Ditemukan 14959 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Korupsi Dinas pendidikan dan kebudayaan Samsudin vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri; Keputusan sekretaris jenderal departemen kebudayaan dan pariwisata pemberhentian dalam jabatan di lingkungan departemen kebudayaan dan pariwisata Ir. budiman Mt vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri; Francollyn mandalika Dkk vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri; Kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Sumba timur Prof. dr. enos taruh M.pd vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri; Moch. ojat sudrajat s. Dr. jusdin puluhulawa S.h. M.si vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri; Buttu sarira vs kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten mamasa;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-10-2023 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 540/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 21 Maret 2024 — Penggugat:
DR.H.SUROYO.SE.MM
Tergugat:
MENTERI PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN,RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
149 — 131
  • ;
  • Menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 50804/ M/ 11/2023, tanggal 12 September 2023 Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Atas Nama Sdr. Suroyo, S.E., M.M.
    ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 50804/M/11/2023, tanggal 12 September 2023 Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Atas Nama Sdr. Suroyo, S.E., M.M.;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
    Penggugat:
    DR.H.SUROYO.SE.MM
    Tergugat:
    MENTERI PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN,RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-04-2021 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 744 K/Pdt/2021
Tanggal 21 April 2021 — NYONYA NANIK SUTRISTIATI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DK
73 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NYONYA NANIK SUTRISTIATI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DK
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-03-2023 — Putus : 05-05-2023 — Upload : 05-05-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 208/PDT/2023/PT BDG
Tanggal 5 Mei 2023 —
Terbanding/Tergugat : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Cq. SEKOLAH DASAR NEGERI CIKOLE Kota Sukabumi
76 — 17

  • Terbanding/Tergugat : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Cq. SEKOLAH DASAR NEGERI CIKOLE Kota Sukabumi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-06-2023 — Putus : 05-10-2023 — Upload : 06-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 262/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 5 Oktober 2023 — Penggugat:
Yayasan Visa Kinasya
Tergugat:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I.
17 — 0
  • Penggugat:
    Yayasan Visa Kinasya
    Tergugat:
    Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 07-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/PDT.SUS/2010
PIMPINAN WILAYAH MAJELIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ZAL WASHLIYAH SUMATERA UTARA; Ir. MUARA SIREGAR, SH.,
104 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIMPINAN WILAYAH MAJELIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ZAL WASHLIYAH SUMATERA UTARA; Ir. MUARA SIREGAR, SH.,
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalampeninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalamperkaraPIMPINAN WILAYAH MAJELIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN AL WASHLIYAH SUMATERA UTARA, berkedudukan diJalan Sisingamangaraja No. 114 Medan, dalam halini memberi kuasa kepada Sarono, S.H., Advokat,berkantor di Jalan Merbau No. 10D Medan,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi/Tergugat ;melawanIr.
    Pimpinan Wilayah MajelisPendidikan dan Kebudayaan Al Washliyah Sumatera Utara)untuk membayar hakhak Penggugat (ic. Ir. MuaraSiregar) akibat Pemutusan Hubungan Kerja sesuaiketentuan Pasal 161 Ayat (3) jo Pasal 156 Ayat (2),(3) dan (4) Huruf c UndangUndang No. 13 Tahun 2003yang rinciannya sebagai berikut(Masa kerja Penggugat 9 tahun 4 bulan, Upah Rp820.000, /bulan) Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp 820.000, = Rp7.380.000, Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp 820.000, =Rp 3.280.000, Hal. 5 dari 9 hal.
