Surat bukti yang diberi kode P20: Berita Acara PemungutanSuara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TempatPemungutan Suara (TPS) 33 (tiga puluh tiga) Kampung/Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru.

Surat bukti yang diberi kode P26: Berita Acara PemungutanSuara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TempatPemungutan Suara (TPS) 48 (empat puluh delapan)Kampung/Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru.

Surat bukti yang diberi kode P36: Berita Acara PemungutanSuara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TempatPemungutan Suara (TPS) 65 (enam puluh lima) Kampung/Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru.

Bukti P12Berita Acara Distrik Mimika Baru tanggal 22 Mei 2008 yang berisiRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan DistrikMimika Baru. Bukti P25Hal. 80 dari 84 hal. Put.

Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Tingkat Distrik yang berisi Rekapitulasi HasilPerhitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTingkat Distrik (Rekap Kedua PPD Mimika Baru).Hal. 81 dari 84 hal.

Saksi RIKY WURLIANTY:Bahwa pada tanggal 04 April 2012 saat pemilihan Kepala Daerah MalukuTengah putaran pertama, terdakwa datang dan memberikan hak suaranya di TPS1 Desa Watludan;Bahwa saksi adalah ketua KPPS di TPS 1 Desa Watludan;Bahwa terdakwa tinggal di Desa Watludan dan terdaftar dalam daftar pemilihtetap di Desa Watludan;Bahwa saksi melihat terdakwa masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos dansetelah itu terdakwa keluar dan memasukan surat suara ke dalam kotak suarayang telah tersedia;Bahwa

Saksi CRISTOF WEMBRA;Bahwa pada tanggal 04 April 2012 saat pemilihan Kepala Daerah MalukuTengah putaran pertama, terdakwa datang dan memberikan hak suaranya di TPS1 Desa Watludan;Bahwa saksi adalah ketua KPPS di TPS 1 Desa Watludan;Bahwa terdakwa tinggal di Desa Watludan dan terdaftar dalam daftar pemilihtetap di Desa Watludan;Bahwa saksi melihat terdakwa masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos dansetelah itu terdakwa keluar dan memasukan surat suara ke dalam kotak suarayang telah tersedia;Bahwa

Saksi LAURA TUAPATTINAYA; Bahwa pada tanggal 04 April 2012 saat pemilihan Kepala Daerah MalukuTengah putaran pertama, terdakwa datang dan memberikan hak suaranya di TPS1 Desa Watludan;Bahwa saksi adalah anggota KPPS 7 di TPS 1 Desa Watludan, yang bertugasmemberikan tanda pada jari pemilih apabila selesai melakukan pencoblosan;Bahwa terdakwa tinggal di Desa Watludan dan terdaftar dalam daftar pemilihtetap di Desa Watludan;Bahwa setelah terdakwa selesai mencoblos dan keluar untuk memasukan suratsuara

Saksi SILWANUS TAIHUTTU alias NUKEN:Bahwa pada tanggal 04 April 2012 saat pemilihan Kepala Daerah MalukuTengah putaran pertama, terdakwa datang dan memberikan hak suaranya di TPS1 Desa Yafila;Bahwa saksi adalah anggota KPPS 7 di TPS 1 Desa Yafila, yang bertugas untukmemberikan tanda tinta pada jari pemilih, apabila selesai memberikan haksuaranya;Bahwa setelah Terdakwa mencoblos saksi memberikan tanda tinta pada jarinya;Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;7.

berikut ;e Bahwa pada tanggal 4 April 2012, ada pemilihan kepala daerah dan wakil kepaladaerah maluku tengah;e Bahwa pada tanggal tersebut, terdakwa telah melakukan pencoblosan sebanyakdua kali yakni pada TPS 1 Desa Watludan dan TPS 1 Desa Yafila;e Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan dua kali karena mendapat dua suratundangan;Bahwa terdakwa mencoblos pertama di TPS 1 Desa Watludan baru kemudian keTPS 1 Desa Yafila;Bahwa terdakwa bersama suaminya Hery Wurlianty (terdakwa dalam berkasterpisah) ke

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 151 Tahun2000 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa dalam rangkaproses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibentuksuatu Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah.Bahwa selanjutnya dalam pasal 7 ayat 1 jo. pasal 11 ayat 1 dan 2Peraturan Pemerintah No. 151 tahun 2000 tersebut ditegaskan bahwaPanitia Khusus dibentuk khusus untuk menyusun

peraturan tatatertib pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dansegera mengakhiri tugasnya dan atau dibubarkan pada saatPeraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah yang disusunnya berhasil ditetapkan (Pasal 7 ayat3 P.P No. 151 tahun 2000).Bahwa DPRD Kabupaten Jayapura tidak pernah membentukPanitia Khusus untuk mempersiapkan Peraturan Tata TertibPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenJayapura periode 20012006, sehingga adanya Peraturan TataTertib

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Jayapura periode 20012006 dalam bentuk KeputusanPimpinan DPRD Kabupaten Jayapura No. 20/KPTS/DPRDJP/PIMP/2001 tertanggal 8 September 2001 jo.

