MOM, PARTAI GERAKAN 2 (DUA) 3,213SE INDONESIA RAYA13 SONNY PARTAI GERAKAN 2 (DUA) 2,932M.KAPARANG, SE INDONESIA RAYA14 KRISTIAN VIKTOR PARTAI BULAN 2 (DUA) 2,040KABEI BINTANG15 GERSON HAROLD PARTAI BULAN 2 (DUA) 3,112IMBIR BINTANG16 ANTONIUS PARTAI KEADILAN 2 (DUA) 1,653KEMONG, S.IK DAN PERSATUANINDONESIA17 ANUS JIKWA PARTAI NASIONAL 3 (TIGA) 2,236DEMOKRAT18 MARKUS TIMANG PARTAI GERAKAN 3 (TIGA) 2,388 Halaman 17dari 88halaman Putusan Nomor:34/G/2015/PTUN JPR.

INDONESIA RAYA 19 DEN B HAGABAL PARTAI GERAKAN 3 (TIGA) 2,992INDONESIA RAYA20 ELIZABETH PARTAI DEMOKRAT 3 (TIGA) 2,997TENAWE21 YULIUS KUM PARTAI DEMOKRAT 3 (TIGA) 2,/9722 PHILIPUS B PARTAI AMANAT 3 (TIGA) 2,917WAKERKWA, NASIONALSE.Msi23 KRIS MAGAI PARTAI AMANAT 3 (TIGA) 3,022NASIONAL24 SALEH ALHAMID PARTAI HATI 3 (TIGA) 2,991NURANI RAKYAT25 THADEUS KWALIK PARTAI BULAN 3 (TIGA) 2,083BINTANG26 GEORGE DEDA PARTAI KEADILAN 3 (TIGA) 1,787DAN PERSATUANINDONESIA27 OKTOVIANUS PARTAI GOLONGAN 4 (EMPAT) 3,739BEANAL

2 3 4 5 Halaman 19dari 88halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR. 1 KAREL IWINGKAWAK PARTAI 1 (SATU)GOLONGAN KARYA2 ALPIUS EDOWAY PARTAI 1 (SATU)GOLONGAN KARYA3 LUTHER WAKERKWA, PARTAI =AMANAT 1 (SATU)SH NASIONAL4 JOHAN ADE PARTAI PELOPOR 1 (SATU)MATULESSY5 PIETER VAN MAGAL PARTAI 1 (SATU)DEMOKRAT6 AGUSTINUS PARTAI HATI 1 (SATU)ANGGAIBAK NURANI RAKYAT7 YOHANIS FELIX PARTAI 1 (SATU)HELYANAN, SE DEMOKRASIINDONESIAPERJUANGAN8 YAN SAMPE, SE PARTAI DAMAI 1 (SATU)SEJAHTERA9 Drs.

MOM, SE PARTAI GERAKAN 1 (SATU)INDONESIA RAYA13 FANDANITA PARTAI REPUBLIKA 1 (SATU)SILIMANG, SH NUSANTARA14 MILIER KOGOYA, PARTAI 1 (SATU)S.Sos KEBANGKITANBANGSA15 GERSON COEM PARTAI 2 (DUA)WANDIKBO GOLONGAN KARYA16 YENES NATKIME PARTAI 2 (DUA)DEMOKRAT17 MUSLIHUDDIN PARTAI KEADILAN 2 (DUA)SEJAHTERA18 PELAS GWIJANGGE PARTAI BURUH 2 (DUA)19 WILHELMUS PIGAI PARTAI PENEGAK 2 (DUA)DEMOKRASIINDONESIA20 TRIFENA M .PINAL, PARTAI 3 (TIGA)B.Sc GOLONGAN KARYA21 ATHANASIUS ALLO PARTAI 3 (TIGA) Halaman 21dari

PARTAI PATRIOT 3 (TIGA) KARUPUKARO23 JIMMY SALOM PARTAI 3 (TIGA)ERELAK, AK.S.Ip DEMOKRAT 24 ANASTASIA TEKEGE PARTAI INDONESIA 3 (TIGA)SEJAHTERA 25 FABIANUS JEMADU PARTAI BURUH 3 (TIGA) 8.

