Timbang Pangaribuan, S.H., M.H., dan kawan, TimPembela Gereja Kristen Protestan Indonesia/Advokat, berkantor diSinode Gereja Kristen Protestan Indonesia, Jalan Kapten SitorusNomor 13, Pematang Siantar 21115, Sumatera Utara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding

Bahwa berdasarkan Keputusan Sinode AM XVIII Penggugat adalahPimpinan Sinode/Bishop Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) periode20102015 dan Turut Tergugat selaku Sekretaris Jenderal GKPI;2. Bahwa berdasarkan Pasal 57 Tata Gereja/PRT mengatur tentang PimpinanSinode yang berbunyi:2.1. GKPI dipimpin oleh Pimpinan Sinode, yaitu Bishop dan SekretarisJenderal yang bersamasama menjadi penanggungjawab tertinggi GKPI;2.2. Pimpinan Sinode dipilih oleh Sinode AM;2.3.

Tata Gereja/PRT GKPI , dimana Tergugat tidak pernah menjabatsekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun menjabat sebagai Pendeta Resortdilingkungan GKPI;Halaman 3 dari 36 hal.

Sinode AM Periode XVIII GKPI 2010 Gereja KristenProtestan Indonesia (GKPI) Nomor 14/SAPXX/GKPI/X/2015 tentangPengangkatan Bishop Dan Sekretaris Jenderal GKPI Periode 20152020diterbitkan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada tanggal3 Oktober 2015, sedangkan Berita Acara Sinode AM Periode XX GKPI 2015Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 1/SAPXX/GKPI/X/2015tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilinan Bishop Gereja Kristen ProtestanIndonesia (GKPI) tertanggal 4 Oktober 2015

dan Berita Acara Sinode AMPeriode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor2/SAPXX/GKPI/X/2015 tentang Hasil Perhitungan Suara PemilihanSekretaris Jenderal Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) tertanggal 4Oktober 2015 dan memang faktanya pemilihan fungsionaris GKPI dilakukantanggal 4 Oktober 2015, dengan demikian pengangkatan Bishop danSekretaris Jenderal telah dilakukan lebih dahulu tanggal 3 Oktober 2015 daripada pemilihan Bishop dan Sekretaris Jenderal tanggal 4 Oktober

Tobing, SH & Rekan, beralamat di Jalan Kapas Raya No. 8 Simalingkar Medan, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;L A W A NPIMPINAN PUSAT GEREJA PROTESTAN INDONESIA (GKPI), berkedudukan di Kota Pematang Siantar, Jalan Kapten M.H. Sitorus No. 13 Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Memerintahkan Tergugat oleh karenanya untuk segera mencabutSURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT GEREJA KRISTENPROTESTAN INDONESIA (GKPI) Nomor : 412/P.1/IV/2011 tertanggal30 April 2011 tersebut ;. Memerintahkan Tergugat untuk segera mempekerjakan/menugaskanPenggugat kembali bekerja seperti semula sebagai Pendeta/PekerjaPenuh Waktu pada Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), denganmenerbitkan Surat Keputusan untuk itu ;.

Eksepsi tentang Kompetensi Absolut :e Bahwa masalah yang menyangkut Jabatan Gerejawi atau JabatanTahbisan di dalam lingkup Gereja yang berlandaskan keagamaan inibukanlah kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial denganalasan sebagai berikut :13Bahwa Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) adalah organisasiberbadan hukum di bidang keagamaan, akan tetapi GKPI di dalammenjalankan organisasinya, memiliki perbedaan dibandingkan denganorganisasi badan hukum perusahaan pada umumnya sebagaimana

yangdiatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Bahwa Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) adalah bukan organisasibadan hukum seperti perusahaan atau yang bergerak di bidang industripada umumnya, tetapi merupakan organisasi lembaga keagamaan, yangmenjalankan tujuan dan fungsi sebagai Gereja.Bahwa dalam menjalankan tujuan dan fungsi sebagai Gereja, GKPImembutuhkan banyak orang yang benarbenar menjungjung

