sehingga akibat dari berita yang ada =di surat kabartersebut banyak khalayak umum mengetahui sampai akhirnyaYayasan UNAI menjatuhkan sanksi kepada saksi MidianDoloksaribu yaitu di cuti jabatannya dari jabatanan sebagaiPembantu Rektor II UNAI sampai saat ini ;Selanjutnya Terdakwa juga melaporkan perselingkuhanitu. ke Polsek Cimahi namun kemudian karena tidak adanyacukup bukti maka Penyidikan dari Polsek Cimahi menghentikanPenyelidikan kasus tersebut dengan Surat PerintahPenghentian Penyidikan No.Pol Sp.Sidik

SP.Sidik/763/XI/2020/Reskrim tanggal 17November 2020, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.SP.Sidik/763.a/II/2021/Reskrim tanggal 1 Februari 2021; dan Surat PerintahPenyidikan Lanjutan No. SP.Sidik/763.b/IV/2021/Reskrim tanggal 30 April2021;4. Bahwa berdasarkan adanya Laporan Polisi No.

SP.Sidik/763/X1/2020/Reskrim tanggal 17 November 2020, Surat PerintahPenyidikan Lanjutan No. SP.Sidik/763.a/II/2021/Reskrim tanggal 1Halaman 22 Putusan Perkara Nomor: 83/G/2021/PTUNMDNFebruari 2021; dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP.Sidik/763.b/IV/2021/Reskrim tanggal 30 April 2021;5.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pra-Peradilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/674.a/VII/2021/Ditreskrimum yang telah diterbitkan oleh DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 21 Juli 2021 oleh TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : LP/1307/VII/2020/SUMUT/SPKT

Sp.sidik/33/V/2017/Reskrim tanggal 19 Mei 2017,hal ini membuat Pemohon bingung dimana dalam tanggal yang berbeda baiklaporan informasi, laporan Polisi, surat perintah penyelidikan maupun surat perintahpenyidikan bernomor yang sama ;Bahwa Termohon mengeluarkan surat perintah penyidikan pada tanggal 19 Mei2017 dan selanjutnya Termohon memeriksa Pemohon sebagai saksi pada tanggal13 Juni 2017;Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2017 Termohon telah mengalihkan statusPemohon dari saksi menjadi tersangka

Keterangan Ahli.Bahwa setelah Termohon melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penyidikansampai dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak terdapat cukup buktisebagaimana dasar yang harus dipedomani oleh Termohon yaitu minimal dua alatbukti, akan tetapi Termohon dengan sewenangwenang menetapkan Pemohonsebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi tanpa alat bukti yang lainsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAPBahwa sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik

PASARIBU, SH dan saksi IRWAN KUSWANDI AnggotaKepolisian resnarkoba Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwaterdakwa NARISA BINTI EFFENDI bersama dengan suaminya KHAIRUDIN BINSAFAR sering melakukan transaksi narkotika dirumahnya, atas informasi tersebutberdasarkan surat perintah Tugas Nomor :Sp.Sidik/28/VII/2017 tanggal 07 Juli2017, saksi P.

PASARIBU, SH dan saksi IRWAN KUSWANDI AnggotaKepolisian resnarkoba Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwaterdakwa NARISA BINTI EFFENDI bersama dengan istrinya NARISA BINTIEFENDI sering melakukan transaksi narkotika dirumahnya, atas informasi tersebutberdasarkan surat perintah Tugas Nomor :Sp.Sidik/28/VII/2017 tanggal O07 Juli2017, saksi P.

PASARIBU, SH dan Saksi IRWAN KUSWANDI AnggotaKepolisian resnarkoba Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakatbahwa Terdakwa NARISA BINTI EFFENDI bersama dengan suaminya Khairudinsering melakukan transaksi narkotika dirumahnya;Bahwa berdasarkan surat perintah Tugas Nomor Sp.Sidik/28/VII/2017 tanggal 07Juli 2017, Saksi P. PASARIBU, SH dan Saksi IRWAN KUSWANDI langsungmelakukan Penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut;Bahwa pada saat Saksi P.