Tahun 2011,yang dapat Tergugat dan III ketengahkan secara lengkap:UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 32:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan

Dan karena Penggugat tidak mempunyai hak lagi kaitan denganPartai Patriot, olenhnya mutatis mutandis Penggugat tidak lagi mempunyai hakuntuk mengajukan gugatan (/egal standing) ini dalam kapasitas sebagai bagianPartai Patriot atau mempersoalkan internal Partai Patriot. Logika yuridis :bagaimana mungkin orang dari partai lain, mau menggugat urusan rumahtangga partai orang lain. Partai Hanura (Partai Penggugat ) bukan PartaiPatriot.

Bahwa selanjutnya setelah Komisi Pemilihan Umum Pusat Menetapkan 15 (limabetas) Partai sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 pada tanggal 25 Maret 2013,terdiri dari 12 (dua betas) Partai Nasional dan 3 (tiga) Partai Lokal Aceh, makasejak penetapan tersebut PARTAI PATRIOT di BUBARKAN termasuk semuaPENGURUSPENGURUSNYA dari Tingkat Pusat sampai ke Daerah.

Bahwa setelah Pengurus Partai Patriot dibubarkan lalu dengan adanya Gugatandahulu Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi terjadi, bila dimohonkan pembentukan Mahkamah Partai Politik, SIAPA dan atau PENGURUSYANG MANA yang akan membentuk Mahkamah Partai Politik.

Bahwaapabila sifat IMPERATIF dan Pasal 32 (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 hanyaditerapkan dan diberlakukan kepada PARTAI PARTM yang ditetapkan sebagaiPartai Peserta Pemilu 2014 (Partai yang Pengurusnya masih ada dan aktif, baikdan tingkat Pusat sampai ke Daerah), maka dengan adanya upaya PengurusDewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Propinsi Sulawesi Tengah bersamasama dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Patriot Propinsi SulawesiTengah serta dengan seluruh Ketua DPC Partai Patriot se Sulawesi Tengahyang

Ykub Lumbantobing secara lisan pernah mengusulkankepada suami Penggugat (Lundu Panjaitan, SH,MA) yang pada masa itumenjabat sebagai Bupato Tapanuli Utara dan merangkap sebagai KetuaDewan Penasihat DPD partai Golkar Tapanuli Utara untuk mencarikantanah pertapakan untuk pembangunan gedung kantor DPD Partai GolkarTapanuli Utara di Tarutung;Bahwa atas usul dari Drs.

3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pdt/2020/PT MDN10.Ba12.13.saja yang ikut memakai atau menguasai tanah milik Penggugat tanpa suatusyarat apapun;Bahwa adapun motivasi Penggugat memberikan tanah miliknya kepadaDPD Partai Golkar Tapanuli Utara /Turut Tergugat untuk dipinjam pakaiguna peruntukan Pembangunan Gedung DPD Partai Golkar Tapanuli Utaraadalah karena Penggugat merasa terpanggil untuk mewujudkankecintaannya demi kemajuan Partai Golkar Tapanuli Utara;Bahwa oleh karena Penggugat dan suami Penggugat

Yakub Lumbantobing selakuKetua DPP Fungsionaris Partai Goljar Pusat dan pastisipasi dari seluruhkaderkader Partai Golkar Tapanuli Utara dan termasuk contribusi darisuami Penggugat (Lundu Panjaitan, SH, MA);Bahwa selain pembanginan fisik gedung kantor DPD Partai Golkar TapanulliUtara, diatas tanah tersebut juga ada dibuat prasasti yang ditandatanganiKetua DPP Partai Golkar (Drs.

Yakub Lumbantobing) akan tetapi prasastitersebut telah dibongkar oleh Tergugat dengan tujuan untukmenghilangkan sejarah pembangunan gedung DPD Partai Golkar TapanuliUtara diatas tanah milik Penggugat;Bahwa setelah pembangunan fisik gedung Kantor Partai Golkar danPrasasti selesai dibangun diatas tanah milik Penggugat maka DPD PartaiGolkar Tapanuli Utara/Turut Tergugat secara resmi memakau gedungKantor Golkar tersebut sebagai tempat sekretariat sementara untukmenjalankan kegiatan rutinitas partai Golkar

rutinitas Partai Golkar di Kantor Sekretariat DPD PartaiGolkar Tapanuli Utara yang sudah dibangun diatas tanah milik Penggugat,dan Tergugat pun merampas atau menyerobot tanah milik Penggugatsecara membabi buta dan membongkar prasasti Partai Golkar yang sudahdibangun dan mengklaim seolaholah tanah milik Penggugat yangdipinjamkan kepada DPD Partai Golkar Tapanuli Utara/Turut Tergugatseperti milik Tergugat sendiri.

