Tl18G dan TI24A, 25B dan T25)kemudian Tergugat melakukan pemblokiran rekening koran Penggugatberdasarkan Pasal 20 angka 20.3 perjanjian kredit disebabkan sudah tidakadanya dana milik Penggugat yang tersimpan dalam rekening koran jugauntuk mencegah penarikan dana lebih banyak;Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding danMajelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan tersebut di atas adalah salahdan keliru hanya didasarkan pada karangan belaka dari Majelis Hakim aquo, tidak didasarkan

Nomor 2632 K/Pdt/2015sampai tanggal 17 Oktober 2011 tidak juga menyelesaikan kewajibannyamaka pada tanggal 6 Desember 2011 Termohon Kasasi memutuskanuntuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan aset jaminan milikPenggugat melalui PT Nobel Graha Auction, perbuatan Termohon Kasasi yang membebankan bunga, denda dan biayabiaya lainnya secara terusmenerus sejak pemblokiran rekening secara mendadak hal mana tidak sahdan batal demi hukum karena merupakan perbuatan sewenangwenang,bertentangan dengan kedilan

rekening agarusahanya bangkit kembali berarti telah menunjukkan iktikad baiknya dansebliknya perbuatan bank yang sama sekali tidak menanggapi danmendiamkan saja surat permohonan debitor merupakan perbuataniktikad buruk, sewenangwenang dan penyalahguanaan keadaan; Perbuatan bank tanpa melakukan pembinaan dan penyelamatan kreditterlebih dahulu dan setelah hampir setahun kemudian setelahpemblokiran rekening baru diberikan surat peringatan sekaligus dengansurat wanprestasi, hal tersebut adalah merupakan

pemaksaan kehendaksecara sistimatis agar debitor membayar sekaligus utang pokok, bungadenda dan biayabiaya lainnya padahal bank sudah mengetahui darimana uang debitor untuk membayarnya dan sudah tidak mempunyaikemampuan lagi untuk membayarnya sekaligus karena usaha debitorsudah tidak jalan lagi sebagai akibat pemblokiran rekening, merupakanHalaman 22 dari 40 hal.

rekening memberikansurat peringatan berturutturut dan dilanjutkan dengan surat wanprestasi,dan yang mendiamkan saja permohonan sebelumnya dari Pemohon Kasasiagar perjanjian kredit diperpanjang dan pembukaan pemblokiran rekeningagar usaha Pemohon Kasasi dapat bangkit kembali, tanpoa melakukanpembinaan dan penyelamatan kredit terlebih dahulu;Bahwa berdasarkan hal tersebut maka putusan Judex Facti, tidak dapatdipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sesuai dengan Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 3

LangkahHalaman 10 Putusan Perkara Nomor 43/PDT/2019/PT JAPlangkah untuk mengamankan keuangan negara dari kekeliruan pembayarantagihan proyek yang dapat merugikan keuangan negara, yaitu sebagaimanabukti Surat sebagai berikut: Atas permintaan Pemerintahn Daerah Pegunungan Bintang, Tergugatmelakukan pemblokiran rekening milik Penggugat yang menerima transferdana tersebut sebagaimana Surat Dinas Kesehatan Pemerintan KabupatenPegunungan Bintang nomor 440/509/DINKESPB/2011 tanggal11 November 2011 perihal

Pol: TBL/24A/X11/2011/DITRESKRIMSUS tanggal 7 Desember2011 tentang Pemblokiran rekening PT. Duta Papua Baru dan LaporanPolisi No Pol : LP/33/II/2013/Papua/SPKT/Polda Papua tanggal 18 Februari2013 tentang Pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu jo.

Bank Pembangunan DaerahPapua melakukan pemblokiran rekening No. 21.2001.0084857 an. PT. DutaPapua Baru.Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 43/PDT/2019/PT JAPb.

Bahwa berdasarkan kronologis dan buktibukti yang dibuat secara sistematisa.tersebut diatas, maka dapat disampaikan secara singkat sebagai berikut:Bahwa pemblokiran rekening Tergugat Rekonpensi (PT. Duta Papua Baru) No.21.2001.0084857 pada PT.