PASARIBU, SH dan Saksi IRWAN KUSWANDIAnggota Kepolisian resnarkoba Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakatbahwa Terdakwa NARISA BINTI EFFENDI bersama dengan suaminya Khairudinsering melakukan transaksi narkotika dirumahnya kemudian berdasarkan suratperintah Tugas Nomor Sp.Sidik/28/VII/2017 tanggal O7 Juli 2017, Saksi P.PASARIBU, SH dan Saksi IRWAN KUSWANDI langsung melakukan Penyelidikanuntuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, pada saat Saksi P.

Han/86/X1/2021/Reskrim untuk penahananPemohon (Gregory Lee Simpson), dan Surat Penahanan NomorSP.Han/87/XI/2021/Reskrim, untuk penahanan Pemohon II (Nicola Di Santo),yang dikeluarkan dan dilakukan oleh Termohon dalam 1 hari, yaitu tanggal 11Nopember 2021, serta Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon videSurat Perintah Penyidikan/Sprindik Nomor : SP.Sidik/.......

Mengingat SuratPerintah Penyidikan (Sprindik) SP.sidik/.........

UNIT RESKRIM/POLSEK KUTA/POLRESTADENPASARIPOLDA BALI, tertanggal 11 Nopember 2021, (Selanjutnyadisebut Laporan Polisi), dan sebagai tindak lanjut laporan tersebut, maka pada tanggal 11 Nopember 2021 Termohon telah menerbitkanSurat Perintah Penyidikan (Sprindik dengan tanpa Nomor) SP.Sidik/ee /X1/12021/ Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 (selanjutnyadisebut Sprindik) ;1.

Surat Penahanan Nomor : SP.Han/87/X1I/2021/Reskrim, untuk Penahanan Pemohon II (Nicola Di Santo/Pemohon Il),yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkanatas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukummengikat sehingga batal demi hukum ;Menyatakan hukum bukti yang dipergunakan oleh Termohon dalammenetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/.....

Hal mana telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindikdengan tanpa Nomor) SP.Sidik/........

Bahwa kemudian Tergugat melaporkan anakkandung Penggugat bernama Made Yamaka Vagga dan Tergugat IlHalaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 821/Padt.G/2020/PN Dpsatas tidak pidana penipuan di Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) denganLaporan Polisi Nomor : LP/219/V1/2019/BALI/SPKT, tanggal 13 Juni 2019dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/498/V1/2019/Ditreskrimum, tanggal 20 Juni 2019.

(Satu Milyar Rupiah), agar Penggugattidak dirugikan lebih besar lagi, maka Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim Yang Terhormat untuk mengentikan atau setidaktidaknyatidak melanjutkan proses Laporan Kepolisian dari Tergugat sebagaimana Laporan Kepolisian No : LP/219/VI/2019/BALI/SPKT,tanggal 13 Juni 2019 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/498/V1/2019/Ditreskrimum, tanggal 20 Juni 2019.Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 821/Padt.G/2020/PN DpsBerdasarkan fakta, bukti dan

bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM PROVISIMenimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi Penggugat padapokoknya adalah memerintahkan kepada Majelis Hakim agar LaporanKepolisan dari Tergugat dihentikan atau setidaktidaknya tidak dilanjutkanproses Laporan Kepolisian Nomor: LP/219/VI/2019/BALI/SPKT, tanggal 13 Juni2019 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

Bahwa dalam mediasi Tergugat menawarkan solusi yang adilbuat semua pihak, yakni: Pihak Tergugat bersedia mencabut laporankepolisian Nomor : LP/19/VI/2019/BALI/SPKT Tanggal 13 Juni 2019dengan perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik/498/V1I/2019/Dit.Reskrimum Tanggal 20 Juni 2019 bilamana pihak penggugatmengembalikan uang atas pengerjaan cut and fill di Proyek Anaya Villa &Resort sebesar Rp. 4.139.650.000 ( Empat Milyar Seratus Tiga PuluhSembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) yang dikeluarkanoleh

SP.Sidik/130.a/vi/2015/Ditreskrimum, tanggal 09 Juni 2015 tidak sahsecara hukum ;Menghukum Turut Tergugat untuk menghentikan Penyidikan sebagaimanaSpridik No. SP.Sidik/130.a/vi/2015/Ditreskrimum, tanggal 09 Juni 2015 ;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas hartakekayaan Tergugat dan Tergugat Il;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar ganti rugi maiteriilsebesar Rp. 2.130.000.000.(dua milyar seratus tiga puluh juta rupiah) danatau Immaterial sebesar Rp.800.000.00.