Bahwa Penggugat Idan Penggugat II adalah Pasangan Bakal CalonWalikota Dan Wakil Walikota Kota Sorongyang diusung oleh PartaiPolitik/Gabungan Partai Politik sebagai berikut: a. Partai Demokrat; b. Partai Kasih Demokrasi Indonesia; c. Partai Amanat Nasional; d. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; e.

Cabang Kota Sorong dari Partai Politik/GabunganPartai Politik pengusung, (formulir Model B2KWK.KPU Partai Politik);3.

Bahwa dari lampiran hasil penelitian dan verifikasi berkas PasanganBakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, makadari 5 (lima) Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang dinyatakanlolos hanya 3 (tiga) Partai Politik/Gabungan Partai Politik, masingmasing : Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan PartaiPengusaha dan Pekerja Indonesia, sedangkan Partai Kasih DemokrasiIndonesia (PKDI)sebagai Partai Politik yang memperoleh kursi padaPemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009, dinyatakan

Gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRDyang bersangkutan dengan partai politik yang tidakmemiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau; c.

partai dari Partai Kasih DemokrasiIndonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia dan faktahukum inilah yang digunakan oleh Tergugat untuk menjalankanTahapan dalam Proses Pemilukada di Kota Sorong.

Pembanding/Penggugat : Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Diwakili Oleh : Jackson Oktaryo Nababan, S.H
Terbanding/Tergugat I : TIO TJING KAW atau LINDAWATI
Terbanding/Tergugat II : H.PANGONAL HARAHAP, SE, Msi
Terbanding/Tergugat III : AHMAD RINTO GUNARI, Bsc
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Labuhan Batu
Terbanding/Tergugat V : Jhonny Agape Lumbantobing,SH

Hasan Basri sejak Tahun1973 dengan demikian Penggugat telah menguasai tanah objek perkaraselama 47 Tahun sampai dengan sekarang;Bahwa tanah dan bangunan Kantor DPC Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak dijalan Jenderal AnmadYani No.118 Rantauprapat Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan RantauSelatan kabupaten Labuhanbatu adalah milik Partai PDI Perjuangan dantelah tercatat dan terdaftar sebagai aset Partai sejak tahun 1984 ketika itumasih bernama Partai Demokrasi Indonesia

dan sampai dengan sekarangmasih tercatat sebagai aset Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 H.

dilakukanberdasarkan Peraturan dan Ketentuan dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

yang terletak di dijalan Jenderal Anmad Yani No.118Rantauprapat kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau SelatanKabupaten Labuhanbatu adalah milik Partai Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan dan telah tercatat dan terdaftar sebagai aset Partai sejakHalaman 10 dari 46 halaman Perkara Nomor 441/Pdt/2021/PT Mdn10.11.12.tahun 1984 ketika itu masih bernama Partai Demokrasi Indonesia dansampai dengan sekarang masih tercatat sebagai aset Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, yang mempunyai batasbatas sebagai

;Bahwa adapun kronologis / historis tanah terperkara hingga dijadikan Kantor oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Labuhanbatu adalah, sebagai berikut :e Pada mulanya Hasan Basri (ayah Tergugatlll) adalah seorangpolitikus yang memimpin (Sebagai ketua) Partai NasionalIndonesia (PNI) di Kabupaten Labuhanbatu;e Kemudian Pemerintah menciutkan partaipartai yang diIndonesia dari 10 Partai menjadi 3 (tiga) Partai yakni GolonganKarya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Bahwa oleh karena untuk memenuhi syarat tersebut, Partai Peduli RakyatNasional (PPRN) bersama partai Pelopor bersepakat dan saling menyetujuiuntuk membentuk satu fraksi di DPRD Propinsi Sumatera Utarasebagaimana disebut Fraksi Pelopor Peduli Rakyat Nasional priode 2009 2014 ;5S. Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akte Perjanjian Nomor: 32tanggal 24 September 2009 Mercy Rumiris Siregar,SH Notaris/PPAT diMedan ;6.

Notaris/PPAT di Medan mengenai pembentukan Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) dengan partai Pelopor menjadi 1 (satu) Fraksi ;e Bahwa didalam surat edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2003menyebutkan ;1. Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata yang menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait, akan lebih bijakapabila sengketa tersebut diselesaikan terlebin dahulu dalam foruminternal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;2.