GOLDEN LIGHT/HAIS YUNI RAHMOLA Nomor: 012/GL/XI/2019, tanggal 22 November2019;- 1 (satu) embar foto copy dilegalisir surat permohonan pembukaan blokir rekening dan saudara HAIS YUNI RAHMOLA;- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat permohonan pemblokiran rekening Bank Sulutgo cabang Limboto atas nama HAtS YUNI RAHMOLA dengan nomor: 00702110147410;- 1 (satu) rangkap surat dan Advokat & associates RIYAN NASARU & PARTNERS Nomor: 02/RNP-L.O/somasi/II/2020, tanggal 17 Februari 2020;Tetap terlampir

Bahwa jika pemblokiran rekening milik Penggugat tidak dibuka oleh Tergugatmaka dapat dipastikan akan adanya demo massal dari pekerja/ouruh untukmenuntut pembayaran upah;f.

serta sistem sendisendiperekonomian secara makro dan mikro serta sistem ketenagakerjaan yangsangat fatal, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak untukmembatalkan objek gugatan;PETITUMBahwa dari seluruh dalildalil yang diuraikan di atas dan buktibukti terlampir,dengan ini Penggugat mohon kepada para Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Pajak untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISI:Bahwa menerima permohonan provisi Penggugat;Bahwa mencabut permintaan pemblokiran

rekening penggugat pada Bank PTBank Central Asia, Tok berdasarkan Surat Tergugat Nomor S/678/WPJ.07/KP.05/2015 tanggal 31 Maret 2015;DALAM POKOK PERKARABahwa menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Bahwa atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65256/PP/M.VIIIA/99/2015, tanggal 28 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukumHalaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 858/

MENGADILI

Dalam Provisi;

• Menyatakan Tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Eksepsi

• Menyatakan eksepsi Tergugat II, Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pemblokiran rekening bank nomor 1310.01.000463.40.2

rekening milik pribadiPenggugat II, dengan demikian telah jelas bahwa Tergugat telah melakukanpelanggaran hak subyektif orang lain dan melanggar azas kepatutan, ketelitian,sikap hatihati yang harus dimiliki, maka dengan demikian Tergugat telahmemenuhi unsur perbuatan melanggar hukum;Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugattidak dilakukan dengan berdasar kepada azas kelayakan dan kepatutan darimulai melakukan pemeriksaan dan mengirimkan suratsurat yangberhubungan dengan

PT Pancabusana Asrilaras dan pemblokiran rekeningadalah perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum ;Bahwa untuk menjaga kemungkinan terdapat upaya hukum yang lebihtinggi/upaya hukum lain, maka sudah wajar apabila segala suratsurat yangditujukan kepada PT Pancabusana Asrilaras dan pemblokiran harusdinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum dan oleh karena itu untukperhitungan waktu baik pemblokiran rekening maupun suratsuratperingatan yaitu Surat Peringatan keI, keII dan keIIl

Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukanTergugat tidak dilakukan dengan berdasar kepada asas kelayakan dankepatutan dari mulai melakukan pemeriksaan dan mengirim suratsurat yangberhubungan dengan PT Pancabusana Asri Laras dan pemblokiran rekeningadalah perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;Bahwa alasan Para Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan pemeriksaanpajak dan penagihan berupa pemblokiran

rekening yangsesuai dengan tatacara dan prosedur serta bertentangan dengan peraturan hukum yang berlakuatas PT Pancabusana Asri Laras, Tergugat perlu mempertanyakan kepadaPara Penggugat, peraturan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat;Bahwa Tergugat melakukan pemeriksaan pajak terhadap Para Penggugatadalah untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan Para Penggugat.Bahwa alasan Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap PT PancabusanaAsrilaras sebagaimana didasarkan pada laporan penelitian

rekening Penggugat II olehTergugat sebagai institusi pemerintah yang sah dan berwenang secara hukum;Hal mana selanjutnya atas permohonan pemblokiran dari Tergugat tersebut,maka Turut Tergugat melakukan pemblokiran rekening yang menjadi objeksengketa dalam perkara a quo;Bahwa karena Tergugat adalah merupakan pihak yang ditunjuk olehPemerintah dan serta diberikan kKewenangan berdasarkan ketentuan hukumyang berlaku untuk pelaksanakan pemblokiran yang didasarkan pada Pasal2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenanguntuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan a quokarena merupakan kompetensi Pengadilan Pajak untuk memeriksa,mengadili dan memutus objek gugatan a quo, dengan penjelasansebagai berikut:1) Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quomenurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum Tergu gat berupa pemblokiran rekening bank milik Penggugat selakuDirektur sekaligus Pemegang Saham PT.

