dipertanggugjawabkan dan11menilai bahwa Penggugat tidak memiliki sifat yang amanah dalammenjalankan tugasnya sebagai penjaga malam sehingga oleh Tergugat 1Penggugat dikembalikan ke dalam pengawasan Tergugat 2 sebagaiperusahaan penyedia tenaga kerja yang memiliki hubungan
    kerja langsungdengan Penggugat ;Fakta ini menunjukkan bahwa tuduhan Penggugat yang menyatakanTergugat 1 telah melakukan PHK terhadap Penggugat (seperti termaktubdalam posita Gugatan Penggugat point 17, 19, 24 dan 25 merupakantuduhan yang salah dan tidak berdasar ;12.
    kerja dalam bentuk apapun;Maka : tergugat I mohon kepada majelis hakim yang memeriksa danmemutuskan perkara A Quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan olehpenggugat tidak dapat diterima.II.
Putus : 19-11-2015 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 45/PDT.Sus-PHI /G/2015/PN Smg
Tanggal 19 Nopember 2015 — WALUYO (PENGGUGAT) MELAWAN PT SEMARANG ARSANA KREASI TRUSTA (TERGUGAT)
16642
  • kerja Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi karena yang bersangkutan mangkir kerja selama 13 hari danberdasarkan pasal 168 Undangundang No.13 Tahun 2003 PHK tersebuttidak mewajibkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang pesangonBahwa karena berakhirnya hubungan kerja Penggugat Konpensi karenakualifikasi mengundurkan diri waktu inisiatif berakhirnya hubungan kerjaPenggugat Konpensi tersebut berasal dari Tergugat Rekonpensi sendiridengan cara tidak masuk kerja selama 13 hari dan tidak memenuhi suratpanggilan
    tertanggal 30 Januari 2015 dan 7 Februari 2015Bahwa berdasrkan uraian tersebut diatas makaMenyatakan hubungan kerja Penggugat Konpensi putus karenamengundurkan diri tanoa kompensasi uang pesangon serta membebankanbiaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat KonpensiDalam Eksepsi1.Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnyaBerdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim memutuskan sebagaiberikut :Dalam KonpensiDalam Pokok PerkaraMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnyaDalam
    Rekonpensi1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnyaMenyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi denganTergugat Rekonpensi terhitung sejak tanggal 26 Januari 2015 karenakualifikasi mengundurkan diriDalam Konpensi/Rekonpensi Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi membayar biayatersebut;perkaraMenimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan repliknya tertanggal8 Oktober 2015, dan Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 13 Oktober 2015,yang pada pokoknya
    Kerja sebagaimana didalilkanoleh Penggugat dalam perkara aquo ?
    kerja antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi , berdasarkanpertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memutuskan bahwa hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sejak Penggugat terakhir masukHal 19 dari 23 Put Nomor 45 /Pat.SusPHI/G/2015/PN Smgkerja yaitu pada tanggal 26 Januari 2015 dengan alasan PHK karena Penggugattelah melakukan kesalahan;Menimbang, bahwa oleh karena PHK mempunyai akibat hukum dilakukanpembayaran uang pesangon dari pihak Tergugat
Putus : 01-08-2008 — Upload : 10-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325K/PDT.SUS/2008
Tanggal 1 Agustus 2008 — RAP SETIA MANAHAN ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER
3321 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 23-06-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 131/Pid.B/2016/PN Mkd
Tanggal 25 Agustus 2016 — TAUFIK CHUROCHMAN Bin AHMAD ROKHIM
8517
  • Menyatakan Terdakwa TAUFIK CHUROCHMANBin AHMAD ROKHIM telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana PENGGELAPAN YANG DILAKUKANOLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANGITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA;1. Menjatunkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidanapenjara selama 1 (satu) tahun;2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;4.
Putus : 05-11-2008 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152K/PDT.SUS/2008
Tanggal 5 Nopember 2008 — SRI NINGRUM ; IDA TAMBUNAN ; SUHARNO ; KASRI, DKK.