Jabatan Tahbisan adalah Jabatan Gerejawi dalam melaksanakanfungsi ibadah, pelayanan dan organisasi Gereja yang pada prinsipnyaadalah bersifat pengabdian yang luhur.e Bahwa Penggugat selaku Guru Jemaat yang kemudian ditahbiskan sebagaiPendeta, kedua jabatan tersebut adalah merupakan Jabatan Tahbisanyang harus memenuhi persyaratan khusus sesuai Aturan dan Peraturanyang berlaku di lingkungan GKPI dan Gereja pada umumnya, sehinggaPenggugat bukan Pekerja/Pegawai biasa pada umumnya.e Bahwa Penggugat dalam

Tentang Kompenitensi Absolut;46Bahwa masalah yang menyangkut jabatan gerejawi atau tahbisan didalam lingkup gereja adalah berlandaskan keagamaan bukanlahkompentensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial;Bahwa Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) adalah organisasiberbadan hukum di bidang keagamaan, dimana dalam menjalankanorganisasinya memiliki perbedaan dibandingkan dengan organisasibadan hukum perusahaan sebagaimana diatur dalam UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun

GEREJA BETHANY INDONESIA

GEREJA BETHANY INDONESIA;;

PERKUMPULAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH diwakili oleh Pdt. HABEL DJAHAMOU VS GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA (GMAHK) diwakili oleh Pdt. SUGIH SITORUS DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;

PUTUSANNomor 119 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:PERKUMPULAN GEREJA MASEHI ADVENT HARIKETUJUH, beralamat di Jalan Yos Sudarso Kav.53, TanjungPriok, Jakarta Utara, diwakili oleh Pdt.

yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN1)2)Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;Mewajibkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan SuratKeputusan Nomor: AHU0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016Tentang Persetujuan Perubahan Badan WHukum PerkumpulanPerkumpulan Gereja

Masehi Advent Hari Ketujun selama pemeriksaansedang berjalan, sampai dengan adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA:1.2Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor:AHU0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang PersetujuanPerubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja MasehiAdvent Hari Ketujuh;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor:AHU0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016

Tentang PersetujuanPerubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja MasehiAdvent Hari Ketujuh;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini:Halaman 2 dari 7 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PERKUMPULAN GEREJA MASEHI ADVENT HARIKETUJUH;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

GEREJA PENTAKOSTA diwakili oleh : Pdt. Ev. Jarasman Sihombing VS I. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. GEREJA PENTAKOSTA diwakili oleh : Ev. Diane Evapora Siburian, D.Th;

Jarasman Sihombing, jabatan KetuaPucuk Pimpinan Gereja Pentakosta;Selanjutnya dalam hal memberi kuasa kepada YohannesP. Siburian, S.H., dan kawankawan, semuanyakewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada KantorHukum Siburian & Rekan, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019:Pemohon Kasasi;Lawan.

GEREJA PENTAKOSTA, beralamat di Jalan Lingga,Nomor 24A, Pematang Siantar, Sumatera Utara, yangdiwakili oleh Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, &.Th.,jabatan Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta;Halaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 447 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.adanya konflik internal yang terjadi di antara Pengurus Gereja Pentakostaatas penggunaan merek tersebut.

Persoalan tersebut dipermasalahkan olehantar Pengurus Gereja Pentakosta, dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun2001 tentang Merek maupun UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diatur mekanismenya yaitudengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Hasil dari putusanpengadilan atas sengketa merek tersebut telan berkekuatan hukum tetapyang akan ditindaklanjuti oleh Tergugat.

Oleh karenanya alasan pembekuansementara terhadap merek Pentakosta oleh Tergugat dengan dasar alasanadanya konflik internal yang terjadi di antara Pengurus Gereja Pentakostaatas penggunaan merek Pentakosta secara hukum tidak dapat dibenarkan.Dalam objek sengketa tidak dicantumkan batas waktu sampai kapanpembekuan tersebut berakhir serta langkahlangkah apa yang akandilakukan Tergugat selama pembekuan padahal penggunaan diskresi tidakboleh bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan

- KETUA SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR, CQ. KETUA KLASIS KECAMATAN LOBALAIN, KABUPATEN ROTE NDAO, CQ. KETUA MAJELIS JEMAAT GEREJA SYALOM MOKDALE vs - SAMUEL ARNOLDUS FANGGIDAE, Cs.

