Ditemukan 75754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martobat murtabat martaban martabet
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden Penipuan Melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 21-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 71/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
IMAM ILYAS GASALI, S.Pd.,M.Pdi.
Tergugat:
BUPATI SITUBONDO
385 — 344
  • ., M.Pdi;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebelum terbitnya obyek sengketa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.417.000,- (Empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
    • Desember 2008 dan berdinas pada unit kerja SMPASSALAM Sumberanyar Banyuputih, dan saat ini berdinas di SMP 3Banyuputih dengan pangkat / Gol Ruang Penata ( Illc ), jabatan gurumuda, unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenSitubondo.3.3Bahwa akibat perobuatan TERGUGAT dalam menerbitkan obyeksengketa, maka PENGGUGAT sangat dirugikan baik materiilmaupun immaterial, PENGGUGAT kehilangan pekerjaan sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) selain itu Penggugat juga dirugikanterkait nama baik,harkat dan martabat
    Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan Hak,Harkat dan Martabat PENGGUGAT seperti semula sebelumPUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.Halaman 14 dari halaman 74terbitnya objek sengketa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)dengan memperhatikan Peraturan Perundangundangan yangberlaku.5.
    Keputusan objek sengketa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara telah terbukti, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenaipembatalan terhadap objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untukmencabut keputusan a quo adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal danTergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa, maka beralasan hukumbagi Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat dan martabat
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 29-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 50/PID.TPK/2012/PT MKS
Tanggal 6 Nopember 2012 — Pembanding/Terdakwa : Ir. M. BURHANUDDIN MAJID, M.Si
Terbanding/Jaksa Penuntut : Harifin Sanrang, SH
76 — 25
  • Burhanuddin Madjid, M.Si dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua tersebut;
  • Memulihkan hak, martabat, dan kedudukan Terdakwa Ir. H. Burhanuddin Madjid, M.Si seperti keadaan semula sebelum terdakwa diajukan di persidangan;
  • Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Pengadilan PN MASAMBA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 13-06-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 68/Pid.B/2016/PN Msb
Tanggal 13 Juni 2016 — SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BIN LAKOLLE
160 — 133
  • Menyatakan terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BIN LAKOLLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;2.
    Menyatakan Terdakwa SUKRI Als ANTO Als BAPAK NURULBin LAKOLLE bersalah melakukan tindak pidana mereka yangmelakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukanperbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsuatau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkasiankebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu. kepadanya , atau supaya memberi utangmaupun menghapuskan piutang yang dirumuskan pada Pasal378
    Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ; Menggerakanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang maupun menghapus piutang ;3. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukan.Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.MsbHal. 25 dari 3626Ad. 1.
    Menyatakan terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BINLAKOLLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan,atau turut serta melakukan perbuatan Dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;2.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 03-06-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 033/G/2016/PTUN.Smg
Tanggal 19 Oktober 2016 — ALI SURAHMAN, S.Pd.SD Melawan BUPATI BLORA
161 — 58
  • Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan nama baik, harkat dan martabat serta hak-hak Penggugat seperti keadaan semula kepada Penggugat ; ----------5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 253.500 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah); ----------------------------------------
    Bahwa alasan Tergugat Memberhentikan Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah salah,bahwa yang benar adalah : Penggugat selalu mentaati segala ketentuanperaturan perundangundangan dan menjunjung tinggi kehormatan negara,pemerintah dan harkat martabat PNS ; .
