Arifin terkait penggunaannarkotika dan hasilnya menyatakan bahwa Terdakwa ketergantunganmenggunakan shabushabu ; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pejabat negara yangberwenang untuk menggunakan shabu shabu tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan Saksi tersebut benar ;2.

Arifin terkait penggunaannarkotika dan hasilnya menyatakan bahwa Terdakwa ketergantunganmenggunakan shabushabu ; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pejabat negara yangberwenang untuk menggunakan shabu shabu tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan Saksi tersebut benar ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BeritaAcara Pemeriksaan

ArifinSIP Nomor : 551.4.1/154/IP.DU/III/404.5.2/2017 (Bersertifikat BadanNarkotika Nasional) yang menyatakan bahwa Terdakwa ketergantunganmenggunakan shabushabu dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi ; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yangberwenang untuk menggunakan shabu shabu tersebut ;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN MigMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa

Nomor 112/Pdt.G/2012/PN.KIt. ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa sangatdicemarkan nama baik, harkat dan martabatnya serta terganggu dalammenjalankan tugas pemerintahan, yang berakibat sangat dirugikan baikmoril maupun materiil oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pejabat Negara/Kepala Pemerintahan tingkat Kabupaten yang mengemban amanat rakyatsecara moril sangat terbebani dengan adanya gugatan perkara perdatatersebut sehingga

dapat berakibat kepercayaan masyarakat terhadapPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Pejabat Negara/KepalaPemerintah tingkat Kabupaten akan menurun, disamping itu konsentrasiPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menjalankan tugaspemerintahan akan terganggu yang dapat berdampak merugikanmasyarakat;Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi untuk dibebani membayar ganti rugi immateriil sebesarRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);Bahwa akibat

Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik, memfitnah,menghina pejabat negara, yang dapat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik materiil maupun immaterill;3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi,sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dengan cara tunai;4.

saat tertangkap, 1 (satu) unit HPmerk venera warna hitam tanpa baterai yang berisikan 1 (satu)paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar palstik transparankosong yang ditemukan di dalam saku celana depan terdakwayang terdakwa kenakan; Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawaTerdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres BenerMeriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;e Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat

Negara yang berwenang;e Bahwa saksi dan rekan saksi menjelaskan Terdakwa memperolehsabu sabu tersebut dari Sdra.Supri Als Togok (DPO);e Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;2.

pada saat tertangkap, 1 (satu) unit HPmerk venera warna hitam tanpa baterai yang berisikan 1 (satu)paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar palstik transparankosong yang ditemukan di dalam saku celana depan terdakwayang terdakwa kenakan;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawaTerdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres BenerMeriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat

Negara yang berwenang;Bahwa saksi dan rekan saksi menjelaskan Terdakwa memperolehsabu sabu tersebut dari Sdra.Supri Als Togok (DPO);Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;e Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;3.

Sus. /2016/PN Str.e Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;e Bahwa saksi dan rekan saksi menjelaskan Terdakwa memperolehsabu sabu tersebut dari Sdra.Supri Als Togok (DPO);e Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;e Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak

Hal ini berbedadengan anggaran BUMN yang sudah mandiri dan independen itupuntidak boleh dijabat kepala daerah atau pejabat negara lainnya. BP Batamyang mengelola uang negara tersebut, apakah kepala lembaganya,pimpinannya bukan seorang pejabat negara? Apakah jabatan Kepala BPBatam ex officio oleh Walikota Batam bukan bentuk rangkap jabatansebagaimana larangan bagi kepala daerah?

Begitu juga denganlarangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara dalam undangundang tersebut.

negara lainnya yang ditentukan oleh undangundang.c.

Bahwa mulai dari kategori 1) sampai kategori 14) (sebagaimanadiurai dalam poin huruf b) tidak disebutkan bahwa Kepala BPBatam merupakan pejabat negara, juga terkait dengan kategorinomor 14) dimana UndangUndang Nomor 44 Tahun 2007 tidakmenyebutkan Kepala BP Batam sebagai pejabat negara, makadapat disimpulkan kemudian jika apa yang disimpulkan MenteriDalam Negeri dalam uraian huruf a yaitu Kedudukan WalikotaBatam sebagai ex officio Kepala BP Batam tidak melanggarHalaman 68 dari 103 halaman.