    Rp14.719.000,(empat belas juta tujuh ratus sembilan belas' riburupiah) ; Menolak gugatan Penggugat untuk selain danselebihnya ; Membebankan kepada Negara ongkos' perkara ini yanghingga hari ini sebesar Rp 186.000, (seratus delapanpuluh enam ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.667 K Pdt.Sus/2009, tanggal 5 November 2009, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikutMenolak permohonan kasasi = dari Pemohon KasasiPIMPINAN WILAYAH MAJELIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
    No. 172PK/Pdt.Sus/20101985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No.5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan olehPIMPINAN WILAYAH MAJELIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ALWASHLIYAH SUMATERA UTARA tersebut adalah tidak beralasansehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalamperkara ini di bawah Rp 150.000.000, (seratus lima puluhjuta rupiah), maka
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-07-2022 — Putus : 19-09-2022 — Upload : 06-10-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 151/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 September 2022 — Pembanding/Tergugat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Terbanding/Penggugat : KAROLINA, DKK
98 — 27
  • Pembanding/Tergugat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
    Terbanding/Penggugat : KAROLINA, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-05-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — ., DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
67 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
    ., Staf ahli Mendikbud Bidang Hukum,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Ani Nurdiani Azizah, SH.,M.Si., Kepala Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Syamsul Hadi, SH.
    ., Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Mulyanto, SH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum I, Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan;Muhammad Ravii, SH.
    ., Kepala Subbagian Bantuan Hukum I, BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Polaris Siregar, SH.,.MH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum II, BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Dyah Kisworini, SH., Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Didit Junaedi, SH., Staf pada Bagian Bantuan Hukum
    , Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Drs.
    ,M.H., (Pemohon Nomor 1 dalam Uji Materiil ini) telahdiberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87/MPK.A4/KP/2014 tanggal 4 Maret2014 (Bukti T4).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 16-08-2007 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83PK/PDT/2007
Tanggal 16 Agustus 2007 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG
    MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIADI JAKARTA Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2010 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/TUN/2010
Tanggal 23 Agustus 2010 — NIRETA VISTA CREATIVE vs KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk
85 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NIRETA VISTA CREATIVE vs KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk
    Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi , Il dahulu sebagai Tergugat, Tergugat Il Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknyaatas dalildalil :l Keputusan Tata Usaha Negara yang Menjadi Objek Gugatan;Bahwa yang menjadi obyek sengketa pada gugatan yaitu :1.Surat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
    Provinsi Daerah Khususloukota Jakarta No. 2527/1.858.22 tertanggal 23 April 2009 perihalPemberitahuan, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh KepalaDinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus loukotaJakarta (selanjutnya disebut Objek Sengketa) mengenai ditinjaukembalinya Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) No. 3736/2008tanggal 12 Nopember 2008 yang telah diberikan Tergugat kepadaPenggugat;Bahwa objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana diatur dalam Pasal
    tidak segera ditundakeberlakuannya;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagaiberikut :Dalam Penangguhan Pelaksanaan :1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaanyang dimohonkan oleh Penggugat;Mewajibkan Tergugat untuk menangguhkan dan menunda pelaksanaanSurat No. 2527/1.858.22 tertanggal 23 April 2009 perihalPemberitahuan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala DinasPariwisata dan Kebudayaan
    Hukum harus diterapkan secara adil sesuai dengan azaspersamaan dimuka hukum equality before the law Jangan karenaBuddha Bar dimiliki oleh Pengusaha yanh kuat dan berpengaruhmaka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakartamenjadi ragu atau takut untuk bertindak .
