Ditemukan 2059 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 30-11-2012 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1193/Pdt.P/2012/PN.Jak.Sel.
Tanggal 16 Juli 2013 —
135 — 39
  • TLN 4430), menunjukkan idealidealnya untuk membatasi kewenanganOrgan Pembina, Organ Pengurus, dan Organ Pengawas, di samping membatasikewenangan organorgan tersebut, pengawasan yang ketat dilakukan secara intrerndan ekstern; sistem pengawasan ini berujung pada pemeriksaan terhadap parabirokrat, utamanya pada Organ Pembina, yang terdiri dari unsur Pendiri, khususditetapkan terhadap perbuatan mereka yang melanggar hukum dan mengalihkanasset Yayasan kepada pihak ketiga, seperti dirumuskan pada Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 18-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 K/TUN/2016
Tanggal 18 April 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. PT. PERTANI PERSEROAN (PERSERO) vs LIYAS
98 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 84 K/TUN/201612.13.14.Bangunan No. 1/Mekarsari yang sudah tidak berlaku lagi sejak Tahun2013, juga merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku diantaranya Hukum Agraria, Peraturan DasarPokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, LN 1960104 TLN 2013/Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak atas tanah, Pasal 106 ayat (1)Keputusan Pembatalan Hak atas tanah karena cacat hukum Administratifdalam penerbitannya;Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat di atas, sudah sangat jelasTergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-03-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 24 Maret 2014 — HERYADI, S.H.
66 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebelum membahas mengenai keberatankeberatan terhadappertimbangan hukum Judex Facti, Pemohon Kasasi/Penggugat inginmenyinggung mengenai ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN Tahun 2004 Nomor 8, TLN Nomor4358: "UU Kekuasaan Kehakiman");10.2. Bahwa Pasa!
Pengadilan PN MUARA BUNGO Perdata Tanah
Putus : 12-05-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Mab
Tanggal 12 Mei 2014 — - H. SYAMSUDIN IBRAHIM - M.AMIN BIN ALM. HASAN - ABDUL WAHAB BIN ALM. RAMLI - A.KHOIRI BIN K.H OEMAR ZAINUDIN - ASDOR BIN HASYIM - INDRA - NURZAHRA - LEDIATY SEMBIRING - AGUSTIAR - SARMIN - LILIS SURYANI, Sip - JHON KENEDY - TONl, SE BIN ALM HENDRA - MASRI Amd. BIN AHMAD JAMIN - ULIL AMRI BIN ILYAS - AGUS PUJI SANTOSO BIN KADIMIN HADIPRANOTO - WINDU NATA, SH BIN ABUN SANI - KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUNGO - KEPALA KELURAHAN PASIR PUTIH KECAMATAN BUNGO sekarang KEC.RIMBO TENGAH KABUPATEN BUNGO - CAMAT KEC.MUARA BUNGO KABUPATEN BUNGO - CAMAT KEC. BUNGO DANI KABUPATEN BUNGO - WENDI JOHAN,SH.Mkn - SUPRAYITNO, SH
52 — 11
  • Bahwa saya (tergugat Ill) selaku warga Negara Republik Indonesia telahmematuhi dan melaksanakan Undangundang No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (LN. 1960/104;TLN NO. 2043) Pasal19 dengan bukti terbit dan saya terimanya sertifikat hak milik atas namasaya sendiri dengan nomor 30 Tanggal 9 Agustus 2006.
    Bahwa berdasarkan Undangundang No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria (LN. 1960/104;TLN NO. 2043) Pasal 7menyatakan untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan danpenguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, selanjutnyaPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1960 batas maksimal penguasaantanah untuk lahan kering jarang penduduk maksimal 20 (dua puluh) Hektar.Bukti dilapangan penggugat memiliki dan menguasai tanah di sekitar tanahyang digugat lebih 20 kali lipat
Pengadilan PN TONDANO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-07-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN TONDANO Nomor 161/PDT.G/2015/PN TNN
Tanggal 1 Juni 2016 — HENDRA CHRISTIAN RUNTUWENE LAWAN VERONICA BOE RUNTUWENE,dkk
81 — 11
  • LN No. 115, TLN 4430. Yo.