MetroBatavia (dalam pailit) ketika masih beroperasi atau belumdipailitkan yang sampai saat ini belum dibayar atau dilunasi.3) Adapun dasar Tergugat melakukan tindakan penagihan pajakberupa pemblokiran rekening Penggugat yaitu bahwaberdasarkan data administrasi Tergugat , hubungan hukumantara Penggugat dengan PT. Metro Batavia (dalam pailit) adalahHal. 16 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKIPenggugat merupakan Direktur sekaligus Pemegang Saham PT.Metro Batavia (dalam pailit).

rekening bank milik Penggugatselaku Direktur sekaligus Pemegang Saham PT.

Bahwa tindakan penagihan berupa pemblokiran rekening milikPenggugatselaku penanggung pajak adalah benar dan tidak error inpersona serta bukanlah perbuatan melawan hukum. Hal iniHal. 35 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT /2016/PT.DKIdikarenakan Penggugat selaku Direktur, pemegang saham ataupemilik modal merupakan Penanggung Pajak yang bertanggungjawab atas pembayaran utang pajak Wajib Pajak Badan.

Adapun dasar Tergugat melakukan tindakan penagihan pajakberupa pemblokiran rekening bank Penggugat yaitu bahwaberdasarkan data administrasi Tergugat , hubungan hukum antaraPenggugat dengan PTI. Metro Batavia (dalam pailit) adalahPenggugat merupakan Direktur sekaligus salah satu pemegangsaham PT. Metro Batavia (dalam pailit)..

BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0301/ HT.01.01/2007 Tentang Giro, yang menyebutkan:(5) Bank dapat melakukan pemblokiran Rekening Giro,yaitu tindakan pengamanan dengan tujuan agar rekeninggiro milik Penggugat tidak terjadi/oerubahan apapunselain penambahan Jumlah nilai (Saldo).9.

sedangkan dalam Pembekuan Rekening makaPenggugat tidak dapat rnelakukan semua transaksi baiktransaksi kredit maupun transaksi debet; hal ini dikarenakandalam rangka untuk tindakan pengamanan dengan tujuan agarrekening giro milik Penggugat tidak terjadi/oerubahan apapunselain penambahan jumlah nilai/saldo, hal ini sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 ayat (5) Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor0301/HT.01.01/ 2007 Tentang Giro, yang menyebutkan :(5) Bank dapat melakukan pemblokiran

Rekening Giro,yaitu tindakan pengamanan dengan tujuan agar rekeninggiro milik Penggugat tidak terjadi/oerubahan apapunselain penambahan Jumiah nilai (Saldo).Berdasarkan halhal tersebut di atas, rekening dalam in cassuperkara digunakan untuk menampung kredit/pinjaman danpemblokiran dimaksudkan karena masih ada kewajibanHal. 19, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMGkewajiban/kredit dari Penggugat yang harus diselesaikan danmasih banyaknya cek/bilyet giro yang beredar, sehinggaPenggugat wajib menyediakan dana

Bahwa Tergugat menolak dalildalil Penggugat dalampoint 9 dan 10, dimana atas gagalnya penyelesaian proyekPeningkatan Jalan Desel Kota Semarang tidak ada kaitannyadengan masuknya Penggugat dalam Daftar Hitam Nasionalserta pemblokiran rekening CV.

Disamping hal tersebut di atas, Tergugat juga mempunyaikewenangan memblokir rekening giro yang ditujukan kepadaPenggugat dalam rangka untuk pengamanan Tergugat (Bank)agar rekening giro Penggugat tidak berkurang sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 angka (5) Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor0301/HT.01.01/2007 Tentang Giro, yang menyatakan sebagaiberikut :(5) Bank dapat melakukan pemblokiran Rekening Giro,yaitu tindakan pengamanan dengan tujuan agar rekeningGiro dimaksud

Adapun satusatunya bank yang tidak mengabulkan danmenjalankan permohonan pemblokiran rekening milik Penggugat tersebutadalah Tergugat (PT.