Putusan Nomor 82 P/HUM/2019ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 khususnyaPasal 76 huruf c dan huruf h karena tidak mengandung substansirangkap jabatan sebagai pejabat negara merupakan kesimpulanyang benar dan berdasar;d.

merk ZIPPO, 1(satu) buah Dompet warna cokelat yang berisi 1 (Satu) buah STNK SepedaMotor, 1 (Satu) buah ATM Bank Kalbar, serta Uang tunai sebesar Rp. 54.000,(lima puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitamorange dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tanpa nomorplat beserta kunci kontak dan diakui seluruhnya milik Terdakwa, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki 4 (empat) kantongplastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabushabu dan 1 (satu) butir pil warna pink cap Mahkota yang diduga Ekstasitersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.971.10.17.2473 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

jenis shabu dengan menggunakantabung kaca, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dibakar denganmenggunakan korek api gas hingga mencair dan mengeluarkan asap lalu asapdari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa hisap sepertimerokok hingga lelehan dari Narkotika jenis shabu tersebut habis sampai badanterasa segar dan bersemangat sedangkan cara Terdakwa mengkonsumsinarkotika jenis ekstasi yaitu dengan cara diminum menggunakan air sepertimeminum obat.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menggunakan 3 (tiga) kantung plastik berklipberwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabushabu dan 1(satu) butir pil ekstasi warna pink cap Mahkota tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.971.10.17.2473 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

Unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;2. Unsur dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 71;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, danKepala Desa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap Pejabat Negara,Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalahketentuan pasal ini khusus ditujukan terhadap Pejabat Negara, Pejabat AparaturSipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan l/ain/Lurah (secara alternatif) sebagaisubjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut di atas

negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarangmembuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon;(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, danWalikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampaidengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dariMenteri,(3) Gubernur atau

Negara, Pejabat Aparatus Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/Lurah yang melanggar larangan yang telah ditentukan, yaitumembuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikansalah satu pasangan calon, yang memang ia kehendaki, dan menjadi tujuan;Menimbang, bahwa dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan denganmaksud dan tujuan atau niat sebagai keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum

Negara atau PejabatAparatur Sipil Negara), tentunya memiliki dampak yang berbeda.

(satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastikbening berklip di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans merk Rockstarwarna biru yang Terdakwa gunakan, uang tunai sebesar Rp. 30.000, (Tiga PuluhRibu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merahhitam di sakudepan sebelah kanan celana pendek jeans merk Rockstar warna biru yanggunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke PolresSanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 1(satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisiNarkotika jenis shabushabu tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1071.10.18.2966 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

berklip di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans merkRockstar warna biru yang Terdakwa gunakan, uang tunai sebesar Rp. 30.000,Halaman 4 dari 10 halaman putusan perkara nomor 30/PID.SUS/2019/PT PTK(Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merahhitam di saku depan sebelah kanan celana pendek jeans merk Rockstar warnabiru yang gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan kePolres Sanggau untuk proses lebih lanjut;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi Narkotika jenis shabushabu tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1071.10.18.2966 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

Negara yang berwenangmengeluarkannya serta Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatanmaupun pengembangan ilmu pengetahuan.Perbuatan Para Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 114 Ayat(1) Jo.

jenis shabu.Berat Bruto : 0,39 g (nol koma tiga sembilan gram).Berat Netto : 0,16 g (nol koma satu enam gram).Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Il yang bersamasama telahbersekongkol memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotikaGolongan jenis Metamfetamin sebanyak 1 (satu) paket plastik bening berklipberisikan shabu dengan total netto + 0,16 g (nol Koma satu enam gram) tersebuttanpa izin dan tanpa rekomendasi dari Menteri Kesehatan RI, Kepala BadanPengawasan Obat dan Makanan RI ataupun Pejabat

Negara yang berwenangmengeluarkannya serta Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatanmaupun pengembangan ilmu pengetahuan.Perbuatan Para Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 112 Ayat(1) Jo.

Negara atau Instansi Negara yangberwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan,menguasai 1 (Satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenisshabu tersebut; Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa MARTINUS PENDIdalam masalah narkoba ini adalah Terdakwa dan Terdakwa MARTINUSPENDI sepakat untuk membeli shabu seharga Rp200.000, (dua ratusribu rupah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa patungan membayarseratus ribu rupiah dan Terdakwa MARTINUS PENDI Als PENDIpatungan membayar seratus