    LN No. 115, TLN 4480. Yo.
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 20-12-2018 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Ckr
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Hidayat
2.Enung sriwati
3.Lina lismayani Affandi
4.Gugun Gunawan Affandi
5.Indri Ayuningtyas
Tergugat:
1.PT BANK YUDHA BHAKTI
2.Sri Mulyani
3.Junaidi Adinata
4.Haji muhamad rahmat hidayat,S.H
5.Drs Budi Setyo Sukarno
6.Tri Akhsanul Iman,S.H
7.Kepala Kantor Agraria Dn Tata Ruang badan pertanahan nasional kabupaten bekasi
8.Ida Widjiarti Astuti,S.H.,SPN
9.PT BPR MITRA SEJAHTERA LESTARI
10.Abdul WaHab,S.H.,M.Kn
11.Kepala Eksekutif pengawas perbankan Otoritas Jasa Keuangan R.I
12.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan R.I
13.PT BURSA EFEK INDONESIA
150 — 82
  • Negara RepublikIndonesia Nomor 3843) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 6 Tahun 2009tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 1999tentang Bank Indonesia Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4962)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011Tentang Otoritas Jasa Keuangan (LN RITahun 2011 Nomor 111, TLN
    RI Nomor5253, UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJKatau UU OJK atau UU No. 21/2011)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal (LN RI Tahun 1995Nomor 64, TLN RI Nomor 3608, UU No. 8Tahun 1995 Tentang Pasar Modal atau UUPasar Modal atau UU PM atau UU No.5/1995).1.2.1.2.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2949 — 1999
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya.ATAUApabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadiladilnya (ex aequoet bono).2.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, para Pemohontelah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampaidengan bukti P11 sebagai berikut:tr2.Bukti P1 : Fotokopi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 1999 No.140, TLN No. 3874);Bukti P2 : Fotokopi
    Bukti P11282001 No. 134, TLN No. 4150);Fotokopi UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (LN Tahun 2014 No. 292, TLNNo. 5601);Fotokopi UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;Salinan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No.08/Pid.Sus/TPK/2013/PN.MU atas nama Terdakwa Firdaus,S.T., M.T tertanggal 16 Juli 2013;Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4/l/TAHUN2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna AnggaranKuasa Pengguna Anggara, Pejabat Yang Diberi WewenangMenandatangani
    SPM, Pejabat Yang Diberi WewenangMengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan, BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu DanBendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan KerjaPerangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan TahunAnggaran 2015, tertanggal 2 Januari 2015 berikutLampirannya;Fotokopi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara (LN 2004 Nomor 5, TLN No.4355);Fotokopi Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara: PDS03/N.6.14/Ft.1/2014 tertanggal 25 Februari 2014;Fotokopi Surat Dakwaan
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 18-07-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
1.M. SUSILAH
2.INDAH TAKARINA
3.FANTINUS SIGIT BUDIONO
4.ANDREAS SIGIT WISNU
5.CHATARINA RETNO UTAMI
6.SUSI WIDOWATI, S.Pd
7.ETY LARASATI
8.SIGIT BUDIATMOKO
9.OTTO SIGIT BUDIANTO
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Dr. Abu Tholib Khalik, M.Hum
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Romli, M.Pd
3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Himyari Yusuf
4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Sugeng Spd
5.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Fauzil Akbar,S.th.I
6.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Drs. Mat Jalil M.Hum
7.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Dr.Ahmad Zayadi, M.Hum
8.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Dr. Ahmad Muharrom, M.Hum
9.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Dr. Abu Ammar Cs
10.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Prof. Dr. Machasin, MA
11.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agama RI, Cq. Dirjen Pendais, Cq. Prof. Dr. Muhammad Ali
12.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Abdurahman Sarbini.
13.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Drs. Kirnali M.Yus, M.Si
14.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Syafril Alam, SE
15.SYARNUBI, S.Pd
16.YUSMANADI TAMIM, SE
Turut Tergugat:
Pemerintah RI, Cq. Gufron Zahid, SH.