KEGIATAN PENYIDIKANBahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri telah melakukanPenyidikan terhadap dugaan tindak pidana Pengrusakan sebagaimanadimaksud dalam rumusan pasal 406 KUHP yang yang terjadi padasekira bulan Januari 2014 di Puri Industrial Park 2000 Batam Center,sesuai Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh DirekturReserse Kriminal Umum Polda Kepri Nomor : SP.Sidik/130.a/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2015 (Vide Bukti T.1.5) yang berlakusejak tanggal dikeluarkan dan telah

Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Dps10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.lidik /66/III/2017/Reskrim,tanggal 21 Maret 2017. diberi tanda T 2 ; Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 28 April 2017 diberi tanda T 3 ;Foto copy Laporan hasil Gelar Perkara, tanggal 25 Mei 2017. diberi tanda T 4 ;Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor; Sp.Gas/59 b/V1I/2017/Reskrim, tanggal 2Juni 2017. diberi tanda T 5 ; Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.sidik

/59/V1/2017/Reskrim,tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda T 6 ; Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor B / 24 / VI /2017 +/ ~~ Reskrim tanggal 7 ~~ Juni 2017 diberi tanda T; Foto copy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.sidik / 59a / VIII / 2017/Sat Reskrim, tanggal 30 Agustus 2017, diberi tanda T 8 ;Foto copy BAP di TKP, tanggal 5 Juni 2018 diberi tanda T 9 ;Foto copy BAP Saksi a.n.

Nomor : LPB/76/III/2017/Bali/RES BDG, tanggal 21 Maret2017 diberi tanda T 24 ; Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.lidik /66/III/2017/Reskrim, tanggal 21Maret 2017 diberi tanda T 25 ; Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 28 April 2017 diberi tanda T 26 ;Foto copy Laporan hasil Gelar Perkara, tanggal 25 Mei 2017. diberi tanda T 27 ;Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor; Sp.Gas/59 b/VI/2017/Reskrim, tanggal 2 Juni2017. diberi tanda T 28 ; Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.sidik

/59/VI/2017/Reskrim, tanggal 2Juni 2017, diberi tanda T 29 ; Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor B/24/V1I/2017/Reskrimtanggal 7 Juni 2017 diberi tanda T 30 ; Foto copy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.sidik/59a/VIII/2017/SatReskrim, tanggal 30 Agustus 2017, diberi tanda T 31 ; Foto copy BAP di TKP, tanggal 5 Juni 2018 diberi tanda T 32 ;Foto copy BAP Saksi a.n.

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/17/IIl/2021/SubditIV/Reskrimsus tanggal23 Maret 2021 TERMOHON melakukan pemanggilan terhadap Sadr.Kodir dengan status sebagai Tersangka sebagaimana Surat PanggilanNomor: S.Pgl/444/V/2021/SubditIlV/Reskrimsus tanggal 20 Mei 2021terkait dugaan tindak pidana pada bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup yaitu melakukan kegiatan Dumpinglimbah B3 atau limbah medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 104Undang

Maka, sudah semestinya TERMOHON~ menghentikanpenyidikan terhadap PEMOHON sebagaimana berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/17/III/2021/SubditIV/Reskrimsustanggal 23 Maret 2021 dan terkait segala Penetapan atas namaPEMOHON yang telah dikeluarkan oleh TEMROHON harus dinyatakantidak sah dan batal demi hukum.Il. PERMOHONANBerdasarkan apa yang telah PEMOHON uraikan diatas, mohon kiranyaKetua Pengadilan Negeri Tanjung Karang melalui Hakim Tunggal yangPutusan Nomor : 07/Pid.