MDN Halaman 5 dari 16 Halpoin 2 tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum apabila MajelisHakim yang memeriksa, mengadili serta yang memutuskan perkara A quountuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo ;Bahwa dalam UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 tahun 2008tentang Partai Politik pada pasal 32 ayat 1 dan 2 menyatakan ;1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD dabn ART ;2.

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) diatas jelas secarategas dinyatakan perselisihan internal partai politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah yang dibentuk oleh Partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;Bahwa yang

Gugatan penggugat Prematur.Bawa tergugat merupakan anggota dari suatu partai politik yang tundukkepada UndangUndang No.2 tahun 2008 tentang partai politiksebagaimana telah diubah dengan UU No.2 tahun 2011 tentang perubahanUU No.2 tahun 2008 tentang partai politik ;Bahwa didalam pasal 32 ayat (1) UU No.2 tahun 2008 tentang partai politikdinyatakan perselisihan pafrtai politik diselesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, perselisinan partai politikdimaksud meliputi

MASDIN / Penggugat dari Jabatansebagai wakil sekretaris Pengurus haris DPC Partai persatuan pembangunanKebupaten Bima dan dari keanggotaan partai Persatuan pembangunan.

Untuk Provinsidisebut pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) Partai Persatuan Pembangunan dan untuk pusat disebut pengurus harianDewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;Sehingga output sebagai produk dalam bentuk keputusan partai selalu diawalidengan sebutan pengurus harian Dewan Pimpinan Partai pada tingkatan masing masing (Kabupaten, Provinsi dan Pusat) ;Khusus untuk struktur dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan harus disebut

MASDIN selaku Wakil Sekretaris Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima telahmelakukan tindakan indisipliner Partai yang berakibat merusak nama baikPartai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima, maka perlu diambil tindakanadministrative partai berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai wakilSekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Bima dan dari keanggotaan Partai PersatuanPembangunan ;Pemberhentian definitive oleh

PartaiPolitik yang berbunyi sebagai berikut :Ayat (1):2122Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimanadiatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ;Ayat (2):Penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai Politik ;ayat (3):susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagimana dimaksud padaayat (2) disampaikan

diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimanadiatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ;(2) Penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai Politik ;(3) susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;33(4) penyelesaian Perselisihan Internal partai

dan menjaga kewibawaan dan martabat partai.

Dimana ketentuan di dalam Pasal 32 menerangkanpada pokoknya jika perselisihan partai politik diselesaikanterlebih dahulu oleh internal partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik dimana jangka waktupenyelesaian paling lambat 60 hari. Dengan demikian,secara hukum Pengadilan Negeri Sragen berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 32UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangundang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikyang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011menyatakan :1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD ART ;2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik ;3)

politik yangmerupakan kewenangan Mahkamah Partai Cq.

perselisihan partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13Peraturan Partai No. 1 Tahun 2011, karenanya Penggugat belum melaksanakanupaya penyelesaian melalui internal partai.

Bahwa tindakan Tergugat tersebut secara hukum telah merugikan Penggugatdimana Tergugat dikualifikasir telah berpinak kepada Ketua DPC Partai HanuraKota Medan versi Muscablub dibawah pimpinan Ketua Hariman Tua DibataSiregar, SE, Dkk, padahal sejak di bentuk hingga terlaksananya verifikasifaktual terhadap partai politik yang diusung untuk merngikuti pemilihan umumtahun 2004, Penggugat telah berhasil mengusung DPC Partai Hanura KotaMedan sebagai salah satu partai politik yang telah lulus verifikasi

Partai HanuraSumatera Utara sebagai berikut : a.

DPD Partai Hanura Sumatera Utara segera membatalkan suratkeputusan No.076 sampai dengan No. 079 dan mengembalikanHalaman 11 dari 47 hal.Put.49/G/2013/PTUN.Mdnkepemimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Humbang Hasundutan,Samosir, Simalungun dan Kota Medan kepada Ketua dan SekretarisDPC Partai Hanura sebagaimana dalam surat keputusan DPD PartaiHanura Propinsi Sumatera Utara tentang Kepengurusan DPC yang sah ;7.

Bahwa selain itu Tergugat juga telah keliru dan salah dalam menafsirkan suratDPP Partai Hanura Nomor : A/131/DPPHANURA/IV/2013 tanggal 26 April2013 Perihal DPC Partai Hanura Kabupaten Tapanuli Tengah, KabupatenHumbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun dan KotaMedan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua DPD PartaiHanura Provinsi Sumatera Utara yang mana pada pokoknya surat tersebutmeminta secara adil kepada DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utarauntuk menyelesaikan

permasalahan DPC Partai Hanura Kota Medan dalamwaktu yang tepat ; 2m nnn nnn nnn nnn nce nc cence nnn nnn nscncccs8.

