• Fotocopy Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/ Upaya PemantauanLingkungan Hidup (UPL)/ Dokumen Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (DPPL)/ Surat Pernyataan PengelolaanLingkungan (SPPL)/Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) AnalisaLingkungan (ALIN).g. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah bahwa tanah tidak dalamsengketa/masalah.h. Berita Acara Sosialisasi bagi bangunan tempat usaha yangmenimbulkan gangguan luas pada masyarakat.i.

  Fotocopy KTP yang berlaku (jika sumai /istri WNA melampirkanpaspor);Fotocopy akte pendirian/Anggaran dasar apabila berbentuk hukum ;Fotocopy sertifikat/Bukti kKepemilikan tanah dan atau SKPPT ;Fotocopy SPPT PBB terakhir dan bukti pelunasan ;Fotocopy Amdal/UKL/UPL / DPPL/SPPL/ANDAL ALIN ;Surat ketrangan dari kepala Desa /Lurah bahwa tanah tidak dalam7 9 2 92sengketa /masalah ;h. Berita Acara Sosialisasi bagi bangunan tempat usaha yangmenimbulkan gangguan luas pada masyarakat ;i.

  Fotocopy Amdal/UKL/UPL /DPPL/SPPL/ANDALALIN ;g. Surat ketrangan dari kepala Desa /Lurah bahwa tanah tidak dalamsengketa/masalah ;h. Berita Acara Sosialisasi bagi bangunan tempat usaha yangmenimbulkan gangguan luas pada masyarakat ;i. Surat pernyataan /persetujuan lingkungan tetangga yang berdekatanlangsung fengan lokasi yang akan dibangun dikethaui Kepal desa /lurahdan camat setempat bagi bangunan tempat tempat ibadah,bangunanbertingkat dan bangunan tempat usaha ;j.

  bangunan) merupakan syarat yang harusdipenuhi oleh pemohon untuk memdirikan sebuah bangunan ;Bahwa syarat IMB adalah sebagai berikut :Hal 36 dari 68 halaman, Putusan Tipikor No. 40/Pid.SusTPK/2018/PN.Smq.Mengisi Blangko Permohonan ;Fotocopy KTP yang berlaku ( jika sumai /istri WNA melampirkan paspor) ;Fotocopy akte pendirian/Anggaran dasar apabila berbentuk hukum ;Fotocopy sertifikat/Bukti kepemilikan tanah dan atau SKPPT ;Fotocopy SPPT PBB terakhir dan bukti pelunasan ;Fotocopy Amdal/UKL/UPL / DPPL/SPPL

  Fotocopy Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/ Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(DPPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/AnalisaDampak Lingkungan (ANDAL) Analisa Lingkungan (ALIN) ;g. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah bahwa tanah tidak dalamsengketa/masalah ;h. Berita Acara Sosialisasi bagi bangunan tempat usaha yang menimbulkangangguan luas pada masyarakat ;i.

• BS/DM tanggal 18 Agustus 2010 luas lantai / bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai;- IMB Nomor : 919/DTKP/BS/DM tanggal 18 agustus 2010 luas lantai / bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai;- IMB Nomor : 567/DTKP/BS/DM tanggal 28 April 2011 luas lantai / bangunan 157,5 M2 bangunan 1 lantai;- IMB Nomor : 178/DTKP/BS/DM tanggal 5 Februari 2013 luas lantai / bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai;- IMB Nomor : 197/DTKP/BS/DM tanggal 5 Februari 2013 luas lantai / bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai;- SPPL

  No.: 660/120/SPPL/BLH/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011;- Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-09290.40.22.2014 tanggal 20 Mei 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT.

• PERSADA ALAM HIJAU ( PAH ) denganPola kerja sama kemitraan, untuk membangun perkebunan kelapasawit, beserta sarana dan prasarana pendukungnya sertakelengkapan administrasi seperti 1 (Satu) berkas dokumen SuratPernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) berupa: 1 (Satu) berkas asli Surat Pernyataan Penyerahan SPPLHalaman 10 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI 1 (Satu) berkas asli Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Lahan 1 (satu) berkas asli peta lahan 1 (Satu) berkas foto kopi KTP atas nama Penggugat4

  Persada AlamHijau (PAH) dimana Tergugat tidak turut campur dan tidak mengetahuimengenai proses pembuatan kerjasama tersebut, sehingga merupakanhal yang sangat mengadaada apabila Penggugat menghubungkankerjasama yang ditindak lanjuti dengan Surat Pernyataan PenyerahanLahan (SPPL) pada tanggal 3 Januari 2010 tersebut dengan penerbitanSertipikat Hak Guna Usaha No.16/Sungai Bengkal;Kemudian perlu Tergugat sampaikan juga mengenai dasar perolehantanah yang tercatat dalam Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional

  BuktiP.4 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Dokumen SuratPernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) dari Nasrun HKkepada PT Persada Alam Hijau, tanggal 3 Januari 2010(Fotokopi Dari Fotokopi);5. BuktiP.5 : Fotokopi Surat Keterangan Yang Ditandatangani olehDahadiDkk, tanggal 19 Januari 2018 (Fotokopi DariFotokopi);6. BuktiP6 : Fotokopi Peta Bidang Tanah atas nama Pemilik NasrunHK Luas 623,40 Ha Nomor Persil A0001(Fotokopi DariFotokopi);7.

• Lulug Frida Ishaq ;h Surat Pernyataan Penghasilan Lain (SPPL) ;SPPL dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh calon debitur dan diketahuioleh suami/istri. SPPL berisi mengenai jumlah penghasilan lain dari pihak suami/istri diluar penghasilan calon debitur sebagai pegawa negeri. SPPL ini jugamenyantumkan rincian biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh keluarga calonHalaman 45 dari 72 Putusan No.55/ Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.Sby46debitur tiap bulan.

  SPPL tersebut seluruhnya berisi informasi yang tidak benar/fiktif ;e Bahwa Datadata yang Ahli dan Tim gunakan dalam melakukan audit tersebut adalahsebagai berikut :Copy 98 bendel berkas persyaratan permohonan kredit BPR Delta ArthaSidoarjo ;Copy 98 bendel berkas analisa kredit BPR Delta Artha Sidoarjo ;Copy 98 Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan Perjanjian KreditBPR Delta Artha Sidoarjo ;Copy 98 berkas rekening pinjaman debitur kepada BPR Delta ArthaSidOarjo ;Copy neraca konsolidasi BPR Delta

• melampirkan surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa diatas materai secukupnya dengan stempel / capperusahaan, Foto copy NPWP perorangan, Foto copy akte pendirian badanusaha bila klinik pratama / utama rawat jalan, badan hukum bila klinikpratama / utama rawat inap dan pengesahannya, Foto copy dokumenlingkungan hidup, seperti upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upayapemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL) untuk klinik pratama / utama rawatinap atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL

  Sus/2019/PN Timperusahaan, Foto copy NPWP perorangan, Foto copy akte pendirian badanusaha bila klinik pratama / utama rawat jalan, badan hukum bila klinikpratama / utama rawat inap dan pengesahannya, Foto copy dokumenlingkungan hidup, seperti upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upayapemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL) untuk klinik pratama / utama rawatinap atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) untuk klinikpratama / utama rawat jalan, Salinan / foto copy bukti kKepemilikan

• Penahanan lanjutan oleh Penyidik tanggal 21012015 Nomor : SPPL/21/I11/2015/Reskrim, sejak tanggal 21012015 sampai dengan tanggal :08022015;4. Perpanjangan penuntut Umum tanggal : 06022015 Nomor : 12/N.6.14.7/Epp.1/02/1015, sejak tanggal : 09022015 sampai dengan tanggal20032015;5. Penuntut Umum, tanggal : 16032015, Nomor : PRINT 18/N.14.7/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 16032015 sampai dengan tanggal04042015 ;6.

• Dan Melaksanakanpenegakan hukum atas penyelengara perlindungan dan pemgelolaanligkungan hidup;Bahwa Dokumen yang termasuk dengan dokumen pengelolaanlingkungan hidup adalah terdiri dari : Surat Pernyataan PengelolaanLingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Upaya Pengelolaan LingkunganHidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL),AMDAL yang terdiri dari Dokumen Kerangka Acuan (KA), DokumenAnalisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dokumen RencanaDampak Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan

  LingkunganHidup (RPL), kemudian dalam Pasal 34 UU No. 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Permen LingkunganHidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atauKegiatan yang wajiod memiliki AMDAL dan Peraturan Bupati SerdangBedagai No. 09 Tahun 2013 tentang Jenis rencana Usaha dan / atauHalaman 40 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srhkegiatan yang wajib dilengkapi Dokumen Upaya Pengelolaan LingkunganHidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kab

  tentang Jenis Rencana Usahadan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampaklingkungan hidup Kegiatan Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukanlogam atau ,ineral batuan dinyatakab bahwa berdasarkan kapasitaseksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau ,inefral batuandengan kapasitas 500.000 m3 / Tahun wajib menyusu n dokumenAMDAL dan sedangkan berdasarkan Lampiran Perbup No. 09 Tahun2013 tentang Jenis Rencana Ushaa dan / atau Kegiatan yang wajibdilengkapi Dokuemn UKLUPL dan SPPL

  dinyatakan bahwa : untukkegiatan pertambangan dengan kapasitas produksi kurang dari 50.000m3/tahun wajib menyusun SPPL, Kapasitas produksi 50.000 m3 sampai250.000 m3/tahun wajib menyusun UKLUPL , oleh karena penetuandokumen lingkungan itu berdasarkanb kapasitas maka perlu dilakukankajian lanjutan untuk mengetahui perkiraan kapasitas yang akanditambang sebelum menentukan jenis dokumen lingkungan;Bahwa Apabila hasil kegiatan pertambangan yang dilakukan olehTerdakwa mulai dilakukan terhitung mulai

• Surat Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)2. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UpayaPemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL)3.

  Amdal yang terdiri dari : Dokumen Kerangka Acuan (KA) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) danRencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)Bahwa dokumen yang wajib dimiliki kalau ingin mendapatkan jjin usahaadalah Amdal, dan yang tidak wajib adalan UPL dan apabila tidak adakeduanya maka harus ada ijin Surat Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN SimBahwa apabila tidak ada peraturan yang mengatur

  Risky, keduanya wajib memiliki jin Surat Pengelolaan LingkunganHidup (SPPL) demikian juga berlaku untuk kegiatan usaha yang lainnya;Bahwa apabila kegiatan usaha tersebut belum memiliki izin lingkunganmaka setelah 18 (delapan belas) bulan wajib mendapatkan sanksiadministrasi dari Pemerintah Daerah dan apabila tidak diindahkan jugamaka akan dijatuhkan hukuman pidana;Bahwa UD. Risky, UD.

  Pengusaha Muda dan Mandiri tidak memiliki jinSurat Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), sehingga tidak ada dijatuhkansanksi administrasi maupun teguran dalam bentuk apapun;Bahwa dalam kegiatan usaha yang sudah berjalan wajib mengurus DLHatau PLH dimana yang berwenang memberikan ijin Surat PengelolaanLingkungan Hidup (SPPL) adalah Pemerintan Daerah namun yang berhakmengeluarkan ijin Amdal dan UPPL adalah Pemerintah Pusat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, paraTerdakwa menyatakan

• administrasisebagai berikut:a. fotokopi SKRK/Rencana Tapak dan/atau IMBbeserta lampiran gambar IMB yang telah diterbitkansebelumnya jika bangunan telah memiliki IMB;b. fotokopi KTP Pemohon dan/atau pemilik tanah ataufotokopi akta pendirian badan hukum dan/atauperubahannya yang telah mendapat pengesahan daripejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yangberwenang apabila IMB di atas namakan badan hukum,apabila nama pemohon dan/atau pemilik tanah tidak sesuaidengan SKRK/Rencana Tapak/IMB lama/SPPL

  PTUN.SBYC. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerimakuasa apabila permohonan dikuasakan;d. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atastanah antara lain sertifikat hak atas tanah, akte jual beli,girik, petuk dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuaidengan peraturan perundangundangan dibidangpertanahan atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanahdan surat persetujuan dari pemilik tanah apabila namapemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda denganSKRK/Rencana Tapak/IMB lama/SPPL

  apabilapermohonan dikuasakan;fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lainsertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petuk dan / atau buktiHalaman 81 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBYe.fekepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan atau tanda bukti penanyjianpemanfaatan tanah dan surat persetujuan dari pemilik tanah apabilanama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda denganSKRK/Rencana Tapak/IMB lama/SPPL

  ditandatangani olehperencana.(4) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (3) untuk bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5)huruf a angka 2), pemohon harus melampirkan persyaratan teknissebagai berikut :a.b.fotokopi berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utillitas padakawasan perumahan dan permukiman sesuai ketentuan yang berlakuapabila dibangun oleh pengembang;fotokopi rekomendasi, meliputi :1. fotokopi rekomendasi dokumen lingkungan berupa SPPL

  sebagai berikut :a.b.fotokopi berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utillitas padakawasan perumahan dan permukiman sesuai ketentuan yang berlakuapabila dibangun oleh pengembang;fotokopi rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya beserta lampiran,apabila bangunan yang dimohonkan merupakan bangunan cagarbudaya atau berada di kawasan cagar budaya;Halaman 83 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBYfotokopi rekomendasi, meliputi :1.fotokopi rekomendasi dokumen lingkungan berupa SPPL

• No. 179 PK/Pid.Sus/20141 ( satu) eksemplar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor0012/SPP/ LSbrg/2007 tanggal 27 Juli 2007 di tanda tangani olehMUSTARI SP dan diketahui oleh URBANUS SENDANA selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan ;1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0012/SPPL/LSBrg/2007 tanggal 24 Juli 2007 ditanda tangani oleh Ir.