(PEMOHON)berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/17/III/2021/SubditIV/Reskrimsus tanggal 23 Maret 2021;4. Menyatakan batal/batal demihukum dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan olehTERMOHON terhadap Ir. Amran, M.M. (PEMOHON);5.

Gas/70/III/2021/SubditIV/Reskrimsus, Tanggal 23 Maret 2021;Bahwa termohon telah menerbitkan Surat Perintah Sidik Nomor :SP.Sidik/17/III/2021/SubditIV/Reskrimsus, Tanggal 23 Maret 2021;Bahwa termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainyapenyidikan, Tanggal 29 Maret 2021;Surat Panggilan sebagai Saksi Nomot : S.Pgl/359/III/2021/SubditIV/Reskrimsus, Tanggal 29 Maret 2021 atas nama Sdr.

Fotocopy Surat Perintah Penyidikan, Nomor : SP.Sidik/1711/VII/RES.1.11/2020/Reskrim, Nomor : SP.Sidik/1884/IX/RES.1.11/2020/Reskrim,Halaman 16 dari 24 Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN MdnNomor : SP.Sidik/2392/XI/RES.1.11./2020/Reskrim, Nomor : SP.Sidik/2620/XII /RES.1.11/2020/Reskrim, selanjutnya diberi tanda Bukti T 6;7.

Penetapan seseorang sebagai Tersangka kemudian dilanjutkan dengantindakan penang kapan dan penahanan, khususnya dalam perkara tindakpidana dugaan merampas kemerdekaan seseorang dan atau denganancaman kekerasan sebagimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 333ayat 1 Jo 335 ayat 1 ke (1e ) KUHPidana, yang prosesnya dijalankan olehtim penyidik reskrim Resor Dumai sebagai Termohon menerbitkan suratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/60/VI/Reskrim, tanggal 27 Juni 2019yang menimbulkan akibat hukum berupa

Bahwa Pemohon merasa diperlakukan tidak adil oleh Termohon karenaditetapbkan sebagai Tersangka berdasarkan surat Perintan Penyidikan Nomor :SP.Sidik/68 /VI/Reskrim, tanggal 27 Juni 2019 kemudian dilakukan penangkapantanggal 11 Juli 2019 dan tanggal 12 juli 2019 surat perintan penahanan dandijadikan tersangka langsung oleh termohon dan pemohon ditahan selama 60 harisejak tanggal 12 Juli 2019 s/d 09 September 2019 dan pemohon dilepaskan akantetap masih dalam status tersangka padahal bukti bukti pemohon

Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sesuai suratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/68 /VI/Reskrim, tanggal 27 Juni 2019 olehTermohon adalah tidak sah memerintahkan Termohon mencabut statusTersangka terhadap Pemohon.3. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon menetapkanPemohon sebagai Tersangka, menangkap dan menahan adalah perbuatanmelawan hukum karena tidak dilaksanakan secara patut.A.

Menyatakan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/68 /VI/Reskrim,tanggal 27 Juni 2019 tidak sah dan batal demi hukum.5. Menyatakan tidak sah segala ketetapan yang dikeluarkan lebih lanjut olehTermohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohonoleh Termohon.6.

Pengadilan berpendapat jika petitum kedua dan ketigaPemohonlah yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo, yang berartiapabila petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka barulahPengadilan akan mempertimbangkan petitumpetitum selanjutnya, sedangkan apabilapetitum kedua dan ketiga ditolak maka petitumpetitum selanjutnya pun haruslahditolak;Menimbang, bahwa dalam petitum kedua ini Pemohon bermohon agarpenetapan Pemohon sebagai Tersangka sesuai surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1706/X/2017/DitReskrimum tanggal 30 Oktober 2017 atas nama Jeanny Yudianto, Termohontelah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas Laporan Polisi Nomor :LP/410/X/2017/BALI/SPKT tanggal 30 Oktober 2017;3.