196 — 230
  • I Halaman 18 dari 421.6sebagai berikut bahwa :Peraturan pelaksanaan PP No. 7 tahun 2005 tentangHibah Kepala Daerah ( Lembaga Negara RI tahun 2005 No.139, TLN RI 4577),dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PeraturanPemerintah dan belum diatur dengan Peraturan Pelaksanaan yang baruberdasarkan Peraturan Pemerintah .Kami berpendirian bahwa : kendatipundinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini maupunbelum diatur dengan Pelaksanaan yang baru..... namun PENGGUGATberpendirian
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 17-11-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 46/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
Alisnawati
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara
Intervensi:
PETTERSON MOLLET
219 — 80
  • PEMETAAN DAN PENYELENGGARAAN TATAUSAHA PENDAFTARAN TANAH BAGIAN I: PENGUKURAN DANPEMETAAN ; Pasal 3 Point (2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih duludiadakan a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu danb.penetapan batasbatasnya.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas Sertifikattersebut di peroleh dari perbuatan melawan hukum Tergugat dantelah melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku diantaranya ;e Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No.5 1960;LN 1960104 TLN
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 20-02-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 10-K/PM.II-11/AL/II/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — Oditur:
Sahat M Nasution, SH
Terdakwa:
Edi Setiawan
381 — 275
  • Fakta hukum, dalam persidangan tidakseorangpun Saksi yang dihadirkan dalampersidangan mengetahui perkara ini, dan ataumengetahui/melihat perbuatan yang dilakukanoleh Saksi2 dan Terdakwa, sehingga Penasihathukum berpendapat bahwa Saksi yang demikianharuslah dikesampingkan dan tidak memenuhikapasitas sebagai SAKSI menurut ketentuanPasal langka ke26 Undangundang RI Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangundangHukum Acara Pidana dan telah dicatatkan dalamLembaran Negara 1981/76 TLN No.3209, yangmenyebutkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-02-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 P/HUM/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — DRS. EC. MOHAMMAD DAWOED, VS GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
135 — 2163 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 133;e Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571)sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1% (sembilankoma satu persen) sebagai batas tertinggi, bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;e Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUUIV/2006, yangmenyatakan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran2007 (LN RI Tahun 2006, Nomor 94, TLN
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Perceraian
Register : 22-08-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1355/Pdt.G/2014
Tanggal 6 April 2015 — Pemohon dan Termohon
16 — 8
  • RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RINomor 5078) Tentang Peradilan Agama;Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundanganlain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILIHal. 65 dari 69 Hal. Put.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 18-11-2015 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 37-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 29 Maret 2016 — Penggugat : Suwirman Terggat : 1. Kepala BPN Kab. Lampung Selatan 2. Ferry Meidyanzen
125 — 62
  • Hal.19maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dihitung secarakasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TataUsaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut; Hal tersebut di atas sesuai pula dengan apa yang digariskan oleh PeraturanPemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 In no. 1997/59; tln No. 3696 tentangpendaftaran tanah pada Pasal 32 menentukan:1 Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat mengenai data fisik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-10-2011 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408/PdtG/2011/PN.Jkt.Pst
Tanggal 11 April 2012 — JOE CHANDRA Alias TJONG JU JIN >< SUSAN ALKATIRI,Cs
48 — 18
  • Tanggal: 18MEI 1971 LN 1971/32; TLN NO.2964 Tentang: KETENTUAN POKOK KEARSIPANBAB I. KETENTUANKETENTUAN UMUM.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 375/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 30 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. SINAR KARTASURA