tercatat atas nama lembagayang didirikan oleh Penggugat (baik tercatat atas nama YPPMI dan atauSTIEKUBANK maupun UNISBANK) kepada Tergugat sebagaimana suratsurat berikut:13.1 Surat Nomor: 19/KIYPPMINIII2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentangPemblokiran Rekening YPPMI dan atau Stikubank;13.2 Surat Nomor: 21/K/YPPMI/VII/2016 tertanggal 5 Agustus 2016tentang Pembenitahuan Penggantian Penandatanganan RekeningYPPMI atau Stikubank;13.3 Surat Nomor: 25/KNIII/Pengawas/YPPMII2016 terlanggal 18 Agustus2016 tentang Pemblokiran

Rekening Bank Jateng Nomor 1034Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan No. 85/Pat/2018/PT SMG024657.Bahwa suratsurat tersebut di atas telah diterima oleh Tergugat sehingga Tergugat telah mengetahui dan memahami maksud dantujuan Penggugat untuk melakukan tindakan pengamanan kekayaanPenggugat yang disimpan pada Tergugat ;15.

Bahwa terhadap suratsurat Penggugat tersebut di atas kemudian olehTergugat dilakukan tanggapan melalui Surat Nomor:296/PEL.02.011053/2016, perihal Pemblokiran Rekening YPPMI dan atauStikubank yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat melakukanblokir atasrekeningrekening sebagaimana permohonanPenggugat dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PeratunanBank Indonesia No. 2/19/PB1/2000 dan Pasal 11 ayat (96) Surat KeputusanDireksi Nomor: O3OI/HT.01.01/2007 tanggal 1 Desember

Panca Logam Makmur kepada BRI Unit Bombana dengan nomor: 17/PLM-Kom/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang pembukaan pemblokiran rekening Nomor 71-3307-000093-502 atas nama FALAHWI MUDJUR SALEH WAHID; 1 (satu) rangkap permohonan pembukaan rekening PT. Panca Logam Makmur dan laporan transaksi rekening koran PT.

Panca Logam Makmur kepada BRI UnitBombana dengan nomor: 17/PLMKom/VIIV2012 tanggal 14 Agustus2012 tentang pembukaan pemblokiran rekening Nomor 713307000093502 atas nama FALAHWI MUDJUR SALEH WAHID; 1 (satu) rangkap permohonan pembukaan rekening PT. Panca LogamMakmur dan laporan transaksi rekening koran PT.

rekening Nomor71.3307.000093.502 An.

Panca Logam Makmur kepada BRI Unit Bombanadengan nomor: 17/PLMKom/VIIV/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentangpembukaan pemblokiran rekening Nomor 713307000093502 atas namaFALAHWI MUDJUR SALEH WAHID;3) 1 (satu) rangkap permohonan pembukaan rekening PT. Panca LogamMakmur dan laporan transaksi rekening koran PT.

SOEHANDOYOmengajukan surat permohonan pembukaan pemblokiran rekening Nomor71.3307.000093.502 An. FALAHWI MUDJUR SALEH WAHID tertanggal14 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Saksi RJ. SOEHANDOYOKomisaris PT.

., tanggal 21052019untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Debitor Pailit mempunyai kewajiban hutang kepadaTergugat sebesar Rp10.000.000.000,00;Menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kewajiban utangkepada PT Bank Index Solindo dan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;Menyatakan tidak sah dan melawan hukum atas tindakan Tergugat atau Tergugat Il mengenai pemblokiran rekening milik Penggugat atauisteri Penggugat;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II sebagai Kreditor danKurator/Pengurus yang beriktikad tidak

tersebut, Tergugat telah melakukan upaya penagihankepada Penggugat baik menghubungi via telepon, mendatangi rumahPenggugat hingga menghubungi keluarga dekat Penggugat untukmemberitahukan kewajiban Penggugat terhadap Tergugat, hinggayang bersangkutan berhasil dihubungi dan Penggugat berjanji untukdatang ke kantor Tergugat untuk membicarakan penyelesaiankewajibannya terhadap Tergugat, namun Penggugat tidak menepatijanjinya.Bahwa atas hal tersebut diatas, pada tanggal 17 Januari 2017Tergugat melakukan pemblokiran

rekening milik Penggugat sesuaisurat No.