Pemohonbertempat tinggal di Tibung Sari 70 Kebo Iwa Utara Banjar Kwanji Denpasar danpada kata bahwa menurut hukum satu satunya ahli waris almarhum JudiantoRustamadji adalah Penggugat Jeanny Yudianto sebagai anak sah satu satunyaPemohon dan selanjutnya pada kata bahwa oleh karena Penggugat adalah satusatunya ahli waris dari almarhum Judianto Rustamadji yang berhak atas hartapeninggalannya dan kemudian oleh Termohon kasus tersebut ditingkatkan kepenyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Bahwa berdasarkan alasanalasan diatas telah cukup alasan bagi HakimPraperadilan untuk menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangkaberdasarkan adanya surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/14/I/2018/DitReskkrimum tanggal 5 Januari 2018 atas nama Jeanny Yudianto tidak sahmenurut hukum;Berdasarkan atas alasanalasan diatas, maka Pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Denpasar agar menetapkan hakim praperadilan untukmemeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut:1.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnyaMenyatakan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkan suratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/14/l/2018/Dit Reskkrimum tanggal 5Januari 2018 atas nama Jeanny Yudianto tidak sah.3. Memerintahkan penyidikan atas laporan Polisi NomorLP/410/X/2017/BALI/SPKT di Polda Bali tanggal 2 Oktober 2017 harusdihentikan4.

suatu hak,perikatan atau pembebasanhutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, denganmaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebutseoal;aholah isinya benar dan tidak dipalsu dan atau menggunakan suratsebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan atau pasal ayat (2)KUHP dan kemudian disarankan untuk ditingkatkan ke proses Penyidikan.Atas rekomendasi hasil gelar perkara Penyelidikan, Termohon melakukanpenyidikan sesuai Surat perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik

ROSA BEANNA R.BUTARBUTAR tersebut penyidik telah mengambil yang langkahlangkah sebagai berikut :1) Mengeluarkan surat perintah tugas Nomor : Sprin.Gas/29/I/2015/Reskrimum tanggal 14 Januari 2015.2) Menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/17/I/2015/Reskrimum tanggal 14 Januari 2015.3) Melakukan pemberitahuan dimulainya penyidikan Kepada KAJATIRIAU) nomor : SPDP/131/XI/2015/Reskrimum tanggal 18Nopember 2015.4) Melakukan Penyitaan sebagai berikut :Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Pra

/RIAU tanggal 10Januari 2015 atas nama pelapor Maulana Ardi Bahar Lubis, selanjutnyadiberi tanda T1;Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2016/PN Pbr10.11.12.13.14.15.16.17.18.Fotocopy Laporan Polisi nomor LP/K/998/VIII/2014/RIAU/SPKTPOLRESTA tanggal 14 Agustus 2014 atas nama pelapor Rosa SeannaR.Butarbutar, selanjutnya diberi tanda T2;Fotocopy Surat Perintah Nomor: Sprin.Gas/29/l/2015/Reskrimum, tanggal14 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda T3;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

2015 akan dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.P1 meskipun hanya fotokopi akantetapi bersamaan dengan bukti T1 yang telah disesuaikan dengan aslinya berupabukti Laporan Polisi Nomor LP/12/I/2015/SPKT/RIAU tanggal 10 Januari 2015yaitu Laporan dari Pemohon kepada Termohon tentang perbuatan yang dilakukanoleh Termohon, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor:Sprin.Gas/29/I/2015/Reskrimum tanggal 14 Januari 2015 dan Surat PerintahPenyidikan No.Pol.: Sp.Sidik

Termohon memberitahukan kepadaKepala Kejaksaan Tinggi Riau kalau penyidikan terhadap tindak pidanamenghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakaisesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan yang didugadilakukan oleh Rosa Beanna R.Butarbutar, sudah dimulai sejak tanggal 14Januari 2015 dengan rujukan antara lain pada angka 1 huruf c,d berupa laporanPolisi nomor: LP/12/I/2015/SPKT/Riau, tanggal 10 januari 2015 dan Surat PerintahPenyidikan tanggal 14 Januari 2015 Nomor: SP.Sidik