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai PolitikHalaman 15dari 82 Putusan No. 18/G/PILKADA/2015/PTTUNMDNdari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikanpersetujuan untuk 1 (satu) Calon yang sama.Bahwa dalam kenyataannya tidak ada kesepakatan perdamaian antara 2 (dua)pengurus Partai Golkar yang masingmasing merasa dirinya sebagai pengurus PartaiGolkar yang sah, dimana 2 (dua) Paslon dari Partai Golkar tersebut bukanlah hasilperdamaian dari 2 (dua) pengurus Partai

Golkar yang bertikait tersebut, melainkanhasil Putusan PTTUN dan Putusan PANWASLIH.(7erlampir copy Surat, Bukti V1)2 Partai Politik, dimana dalam surat keberatan tersebut Pasangan Calon No. 4 jugamengutip Pasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang Pencalonan PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebuttidak dapat diusulkan lagi oleh Partai

PALBET SIBORO HENRI SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkan PutusanPANWASLIH Kab. Humbang Hasundutan Nomor: 03/PS/PWSL.HBH.02.13/X1/2015)5. HARRY MARBUN MOMENTO SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkanPutusan PT. TUN Medan Nomor : 10/G/PILKADA/2015/ PT.

Urut 5 Yang Diusung Partai Golkar",dimana dalam surat keberatan tersebut Pasangan Calon No. 4 juga mengutipPasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang Pencalonan PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebuttidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politiklainnya(Zerlampir copy Surat, Bukti VII)SuratKeberatandariPasanganCalon

tersebut dikirimkan ke KPU (Komisi PemilihanUmum) RI, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) RI, Kejaksaan Agung RI danKAPOLRI, dimana dalam surat tersebut DPRD Humbang Hasundutan menyatakanbahwa :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidakdapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya(Zerlampir copy Surat, Bukti IX)Bahwa di samping itu pula) TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan

dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan, yaitu :a.

Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkansusunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkatKabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum danSekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutanlainnya.b. Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisirPejabat yang berwenang.hal42 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgc.

Kepada Partai Politik tanggal08 Oktober 2007.Bahwa dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

dana atau uang bantuan Partai PersatuanPembangunan tersebut hanya dibawa atau dikuasai oleh saksiMalik, M.Ag selaku Bendahara DPC Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Kudus dan dipergunakan untukmemenuhi kebutuhan Dewan Pengurus Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Kudus sejumlah Rp. 4.000.000.

Barat;DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGANKARYA, PROVINS!

/20176.2 Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar Tahun 2014 NomorXIV/MUNASIX/Golkar/2014, tanggal 3 Desember 2014 tentangProgram Umum Partai Golongan Karya 20142019.6.3.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik danAnggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Serta PeraturanOrganisasi Partai Golkar.

Dalam Pasal 32 mengatur bahwa:1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2) Penyelesaian perselisinan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan partai politikkepada Kementerian.4) Penyeleseaian perselisinan internal

Keputusan Dewan pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor KEP6/DPP/Golkar/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 tentangPemberhentian Sementara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTBserta Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai GolkarProvinsi NTB.6.8. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor KEP7/DPP/Golkar/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 tentangPemberhentian Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB sertaPenunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris DPD Partai GolkarProvinsi NTB.7.

TERGUIGAT Ill esc neccasnnncnssennnncnaennamnrennsanannsBertindak baik selaku pribadi maupun sebagai SEKRETARISJENDRAL DPP Partai Damai Sejahtera, berkedudukan di JakartaDalam perkara ini Tergugat dan Tergugat Il diwakili oleh: Advokatdan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jawa Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, No. 001/SKD&P/X/13, tanggal 6 November2013;3.