    No. 188 K/TUN/2010Kalaupun Pemohon Intervensi ditafsirkan membela kepentingannyasendiri namun ternyata objek permohonannya bukanlah objekperkara ini yaitu Surat No. 2527/1.858.22 tertanggal 23 April 2009melainkan dalam perkara ini tegastegas, Pemohon Intervensimenyampaikan keberatannya mengenai terbitnya Surat KeputusanKepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta No.3736/2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Izin Tetap UsahaPariwisata jenis restoran (ITUP) dan bahkan selanjutnya memintaagar
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 02-03-2022 — Putus : 01-09-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan PTUN MANADO Nomor 6/G/2022/PTUN.MDO
Tanggal 1 September 2022 — Penggugat : JULL TAKALIUANG Tergugat I : REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI Tergugat II : KEMENTERIAN DAN KEBUDAYAAN R.I
144 — 72
  • Penggugat : JULL TAKALIUANGTergugat I : REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGITergugat II : KEMENTERIAN DAN KEBUDAYAAN R.I
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 17-07-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 14-10-2023
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 57/G/TF/2023/PTUN.MKS
Tanggal 26 September 2023 —
Tergugat:
1.Bupati Kabupaten Bulukumba
2.Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba
3.Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
144 — 0

  • Tergugat:
    1.Bupati Kabupaten Bulukumba
    2.Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba
    3.Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-11-2012 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 26-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 216/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 28 Januari 2013 — HERALD SUHARNA SUMAMPOUW;1.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,2.REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
55 — 27
  • HERALD SUHARNA SUMAMPOUW;1.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,2.REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
    MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav 45, Jakarta Selatan,dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. Nama : MUSLIKH, S.H. ; 2222 neeJabatan : Kepala Biro Hukum Dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ; 2. Nama : Dr.
    SIRINGORINGO, S.H. ; Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum DanOrganisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan Dan Kebudayaan. Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ; IRIYANTO NAINGGOLAN, S.H. ; 2Kepala Subbagian Bantuan Hukum Il, BagianBantuan Hukum, Biro Hukum Dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan DanKebUCay aan.
    bUGAYAAN. nena nn mene mene nero nnnnnnnenJalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ; MULYANTO, S.H.; 222c2eceneceeceeceneceeceeceeeKepala Subbagian Bantuan Hukum , BagianBantuan Hukum, Biro Hukum Dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan DanKGBUCE YEN. esses seeceseeeeerreeneeeeneeeeeneeneereeeeneesJalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;DYAH KISWORINI, S.H.; >Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum DanOrganisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan Dan Kebudayaan
    Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;DIDIT JUNAEDI, S.H.; 222222 22 2n2 neonStaf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum DanOrganisasi, Sekretariat Jenderal KementerianHal 3 dari 11 hal Putusan No.216/G/2012/PTUNJKT.Pendidikan Dan Kebudayaan. Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;10.Nama : M.RAVIL, S.H.M.M; 22222eeneeeeeJabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum DanOrganisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan Dan Kebudayaan.
    . ; 22=Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum DanOrganisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan Dan Kebudayaan. Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 123981/MPK/HK/2012 tanggal 27Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai, ...... TERGUGAT I;2. REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO, berkedudukan diKampus Universitas Sam Ratulangi Manado, dalam perkara inimemberikan kuasa kepada : 2n nnn no nnn nnn rence1.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 24-07-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PT PALEMBANG Nomor 43 / PDT / 2013 / PT.PLG
Tanggal 24 Juli 2013 — Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Cq.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan Cq.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Baturaja Cq.Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Nomor 06 dkk vs HJ.SITI KHODIJAH
25 — 41
  • Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Cq.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan Cq.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Baturaja Cq.Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Nomor 06 dkk vs HJ.SITI KHODIJAH
    Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementrian Pendidikan danKebudayaan RI Cq.Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan ProvinsiSumatera Selatan Cq.Kepala DinasPendidikan Kabupaten OKU BaturajaCq.Kepala Sekolah Menengah PertamaNegeri (SMPN) Nomor 06 di DesaPeninjauan Kabupaten OKU, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING I semulaTERGUGAT I;2.
    Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI Cq.Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan ProvinsiSumatera Selatan Cq.Kepala DinasPendidikan Kabupaten OKU Baturaja,selanjutnya disebut PEMBANDING IIsemula TERGUGAT II;him I dari 21 him Put.No.43/PDT/2013/PT.PLGYang dalam hal ini Tergugat III diwakiliKuasanya GANDA, SH, JANUAR, SH. danEDRUS, SH. Jaksa Pengacara Negara padaKejaksaan Negeri Baturaja, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 31 Juli 2012;3.