Kemudian pada tanggal 18Januari 2017 Tergugat kembali menghubungi Penggugat untukmemberitahukan perihal Pemblokiran rekening milik Penggugat dankembali mengundang Penggugat untuk datang ke kantor Tergugatuntuk membicarakan penyelesaian kewajibannya hingga Penggugatbersedia menyelesaikan kewajibannya hanya sebesar limit kartukreditnya yaitu.

Bahwa pemblokiran rekening harus dilakukan diwilayah KPPN setempat. Bahwa karena PT. Muktiat Morogo berdomisili di Jakarta, maka dipakai rekeningAlpin untuk dilakukan pemblokiran. Bahwa saksi tidak tahu kenapa rekening Alpin yang dipakai untuk diblokir. Bahwa benar saksi yang melakukan pembayaran honor petugas PanitiaPenerimaan Barang, Honor PPK, Honor Panitia Pengadaan Barang dan saksi jugaada menerima honor.

Bahwa seingat saksi, ada permintaan pemblokiran rekening milik Alpin berkaitandengan pekerjaan Alkes untuk dapat diblokir sebesar Rp. 1 miliar lebih. Bahwa benar ada surat permintaan pemblokiran dari Alpin, surat dari RSUDPerdagangan, tapi saksi tidak ingat lagi apa isi surat tersebut. Bahwa seingat saksi, ada 3 (tiga) pihak yang disebutkan didalam surat permintaanpemblokiran yaitu : Alpin, pihak RSUD Perdagangan dan PT. Muktiat Morogo.

Bahwa yang berhak mengajukan permintaan pemblokiran rekening adalah pemilikrekening itu sendiri. Bahwa saksi mengetahui adanya permintaan pemblokiran rekening milik Alpinberdasarkan keterangan Staf saksi bernama William Arfayo. Bahwa benar ada dilakukan pemblokiran rekening milik Alpin. Bahwa benar terhadap pemblokiran rekening milik Alpin sudah dibuka atas adanyapermintaan pembukaan pemblokiran rekening dari Alpin.

Bahwa Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan bukti surat berupa :Permintaan Pemblokiran rekening, Surat Pemblokiran dari PT. Bank Mandiri, SuratHalaman 67Putusan No. 08/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn.Permintaan Pembukaan Pemblokiran dan Surat Pembukaan Pemblokiran, dan atasbukti surat tersebut, saksi menyatakan benar.Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu.14.Saksi : drg.

Muktiat Morogo menerima pembayaran uang muka sebesar Rp.4.240.074.161, dan menerima pembayaran lunas sebesar Rp. 16.960.296.664.Halaman 105Putusan No. 08/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn.Bahwa benar saksi yang menandatangani surat permintaan pembayaran uangmuka dan surat permintaan pembayaran 100%.Bahwa benar ada pemblokiran rekening Alpin Hartanto, dan setahu saksipemblokiran sudah dicabut oleh Alpin Hartanto.Bahwa benar PT.

Bahwa jika pemblokiran rekening milik Penggugat tidak dibuka oleh Tergugatmaka dapat dipastikan akan adanya demo massal dari pekerja/ouruh untukmenuntut pembayaran upah;f.

serta sistem sendisendi perekonomian secara makro dan mikro serta sistem ketenagakerjaanyang sangat fatal, sehingga cukup alasan bagai Majelis Hakim PengadilanPajak untuk membatalkan objek gugatan;PETITUMBahwa dari seluruh dalildalil yang diuraikan di atas dan buktibuktiterlampir, dengan ini Penggugat mohon kepada para Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Pajak untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISI:Bahwa menerima permohonan provisi Penggugat;Bahwa mencabut permintaan pemblokiran

rekening penggugat padaBank PT Bank Central Asia, Tok berdasarkan Surat Tergugat Nomor S678/WPJ.07/KP.05/2015 tanggal 31 Maret 2015;DALAM POKOK PERKARABahwa menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Bahwa atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65255/PP/M.VIIIA/99/2015, Tanggal 28 Oktober 2015 yang telahHalaman 6 dari 18 halaman.