Sanggau; Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MARTINUS PENDI Als PENDI tidakada memiliki izin dari Pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenangdalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan, Menguasai 1 (Satu)paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yangdiperliahatkan di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan

mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket kecilplastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan bukan tanamanjenis Shabu merupakan milik terdakwa yang baru dibelinya dari saksi SyafrizaIwantona (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 200.000, (duaratus ribu rupiah), setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa memiliki1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan NarkotikaGolongan bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki lzin dari DinasKesehatan atau dari Pejabat

Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 5542 / NNF / 2016 tertanggal 29 April 2016 dikeluarkan olehAKBP Dra.

jenis Shabu di bawah meja tempat terdakwa duduk di Kedaitersebut dan terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket kecilHalaman 4 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus. /2016/PN Str.plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan bukan tanamanjenis Shabu merupakan milik, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjutterdakwa memiliki 1 (Satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikanNarkotika Golongan bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki Izin dari DinasKesehatan atau dari Pejabat

Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 5542 / NNF / 2016 tertanggal 29 April 2016 ditandatangani olehAKBP Dra.

Negara yangberwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaunsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang,bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta petunjuk yaitu : bahwa Unsurmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli,

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

Tetap, yang menyatakanbahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama, dan Pasal 3 UndangUndang No. 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi, Keuangan negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangHal. 27 dari 92 hal.

dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perobuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama, dan Pasal 3 UndangUndang No. 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi, Keuangan negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokadatau. tidak sedang memangku jabatan lain yang olehundangundang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.2. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh menteri tapi tidakmenerima gaji dan pensiun dari pemerintah.

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokadatau. tidak sedang memangku jabatan lain yang olehundangundang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.Sehingga pemberlakuan PERMENKUMHAM tersebut menimbulkankerugian bagi PARA PEMOHON yang berpotensi terjadinyaperbuatan melawan hukum oleh pihak kementrian ataspermberlakuan peraturan itu yang jelasjelas secara sah menyalahiaturan tentang hierarki peraturan perundangundangan yang adadimana jelas bahwa PERMENKUMHAM berdasarkan tata

negara,advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang olehundangundang dilarang untuk dirangkap dengan jabatanNotaris;h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara 5 (lima) tahun atau lebih.Bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) menambahkan pada dokumenpendukung yang harus dilengkapi menjadi sebagai berikut:a.fotokopi ijazah Pendidikan Sarjana Hukum dan Pendidikan

negara,advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yangoleh undangundang dilarang untuk dirangkap dengan jabatanNotaris; danHal. 55 dari 63 hal.

Notaris tidak berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil, pejabat negara, advokat, atau tidak sedangmemangku jabatan lain. Oleh karena kedudukannya yangdemikian, maka UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatur mengenai perlunyasuatu organisasi bagi Notaris. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 2Tahun 2014 berbunyi Organisasi Notaris adalah organisasi profesiJabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.Bahwa wadah profesi jabatan notaris saat ini di Indonesia adalahIkatan Notaris Indonesia (INI).

26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sagoleh petugas kepolisian di saku depan celana pendek yang Terdakwapergunakan pada saat itu; Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering melakukan tranaksijual belli, menerima, memiliki, menguasai dan menyerahkan Narkotikajenis shabu dikarenakan Saksi mendapatkan informasi dari SaksiHendri Alias Ocol yang pada saat itu ditangkap oleh petugas kepolisianbahwa Terdakwa sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu; Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki jin dari Pejabat

Negara atauinstansi negara yang berwenang dalam hal menjual, menyerahkan,membeli, menyimpan, menguasai, memiliki 8 (delapan) paket yangdiduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastikbening berklip; Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabutersebut dari Sdr.

handphone merk Nokia warna hitam ditemukanoleh petugas kepolisian di saku depan celana pendek yang Terdakwapergunakan pada saat itu; Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering melakukan tranaksijual belli, menerima, memiliki, menguasai dan menyerahkan Narkotikajenis shabu dikarenakan Saksi mendapatkan informasi dari SaksiHendri Alias Ocol yang pada saat itu ditangkap oleh petugas kepolisianbahwa Terdakwa sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu; Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki jin dari Pejabat

Negara atauinstansi negara yang berwenang dalam hal menjual, menyerahkan,membeli, menyimpan, menguasai, memiliki 8 (delapan) paket yangdiduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastikbening berklip; Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabutersebut dari Sdr. lwan yang berasal dari Kabupaten Sekadau; Bahwa pada Saksi dan Saksi Adtrianus melakukan penangkapanterhadap Terdakwa, ada warga sekitar yang bernama Sdr.

