1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

237/Pdt.P/2024/PA.Cbn

1. Menyatakan perkara nomor : 237/Pdt.P/2019/PA.JP dibatalkan/dicoret dari register perkara;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

237/Pdt.P/2019/PA.JP

PENETAPANNomor 237/Pdt.P/2019/PA.JPZa WEVA MY NaiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah membaca suratWakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : W9A1/1242/HK.05/2/2019 tertanggal 19 Februari 2019 dan surat Ketua PengadilanAgama Jakarta Pusat Nomor W9A1/3196/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019perihal Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah di KJRI Kuching, dalam perkara itsbatnikah yang diajukan oleh :ARIF IRMANSYAH, 24, ISLAM, HARIAN, SIME

AYU LESTARI, 20, ISLAM, IBU RUMAH TANGGA, SAMUDERAESTATE, sebagai Pemohon II;Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan AgamaJakarta Pusat Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.JP tertanggal 25 Juni 2019 yang padapokoknya menerangkan bahwa para Pemohon melalui KJRI Kuching tidakmemenuhi isi Surat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undangundangnomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikanperkara yang diajukan kepadanya

, dan oleh karenanya demi penyelesaianperkara ini maka sikap para Pemohon tersebut harus dianggap tidakbersungguhsungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaranperkara yang bersangkutan harus dibatalkan/dicoret dari register pendaftaranperkara;Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.JPMemperhatikan ketentuanketentuan hukum yang bersangkutan denganperkara iniMENETAPKAN1.

Menyatakan perkara nomor : 237/Pdt.P/2019/PA.JP dibatalkan/dicoret dariregister perkara;2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara iniseluruhnya sebesar Rp. 121.000, (Seratus dua puluh satu ribu rupiah);Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 25 Juni 2019Ketua Majelis,Drs. Khairil JamalPerincian biaya perkara :1. Pendaftaran Rp 30.000,002. Proses/ATK Rp 75.000 ,003. Redaksi Rp 10.000,004. Meterai Rp 6.000,00Jumlah : Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Pga dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

237/Pdt.G/2019/PA.Pga

PUTUSANNomor 237/Pdt.G/2019/PA.PgaZANE zSs2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:Lia Sartika binti Salimin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,pekerjaan petani, tempat kediaman di Keban Agung baru RT. 006RW. 005, kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan,Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Penggugat

No.237/Pdt.G/2019/PA.PgaSelatan dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 012/12/1/2010 tanggal 12 Juni2010;. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga pertama di rumah yang tua Tergugat di Jarai selama 5 bulan,kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Keban Agung Barusampai dengan berpisah..

No.237/Pdt.G/2019/PA.Pga9.

No.237/Pdt.G/2019/PA.PgaAtmanegara, S.H.I., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal 08 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggotadan dibantu oleh Drs.

No.237/Pdt.G/2019/PA.PgaUntuk SalinanPanitera Pengadilan Agama PagaralamAhmad Aily, S.H.Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.237/Pdt.G/2019/PA.Pga

Menyatakan perkara nomor 237/Pdt.G/2014/PA. Sj, dicabut;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .241.000,00,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

237/Pdt. G/2014/PA Sj

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor237/Pdt.G/2022/PA.Bjr Gugur;
2. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara.

237/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 237/Pdt.G/2016/PA.Bjn dari Pemohon 2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara; 3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Pemohon.

237/Pdt.G/2016/PA.Bjn

PENETAPANNomor 237/Pdt.G/2016/PA.BjnBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara perceraian yangdiajukan oleh:PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempatkediaman di Kabupaten Bojonegoro, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman diKabupaten Bojonegoro

, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro padatanggal 12 Januari 2016 dengan register perkara Nomor : 237/Pdt.G/2016/PA.Bjn telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1 Bahwa pada tanggal xx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahanyang

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XX;2 Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatusJejaka ;3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suamiisteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;Halaman dari 4 : Putusan nomor: 237/Pdt.G/2016/PA.Bjn4 Bahwa alasan Penggugat

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 237/Pdt.G/2016/PA.Bjn dariPemohon ;2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam registerperkara;3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh riburupiah) kepada Pemohon.Demikian, ditetapkan sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasatanggal 16 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1437 H., olehkami H.

Imam Ahmad, penetapan dibacakan dalam sidangHalaman 3 dari 4 Putusan nomor 237/Pdt.G/2016/PA.Bjnterbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh paraHakim Anggota dan Yeti Rianawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadirioleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;Hakim Anggota I Hakim Ketua TtdTtd Drs. H. Masykuri HM, M.H.I.H. Nahison Dasa Brata, S.H., M.Hum. Hakim Anggota IIPanitera Pengganti TtdTtd Drs. H. Imam AhmadYeti Rianawati, S.H.

Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Blk., telah selesai karena dicabut;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

237/Pdt.G/2014/PA.Blk

PENETAPANNomor 237/Pdt.G/2014/PA.Blkpr Jl yoryll all pwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir $1,pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATENBULUKUMBA, disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATENBULUKUMBA, disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatantertanggal 10 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBulukumba di bawah register perkara Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Blk tanggal10 April 2014, dengan mengemukakan alasanalasan yang pada pokoknyasebagai berikut

No. 237/Pat.G/2014/PA.BIk.2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersamasebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tuaPenggugat selama 3 bulan lebih, namun belum dikaruniai anak;3. Bahwa dari awal pernikahan pada bulan Desember 2013, keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Maret 2014 mulaitidak harmonis yang disebabkan karena:a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;b.

No. 237/Pdt.G/2014/PA. Blk.Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturanperundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Blk., telah selesaikarena dicabut;3.

No. 237/Pat.G/2014/PA.BIk.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.P/2018/MS.Bir dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

237/Pdt.P/2018/MS.BIR

PENETAPANNomor 237/Pdt.P/2018/MS.BirDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :Riski Fajar bin Usman AB, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 6 Mei 1992,agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempatkediaman di Duson Cot Hagu Desa Pante BaroKecamatan Juli Kabuapten Bireun, sebagaiPemohon I;Mirza Safwandi bin Usman

Mahasiswa,tempat kediaman di Duson Cot Hagu Desa PanteBaro Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, sebagaiPemohon Il;Mahkamah Syariyah tersebut;Telan mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal14 November 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris,yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Bireuen, denganHal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 237

/Pdt.P/2018/MS.Birregister Nomor 237/Pdt.P/2018/MS.Bir, tanggal 21 November 2018, dengandalildalil sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018 telah meninggal dunia karenasakit.

,Para Pemohon diperintahkan untuk membayar biaya yang timbul akibatHal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2018/MS.Birpermohonan Para Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amarPenetapan ini;Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundangundangandan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor237/Pdt.P/2018/MS.Bir dari para Pemohon;2.

ZULFIKRI, S.H.I., M.H.Hakim Anggota,Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2018/MS.BirHARIS LUTHFI, S.H.I., M.A.Panitera Pengganti,Dra. MARYANAPerincian biaya :1. Pendaftaran: Ro 30.000,2. Proses : Rp 50.000,3. Panggilan :Rp 480.000,4. Redaksi : Ro 5.000,5. Materal : Ro 6.000,Jumlah : Rp 571.000,Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2018/MS.Bir

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000,- ( tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

237/Pdt.G/2022/PA.Cbn

PUTUSANNomor 237/Pdt.G/2022/PA.CbnSSSS2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Si, pekerjaanWirausaha, tempat kediaman di Kelurahan Pondok RajegKecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan

Perkawinan tersebut telahdicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng KotaJakarta Pusat, dengan Kutipan Akta Nikah;Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Cbn2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh AllahSut;3.

Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Cbn di cabut;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp. 355.000, ( tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);Demikian ditetaobkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Cibinong pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatandengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arif Mukhsinin,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Drs.

Sitti MaryamHalaman 4 dari 6, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.CbnAdam sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiranTergugat;AnggotaAnggota, Ketua Majelis,Drs. Rahmat Farid, M.H. Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.Drs. H. Amiruddin, M.H.Panitera Pengganti,Dra. Hj.

Sitti Maryam AdamPerincian biaya : Pendaftaran : Ro 30.000, Biaya Proses > Rp 50.000, Panggilan : Rp 225.000, PNBP Panggilan : Rp 20.000, PNBP Cabut : Rp 10.000, Redaksi : Rp 10.000, Meterai : Ro 10.000,Jumlah >: Rp 355.000,(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.CbnHalaman 6 dari 6, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan perkara Nomor: SPPP/237/XII/2014/Dittipidum, tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Termohon untuk melakukan Penghentian Penyidikan perkara atas nama Pelapor Sdr. Saudi Kadi dengan Terlapornya a.n. Christine Natasha Tanjungan dan Agus skandar adalah tidak sah menurut hukum;3. Menyatakan surat Ketetapan Nomor: S.