Politik oleh karena yangmenjadi obyek gugatan adalah menyangkut kepentingan politik pencalonanPemilikada Penggugat dan dugaan pelanggaran Anggaran Dasar AnggaranRumah Tangga Partai (AD/ART) sehingga hal ini adalah merupakankewenangan internal Partai yang harus menyelesaikan;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat Il telah ditanggapi olehKuasa Hukum Penggugat sebagaimana dalam Repliknya;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat Il makaMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa mempelajari surat gugatan Penggugat maka MajelisHakim berpendapat bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan paraTergugat dipicu. dengan keluarnya Surat Rekomendasi No.09/REK/DPPBPKD/IIV2013 sehingga Penggugat berpendapat bahwa para Tergugat telahmelanggar Peraturan Partai PDS No. 004/PP.PDS/VIIV/2010, tanggal 26 Agustus2) oooMenimbang, bahwa karena para Tergugat telah melakukan pelanggaranterhadap Peraturan Partai PDS No. 004/PP.PDS/VII/2010, tanggal 26 Agustus2010, yang tentu

saja Peraturan Partai PDS tersebut berbasis pada AD/ARTPartai, maka para Tergugat juga telah melanggar AD/ART Partai;Menimbang, bahwa karena para Tergugat telah melanggar AD/ART Partaimaka penyelesaiannya dilakukan melalui internal Partai Politik yang bersangkutandan karenanya, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksanya.

Jkt.Bardengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 2 tahun 2011 tentang UU No. 2 tahun2011 tentang Perubahan atas Undangundang No. 2 tahun 2008 tentang PartaiEI fy gp mama eSAyat (1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.AYAT (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Parpol atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak

Bahwa adapun prosedur yang telah dilalui oleh Penggugat sebelumditetapkan oleh Partai Gerindra sebagai Ketua DPRD adalah sebagaiberikut: 222222 2n nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn cence nn cen cee nee=a. Diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai KabupatenJeneponto sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Anggaran RumahTangga Partai Gerindra.;b.

Ditetapkan olen Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atas sepengetahuanDewan Pimpinan Daerah (DPD)dan dengan Persetujuan DewanPembina Partai sebagaimana Pasal 27 dalam Anggaran RumahTangga Partai Gerindra; .

Ketentuan ini menegaskan pemberhentian yang dilakukan oleh partai haruslah berdasarkan undangundangbaik secara prosedur maupun secara materilnya;27.Bahwa untuk menilai apakah partai politik telah menjalankan Pasal 36ayat (8) huruf b PP Nomor 12 Tahun 2018 di atas, maka peraturanperundangundangan yang dapat dijadikan dasar hukum adalah UUNomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dan Anggaran Dasar serta AnggaranRumah Tangga Partai yang bersangkutan

Bahwa Surat Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai KetuaDPRD Kabupaten Jeneponto dari Partai Gerindra yang tidak memilikisatu alasan pun yang menjadi dasar tentang kesalahan ataupelanggaran, juga melanggar watak atau prinsip partai YANGHalaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor : 44/G/2020/PTUN.Mks.DEMOKRATIS sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 13 Anggaran Dasaryang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi setiap anggota partai; Pasal8 : Watak Partai GERINDRA adalah demokratis, merdeka,pantang menyerah,

Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra; j. Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra; k. Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra; V. DALAM PENUNDAAN :1;Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU Peratun mengenai Permohonanpenundaan sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo pada pokoknyaMenyatakan: 222 oon on nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen ence nn nneea.

Nuryadi, S.Ag menjadi PesertaPemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil KepalaDaerah yang memenuhi syarat karena didukung oleh14 (empat belas) partai peserta Pemilu KabupatenBanjar yakni ;a. Partai Bulan Bintang (PBB)b. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)c. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia(PNBKI)d. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)e. Partai Matahari Bangsa (PMB)f. Partai Barisan Nasional (BERNAS)g. Partai Republikanh. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)i.

Partai Indonesia Sejahtera (PIS)j. Partai Karya Perjuangan (PKP)k. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)1. Partai Persatuan Daerah (PPD)m Partai Serikat Indonesia (PSI)n.

Partai Pemuda Indonesia (PPI)Di mana pada surat pencalonan / kesepakatan /10surat pernyataan gabungan partai politik tidakditanda tangani oleh Pimpinan Partai Politikseperti yang disyaratkan oleh UndangUndang Nomor12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintahDaerah Pasal 59 yang berbunyi:(5) Partai politik atau gabungan partalpolitik pada saat mendaftarkan calon partaipolitik, wajib menyerahkan:a.