Negara atauinstansi negara yang berwenang dalam hal menjual, menyerahkan,membeli, menyimpan, menguasai, memiliki 8 (delapan) paket yang didugaberisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip; Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 450.000, (empat ratus limapuluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil tranSaksi penjualanNarkotika jenis shabu; Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap8 (delapan) paket barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu olehBalai

dicemarkan nama baik,harkat dan martabatnya serta terganggu dalammenjalankan tugas pemerintahan, yang berakibat sangatdirugikan baik moril maupun materiil oleh TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi;Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selakupejabat Negara/Kepala Pemerintahan tingkat Kabupatenyang mengemban amanat rakyat secara moril sangatterbebani dengan adanya gugatan perkara perdata tersebutsehingga dapat berakibat kepercayaan masyarakatterhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensiselaku Pejabat

Negara/Kepala Pemerintah tingkatKabupaten akan menurun, disamping itu konsentrasiPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalammenjalankan tugas pemerintahan akan terganggu yangdapat berdampak merugikan masyarakat;Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi untuk dibebanimembayar ganti rugi immateriil sebesarRp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2012/PN.Klit.124.

Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan pencemarannama baik, memfitnah, menghina pejabat negara, yang dapatmerugikan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi baikmateriil maupun immateriil;3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untukmembayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratusmilyar rupiah), dengan cara tunai;4.

Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selaku pejabat Negara/KepalaPemerintahan tingkat Kabupaten yang mengemban amanat rakyat secara morilsangat terbebani dengan adanya gugatan perkara perdata tersebut sehingga dapatberakibat kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi selaku Pejabat Negara/Kepala Pemerintah tingkat Kabupaten akanmenurun, disamping itu konsentrasi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensidalam menjalankan tugas pemerintahan akan terganggu yang dapat

Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan hukum (ex aequo etbono):Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Il dan Illmengajukan eksepsi, selanjutnya Tergugat dan Il juga mengajukan gugatanrekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:+ Eksepsi Tergugat dan Il:1.Kewenangan Absolut :Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta pembatalan Akta Jual BelliNomor 668/2004 dan Akta Jual Beli Nomor 399/2005, dimana akta tersebutmerupakan produk pejabat negara yaitu Notaris, serta Penggugat

memintapembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 415, dimana sertifikat tersebutmerupakan produk pejabat negara yaitu Badan Pertanahan Nasional, makadalam hal ini bukan merupakan kewenangan dari pada Pengadilan Negeriuntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo melainkan seharusnyamenjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu gugatanPenggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (BuktiT1& T 111) (Bukti T & T Il2);Gugatan Salah Pihak :Oleh karena Penggugat meminta

pembatalan akta jual beli dan sertifikatyang merupakan produk pejabat negara, maka dalam hal ini seharusnyaPenggugat tidak berhak mengikutsertakan Tergugat dan Tergugat II dalamperkara a quo karena Tergugat dan Tergugat II bukan pejabat negara danbukan pembuat akta dan sertifikat.

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa terdakwa HASAN SIBELA Alias ACANG pada hari Rabutanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 08.05 WIT atau setidaktidaknya padasuatu waktu pada bulan Oktober 2020, bertempat di posko HT UMAR yangberalamat di Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten KepulauanHalaman 2 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN SnnSula atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini pejabat

negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggotaTN//Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengajamembuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikansalah satu pasangan calon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas,terdakwa menuju ke lokasi kampanye yang jaraknya tidak terlalu jauhdari rumah terdakwa, hal ini dilakukan terdakwa karena menurutnyaharus mengetahui

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRIdan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRIdan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut di atas adalah bersifatalternaif, sehingga cukup salahsatu kwalifikasi teroukti maka kwalifiaksi yanglain tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telahterungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa benarTerdakwa adalah seorang PNS di Kecamatan Sulabesi Timur dan juga sebagaiPejabat kepala desa

Begitu jugadengan persyaratanpersyaratan lainnya terdapat kebohongan dan ketidakbenaranyang mengakibatkan batalnya Keputusan Pejabat Negara dalam hal ini KepalaA.2.A.3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya) ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Pemohon Kasasi (semula PemohonBandingt/Penggugat) mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaCq.