Nomor : LP/A120 /VIII/2017 / Sumsel /Res.OKI, tanggal 31 Agustus 2017 diterangkan tindak pidananya adalah:Setiap orang karena kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya bakumutu udara ambien, baku mutu air atau kriteria baku mutu kerusakanlingkungan hidup.Pasal yang diterangkan didalam Laporan Polisi tersebut adalah : Pasal 99ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaankerusakan lingkungan hidup.Bahwa pada hari itu juga TERMOHON mengeluarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.SIDIK

terjadi sebagaimana tersebut pada pasalpersangkaan pasal 99 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Bahwa pada tanggal 5 September 2017 TERMOHON mengirim SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum Nomor :SPDP/110/IX/2017/Reskrim dengan pasal persangkaan yaitu pasal 99ayat (1) Undangundang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana juga pasal yang tercantumpada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK

Bahwa fakta yang terungkap pada point 8 sampai point 10 diatas adalah :a.Bahwa Surat Nomor : SPDP/16/II/2018 tanggal 23 Pebruari 2018,perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut dikirimsetelah 176 (Seratus tuju puluh enam) hari sejak Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/346/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31Agustus 2017.Bahwa pasal persangkaan yang disebutkan didalam Surat Nomor :SPDP/16/II/2018 tanggal 23 Pebruari 2018, perihal : PemberitahuanDimulainya Penyidikan, berbeda dengan pasal

Bahwa Pengiriman Surat Nomor : SPDP/16/II/2018 tanggal 23 Pebruari2018, perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut tidak sah,dengan alasan :a.Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 346 / VIII /2017/Reskrim, dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2017, sehinggaPengiriman Surat Nomor : SPDP/16/II/2018 tanggal 23 Pebruari 2018perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, bertentangan danmelanggar Putusan Mahkamah Konstitusi No : 130/PUUXIII/2015tanggal 11 Januari 2017 yang menyatakan

Sidik Il nomor SP.SIDIK/346.a/II/2018/Reskrim tanggal 23 Februari 2018 (bukti T.5) dan jugaditerbitkan surat ke jaksa SPDP/16/II/2018 (vide bukti T.7).Menimbang, bahwa saksi Pandi Hendarta SH., dipersidanganmenerangkan bahwa adapun dasar dari terbitnya bukti T.5 berupa SuratPerintah Penyidikan nomor. SP. Sidik / 346.a/II/2018/Reskrim dan surat ke jaksaSPDP/16/II/2018 (vide bukti T.7) adalah pemeriksaan terhadap ahli atas namaProf. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr, ahli DR. Ir.

Melaporkan Pemohon ke Polda Sumut (ic.Termohon ),dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 1043 / X / 2012 / SPKT Iltanggal 1 Oktober 2012.. bahwa selanjutnya Termohon melakukan penyidikan laporan polisitersebut dengan Surat Perintah Penyidikan No.Pol: Sp.Sidik / 413 /X/ 2012 / Ditreskrimum tanggal 6 Nopember 2012 ,Surat PerintahPenyidikan No.

Pol : Sp.Sidik / 223 / V / 2013 / Ditreskrimumtanggal 29 April 2013 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/ 805 / X / 2015 / Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2015.bahwa selanjutnya penyidikan perkara pidana yang dilakukanTerlapor OLOAN HERLIN SIMARMATA, SH (ic.Pemohon),diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera UtaraNomor :B/401/X1/2015/Ditreskrimum tanggal 2 Desember 2015.B.