Surat pencalonan yang ditanda tangani olehPimpinan partai politik atau pimpinan partaipolitik yang bergabung ;b. kesepakatan' tertulis antar partai politikyang bergabung untuk mencalonkan' pasangancalon ;c. surat pernyataan tidak akan menarikpencalonan atas pasangan yang dicalonkan yangditandatangani oleh pimpinan partai politikatau) para pimpinan partai politik yangbergabung;(6) Partai politik atau gabungan partaipolitik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan

Surat pencalonan yang ditanda tangani olehPimpinan partai politik atau pimpinan partaipolitk yang bergabung ;b. kesepakatan'tertulis antar partai politikyang bergabung untuk mencalonkan' pasangancalon ;C. surat pernyataan tidak akan menarikpencalonan atas pasangan yang dicalonkan yangditandatangani oleh pimpinan partai politikatau) para pimpinan partai politik yangbergabung ;16.

Hj.ANITA LUBIS, baik untuk diri sendiri maupun selaku ketua DewanPimpinan Daerah Partai Demokrat Kabupaten Deli Serdang, beralamatdijalan Raya Medan Lubuk Pakam KM22 Lubuk Pakam, yang semuladisebut sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;Il. Hj.

FATMAWATI TAKRIM, baik untuk diri sendiri maupun selaku KetuaDewan pimpinan Daerah Partai Demokrat Kabupaten Deli Serdang,beralamat .............beralamat di Jalan Raya Medan Lubuk Pakam KM22 Lubuk Pakam, yangsemula disebut sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III;IV.

DPP PARTAI DEMOKRAT cq DPD PARTAI DEMOKRAT PROPINSISUMATERA UTARA cq DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN DELISERDANG, berkedudukan di jalan Raya Medan Lubuk Pakam KM22Lubuk Pakam, yang semula disebut sebagai Tergugat IV, sekarang sebagaiTerbanding IV;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara tersebut;TENTANG DUDUKNYA PERKARA; Mengutip serta memperhatikan semua uraianuraian tentang hal tersebutyang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan

Bahwa dalam kasus ini Penggugat/ Pembanding mengajukan gugatanterhadap Partai yang telah mengajukan proses pergantian antar waktuterhadap Penggugat/ Pembanding dari kedudukannya sebagai anggotaDPRD Kabupaten Deli Serdang yang menurut Penggugat tidak sesuaidengan ketentuan perundangundangan dan karenanya para Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar hak subjektifPenggugat serta bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikaphatihati yang seharusnya dimiliki seseorang

Bahwa pendapat Penggugat/ Pembanding tersebut adalah kurang tepatkarena menurut Pengadilan Tinggi tindakan pimpinan partai tersebutadalah suatu kebijakan dari intern partai itu sendiri yang tidak tunduk dantidak merupakan kewenangan peradilan umum untuk mengujinya dan halini juga telah dikemukakan sendiri oleh Penggugat/ Pembanding yangmerujuk kepada ketentuan yang diatur dalam undangundang No.10Tahun 2008;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,meneliti dan mempelajari dengan

habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), 5. Komisi Pemilihan Umum Pusat,6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur,8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 10. Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur,11.

Hal inidikarenakan Penggugat telah bertindak sebagaimana mestinya sebagaiAnggota Partai, yang tertuang dalam Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik.Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008(1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakanmenurut AD dan ART.(2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakanserta hak memilih, dan dipilih.(3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD danART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.Bahwa

UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;2. UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;3. Anggaran Dasar Partai Tahun 2010;Hal 14 dari 74 hal Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.aD).23.24.25.26.4. Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2010;5.

kepengurusan Partai Politik;g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatanpolitik;h. sistem kaderisasi;i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;j. peraturan dan keputusan Partai Politik;k. pendidikan politik;. keuangan Partai Politik; danm. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.Hal 17 dari 74 hal Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.an:30.Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari PartaiPolitik apabila

2 Tahun 2008 tentang Partai Politikjo.

Periode 2014 2019 memahami dan mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan internal partai politik sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik serta AD/ART Partai Politik bersangkutan, yakni permasalahan internal partai politik adalah diselesaikan melalui mekanisme internal partai yang bersangkutan (Mahkamah Partai Politik bersangkutan), tidak melalui jalur lembaga peradilan sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat

Nasdem Kabupaten Batu Bara yanglama dimana sekjennya adalah Amran,SH, bendaharanya terdakwa FerrySutrisno, kemudian karena ada sesuatu hal maka dirombak strukturorganisasi melalui rapat pleno dimana saat itu terdakwa Ferry Sutrisnoterpilin sebagai Sekjen yang baru, kemudian untuk mengesahkan strukturorganisasi kepengurusan Partai Nasdem tersebut harus ada keputusan dariDPD Partai Nasdem Pusat dan saat itu terdakwa Ferry Sutrisnomengatakan kepada korban Muhammad Rozali Ada kawan dekatku orangSurya