Terbanding/Tergugat I : PT KERETA API INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR WILAYAH KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
149 — 187
  • Kantor Pertanahan Semarang (KadasterVerklaring) tanggal18 Juli 1949 ;Bahwa jualbeli tersebut didukung dengan bukti SKUM (SuratKeterangan Membayar) Bea Balik Nama Nomor : 436/1952/BBN/Fyang disetor kepada Kantor Inspeksi Keuangan Semarang sebesarRp. 5.000, ;Bahwa suratsurat tersebut dalam butir 1 dan 2 sudah didaftarkan /disahkan oleh Kejaksaan Pengadilan Negeri Ambarawa tertanggal26 September 1952, yaitu merupakan ijin pemindahan hak (kepadaDKA) sesuai ketentuan UndangUndang No.24.1954(LN.1954/No.78.TLN
    TLN No.626) ;Pada tanggal 12 Desember 1952, DKA melalui Notaris RM.Soeprapto mengajukansurat kepada Kantor Pendaftaran Tanah semarang, yaitu permintaan surat ukurbaru dan diikuti dengan surat No.1478/U tanggal 12 Desember 1952 tentangpermohonan panggantian surat hak erfpacnht ;Dengan surat tanggal 11 Agustus 1954 Nomor.1445 Kantor Pendaftaran TanahSemarang memberitahukan Kepada Notaris RM.Soeprapto yang intinyamenyatakan bahwa karena hak erfpacht sudah habis waktunya, maka pembalikannama tidak perlu
    TLN No.626) ; 4).Pada tanggal 12 Desember 1952, DKA melalui Notaris RM.Soeprapto mengajukansurat kepada Kantor Pendaftaran Tanah semarang, yaitu permintaan SURAT UKURbaru dan hasilnya adalah SURAT UKUR No.1478/U tanggal 12 Desember 1952tentang permohonan panggantian surat hak erfpacht ;Putusan No. 375/PDT/2018/PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 K/TUN/2015
Tanggal 16 April 2015 — PT ADHI KARYA (Persero), Tbk, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, DK
86 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • persetujuan danInstansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Keputusan TataUsaha Negara telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibatHukum berupa terbitnya Peta Bidang tanah atas nama pihak ketiga,yang dahulu dan sampai saat ini merupakan tanah/lahan milikPenggugat;Bahwa dari keterangan dan uraian sebagaimana tersebut di atasTergugat terbukti telah melanggar Peraturan Perundangundangan yangberlaku, yaitu; Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UndangUndangNomor 5 /19960; LN 1960104 TLN
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Putus : 08-09-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 8 September 2015 — SRI RAHAYU
JAINI(ZAINI)
26 — 6
  • Pasal 26 UU RI No.4/1996 tentangHak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan Dengan Tanah(LN No.42/1996 ; Penjelasan TLN No.3632), sehingga pelelangan tersebut adalahtidak sah.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 04-12-2012 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 480/Pdt.G/2012/PN .kt.Pst
Tanggal 1 Juli 2013 — ROBERT WIJAYA >< Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan cq. PERUM PERHUTANI,Cs.
36 — 7
  • Tanggal: 18MEI 1971 LN 1971/32; TLN NO.2964 Tentang: KETENTUAN POKOK KEARSIPANBAB I. KETENTUANKETENTUAN UMUM.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 13-07-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/Pid/2015
Tanggal 13 Juli 2015 — MASKUR ANANG Bin Alm. KEMAS ANANG MUHAMMAD
186 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARUS DIBATALKAN atauDINYATAKAN BATAL oleh Majelis Hakim Agung dalam PemeriksaanKembali;14.1.14.2.14.3.14.4.14.5.Bahwa sebelum membahas mengenai keberatankeberatanterhadap pertimbangan JUDEX JURIS, Pemohon PeninjauanKembali ingin menyinggung ketentuan Pasal 25 Ayat (1) UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNTahun 2004 Nomor 8; TLN Nomor 43858 UndangUndangKekuasaan Kehakiman);Bahwa Pasal 25 Ayat (1) Kekuasaan Kehakiman tersebut,berbunyi Segala Putusan Pengadilan selain harus
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Pertanahan
Register : 14-05-2010 — Putus : 31-08-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN JAMBI Nomor 1/G/2010/PTUN.JBI
Tanggal 31 Agustus 2010 — NY. NURBAYA (PENGGUGAT) melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI - dkk (TERGUGAT)
214 — 100
  • Bahwa dari keterangan uraian uraian~ diatasTergugat terbukti telah melanggar PeraturanPerundang undangan yang berlakudiantaranya ; Hukum Agraria, Peraturan Dasar Pokok Agraria UU No.5/1960 LN 1906104 TLN 2043/Tata cara pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Bab VI, Tata caraPembatalan atas tanah ;Pembatalan Hak Atas tanah karena melanggar hukumAdministrasif ;Pasal 106 ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak AtasTanah karena melanggar hukum Administratif dalampenerbitan SertipikatAyat (1) yang berbunyi