Ditemukan 2713 data
184 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
226 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Buktibukti keterkenalan merek WONG LO KAT atauWANG LAO JI milik Penggugat tersebut akan dibuktikan pada acarapembuktian;A Persamaan pada pokoknya antara merek dagang WONG LO KAT danWANG LAO JI & Lukisan Yang Sudah Dikenal milik Penggugat denganmerek dagang WANG LAO JI & Lukisan Milik Tergugat:Bahwa Penggugat mengetahui bahwa di dalam Daftar Umum Merek yangterdapat di Kantor Merek (Direktorat Merek, Ditjen HKI, Kementerian Hukum& HAM RI) telah didaftarkan atas nama Tergugat atas merek:Merek : WANG
Putusan Nomor 226 K/Pdt.SusHKI/2014343536WANG LAO JI & Lukisan Aksara China daftar Nomor IDM000296487 milikTergugat dari dalam Daftar Umum Merek;Penggugat bermaksud untuk menggunakan merek WANG LAO JI & LukisanAksara China tersebut dalam kelas 5 dan 32 dan untuk keperluan itu Penggugattelah mengajukan permohonan pendaftaran merek WANG LAO JI & LukisanAksara China tersebut di Direktorat Merek, Ditjen HKI, Kementerian Hukum &HAM RI (Kantor Merek), sebagai berikut: No Merek Agenda Kelas Tanggal1 WONG
213 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
854 K/Pdt.Sus-HKI/2016
378 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 PK/Pdt.Sus-HKI/2014
Direktorat Merek tertanggal 2 Agustus 2011 dengan NomorHKI.4.01.04.0416/11 (bukti P3) dan Nomor HKI.4.01.04.0926/11 (bukti P4).Dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas dan merupakan pihak yangberkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;5 Bahwa produkproduk dengan merek KIKO milik Penggugat tersebut telahbertahuntahun dan secara konsisten digunakan dan dipasarkan di seluruh wilayahIndonesia.
717 — 1188 — Berkekuatan Hukum Tetap
366 K/Pdt.Sus-HKI/2014
No.366 K/Padt.SusHKI/201423.Tulisan Aksara Cina tersebut di Direktorat Merek, Ditjen HKI,Kementerian Hukum & HAM RI.";Bahwa pengakuanpengakuan Penggugat yang menyatakan "bukanpemilik merek "WONG LO KAT", dan "WANG LAO JI" sebagaimanadinyatakan dalam gugatannya di atas telah sesuai dengan pepeapat Retnowulan Sutantio, S.H. (mantan Hakim Agung) danOeripkartawinata, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Huk4n yang didasarkan atas itu harus dikabulkan."; ahya Harahap, S.H.
No.366 K/Padt.SusHKI/2014Ditjen HKI, Kementerian Hukum & HAM R.1I. (Kantor Merek), (vide buktiP14 s/d P20), sebagai berikut:Nomor Merek Agenda Kelas a WL QYA4 WONG LO KAT DOO 2009 022538 30 7 sf 2poe5 WONG LO KAT DOO 2013 051234 29 Oktchene013NY3. = DOO 2013 051236 Seo= 0 2 tober 20to Ss ry renita sriiat DOO 2013 051233 WW4. 45 + 05 9 Hktober 2013a Perro trertr atte Al5.
171 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 PK/Pdt.Sus-HKI /2014
527 — 321 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Langkah inventif dan 3.industrial applicability, Dan ini domain dari pemeriksa paten di dirjen HKI,jadi bukan seorang ahli polimer dan material yang bisa memutuskan danmenyimpulkan dengan seenaknya dan premature dengan mengatakanbahwa permohonan paten/kepemilikan paten dapat diberikan atau tidak;. Ahli Drs.
1281 — 1243 — Berkekuatan Hukum Tetap
449 K/Pdt.Sus-HKI/2014
181 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 PK/Pdt.Sus-HKI/2014
405 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
1093 K/Pdt.Sus-HKI/2021
450 — 317 — Berkekuatan Hukum Tetap
471 K/Pdt.Sus-HKI/2019
111 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 PK/Pdt.Sus-HKI/2014
164 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 K/Pdt.Sus-HKI/2015
1401 — 1027 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 K/Pdt.Sus-HKI/2020
139 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negeri/ Niaga & HAM ec 1 omnany240/Pid.B/2006/ 160/Pdt.G/ Surabaya nomor: PTUN/JKT, tanggalPN.Ngjk. tanggal 16 2004/PN.Sby, tanggal 04/HKI/MERK/2008/ 1 Desember i2bG5;Mei 2007; 15 Agustus 2005; PN.Niaga.Sby,tanggal 10 Juli2008;Penggugat YPCU versi Eddy Yayasan Pendidikan Yayasan Pendidikan Yayasan/ Yunus/ UPU Cende kia Utama Cende kia Utama PendidikanPelapor/ (Drs. H. Eddy (Drs. Wahyudi Noor Cendekia UtamaPemohon Yunus, ST., MM.); Saleh, MM.); (Drs. H. EddyYunus, ST.,MM.)