    Bahwa Penggugat selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil selalumasuk kerja dan mentaati jam kerja (yang menaati segala ketentuanperaturan perundangundangan dan menjunjung tinggi kehormatan negara,pemerintah dan martabat PNS) sebagaimana Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, sehingga penetapan sanksi berupa MemberhentikanDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 04-08-2022 — Putus : 14-11-2022 — Upload : 21-12-2022
Putusan PA SELONG Nomor 975/Pdt.G/2022/PA.Sel
Tanggal 14 Nopember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 3
  • Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( usia 21 tahun) atau telah kawin;
  • Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat atau siapa saja yang menguasainya kepada Penggugat melalui upaya sukarela atau melalui upaya lain dengan memperhatikan harkat dan martabat
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 15-03-2023 — Putus : 23-05-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mjk
Tanggal 23 Mei 2023 —
72 — 45
  • Menyatakan Terdakwa Eghar Danur Widianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERBUATAN SEKSUAL SECARA FISIK YANG DITUJUKAN TERHADAP TUBUH, KEINGINAN SEKSUAL, DAN/ATAU ORGAN REPRODUKSI DENGAN MAKSUD MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SESEORANG BERDASARKAN SEKSUALITAS DAN ATAU KESUSILAANNYA;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eghar Danur Widianto tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;3.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pendidikan
Register : 18-02-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 9/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 22 Juni 2015 — dr. Adiany Adil - untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M e l a w a n : REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN - Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
302 — 1315
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan seperti semula ;--------------------------------------------------------------------------------------------5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----------------------------------------------------------------------------------------6.
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum
Register : 27-10-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 691/Pid.B/2020/PN Kpn
Tanggal 7 Januari 2021 — Penuntut Umum:
KRISTRIAWAN S, SH
Terdakwa:
1.ISTIONO
2.BUHORI
3.ROHMAD
13 — 7
  • Rohmad dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat mereka.;
  • Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
  • Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan samping kanan, yang disita dari Saksi Sulistiono
  • Membebankan biaya perkara ini kepada negara.
    Buhori dan Terdakwa Ill.Halaman 25 dari 26 Putusan No 691/Pid.B/2020/PNKpnRohmad dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan hakhakPara Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat mereka.;3. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warnamerah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan samping kanan,yang disita dari Saksi Sulistiono5.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 29-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 18-04-2012
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks.
Tanggal 8 Desember 2011 — Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG VS GUBERNUR SULAWESI SELATAN
88 — 42
  • Memerintahkan Tergugat (Gubernur Sulawesi Selatan) untuk mengembalikan harkat, martabat, kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba; ----------------------------------------------------------5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);-----------------------------------
    Andi Mattotorang yang digantikan olehSdr.Andi Hamzah Pangki, SPi,;Memerintahkan Tergugat (Gubernur Sulawesi Selatan) untuk mengembalikan harkat,martabat, kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Ketua DPRD KabupatenBulukumba;Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 22 September 2011, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; I DALAMEKSEPSI :1 Bahwa Tergugat
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 19-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
260 — 248
  • ., NIP 19710804 199903 1 001;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
    • Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRGgugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal Objek Sengketa dalamperkara ini;Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa telah dinyatakan batal,maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mewajibkan Tergugatmencabut Objek Sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untukmerehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaansemula sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 110
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — JACOMINA A. PATTY, AKS, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Jl. Karang Panjang, RT.002/ RW. 002, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : SEMUEL. A. R. SAHETAPY, SH; Adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jln. Aman Lanite RT.001/ RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N GUBERNUR MALUKU, tempat kedudukan di Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. HENRY MORTON FAR FAR, SH. 2. HENDRIK R. HERMAWAN, SH.MH. 3. FRANKY SAPARDI, SH. 4. DAVID WATUMATA, SH. 5. JERROLD I. D. LEASA, SH.MH. 6. RESNA HUKOM, SH. 7. MIRELLA V. TUAKORA, SH. Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, , beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180-76 Tahun 2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
920 — 726
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Propinsi Maluku ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Apabila Pengadilan berpendapatlain.
    berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasSosial Provinsi Maluku;Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN5.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-05-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 033/G/2017/PTUN.Smg.
Tanggal 19 September 2017 — ANANG MARYADI Melawan KEPALA DESA SEMONDO
122 — 58
  • Memerintahkan Tergugat mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat serta hak Penggugat seperti semula;---------------------------------------------------5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-------------------------------6. Menghukum Tergugat dan untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).------------------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 02-06-2008 — Putus : 25-09-2008 — Upload : 21-12-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 25/G/2008/PTUN.Smg.