Foto. copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/413/XV2012/Ditreskrimum,tanggal 6 Nopember2012, Surat PerintahTugas nomor:SPGas /785 /XI/ 2012/ Ditreskrimum tanggal 6 Nopember2012, Nomor : SP.Sidik /223/N/2013/Ditreskrimum, tanggal 09 April2013,Surat perintah tugas nomor:Spgas/248 /N/ 2013/Ditreskrimum,tanggal 29 April 2013 dan Nomor : SP.Sidik /805/X/2015/Ditreskrimum,tanggal 22 Oktober 2015,Surat perintah tugas nomor :1386/X/2015Ditreskrimum tgl 22 Oktober 2015 diberi tanda T,,II,III,MV,Vdan

Foto copy surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik / 1595 / IX / 2012 /Reskrim tanggal 18 September 2012, untuk melakukan penyelidikan ataslaporan Polisi Nomor : LP / 2483 / K / 2012 / KX / 2012 / SPKT RestaMedan, diberitanda T.26;Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatuhal lagi ke persidangan dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuatdan merupakan bagian yang

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/855.a/IV/RES.1.9/2018/RESKRIM tanggal 11 April 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/935.b//IV/RES.1.9

SP.Sidik/473/XV/2007/Reskrim tanggal07 Nopember 2007 melakukan pemeriksaan terhadap VICTOR M. SIMAMORAyang telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukanJuru Pemeriksaan oleh Terdakwa Bripbka MSP SIMANUNGKALIT di dalarnpemberkasan tersebut Terdakwa memalsukan tandatangan VICTOR M.SIMAMORA, berupa Berita Acara Penangkapan tanggal 17 Februari 2008,Berita Acara Penahanan tanggal 18 Februari 2008 dan isi serta tanda tanganVICTOR M.

. 13851 K/PID/2010Berita Acara Penahanan tanggal 18 Februari 2008 dan Berita AcaraPemeriksaan Tersangka lanjutan tanggal 8 April 2008 yang isinya tidak benaratau yang dipalsu, seolaholah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itudapat menimbulkan kerugian, perobuatan mana dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut:Bermula pada bulan Oktober 2007 adanya Laporan Polisi No Pol : LP3741/X/2007/Tabes tanggal 30 Oktober 2007 atas nama Pelapor LEE MYOUNGSU serta Surat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik

Bahwa terkait dengan peristiwa pada bulan September tahun 2018 incasu pada dalil angka 4, PT Kapuas Sawit Sejahtera melaporkanPEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana Laporan Polisi Nomor:LP/177/X/RES.1.24/2018/KALTENG/RES KAPUAS tanggal 3 Oktober2018 dan TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagaiTersangka sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik/64/X/2018/Reskrim tanggal 3 Oktober 2018 dan SuratPemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor.B/64.a/III/2019/Reskrim tanggal 19

melebihi batas waktu yang telah ditentukan yakni 7(tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikansebagaimana ketentuan berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 130/PUUXIII/2015 tanggal 13 Januari 2017, dibuktikan bahwaSurat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) yangdisampaikan TERMOHON pada tanggal 19 Maret 2019 (SuratPemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor.B/64.a/III/2019/Reskrimtanggal 19 Maret 2019) sedangkan Surat Perintah Penyidikan terbitpada tanggal 3 Oktober 2018 (Nomor: SP.Sidik

Bahwa penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA sebagaimanaSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/64/X/2018/Reskrim tanggal3 Oktober 2018 dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor.B/64.a/III/2019/Reskrim tanggal 19 Maret 2019 adalahcacat hukum dikarenakan lahir dari proses Penyidikan yang tidakberdasarkan pada ketentuan perundangundangan yang berlaku yakniPenyidikan TERMOHON terhadap PEMOHON tidak sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang PerkebunanPasal 42 dan

Menyatakan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik/64/X/2018/Reskrim tanggal 3 Oktober 2018 dan SuratPemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor.B/64.a/III/2019/Reskrimtanggal 19 Maret 2019 sebagaimana dimaksud dalam PenetapanTersangka terhadap diri Pemohon dalam Pasal 107 huruf a jo Pasal 55huruf a UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalahhalaman 13 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Klktidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 64 / X /RES.1.24./2018/Reskrim tanggal 3 Oktober 2018;halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Klk12.13.14.15.16.c. Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Nomor :SPDP/64/X/2018/Reskrim tertanggal tanggal 3 Oktober 2018 (belum ada Tersangka);d.