2312 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-03-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 29/Pid.Sus-PHI/2014/PN.Gtlo
Tanggal 30 Maret 2015 — GUSTI PANEO Lawan PIMPINAN PT.GRAHA JAYA MANDIRI/TOKO JAKARTA MOTOR AUTO CENTRE
8614
  • Kerja;e Bahwa masalah Pemutusan Hubungan Kerja tersebut saksiketahui dari Penggugat sendiri;e Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadi PemutusanHubungan Kerja terhadap Penggugat;e Bahwa setahu saksi Pemutusan Hubungan Kerja tersebutdilakukan secara lisan karena tidak ada suratnya;e Bahwa Penggugat bekerja di Toko Motor Auto Car sejak tahun2014 ;e Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besarnya upah yangditerima Penggugat setiap bulannya;e Bahwa setahu saksi standar upah di Provinsi Gorontaloperbulannya
    Kerja terhadapPenggugat, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknyamenyatakan bahwa Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja secaralisan oleh Tergugat dengan alasan tidak masuk kerja karena sakit. akan tetapihal ini dibantah Tergugat dalam dalil jawabanya mengatakan bahwa Tergugattidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada Penggugat danhanya Penggugat sendiri tidak mau bekerja lagi pada Tergugat ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan
    alat bukti tertulis yang diberi tanda P1 dan 1 (satu) orang saksi,sedangkan untuk Tergugat guna menguatkan dalil bantahannya telahmengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T1 s/d T5 ;Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat yang bernamaCitragun Habibie menyatakan bahwa Penggugat telah dilakukan PemutusanHubungan Kerja oleh Tergugat secara lisan, namun demikian untuk menentukanPemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah sesuaiatau tidak dengan ketentuan undangundang
    kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yangbesarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwaPenggugat tidak masuk kerja sejak tanggal 11 Agustus 2014, dan atasketidakhadiran Penggugat untuk bekerja tersebut, pihak Tergugat tidak adaltikad untuk
    Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untukdipertahankan, karenanya harus dinyatakan bahwa hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat telah berakhir atau telah terjadi Pemutusan hubunganKerja karena tidak upaya Tergugat untuk memanggil Penggugat bekerja lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan terjadi PemutusanHubungan Kerja (PHK) dan PHK sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bukan karena kesalahan
Register : 23-08-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 30-11-2011
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 162/Pid.B/2011/PN.BU
Tanggal 27 September 2011 — Basri Bin Sarkawi
6129
  • Unsur yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya,karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah ;@ Tentang unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban,yang telah didakwa atas perbuatan yang dilakukannyasebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan PenuntutUmum; atau dengan kata lain berarti: orang yang harusdijadikan terdakwa dalam perkara ini;Bahwa
    Terdakwa sebagai buruhharian adalah menderes/menyadap' getah karet dari pohonkaret di areal perkebunan PT BLS dan menyetorkan seluruhhasil sadapannya tersebut;Berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, MajelisHakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketigadari pasal 374 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Yuridis diatasmaka semua unsur dakwaan Primair pasal 374 dinyatakan telahterbukti,sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana Penggelapan karena Hubungan
    kerja .Dengan demikian dakwaan Penuntut Umum yang selebihnya tidak19akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair,Majelis Hakim masih perlu = mempertimbangkan apakah Terdakwadapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut atau tidak;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan,Majelis Hakim tidak menemukan~ satu pun alasan pembenardan/atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.Sehingga
    Menyatakan Terdakwa BASRI Bin SARKAWI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan karena Hubungan kerja ;212. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASRI Bin SARKAWIoleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)bulan ;5s Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.
Putus : 14-08-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65K/TUN/2007
Tanggal 14 Agustus 2007 — A H Y A R ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. KERAMINDO MEGAH PERTIWI.
129 Berkekuatan Hukum Tetap