Dan setelan perubahan sitruktur SuratKeputusan (SK) DPD Partai Nasdem Kab. Batu Bara terlaksana, makaHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.B/2019/PN Kisdengan itulah pertimbangan DPP Partai Nasdem Pusat semangkin kuatuntuk menentukan anggota DPRD Kab. Batu Bara yang duduk di priode20142019, lalu terdakwa Ferry Sutrisno mengatakan kepada korbanMuhammad Rozali bahwa nantinya atas pertimbangan DPP Partai NasdemPusat tersebut yang duduk menjadi anggota DPRD Kab.

Batu Bara danmenjadi sekjen Partai Nasdem Kab.

Dan setelah perubahan struktur SuratKeputusan (SK) DPD Partai Nasdem Kab. Batu Bara terlaksana, makadengan itulah pertimbangan DPP Partai Nasdem Pusat semangkin kuatuntuk menentukan anggota DPRD Kab. Batu Bara yang duduk di priode20142019, lalu terdakwa Ferry Sutrisno mengatakan kepada korbanMuhammad Rozali bahwa nantinya atas pertimbangan DPP Partai NasdemPusat tersebut yang duduk menjadi anggota DPRD Kab.

Nasdem Jakarta dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW)yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem Kabupaten Batu Bara;Bahwa pengurusan dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW) yangakan dilakukan oleh partai tidak diharuskan atau diwajibkan memakaiuang, namun untuk kelancaran pengurusan tersebut saat itu Terdakwamenyampaikan agar menyiapkan sejumlahn uang sebesarRp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), siapa tau mereka (pihak darikantor pusat partai Nasdem Jakarta) minta nantinya;Bahwa sebabnya sehingga

TanpaPenggugat diberikan surat teguran dan/ atau "Peringatan";7 Bahwa padahal undangundang tentang Piagam Perjuangan AD/ART Partai,mengatur tentang sanksi yang apabila Penggugat melanggar disiplin partaisebagaimana yang dituduhkan Tergugat I dan Tergugat II, maka seluruh kader partaitidak terkecuali MEGAWATI SOEKARNOPUTRI selaku Ketua Umum PDIPerjuangan wajib dan taat pada peraturan partai, tentang SANKSI, Pasal 19: "sanksiyang dapat dijatuhkan terhadap anggota partai atas pelanggaran Disiplin Partaiterdiri

Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009 tentang pedoman pelaksanaanRapat PAC, Konfercab, Konferda, dan Kongres III Partai.

PadahalPenggugat semenjak menjadi kader partai sejak tahun 1998, telah bersusah payahmembesarkan partai dengan membentuk kepengurusan mulai dari tingkat pengurusranting, Pengurus Anak Cabang (kecamatan), sampai di tingkat pengurus cabang(kabupaten), dengan demikian tuduhan Penggugat melanggar disiplin partai sangatkeliru dan tidak berdasar;Bahwa Penggugat tidak mengakui kepengurusan Tergugat V Hi.WahidMakalalag,S.Sos., dalam hal ini, selaku Plt.Ketua, karena bertentangan antara SkepNomor 078/KPTS

hukumnya menjunjung tinggi amanat KongresIl PDI Perjuangan, yang dilaksanakan di Bali tahun 2010, sebagaimana AD/ARTketentuan Peralihan Bab III, Pasal 76, persyaratan untuk dapat dipilih sebagaipengurus partai setelah Kongres I;ayat (5) pengurus DPC Partai dipilih dari anggota partai yang berperilaku tidaktercela dan berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, yangsekurangkurangnya telah 5 (lima) tahun terusmenerus menjadi anggota partai dan/atau sekurangkurangnya pernah menjadi pengurus

partai tingkat kecamatan dan/atau badanbadan partai di tingkat kabupaten/ kota;Bahwa dengan demikian, surat keputusan yang diterbitkan Tergugat I dan TergugatIl (vide SK.119/KPTS/DPP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011) dalampertimbangannya mengacu pada Skep. 078/KPTS/DPP/V/2011 tanggal 6 Mei 2011cacat hukum sehingga batal demi hukum;Bahwa demikian pula segala perbuatan hukum, dalam hal tugastugas partai,kegiatankegiatan dan/ atau surat menyurat atas nama partai baik ke dalam dankeluar termasuk surat