Bahwa sehubungan dengan Ketentuan Pasal 7 ayat 3 PeraturanPemerintah No. 151 tahun 2000 yang menyatakan Panitia Khususberakhir (baca: dibubarkan) setelah Peraturan Tata TertibPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan,maka lahirnya Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura No.20/KPTS/DPRDJP/PIMP/2001 tertanggal 8 September 2001 (empathari sebelum hari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeraholeh Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Jayapura padatanggal 12 September 2001)

SIMBOLON, MA sebagai Bupati danWakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode 20012006 yang dilakukanberdasarkan peraturan tata tertib pemilihan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah yang tidak sah dan batal demi hukum dan oleh karenanyasegala produk yang dilahirkan dan atau didasarkan pada keberadaan KeputusanPimpinan DPRD Kabupaten Jayapura No. 20/KPTS/DPRDJP/PIMP/2001tertanggal 8 September 2001 jo.

Saksi Consilia Anatasia Pading:Bahwa awal kejadianya hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013, bertempat di LapanganVolly RT.008, RW.003, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemilihan Kepala DaerahGubernur putaran ke Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan untuk mengikutipemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran 2 (Kedua);Bahwa nama saksi tidak terdaftar dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur 1(Kesatu) maupun dalam Pemilihan Putaran ke

2 (Kedua);Hal. 9 dari 26 hal. dari Putusan Pidana no 138/Pid.Sus/2013/PN.Kpg10Bahwa saksi pada pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran 1 (Pertama) saksidiberikan kesempatan untuk memilih;Bahwa pada saat pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran ke 2 (Kedua) tepat hariSenin tanggal 23 Mei 2013 , saksi tiba di TPS 04 untuk ikut memilih, namun oleh PakAmir saksi tidak diperbolehkan memilih kemudian saksi pulang kerumahnya;Bahwa saksi kembali lagi ke TPS 04, namun tetap tidak dijinkan;Bahwa Terdakwa

Saksi Tarsius Opat :Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemilihan Kepala DaerahGubernur putaran ke 2 (dua);Bahwa awal kejadianya hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013, bertempat di LapanganVolly RT.008, RW.003, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;Bahwa saksi mendengar tetapi tidak mengetahui siapa yang berbicara dengan pengerassuara tentang pemilih yang menggunakan Foto copy KTP dan Foto Copy KK tidakdilayani dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke (satu)

;Bahwa saksi ikut dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke (satu) meskitidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan saksi juga tidak mendapat undangan, namunsaksi hanya membawa fotocopy KTP dan Foto copy KK sehingga saksi diberikankesempatan untuk memilih;Bahwa saksi tidak terdaftar dan juga tidak mendapat undangan dalam PemilihanKepala Dareah Gubernur Putaran ke 2 (dua);Bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran ke 2 (dua) saksi datang keTPS 04 pada pukul 10.00 wita dan bertemu dengan

sehingga saksi diberikankesempatan untuk memilih;Bahwa saksi mendengar tetapi tidak mengetahui siapa yang berbicara dengan pengerassuara tentang pemilih yang menggunakan Foto copy KTP dan Foto Copy KK tidakdilayani dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke 2 (dua);Bahwa dalam kejadian ini saksi merasa dirugikan;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melapor ke Polisi..

Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Tahun 2005;13.Bahwa tindakan Tergugat menetapkan tambahan 2 (dua) pasangan calon BupatiPangkep pada rapat pleno tanggal 5 Mei 2005 yakni : H.A.

ILYAS MANGEWAdalam Surat Keputusan tersebut sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Pangkep tanpa mempertimbangkan jadwal penyelenggaraanPILKADA adalah tindakan yang tidak transparan dan akuntabel, bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku serta bertindak sewenangwenangsebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) a dan b UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No 9Tahun 2004 sebagai dasar gugatan ini;Bahwa berdasarkan faktafakta dan dasar hukum yang telah dikemukakan

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala DaerahTahun 2005;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPUD Kabupaten PangkepNomor 14 Tahun 2005 tanggal 5 Mei 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon KepalaDaerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah DanWakil Kepala Daerah Tahun 2005;4 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukanjawabannya tertanggal 22 Juni 2005, yang isinya sebagai berikut:A.