Tanggal 25 September 2008 — SUTARDJO, S.E Melawan BUPATI KEBUMEN
63 — 25
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat kepada kedudukan semula;----------------------5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya;----------------6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);---------
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 27-12-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 131/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat:
SUMARTA
Tergugat:
Kuwu Balerante
69 — 42
  • SUMARTA sebagai Perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;--------------------------------------------
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadap harkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukan sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------------------
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadapharkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukansebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan danHalaman 47 dari 49 Putusan Nomor: 131/G/2018/PTUN.BDGPembinaan Kemasyarakatan Desa Balerante Kecamatan PalimananKabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku; 5.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 14-03-2023 — Putus : 23-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 11/G/2023/PTUN.BL
Tanggal 23 Juni 2023 — Penggugat:
RIO ALIF WIRATAMA
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Lampung
199 — 0
  • Atas Nama Rio Alif Wiratama Pangkat Bripda NRP 99100397 Jabatan Bamin Urren Subbagrenmin Biddokkes Polda Lampung;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/810/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Rio Alif Wiratama Pangkat Bripda NRP 99100397 Jabatan Bamin Urren Subbagrenmin Biddokkes Polda Lampung;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-10-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat:
M U S T A R A M
Tergugat:
Kuwu Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon
77 — 157
  • MUSTARAM sebagai Perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadap harkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukan sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadapharkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukansebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan DesaBalerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; .
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 18-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 250 / B / 2016 / PT.TUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2016 — DARMAJI vs KEPALA DESA BANARAN KULON
67 — 28
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat/Pembanding seperti sebelum diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Banaran Kulon Nomor 140/07/K/411.502.20/2015 tanggal 01 Juni 2015 ; --------------------------------5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------------------------
Pengadilan PTUN AMBON TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-05-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 12 Agustus 2014 — KANES AMANUPUNYO Sebagai Penggugat Melawan PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PD PDAM KOTA AMBON
161 — 84
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat serta hak-haknya sebagaimana keadaan semula ;--------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugatdalam kedudukan harkat dan martabat serta hakhaknyasebagaimana keadaan semula5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugattelah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Juni 2014 yang isinyamenerangkan sebagai berikut :1.
    Air Minum KotaAmbon telah dinyatakan batal dan diwajibkan dicabut, maka secara hukumkepada Tergugat harus pula diwajibkan untuk merehabilitasi Penggugatdalam kedudukan, harkat, martabat serta hakhaknya sebagaimanakeadaan Semuld 2m one nn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn n nn nn name ncncnneMenimbang, bahwa oleh karena buktibukti yang dipertimbangkantelah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam sengketa ini, namununtuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alatalat buktiyang relevan dan
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugatdalam kedudukan harkat dan martabat serta hakhaknyasebagaimana keadaan semula ;5.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum
Register : 18-10-2023 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 05-06-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp
Tanggal 29 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.Erwin Ade Putra Silaban, S.H
2.Rifka Candela Sihombing,S.H.
3.Verawaty Manalu, SH
4.DONA MARTINUS,S.H.
Terdakwa:
Angga Harahap Alias Jangga Harahap
36 — 31

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Angga Harahap Alias Jangga Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 07-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
YANDRIFA
Tergugat:
BUPATI SOLOK
379 — 493
  • Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari seperti semula;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
    • Bahwa karena objek sengketa tersebut diatas telah terbuktisecara sah telah melanggar serta bertentangan dengan peraturanperundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yangbaik, maka tidak ada halangan bagi Penggugat untukmendapatkan rehabilitasi berupa Mewajibkan Tergugatmengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugatsebagai Penjabat Wali Nagari Kinari seperti semula.25.
    Jika hal ini dilaksanakan maka Penggugatakan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang Sulit untukdikembalikan/dipulinkan seperti harkat, martabat serta kedudukanPenggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari seperti semulasebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Peradilan TUN.26. Bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untukmemeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukandengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkanwajib untuk memeriksa dan mengadilinya.27.
    Jika hal ini dilaksanakan maka Penggugatakan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang Sulit untukdikembalikan/dipulinkan seperti harkat, martabat serta kedudukanPenggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari seperti semulasebagaimana diatur dalam Pasal 53 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.3.
    Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat sertakedudukan Penggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinariseperti Semula.5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 22September 2020 yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI:1.
    Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat sertakedudukan Penggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari sepertisemula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 255.000, (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim secaramufakat pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 oleh kami DAFRIAN,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.,M.H.dan PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn, masingmasing selaku HakimAnggota.