    SumateraSelatan Nomor : 67/HP.3/BPN262000 tanggal 22 Agustus 2000, dimana dalamSurat Keputusan tersebut disebutkan dalam menimbang huruf (a) bahwa tanahyang dimohonkan haknya dikuasai oleh pemohon berdasarkan Surat Pernyataandari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU tanggal30 Maret 1999 Nomor : 1568.a/I.II.05/LK/1999 yang menyatakan bidang tanahseluas 14.725 m? terletak di Desa Peninjauan Kec. Peninjauan Kab.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 28-06-2022 — Putus : 09-08-2022 — Upload : 10-08-2022
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bna
Tanggal 9 Agustus 2022 — Penggugat:
CV Makkah
Tergugat:
Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
28 — 11
  • Penggugat:
    CV Makkah
    Tergugat:
    Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 17-10-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 32/G/2022/PTUN.BJM
Tanggal 22 Desember 2022 — Penggugat:
Muhammad Noor Apriandy
Tergugat:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
194 — 44
  • Penggugat:
    Muhammad Noor Apriandy
    Tergugat:
    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-06-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 117/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 26 Nopember 2014 — TUTUT HARIYADI, M.Si;1.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,2.REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
87 — 35
  • TUTUT HARIYADI, M.Si;1.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,2.REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
    MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan, JakartaDalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0444/MPK.A/HK/2014, tanggal 27 Juni 2014, memberikan Kuasakepada : 1. NamaJabatan :2. NamaJabatan :3. NamaJabatan :4. NamaJabatan :5.
    Republik Indonesia tertanggal 21 Maret 2014 mengenaiPenyelenggaraan Program Studi diluar Domisili Universitas Airlangga Surabaya diBanyuwang; Bahwa Penggugat telah berusaha meminta turunan andate atau Surat KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditujukan kepada paraTergugat untuk bahan kajian hukum, namun surat mandate atau SK Menteri Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai Penyelenggaraan Program Studi diluarDomisili Universitas Airlangga Surabaya di Banyuwangi
    Menyatakan batal atau tidak sah, surat mandate atau Surat Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 276/E.E2/DT/2014mengenai Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Universitas Airlangga(Unair) Surabaya di Banyuwangi tertanggal 21 Maret 2014; 3.
    Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut surat mandat atau Surat KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 276/E.E2/DT/2014mengenai Program Studi Di Luar Domisili Universitas Airlangga (Unair) Surabaya diBanyuwangi tertanggal 21 Maret 2014; 4.
    Salahsatu dari pengembangan perguruan tinggi di luar domisili yang masih dalam proses diKementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Universitas Airlangga (Unair) yangmembuka program studi: Budidaya perairan; Kedokteran hewan; Akuntansi; dan Kesehatan masyarakat..
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 29-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 181/B/2022/PT.TUN.SBY
Tanggal 22 Desember 2022 — vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG dan MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
162 — 15
  • vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG dan MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Register : 25-11-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Idm
Tanggal 8 Desember 2021 — Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Indramayu
2.Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Indramayu Cq. Kasi Sarana Dan Prasarana Bidang Pariwisata
86 — 21
  • Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Indramayu
    2.Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Indramayu Cq. Kasi Sarana Dan Prasarana Bidang Pariwisata
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-05-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 28-07-2022
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 16/G/2022/PTUN.BL
Tanggal 28 Juli 2022 — Penggugat:
YAHYA PRANOTO
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
317 — 114
  • Penggugat:
    YAHYA PRANOTO
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 06-10-2022 — Putus : 16-11-2022 — Upload : 16-11-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 275/B/2022/PT.TUN.MDN
Tanggal 16 Nopember 2022 — Pembanding/Tergugat : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Terbanding/Penggugat : YAHYA PRANOTO
87 — 27
  • Pembanding/Tergugat : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
    Terbanding/Penggugat : YAHYA PRANOTO