Putusan Pengadilan Negeri/Niaga &HAM Surabaya nomor 04/HKI/MERK/ 2008/PN.Niaga.SBY.tanggal 10 Juli 2008. Dalam gugatannya, Penggugat (YPCUversi Wahyudi) ingin membantah pengumuman di media masatentang pengumuman peringatan merk yang dikeluarkanoleh Tergugat (YPCU Eddy Yunus);Oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya,Hal. 30 dari 36 hal. Put.
1.NOFI OKTAVIANTI, SH
2.LUSITA AMELIA RAFLIS, SH
Terdakwa:
KIKI VITRIA ALIAS KIKI FITRIA PGL KIKI
79 — 37
SYAFRUDDIN, S.H. yang merupakan pihak dari HKI Infrastrusktur.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Layanan Perjalanan Bisnis antara KIKI FITRIA dengan Instansi Karoseri a.n. MULYANTO tanggal 21 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara KIKI FITRIA dengan RATNA SIREGAR tanggal 1 Juni 2021.
61 — 11
SH. selaku Staf Subdit pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta,Desain Industri; DTLST dan Rahasia Dagang, Ditjen HKI Kementrian Hukumdan HAM RI yang berkedudukan di Jakarta menyatakan dari 3554 (tiga ribu limaratus lima puluh empat) keping VCD, DVD dan MP3 Barat, 2014 (dua ribuempat belas) keping VCD, DVD, dan MP3 Korea, dan 2523 (dua ribu lima ratusdua puluh tiga) keping VCD, DVD, dan MP3 Indonesia yang berhasil disita olehpolisi itu, disimpulkan merupakan barang hasil pelanggaran hak cipta karenasemua
97 — 27
Banjarnahor, diberi tanda bukti P2;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.245/AB/II/2008 atas namaeee yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 8Februari 2008, diberi tanda bukti P3;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.244/AB/II/2008 atas namaEE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 8 Februari 2008, diberitanda bukti P4;Fotokopi Surat Pemandian Suci atas nama (yang dibuatoleh Huria Kristen Indonesia (HKI
723 — 687 — Berkekuatan Hukum Tetap
O1/HKI/Paten/Srt.Pdt.Niaga/2010/PNMKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar,permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2010 ;Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 13 Oktober 2010 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Oktober 2010 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo
71 — 28
Tergugat Il tidak berhubungan dengan Perkara Kepailitan, PKPUdan Perkara kekayaan intelektual (HKI) (meliputi Desain industry,desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merk, hak cipta) danLembaga penjamin Simpanan yang merupakan kewenangan Pengadilan Niaga ;Bahwa, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K/Sip /1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan orang yangmempunyai hubungan hukum.Oleh karena itu tanpa adanya hubungan hukumadalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum
Perkara Kepailitan, PKPU dan Perkara kekayaan intelektual (HKI)(meliputi Desain industry, desain tata letak sirkuit terpadu, paten,merk, hak cipta) dan Lembaga penjamin Simpanan yang merupakan kewenangan Pengadilan NiagaOleh karena itu, tidak ada relevansinya atau tidak berdasar & tidakberalasan hukum bila Para Penggugat menggugat Tergugat Il, menggugatobyek aquo, memerintah Tergugat Il untuk melakukan serangkaiantindakan hukum atau mendalilkan Tergugat Il melakukan perbuatanmelawan hukum (terurai
Tergugat Il tidak berhubungan dengan Perkara Kepailitan, PKPUdan Perkara kekayaan intelektual (HKI) (meliputi Desain industry,desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merk, hak cipta) danLembaga penjamin Simpanan yang merupakan kewenangan Pengadilan Niaga ;Oleh karena itu tidak ada dasarnya dan tidak beralasan hukum samasekali mengajukan gugatan terhadap Tergugat ll di PengadilanNiaga pada PN Surabaya.
PIETER MAMBOR
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT cq. GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT cq. MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT cq. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
4.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
5.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT
104 — 45
Bahwa Kemudian Penggugat menerima Surat tanpa tanggaldan bernomor : HKI.4.HI.06.02.J332016042199 dari Tergugat IV yangditandatangani oleh Tarsisius Didiek Taryadi, SH an.Direktur Merek danIndikasi Grafis, Kasubdit Pemeriksaan dengan tanpa cap stempel (BuktiPutusan Sela Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Mnk halaman 7 dari 44 hal.24.
Bahwa ternyata Tergugat IV kembali mengirimkan Surat Nomor> HKI.2.KI1.01.0308, tanggal 7 Mei 2019, perihal Informasi StatusTerakhir Pencatatan Hak Cipta "Gambar Lambang Papua Barat.Tembusan surat tersebut disampaikan pula kepada Penggugat (Bukti26. Bahwa sejak tanggal 23 Februari 2016, ketika Penggugatmengajukan Surat Permohonan Pendaftaran Hak Cipta secara resmikepada Tergugat IV (Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia i.c.
Kemudian Permohonanyang diajukan oleh Penggugat mendapat tanggapan dalam suratDirektur Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat JenderalKekayaan Intelektual Nomor : HKI.4.HI.06.02.J332016042199tertanggal 26 September 2018 perihal Pemberitahuan UsulanPenolakan, adapun alasan penolakan dalam surat tersebut adalahkarena Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempelresmi yang digunakan negara atau Lembaga pemerintah, kecuali ataspersetujuan tertulis dari pihakberwenan9 09Dalam surat