Tap/237.a/XII/2014/Dittipidum tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Termohon untuk menghentikan Penyidikan perkara atas nama Pelapor Saudi Kadi, adalah tidak sah sah menurut hukum;4. Memerintahkan Penyidik untuk melanjutkan proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor:LP/699/VIII/2013/Bareskrim, tanggal 22 Agustus 2013;

PelaporMAYJEN TNI (PURN) SAURIP KADI tentang tindak pidana penipuan,penggelapan, dan pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 KUHP yangdiduga dilakukan oleh CHRISTINE NATASHA TANJUNGAN dan AGUSISKANDAR dengan menerbitkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor: SPPP/237/XII/2014/Dittipidum tanggal 30Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 01/Pid/Prap/2016/PN.Jak.Sel.10.11.Desember 2014 dan Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/237.a/XII/2014/Dittipidum tanggal

Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/237.a/XII/2014/Dittipidumtanggal 30 Desember 2014 tentang penghentian penyidikan perkaraLaporan Polisi Nomor: Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22Agustus 2013 atas nama Pelapor MAYJEN TNI (PURN) SAURIP KADIadalah Sah;3.

SAURIP KADI.SuratSPPP/237/XII/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember2014.SuratS.Tap/237.a/X11/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember2014 tentang Penghentian Penyidikan.Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:Ketetapan Nomor:Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polrikepada Sdr.

Bahwa kemudian Temohon menerbitkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3) Nomor: SPPP/237/XII/2014/Dittipidum tanggal 30Desember 2014 dan Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/237/XII/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember 2024 tentangpenghentian penyidikan perkara laporan Polisi Nomor:LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 atas namaPelapor Mayjen TNI (Purn) SAURIP KADI dengan alasan bukanmerupakan tindak pidana, sudah sesuai ketentuan UU No. 8 tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tap/237.a/XII/2014/Dittipidumtentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN tanggal 30 Desember 2014 yangditerbitkan oleh Termohon untuk menghentikan Penyidikan perkara atasnama Pelapor Saudi Kadi, adalah tidak sah sah menurut hukum;4.

MENGADILI

• Menyatakan gugatan Penggugatdalam perkara nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sww gugur;
• Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

237/Pdt.G/2023/PA.Sww

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

2.menyatakan perkara no.237/Pdt.P/2017/Ms-Tkn selesai dengan dicabut;

3.Menghukum pemohon untuk membayar perkara ini sebesar Rp.366.000,-

237/Pdt.P/2017/MS.Tkn

PUTUSANNOMOR : 237/Pdt.P/2017/MsTknpar Jl or yJl all ouDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariah Takengon yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidanganMajelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah inidalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :Syukur bin Sukardi, tempat tanggal lahir Burni Bius 02061976 (41 tahun),agama Islam, Pendidikan terakhir SD, PekerjaanPetani, tempat kediaman di Kampung PantanTengah

Rusip Antara, KabupatenAceh Tengah, sebagai Pemohon;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah SyariyahTakengon Nomor 237Pdt.G/2017/MSTkn, tanggal 862017 tentangPenetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah mendengar pernyataan Pemohon secara lisan di muka sidangtentang pencabutan gugatannya;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 6 Juni2017 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah SyariyahTakengon dengan Nomor 237

/Pdt.P/2017/MSTkn, tanggal 0706 2017Halaman 1 dari 4 halamanPenetapan No 237/Pdt.G/2017/MSTknTanggal 25 Juli 2017dengan dalildalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonanPemohon;Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon telah hadirmenghadap ke persidangan ;Bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan mencabut perkaraini Karena calon isteri anak Pemohon yang bernama Halimah binti Sabarditelah lari dengan lakilaki lain tidak tahu kKemana dan tidak diketahui lagialamatny, maka oleh karena

diatas;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabutperkaranya karena calon dari isteri anaknya yang bernama Halimah bintiSabardi sudah melarikan diri dengan lakilaki lain dan sekarang sudahtidak diketahui lagi alamatnya, maka oleh karena pencabutan permohonantersebut diajukan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara,sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan denganketentuan Pasal 56 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 271Halaman 2 dari 4 halamanPenetapan No 237

Matera Rp. 6.000,Jumlah Rp. 341.000,(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )Halaman 4 dari 4 halamanPenetapan No 237/Pdt.G/2017/MSTknTanggal 25 Juli 2017

1. Menyatakan perkara nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Bm telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270000,- ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

237/Pdt.G/2022/PA.Bm

PENETAPANNomor 237/Pdt.G/2022/PA.BmKya BhDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Utan Sumbawa, 31 Juli 1979, agamaIslam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman diSemula di RT.0O7 RW.003 Kelurahan Rabangodu SelatanKecamatan Raba Kota Bima, sekarang di RT.007 RW.002Kelurahan

XXXXX XXXXXX, tempatkediaman RT.006 RW.005 Kelurahan Nae Kecamatan RasanaeBarat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnyadisebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hariSenin tanggal 24 Januari 2022 dengan register perkara NomorHalaman 1/5 Penetapan Nomor 237

Termohon sudah tidak memperdulikanPemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan olehkeluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon denganTermohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehinggatujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanyaHalaman 2/5 Penetapan Nomor 237

Nasri, B.A., M.H. dan DaniHaswar, S.HI. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02Halaman 4/5 Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.BmFebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443Hijriyvah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggotadan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadirioleh Pemohon dan Termohon.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Drs. H. Moh.