I Jawa Barat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.Eksepsi tersebut Penggugat tolak dengan tegas, dengan alas an yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Pejabat Negara yang bersifatkongkret, individual dan final, yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3 /Kertajaya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional KabupatenSubang, yang jelasjelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

Tertanggal 21 November 2011, karena tidak mempertimbangkan pokok perkara ;Bahwa berdasarkan suratsurat bukti serta keterangan saksisaksi yang didengardipersidangan dibawah sumpah, Penggugat (Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding) telahdapat membuktikan dalildalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat(sekarang Pemohon Kasasi) haruslah dikabulkan;Bahwa terdapat kebohongan dan ketidak benaran atas syaratsyarat yang mengakibatkanbatalnya Keputusan Pejabat Negara (Kepala BPN Kabupaten Subang) atas terbitnyaSertifikat

Begitu juga dengan persyaratanpersyaratan lainnya terdapat kebohongan danketidakbenaran yang mengakibatkan batalnya Keputusan Pejabat Negara dalam hal iniKepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya) ;Bahwa bersaama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Dama bin Husen),pada saat diperiksa di Kepolisian Resort Subang tertanggal 9 Februari 1995, yangditanda tangani langsung oleh Dama bin Husen.

Kusnidar adalah pejabat negara selaku Camat / PPATSKecamatan Ngamprah yang menandatangani Akta Jual Beli nomor443/2013 dan juga yang membatalkan Akta Jual Beli tersebut. SeharusnyaDrs. H. Kusnidar memohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara untukmembatalkan Akta Jual Beli No.443/2013 tersebut CACAT menurutHukum.Bahwa agar penggugat membuktikan kwitansi pelunasan jual beli, karenajual beli belum lunas.Tanah yang disengketakan memang sebagian dikuasai oleh H.

Kusnidar adalah pejabat negara selaku Camat / PPATSKecamatan Ngamprah yang menandatangani Akta Jual Beli nomor 443/2013dan juga yang membatalkan Akta Jual Beli tersebut. Seharusnya Drs.H.Kusnidar memohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkanAkta Jual Beli No.443/2013 tersebut CACAT menurut Hukum.3. Bahwa agar Penggugat membuktikan kwitansi pelunasan jual beli, karena jualbeli belum lunas.4. Tanah yang disengketakan memang sebagian dikuasai oleh H.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;c. Menteri, Gubernur, Hakim ;d. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanPerundang Undangan yang berlaku ;e.

oleh karena Terdakwa bukan sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsurpertama pasal 12e, maka pasal 12e tersebut haruslah dinyatakan tidakterpenuhi dan tidak terbukti, maka kepada Terdakwa Hasnul Hasanharuslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 12e UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bukan Pegawai Negeriatau Pejabat

Negara karena Terdakwa bukan pejabat Negara atau pegawainegeri sipil maka salah satu unsur dari pasal 12e UU No.31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UU No.20Tahun 2001 ~~ TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan unsurunsur selanjutnya tidakHalaman 31 dari 34 Nomor 23/PID.SUS/2015/PT.MTRperlu lagi dibuktikan dan kepada Terdakwa haruslah dibebaskan darituntutan Jaksa Penuntut Umum ;2.

Begitu jugadengan persyaratanpersyaratan lainnya terdapat kebohongan dan ketidakbenaranyang mengakibatkan batalnya Keputusan Pejabat Negara dalam hal ini KepalaA.2.A.3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya) ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Pemohon Kasasi (semula PemohonBandingt/Penggugat) mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaCq.

I Jawa Barat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.Eksepsi tersebut Penggugat tolak dengan tegas, dengan alas an yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Pejabat Negara yang bersifatkongkret, individual dan final, yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3 /Kertajaya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional KabupatenSubang, yang jelasjelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

Tertanggal 21 November 2011, karena tidak mempertimbangkan pokok perkara ;Bahwa berdasarkan suratsurat bukti serta keterangan saksisaksi yang didengardipersidangan dibawah sumpah, Penggugat (Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding) telahdapat membuktikan dalildalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat(sekarang Pemohon Kasasi) haruslah dikabulkan;Bahwa terdapat kebohongan dan ketidak benaran atas syaratsyarat yang mengakibatkanbatalnya Keputusan Pejabat Negara (Kepala BPN Kabupaten Subang) atas terbitnyaSertifikat

Begitu juga dengan persyaratanpersyaratan lainnya terdapat kebohongan danketidakbenaran yang mengakibatkan batalnya Keputusan Pejabat Negara dalam hal iniKepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya) ;Bahwa bersaama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Dama bin Husen),pada saat diperiksa di Kepolisian Resort Subang tertanggal 9 Februari 1995, yangditanda tangani langsung oleh Dama bin Husen.