Eksepsi Kompetensi Absolut;Bahwa Tindakan Tergugat dalam melakukan pemblokiran rekening atas namaPenggugat dan melakukan penyitaan tanah SHM No. 162 atas nama SulastriKamsatun adalah bagian dari tindakan penagihan atas adanya tagihan pajakPenggugat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terkait perpajakan sebagai berikut:1 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadapPenggugat dengan SKPKB Nomor: 0004/205/05/626/06 tanggal 11September 2006 diterbitkan

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat jelaskan kembali, yangmenjadi objek perkara a quo adalah tindakan penagihan berupa penyitaan tanah danbangunan serta pemblokiran rekening Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak memenuhi tata cara dan prosedur sebagaimana diharuskan UndangUndang;2. bahwa sengketa yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak merupakan sengketapajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak (

timbul akibat tindakan pemeriksaan buktipermulaan merupakan sengketa pajak maka sesuai danberdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a KUP serta Pasal2 dan Pasal 31 ayat (1) dan (3) UndangUndang Pengadilan Pajakmaka satusatunya lembaga peradlan yang diberikan kewenangansecara absolut untuk memriksa, mengadili dan memutus sengketaa quo adalah Pengadilan Pajak;b bahwa apabila Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugatkeberatan tindakan penagihan pajak berupa penyitaan tanah danbangunan serta pemblokiran

rekening maka Termohon Kasasidahulu Terbanding/Penggugat dapat mengajukan gugatan kepadaPeradilan Pajak.

rekening terhadap hartakekayaan Penggugat sebagaimana diatur sebagai berikut: Pasal 14 UU PPSP;(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yangberada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempatlain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yangdijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:a.

Thamrin No. 81Jakarta atas nama Bambang Pangestu Ketua Yayasan International LanguagePrograms (ILP) yang ditindak lanjuti dengan pemblokiran atas rekening tersebutsebagaimana pemberitahuan pemblokiran rekening No. 032/TCT/2010 tanggal9 April 2010 pleh PT.

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukanserangkaian tindakan penagihan pajak, dari penerbitan Surat Teguran, SuratPaksa sampai dengan penyitaan/pemblokiran rekening TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana telah kami uraikan dalamjawaban konvensi, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidaksegera memenuhi kewajiban melakukan pembayaran atas utang pajaktersebutsebagaimana telah ditetapkan dalamperaturan perundangundangan di bidang perpajakansebagaimanatelah PenggugatRekonvensi

Qaftar surat paksaSehingga, tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwaTergugat Il melakukan pemblokiran rekening milik Penggugat karenaadanya tekanan dan ancaman dari Tergugat I.Bahwa terhadap dalil Penggugat poin II.1 dan Il.2 halaman 13 yangmenyatakan bahwa:I.bahwa, dari uraian dalildalil gugatan Penggugat tersebut di atas, makaPenggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untukmenyatakan Tergugat II, Tergugat , Tergugat Ill, dan Tergugat IVsecara sendirisendiri maupun secara bersamasama

Dan juga, Tergugat Il hanya melaksanakan perintahperaturan perundangundangan yang dibebankan terhadap Tergugat IIuntuk melakukan pemblokiran rekening Penggugat.Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka dengan ini dan TERGUGAT IImemohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabayayang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :A. Dalam Eksepsi :1. Menerima eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ;2.

rekening Penggugat atas permintaan KPP PratamaSerang (in casu Tergugat 1!)

Pasal 2 dan Pasal 3Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 563/KMK.04/2000 tentangHalaman 136 dari 154 putusan Nomor 246/PDT/2017/PT SBYpemblokiran dan penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yangtersimpan pada Bank dalam rangka penagihan Pajak dengan SuratPaksa;2.2 Bahwa oleh karena segala persyaratan yang diajukan oleh Tergugat untuk melakukan pemblokiran rekening dari penggugat padaTergugat IV telah memenuhi syarat maka demi hukum pihak TergugatIV berkewajiban untuk melakukan pemblokiran atas rekening

Bahwa selain itu, dalam surat tersebut Tergugat II mengancam akan melakukantindakan penagihan aktif terhadap Penggugat yang meliputi penyitaan atas barangbarang milik Penggugat, Pemblokiran Rekening Bank Penggugat serta Pencegahandan/atau Penyanderaan terhadap diriPenggugat ; 22222222 noone nnn nnn10.11.12.13.Bahwa ancaman tersebut di atas ternyata dibuktikan Tergugat II dengan melakukanpemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang berada di PT.