PUTUSANNOMOR : 94/ PDT/ 2016 / PT.KPG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnen Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : 252 n2 non noe nne nnnKETUA SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR, CQ. KETUA KLASISKECAMATAN LOBALAIN, KABUPATEN ROTE NDAO,CQ.

KETUA MAJELIS JEMAAT GEREJA SYALOMMOKDALE, yang beralamat di RT. 015, RW. 04, KelurahanMokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V sekarangdisebut PEMBANDING ; MELAWAN :SAMUEL ARNOLDUS FANGGIDAE, Umur 67 Tahun, pekerjaan PensiunanPendeta ( Emeritus ), bertempat tinggal di RT. 04, RW. 03,Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten RoteNdao, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CORNELISSJAH, SH, Advokat/Pengacara, yang berkantor di jalanBanteng

Halaman 5 dari 37kemudian pada tanggal 3 Agustus 2014, Penggugat mendapat SuratPanggilan dari Tergugat V untuk hadir pada tanggal 4 Agustus 2014, jam16 .00 Wita (Jam 4 sore) bertempat di Gereja Syalom Mokdale, yangisinya antara lain untuk membicarakan status tanah tersebut/ mediasi ;8.

KiakAlmarhum) untuk mengalihnkan tanah milik Penggugat/ tanah sengketakepada Tergugat V dan mengetahui Tergugat VI, sebagai PenjabatPembuat Akta Tanah (PPAT) hal ini terungkap pada saat terjadi mediasiantara Penggugat dan Tergugat V di Gereja Syalom Mokdale padatanggal 4 Agustus 2014, dimana Tergugat IV, mengatakan Tergugat IVpikir tanah sengketa adalah milik Petrus A. Kiak almarhum makaTergugat IV mengubungi Petrus A.

Panie Saetban,S.Th (KdGereja Syalom Mokdale), Bukti T.2 berupa Kwitansi hibah tanah sebagaitanda terima kasih dari Bendahara Gereja Syalom Mokdale, Bukti T.3berupa Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 9 Juli 2011 dari Petrus A.Kiak ke Pdt. Yosina A.

GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU., II. Ir. DEBORA SURYANA;;

GEREJA PENTAKOSTA diwakili oleh Pdt. DIANE EVAPORA SIBURIAN, S.Th VS GEREJA PENTAKOSTA diwakili oleh Pdt. EV. JARASMAN SIHOMBING DAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;

., jabatan Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MampeHutabarat, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Advokat Mampe Hutabarat &Rekan, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 05/PPGP/BH/V/2020, tanggal 22 Mei2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGEREJA PENTAKOSTA, beralamat di Jalan Lingga, Nomor24A, Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang diwakili olehPdt. Ev.

Jarasman Sihombing, jabatan Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta;Termohon Peninjauan Kembali;DanDIREKTUR JENDERAL MKEKAYAAN INTELEKTUAL,DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan diJalan H.R. Rasuna Said Kav. 89, Kuningan, Jakarta Selatan12190;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman.

Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim ataukekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertinbangan sebagai berikut: Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Gereja

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: GEREJA PENTAKOSTA, yang diwakili oleh Pdt. Ev. DianeEvapora Siburian, S.Th.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA SUMATERA UTARA TANJUNG REJO MEDAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. SUKAMTO;

SINODE GEREJA KRISTUS YESUS DAN SARMINAH;

SINODE GEREJA KRISTUS YESUS, tempat kedudukandi Jalan Mangga Besar , Nomor 74, Kelurahan ManggaBesar, Kecamatan Mangga Besar, Jakarta Barat, yangdiwakili oleh Yohanes Adrie Hartopo, jabatan KetuaUmum Sinode Gereja Kristus Yesus, dan kawan;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada TogarSM.