Error in Kompetensi :Bahwa setelah mencermati obyek gugatan Penggugat yakni Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 14 Tahun 2005tanggal 5 Mei 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Tahun 2005;Bahwa oleh karena obyek gugatan menyangkut suatu Keputusan atau PenetapanKomisi Pemilihan Umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum DaerahKabupaten Pangkep a quo, maka berdasar pada

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005:Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkanjawabannya tertanggal 22 Juni 2005 dengan memuat eksepsi sebagai berikut :a.

/strong>

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perjanjian yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah cidera janji /wanprestasi kepada Penggugat yaitu tidak mengembalikan uang milik Penggugat yang telah dipinjam oleh Tergugat untuk digunakan dalam rangka pemenangan Tergugat sebagai Bupati dalam Pemilihan

Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020;

RIDWAN ZAKARIA HARMIN HARIS.Pd, MS.i); Bahwa uang tersebut dibagikan kepada LA ARU, WA LIANA,LA ALIDI, SUMARJO ALI, FUDIANA dan saksi, Sedangkansisanya Rp. 1.000.000, (satu) juta rupiah) di simpanoleh LA ALIDI (orang tua saksi) ; Bahwa sebelumnya Pemilihan Kepala Daerah Kab.

RIDWAN ZAKARIA HARMINHARI S.Pd, MS.i) ; Bahwa yang menyuruh saksi SUMARJO untuk = memilihpasangan No. urut 1 adalah terdakwa ; Bahwa pada waktu pemilihan Kepala Daerah Kab. ButonUtara, saksi memilih No.urut 1, karena saksi sudahdiberi uang, sedangkan apabila saksi tidak diberi uang,maka saksi sebenarnya akan memilih pasangan No. urut4; Bahwa uang yang diberikan saksi SUMARJO, sudah saksibelanjakan ;Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya ;5.

RIDWAN ZAKARIA HARMIN HARI S.Pd,MS.i) pada pemilihan Kepala Daerah Kab. ButonUtara ; Bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada saksi LAALIDI kemudian dibagi bagikan kepada LA ARU, LASUMARJO, WA LIANA, dan RAMNA atas perintah terdakwa3 Bahwa benar ketika hari pemilihan Bupati Kab. ButonUtara , saksi LA ALIDI, saksi LA ARU, saksi LASUMARJO, saksi WALIANA, dan saksi RAMNA memilih No.urut 1 (Drs.

Buton UtaraMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangandiatas Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukanterdakwa memberikan uang dengan mengatakan supaya memilihpasangan No. 1, merupakan perbuatan yang disengaja danjuga perbuatan itu) merupakan suatu' tujuan agar pasangancalon Kepala Daerah nomor urut 1 mendapat dukungan atausuara dalam pemilihan Kepala Daerah Kab.

(lima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa karena sudah diberi uang olehterdakwa, maka ketika hari pemilihan Kepala Daerah Kab.Buton Utara, saksi LA ALIDI, LA ARU, LA SUMARJO, WALIANAdan RAMNA memilih pasangan calon Kepala Daerah Nomor urut 1(Drs.

Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta : gugatan Penggugat menyangkut PemilihanKepala Daerah (PILKADA) in casu PILKADA di KabupatenManggarai Barat ;Menimbang, bahwa berbagai putusan dalam YurisprudensiMahkamah Agung juga telah digariskan mengenai keputusanyang berkaitan dan termasuk ruang lingkup politik dalamkasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan TataUsaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (antara lainputusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004) ;Menimbang, bahwa Pemilihan

Kepala Daerah merupakanperbuatan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkuppolitik yaitu. didasarkan pada pandangan opolitis parapemilih maupun yang dipilih ; Menimbang, bahwa hasil Pemilihan Kepala Daerahmerupakan hasil dari pemilihan yang bersifat umum, sehinggatermasuk dalam pengecualian yang dapat digugat di PeradilanTata Usaha Negara;Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa a quo yaitumenyangkut pemilihan kepala daerah adalah bukan merupakanobyek Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

Pasal 2 hurufg Undang Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ; Hal. 3 dari 5 hal PenetapanNomor 121/G/2010/PTUN JKTMenimbang, bahwa dengan demikian, pokok gugatanPenggugat menyangkut sengketa Pemilihan Kepala Daerah, makaberdasarkan Pasal 2 huruf g UU Nomor 5 Tahun = 1986sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 51Tahun 2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, bukan kewenanganPeradilan Tata Usaha