Oleh karena pemblokiran rekening bukan hanya ditujukan kepadarekening Penggugat saja akan tetapi pemblokiran rekening juga dialami dandikenakan pula kepada Tergugat I oleh Tergugat I, sehingga dengan demikiankamipun pihak Tergugat I juga mengalami kerugian yang sangat besarsehubungan dengan tindakan pemblokiran dimaksud;Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian dan penjelasan tersebut di atas,maka seluruh dalildalil gugatan Penggugat Konpensi dan dalam Pokok Perkaraharuslah ditolak karena tidak ada

ANAK KE4, tanggal lahir: 31 Agustus 2005;Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara menetapkan hak asuh anakkepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat KonpensiBahwa guna mengamankan harta bersama yang saat ini dikuasai olehTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mohon Majelis Hakim yangterhormat menjatuhkan pemblokiran Rekening Bank, yaitu :1. Bank Mandiri No.Rek. XXX a/n PENGGUGAT, Kantor Cab. MagelangA.Yani;2. Bank Mandiri No.Rek. XXX a/n PENGGUGAT, Kantor Cab. MagelangA.Yani;3.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / pemblokiran rekening Bankatas nama Tergugat Rekonpensi ( PENGGUGAT );4. Menyarankan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahuluwalaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;5.

Keduanya telahmumayiz, hanya ANAK KE4 saja yang usianya masih dibawah 12 tahunitupun hanya kurang 6 bulan lagi, sehingga sudah sepantasnyalah merekadiberi kesempatan untuk memilih, Penggugat semestinya tidak perlu adanyapenegasan masalah hak asuh anak karena Tergugat berkeberatan dengangugatan Penggugat, semua adalah tanggung jawab bersama baikPenggugat maupun Tergugat;Bahwa mengenai masalah pemblokiran rekening pribadi, tentunya Tergugat /Penggugat Rekonpensi memahami akan aturan perbankan dimana

Namun harapan Penggugat Rekonpensitetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat berkumpul seperti sediakalademi anakanak;Bahwa mengenai pemblokiran rekening bank, Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi hanya bilang heran, bukankah Tergugat RekonpensiHal. 18 dari 52 hal. Put No. 0238/Pdt.G/2016/PA.Mgldalam kasus ini telah dibantu seorang Penasihat Hukum.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / pemblokiran rekening Bank atasnama Tergugat Rekonpensi ( PENGGUGAT );4. Menyarankan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahuluwalaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;5.

Penerbitan surat ketetapan pajak atau SuratKeputusan Keberatan yang dalam penerbitannyatidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yangtelah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.Bahwa pelaksanakan tindakan penagihan pajak yaitu penyitaanberupa pemblokiran rekening adalah sematamata sebagaipelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menjalankanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1a) beserta penjelasan UndangUndangPenagihan Pajak Dengan Surat Paksa tersebut, maka jelas bahwatindakan penagihan pajak berupa pemblokiran rekening penanggungpajakin casu Pelawan merupakan tindakan yang diperintahkan olehUndangUndang dan merupakan tugas pokok yang harusdilaksanakan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan guna memperoleh pelunasan dari Penanggung Pajak atasutang pajaknya, sehingga tindakan pemblokiran terhadap rekeningPelawan tidaklah bertentangan

pemblokiran terlebih dahulu.Oleh karenanya selain adanya ketentuan Pasal 8 huruf (a) dalamSyarat Khusu Pembukaan Rekening yang telah disepakati olehPelawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUPenagihan Pajak tersebut maka Turut terlawan tunduk dan taatHalaman 26 dari 38 HalamanPerkara Nomor: 17/PLW/2018/PTUN.JBI.terhadap surat Nomor: S.937/WPJ.27/KP.07/2018 tertanggal 10 Mei2018 yang meminta bantuan kepada Turut Terlawan untuk melakukanpemblokiran Rekening Tabungan Pelawan.f) Bahwa atas pemblokiran

rekening milik Pelawan tersebut, telahdiinformasikan kepada Pelawan oleh Turut Terlawan sesuai surat No.2.Br.JSN/0165/2018 tanggal 14 Mei 2018.g) Bahwa dalam Perkara aquo, Turut Terlawan hanyalah sebagai pihakyang melaksanakan permintaan dari Terlawan yang sudah sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.5.