Ipin, Mutar, SriSultamin, Yani, Sinan, Agus, Dusmanto, Masri Jaya, Sri Untari, KamarJaya Widodo, Majar, Rohimah, Mulyanih, dan Muryanah, sekarangmenjadi atas nama Sinode Gereja Kristus Yesus, yang diterbitkan olehTergugat;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor17521/Kelurahan Pegadungan tertanggal 31 Desember 2018, Surat UkurNomor 02073/Pegadungan/2018, tertanggal 3 September 2018, LuasTanah 4.809 M?

Ipin, Mutar, SriSultamin, Yani, Sinan, Agus, Dusmanto, Masri Jaya, Sri Untari, KamarJaya Widodo, Majar, Rohimah, Mulyanih, dan Muryanah, sekarangmenjadi atas nama Sinode Gereja Kristus Yesus, yang diterbitkan olehTergugat;4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 494 K/TUN/2021Eksepsi Tergugat:1.

Ipin, Mutar, SriSultamin, Yani, Sinan, Agus, Dusmanto, Masri Jaya, Sri Untari, Kamar JayaWidodo, Majar, Rohimah, Mulyanih, dan Muryanah, sekarang menjadi atasnama Sinode Gereja Kristus Yesus, yang diterbitkan oleh Tergugat;4.

AFFINITY HEALTH INDONESIA VS GEREJA ISA ALMASIH JEMAAT PEGANGSAAN JAKARTA DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DK;

GEREJA PENTAKOSTA;

MAJELIS SINODE GEREJA MISI INJILI INDONESIA lawanYUNUELI GULO, dkk

PUTUSANNomor 40/PDT/2020/PT TTE.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara perdata padatingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:MAJELIS SINODE GEREJA MISI INJILI INDONESIA, beralamat diKomplek Widuri, Blok B7B8, Jalan Palmerah Nomor 353,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/SINODE/GMIISKU/I/2020, tanggal 13 Januari 2020 dari PDT.DRJESIASFRISTS PALANDI selaku Ketua Umumdan PDT.SELVANUSTUHUMENA,

&Partners, beralamat di Jalan Belakang Gereja SentrumLembah Kemuliaan, Tobelo, Depan Koperasi Simarban, DesaGamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 120/ADV/SSYGREKAN/ SKH.PDT.III /2020, tanggal 16 Maret 2020 yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri TobeloNomor: 49/SK/2020/PN Tob, tanggal 16 Maret 2020;4. YAYASAN PELAYANAN PEKABARAN INJIL INDONESIA, Cq. GMIlSENAFAS BATU MALANG Cg.

TTE.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyamengenai materi eksepsi dari Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill yangmendalikan, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena MAJELISSINODE GEREJA INJILIT INDONESIA PDT. DR.

AwasuningManaransyah adalah Ketua Umum Majelis Sinode GMIl Senafas YPPII BatuMalang, sehingga yang dimaksudkan dalam eksepsi tersebut di atas adalahMajelis Sinode GMIl Senafas YPPII Batu Malang;Bahwa dengan menyebutkan ada pihak lain yang harus diikutsertakansebagai pihak, yakni Majelis Sinode Gereja Injili Indonesia pimpinan Pdt.

;Bahwa hal di atas sesuai dengan Lampiran bukti P.3 Akta PerubahanNomor 170, tanggal 25 Mei 1993 Tentang perubahan GPIlI (Gereja PekabaranInjili Indonesia) menjadi GMIl (Gereja Misi Injili Indonesia), yakni Akta Nomor64 Tahun 2015 Tentang Pernyataan Keputusan Sidang Sinode V Gereja MisiHalaman 13 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.Injili Indonesia Pasal 16 Ayat 1 menyatakan: Ketua Umum dan SekretarisUmum Majelis Sinode secara bersamasama berwenang bertindak untuk danalas nama Majelis

PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA ROMA KATOLIK PAROKI SANTA BERNADET., DAN Turut Termohon Kasasi : RUSLAN;;

GEREJA KRISTEN KEMAH DAUD VS 1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA., 2. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA;;

KETUA GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DAERAH NUSA TENGGARA (KETUA GMAHK DNT),