  ANDI WAHYUDIETONG ;1 ( satu ) eksemplar Surat Perintah Pembayaran ( SPP) Nomor0012/SPP/LSbrg/2007 tanggal 27 Juli 2007 di tandatangani olehMUSTARI SP dan diketahui oleh URBANUS SENDANA selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan ;. 1 (satu ) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor0012/SPPL/LSBrg/2007 tanggal 24 Juli 2007 ditandatangani oleh Ir.AHMAD MADE ALI, MP Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Pinrang ;. 1 ( satu )lembar foto copy Surat Perintah Membayar ( SP2D) Nomor3025/

  ANDI WAHYUDIETONG ;. 1 ( satu ) eksemplar Surat Perintah Pembayaran ( SPP) Nomor0012/SPP/LSbrg/2007 tanggal 27 Juli 2007 di tandatangani olehMUSTARI SP dan diketahui oleh URBANUS SENDANA selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan ;. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor0012/SPPL/LSBrg/2007 tanggal 24 Juli 2007 ditandatangani oleh Ir.AHMAD MADE ALI, MP Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Pinrang ;. 1 ( satu )lembar foto copy Surat Perintah Membayar ( SP2D) Nomor3025

• Mega Buana Perdana;q. 2(dua) lembar Surat Penunjukkan Pekerjaan Langsung (SPPL) No.008/SPPL/KPP/MBP-TAP/KSI/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;r. 2(dua) lembar Surat dari Kantor Hukum SUTARA & PARTNER Nomor: 016/Som/STR/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Somasi I;s. 2(dua) lembar Surat dari Kantor Hukum SUTARA & PARTNER Nomor: 018/Som/STR/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Somasi II dan Terakhir;t. 8(delapan) lembar Surat dari Kantor Hukum M.

• Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 13Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya,diberi tanda P.3;Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15Februari 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telahdicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;Fotokopi Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

  Didukungpula dengan bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) beserta lampirannya atas nama ANAK1 PEMOHON.

• nama pemilik Marleni, jenis usaha :Cafe, berlaku sampai : 6 September 2017 s/d. 6 September 2018(aslinya ditunjukkan di persidangan),Foto copy Tanda Daftar Perusahaan tertanggal 14 Desember 2017Nomor : 20.25.5.56.00527, belaku s/d. tanggal 14 Desember 2022,nama perusahaan Centro, nama pengurus/penanggung jawab Mareleni,alamat perusahaan : Kawasan THM Pantai Labombo Kota Palopo,kegiatan usaha pokok : Bar & Karaoke (aslinya ditunjukkan dipersidangan),Foto copy Surat Tanda Bukti Penerimaan Dokumen/SPPL

  , jenisDokumen Lingkungan UKLUPL/SPPL Sementara, jenis usaha/kegiatandan merek usaha : Bar & Karaoke Centro, nama penanggung jawabusaha/kegiatan Marleni, lokasi usaha/kegiatan Kawasan THM LabomboHal 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN PlpKota Palopo Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur, nomor buktipenerimaan 660/880/DLH/X1/2017 tanggal 13 Desember 2017 (aslinyaditunjukkan di persidangan),Foto copy Surat ljin Tempat Usaha (SITU) tertanggal 14 Desember 2017Nomor 1727/SITU/04.05/

• 4.200 m2 (empat ribu dua ratus meterpersegi) dimulai sejak tahun 2016 yang berlokasi di Desa Padaawas,Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut;Bahwa terdakwa dalam mengelola kawasan wisata tersebut tidakmemiliki izin lengkap, dokumen lingkungan dan UKLUPL dengan luas kawasanwisata alam 4.200 m2 (empat ribu dua ratus meter persegi) dengan penutupanbangunan teknis 5070%;Bahwa selama beroperasinya kegiatan wisata kolam renang,penginapan, restoran, tempat bermain dan lahan parkir, terdakwa hanyamemiliki SPPL

• Bahwapada akhir bulan Agustus 2017, ketika Penggugat berkunjung kerumah Tergugat Il, Penggugat menemukan surat dari Tergugat Il yangditujukan kepada istri Tergugat sebagaimana No. 005/III/SPPL/SLO/02764/17 tertanggal 22 Agustus 2017 perihal pemberitahuan Pra Lelang;. Bahwa Penggugat baru mengetahui bila sertifikat/ouku tanah milikPenggugat sebagaimana HM No. 1479/Kelurahan Danukusuman SuratUkur No. 46/Danukusuman/1998 tanggal 14091998 dengan luas + 43M?

• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama RIZAL MARDIANTO.
• 1 (satu) lembar Surat Peryataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) atas nama RIZAL MARDIANTO.
• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mandiri Kesediaan memenuhi kewajiban atas nama RIZAL MARDIANTO.

• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama RIZALMARDIANTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

• denganperuntukan tanah / penggunaan sebagai lahan usaha.6.Rekaman sertifikat tanah dan atau akte sewa menyewa ataubukti perolehan tanah.7.Persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan.8.Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari tim teknis.Sedangkan untuk Izin Prinsip persyaratannya sebagaimanaPeraturan daerah Kabupaten Bandung No 12 tahun 2011 tentangPerizinan Industri di Kabupaten Bandung berupa:1.Salinan KTP.2.Salinan NPWP.3.Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum.Sedangkan untuk pengajuan SPPL

  Sedangkan untuk pengajuan SPPL persyaratannya adalah :14. Rekaman Surat Izin Lokasi.15. Rekaman Surat Izin Mendirikan Bagunan, Site Plan berikutlampiran gambar denah dan situasi.16.Rekaman KTP, NPWP dan NPWPD perusahaan yangbersangkutan.Halaman 11 dari 41 halaman putusan Nomor 32/PID/2019/PT.BDG17. Rekaman Akte Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badanhukum/ badan Usaha atau rekaman anggaran dasar yangsudah di syahkan bagi koperasi.18.

• Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah XVI Manado cq KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo di Pengadilan Negeri Gorontalountuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan;Dalam Pokok Perkara:1 Bahwa apa yang termuat dalam alasanalasan gugatan Penggugat di atas adalahbagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;2 Bahwa Tergugat I (Bank Mega Cabang Gorontalo) telah melanggar perjanjiankredit yang dibuatnya dengan Penggugat selaku Debitur sebab SuratPemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor SPPL

• Fotocopy PPL (Lingkungan) Nomor : 660/SPPL.216DLH/2018 tanggal 22Nopember 2018 yang telah bermeterai cukup, diberi tanda P10;11.Fotocopy Analisa Dampak Lingkungan (Amdalalin) Nomor : 551.11240LALIN tanggal 14 Maret 2019 yang telah bermeterai cukup, diberi tanda P11;12.Fotocopy Pengesahan Site Plan Nomor : 648.1/51/DPRKP/2019 tanggal 31Januari 2019 yang telah bermeterai cukup, diberi tanda P12;13.

• Asli 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi atas SPPL CV. Duta Layar Terkembang Nomor 660/48/BAP-LH/2016 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana;19. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor 530.08/03/PU/I/2016 tanggal 14 Januari 2016, tentang tidak keberatan atas Permohonan Izin Ganguan untuk membuka Usaha oleh CV. Duta Layar Terkembang dari kantor Distrik Kaimana;20.

  Sus/201918.19.20.21.22.23.24.Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengelolaan danPemasaran Hasil Hutan;Asli 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi atas SPPL CV. DutaLayar Terkembang Nomor 660/48/BAPLH/2016 dari BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan HidupKabupaten Kaimana;Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor530.08/03/PU/I/2016 tanggal 14 Januari 2016, tentang tidakkeberatan atas Permohonan Izin Ganguan untuk membukaUsaha oleh CV.

  Sus/201917.18.12.20.21.22.dari Balai Pengelolaan WHutan Produksi Wilayah XVIManokwari:Fotokopi 1 (satu) lembar surat Nomor$110/RHS/PPHH/PBBP/HPL.3/2/2017 Tentang PemberianUser ID dan Pasword dalam Rangka Pelaksanaan RP.BBIsecara online system tanggal 3 Februari 2017, dariKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, DirektoratPengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan;Asli 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi atas SPPL CV.

  Sus/201918.19.20.21.22.23.24.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, DirektoratPengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan;Asli 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi atas SPPL CV.