Pencabutan Perkara : Rp 10.000,00Biaya Proses : Rp. 50.000,00Panggilan : Rp. 140.000,00Pemberitahuan Isi Putusan : Rp ...,00Meterai : Rp 10.000,00Jumlah : Rp 270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah ) .Halaman 5/5 Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Bm

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor : 237/Pdt.G/2021/MS. SGI dicabut ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

237/Pdt.G/2021/MS.Sgi

Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam perkara No.237/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014;4. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Mahkamah Partai dalam perkara No.237/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;5.

Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan TERGUGAT I dalam putusannya No.237/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014 yang melakukan pemecatan terhadap diri PENGGUGAT dari keanggotaan Partai Demokrat serta perbuatan TERGUGAT II sebagaimana terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige daad) yang mana perbuatan PARA TERGUGAT dapat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun moriil/imateril berserta akibat hukum dari padanya;6.

Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum putusan MahkamahPartai Demokrat dalam perkara No.237/DPPPHPU/2014, tertanggal 16September 2014;4. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Mahkamah Partai dalamperkara No.237/DPPPHPU/2014, tertanggal 16 September 2014 tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat;5.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Partai No. 237/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2014, PENGGUGAT telah dituduhmelanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) butir 1 Surat KeputusanDewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang PedomanPenyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihnan Umum terkait denganKode Etik Partai Demokrat Tahun 2014 (selanjutnya disebut SK DKNo. 2/2014),1.2.

Bahwa berdasarkan Permohonan dan Jawaban TERGUGAT Il danPENGGUGAT di atas, Mahkamah Partai telah menjatuhkan PutusanNo. 237/DPPPHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 yangkemudian diajukan keberatan oleh PENGGUGAT di dalam perkara ini;2.9.

/DPPPHPU/2014 beserta lampirannya, sesuai dengan foto copynya,bermaterai cukup dan diberi tanda (T.I1) ;halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016PN SmrFoto Copy Jawaban Termohon dalam perkara PHPU No.237/DPPPHPU/2014 beserta lampirannya, sesuai dengan foto copynya,bermaterai cukup dan diberi tanda (T.I2) ;Foto Copy Putusan Mahkamah Partai Nomor 237/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2014, sesuai dengan aslinya, bermateraicukup dan diberi tanda (T.4) ;Foto Copy UndangUndang Nomor 2 Tahun

Menyatakan bahwa perkara Nomor: 237/Pdt.G/2015/PA.Pct telah selesai karena dicabut;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini :2.1. 1 (satu) bidang tanah beserta 3 tiga) pintu bedeng permanen di atasnya, tanah ukuran 237 M

Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.P/2015/PA.Pwl dicabut.3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

237/Pdt.P/2015/PA.Pwl

PENETAPANNomor 237/Pdt.P/2015/PA.Pwlanal Crea ll atl) auDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapandalam perkara permohonan penetapan pengesahan nikah yang diajukan:Abdul Zaman, S.Pd.I bin Ba'du, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan StrataSatu (S.1), pekerjaan Tenaga Honorer pada MI Al Ihsan Parapa,bertempat tinggal di Dusun Tondo Galung, Desa Rappang

No. 237/Pdt.P/2015/PA. Pwl2.Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Pemohon Il berstatusjanda cerai.. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Pemohon Il belumdikaruniai anak.. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupunperaturan perundangundangan yang berlaku..

No. 237/Pdt.P/2015/PA.

Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.P/2015/PA.Pwl dicabut.3. Membebankan Pemohon dan Pemohon Il untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhnkan pada hariSelasa tanggal 5 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul AwalHal. 3 dari 4 Pen. No. 237/Pdt.P/2015/PA. Pwl1437 Hijriyah, oleh kami Dr.

No. 237/Pdt.P/2015/PA. Pwl

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No.11801/237/95 dari semula tertulis dengan nama Dian Novianti Raharjo dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Novi Dian Rahmawati dan tempat tanggal lahir dari semula tertulis Bogor, 15 November 1995 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Klaten, 20 November 1995;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian

/perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 11801/237/95;

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan;
2. Memerintahkan Panitera agar mencoret perkara perdata permohonan nomor 237/Pdt.P/2024/PN Jkt sel dari register perkara ;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

237/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL