Mutiara Halim perihal PencabutanKesepakatan Kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16Tahun 2005 ;Surat Bupati Lumajang Nomor : 180/1318/427.1/2008 tanggal 19Desember 2008 pada DPRD perihal Pemberitahuan Pencabutan KSO ;Surat Bupati Lumajang Nomor : 188.45/344/427.1/2008 tanggal 19Desember 2008 tentang Penetapan Nilai Jual Hasil Pengambilan (NJHP),Nilai Pasar/Harga Standard dan Besarnya Pajak Pengambilan BahanGalian Gol.

C untuk batu/batu pecah dan pasir bangunan dengan sistemportal ;e Surat Bupati Lumajang Nomor : 188.46/345/427.1/2008 tanggal 19Desember 2008 tentang Pembebasan Pajak Pengambilan Bahan GalianGol. C untuk batu/batu pecah dan pasir bangunan yang dimanfaatkanmasyarakat Kab. Lumajang ;e Surat Bupati Lumajang Nomor : 188.45/346/427.1/2008 tanggal 19Desember 2008 tentang Berlakunya System Portal Dalam Pemungutandan Pengambilan Bahan Galian Gol.

C untuk batu/batu pecah dan pasir bangunan dengan sistemportal ;Surat Bupati Lumajang Nomor : 188.46/345/427.1/2008 tanggal 19Desember 2008 tentang Pembebasan Pajak Pengambilan Bahan GalianGol. C untuk batu/batu pecah dan pasir bangunan yang dimanfaatkanmasyarakat Kab. Lumajang ;Surat Bupati Lumajang Nomor : 188.45/346/427.1/2008 tanggal 19Desember 2008 tentang Berlakunya System Portal Dalam Pemungutandan Pengambilan Bahan Galian Gol.

No. 333 K/PID.SUS/201238Surat Bupati Lumajang Nomor : 188.46/345/427.1/2008 tanggal 19Desember 2008 tentang Pembebasan Pajak Pengambilan Bahan GalianGol. C untuk batu/batu pecah dan pasir bangunan yang dimanfaatkanmasyarakat Kab. Lumajang ;Surat Bupati Lumajang Nomor : 188.45/346/427.1/2008 tanggal 19Desember 2008 tentang Berlakunya System Portal Dalam Pemungutandan Pengambilan Bahan Galian Gol.

Bahwa, Pemohon dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu,karena itu Pemohon dan Pemohon II melampirkan Surat Keterangan TidakHal 2 dari 10 hal Nomor 218 /Pdt.P/2018/PA.MtpMampu Nomor : 427.1/61/PM/SP tanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan olehPembakal Desa Sungai Pinang dan diketahui oleh Camat Sungai Pinang,Kabupaten Banjar;9.

permohonan para Pemohon sepatutnyadikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 3, pasal34 dan 35 (huruf) a UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon danPemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini pada KantorUrusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :427.1

Photo copy SURAT KELAHIRAN,tertanggal 3 April 2012 Nomor :427.1/13/427.910.02/2012 dariKepala Desa Krai, KecamatanYosowilangun, KabupatenLumajang, tertanda P 2 ;3. Photo copy AKTA CERAI Nomor :1833/AC/2000/PA.Lmj. tanggal 18Desember 2000 dari PengadilanAgama Lumajang, diberi tanda P3;4. Photo copy KARTU TANDAPENDUDUK NIK.3508074107750026, tertanggal 1Maret 2012 atas nama SUHERNI,tertanda P 4;5.

Kabupaten Berau;o Anggota : UnsurBappeda Kabupaten Berau; Unsur Dinas Perumahan dan Tata RuangKabupaten Berau; Unsur Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Kekayaan KabupatenBerau; Unsur Badan Pertanahan NasionalKabupaten Berau;Halaman 12 dari 306 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN Smr Unsur Badan Pertanahan NasionalKabupaten Berau; Unsur Bagian Pertanahan SekretariatDaerah Kabupaten Berau; Camat Setempat; Kepala Kampung Setempat;Bahwa Terdakwa kemudian menerbitkan Surat Penetapan LokasiNomor : 427.1

Kabupaten Berau;o Anggota : UnsurBappeda Kabupaten Berau; Unsur Dinas Perumahan dan Tata RuangKabupaten Berau; Unsur Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Kekayaan KabupatenBerau; Unsur Badan Pertanahan NasionalKabupaten Berau; Unsur Badan Pertanahan NasionalKabupaten Berau; Unsur Bagian Pertanahan SekretariatDaerah Kabupaten Berau; Camat Setempat; Kepala Kampung Setempat;Halaman 25 dari 306 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN SmrBahwa Terdakwa kemudian menerbitkan Surat Penetapan LokasiNomor : 427.1

Berau; Surat Penetapan LokasiNomor : 427.1/550/DisporaKab/X/2014, Tanggal 29 Oktober 2014; SPKSIH WIRYADI & REKAN Nomor : 05/PPKDISPORA/PRBSPOTANAH/X1/2014, tanggal 17 November 2014; Laporan Akhir PenilaianProperti Untuk Kepentingan Ganti Rugi Pembangunan Prasarana OlahRaga Terletak di : Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, KabupatenBerau Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 024/SIHPN/26/1 1/2014,Tanggal 26 November 2014 Oleh KJPP SIH WIRYADI & REKAN; BeritaAcara Musyawarah Bentuk dan Besarnya

No. 1223 K/PDT/201 1a.5a.6dengan system penimbangan di Kabupaten Lumajangtanggal 19 Desember 2008;3.2.Surat keputusan Nomor : 180/1317/427.1/2008 perihalpencabutan Kesepakatan Kerjasama dalam PerjanjianKerjasama Operasional Nomor 16 Tahun 2005 tanggal 19Desember 2008;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalamperkara ini sebesar Rp 137.000, (seratus tiga puluh tujuh riburupiah);Amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.97/B/2009/PT.TUN.SBY :1.

Surat Pemberitahuan Pencabutan Kesepakatan Kerjasamadalam Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 Tahun 2005No. 180/1317/427.1/2008 tanggal 19 Desember 2008;Bahwa secara fakta hukum yang ada, akibat dari perbuatan hukumTergugat Rekonvensi yang telah menerbitkan Surat Keputusantersebut di atas, telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya No. 143/G/PTUNSby, tanggal 20 Mei2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNo. 97/B/2009/PT.TUN.

(dua ratus lima puluh juta rupiah); Bahwa atas kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut haruslahdibebankan kepada Tergugat Rekonvensi :KERUGIAN IMMATERIIL : Bahwa akibat Surat Keputusan Pencabutan Perjanjian KesepakatanKerjasama Operasional No. 16 tahun 2005, sebagaimana SuratPemberitahuan Pencabutan Kerjasama Kesepakatan kerjasama dalamPerjanjian Kerjasama Operasional No. 16 tahun 2005 No.180/1317/427.1/2008 tanggal 19 Desember 2008, yang tidak berdasarhukum tersebut dan telah diberitakan di mass

Surat Pemberitahuan Pencabutan Kesepakatan Kerjasama dalamPerjanjian Kerjasama Operasional No. 16 Tahun 2005No.180/1317/427.1/2008 tanggal 19 Desember 2008;secara fakta hukum yang ada, jelasjelas merupakan suatu PerbuatanMelawan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 13865 KUHPerdata,yang berbunyi : "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawakerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;h.

Bahwa, Pemohon dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu,karena itu Pemohon dan Pemohon II melampirkan Surat Keterangan TidakMampu Nomor : 427.1/77/PM/SP tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan olehPembakal Desa Sungai Pinang dan diketahui oleh Camat Sungai Pinang,Kabupaten Banjar;9. Bahwa, Pemohon dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biayayang timbul akibat perkara ini karena tidak mampu;Hal 2 dari 11 hal.

Bahwa, Pemohon dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu,karena itu Pemohon dan Pemohon II melampirkan Surat Keterangan TidakMampu Nomor : 427.1/80/PM/SP tanggal 14 April 2019 yang dikeluarkan olehPembakal Desa Sungai Pinang dan diketahui oleh Camat Sungai Pinang,Kabupaten Banjar;Hal 2 dari 11 hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2019/PA.Mtp9.

Muslimin Kelurahan RindingKecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, sehingga meminta agarproses kegiatan pembebasan lahan tersebut untuk dipercepat dandirealisasikan;Bahwa Saksi SUPRIANTO, SH kemudian menerbitkan SuratPenetapan Lokasi Nomor : 427.1/01/550/DisporaKab/X/2014 tanggal29 Oktober 2014 dimana berdasarkan surat tersebut menyatakanbahwa perlu dilakukan penetapan lokasi untuk keperluan belanjamodal pengadaan tanah sarana stadion olahraga, pembebasan ahanuntuk sarana dan prasarana olahraga Rinding

Muslimin Kelurahan RindingKecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, sehingga meminta agarproses kegiatan pembebasan lahan tersebut untuk dipercepat dandirealisasikan;Bahwa Saksi SUPRIANTO, SH kemudian menerbitkan SuratPenetapan Lokasi Nomor : 427.1/01/550/DisporaKab/X/2014 tanggal29 Oktober 2014 dimana berdasarkan surat tersebut menyatakanbahwa perlu dilakukan penetapan lokasi untuk keperluan belanjamodal pengadaan tanah sarana stadion olahraga, pembebasan lahanuntuk sarana dan prasarana olahraga Rinding

Berau; Surat Penetapan LokasiNomor : 427.1/550/DisporaKab/X/2014, Tanggal 29 Oktober 2014; SPKSIH WIRYADI & REKAN Nomor : 05/PPKDISPORA/PRBSPOTANAH/X1/2014, tanggal 17 November 2014; Laporan Akhir PenilaianProperti Untuk Kepentingan Ganti Rugi Pembangunan Prasarana OlahRaga Terletak di : Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur,Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 024/SIHPN/26/11/2014, Tanggal 26 November 2014 Oleh KJPP SIH WIRYADI &REKAN; Berita Acara Musyawarah Bentuk dan Besarnya

Berau; Surat Penetapan LokasiNomor : 427.1/550/DisporaKab/X/2014, Tanggal 29 Oktober 2014; SPKSIH WIRYADI & REKAN Nomor : 05/PPKDISPORA/PRBSPOTANAH/X1I/2014, tanggal 17 November 2014; Laporan Akhir PenilaianProperti Untuk Kepentingan Ganti Rugi Pembangunan Prasarana OlahRaga Terletak di : Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur,Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 024/SIHPN/26/11/2014, Tanggal 26 November 2014 Oleh KJPP SIH WIRYADI &REKAN; Berita Acara Musyawarah Bentuk dan Besarnya

Berau; Surat Penetapan LokasiNomor : 427.1/550/DisporaKab/X/2014, Tanggal 29 Oktober 2014; SPKSIH WIRYADI & REKAN Nomor : 05/PPKDISPORA/PRBSPOTANAH/X1/2014, tanggal 17 November 2014; Laporan Akhir PenilaianProperti Untuk Kepentingan Ganti Rugi Pembangunan Prasarana OlahRaga Terletak di : Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, KabupatenBerau Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 024/SIHPN/26/1 1/2014,Tanggal 26 November 2014 Oleh KJPP SIH WIRYADI & REKAN; BeritaAcara Musyawarah Bentuk dan Besarnya

Surat Keterangan Nomor : 427.1/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 yangdikeluarkan kepala Desa Boloh. bermeterai cukup setelah diperiksadinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P3;B. Alat Bukii Saks yetitu 5 aqee psec nscceeen neces etree1.

7 Tahun1989 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untukmelakukan upaya damai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidakberhasil sampai putusan ini dijatuhkan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan denganbukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka perkara ini termasukwewenang Pengadilan Agama Buntok; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian dari UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dusun Selatan,Nomor 427.1

Bahwa, Pemohon dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu,karena itu Pemohon dan Pemohon II melampirkan Surat Keterangan TidakMampu Nomor : 427.1/84/PM/SP tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan olehPembakal Desa Sungai Pinang dan diketahui oleh Camat Sungai Pinang,Kabupaten Banjar;Hal 2 dari 11 hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2019/PA.Mtp9.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu,karena itu Pemohon dan Pemohon II melampirkan Surat Keterangan TidakMampu Nomor : 427.1/38/PM/SP tanggal 01 Maret 2019 yang dikeluarkan olehPembakal Desa Rantau Bakula, dan diketahui oleh Camat Sungai Pinang,Kabupaten Banjar;9.

Bahwa, Pemohon dan Pemohon Il termasuk orang yang tidak mampu,karena itu Pemohon dan Pemohon Il melampirkan Surat Keterangan TidakMampu Nomor : 427.1/70/PM/SP tanggal 21 April 2019 yang dikeluarkan olehPembakal Desa Sungai Pinang dan diketahui oleh Camat Sungai Pinang,Kabupaten Banjar;9.

Berau; Surat Penetapan LokasiNomor : 427.1/550/DisporaKab/X/2014, Tanggal 29 Oktober 2014; SPKSIH WIRYADI & REKAN Nomor : 05/PPKDISPORA/PRBSPOTANAH/X1/2014, tanggal 17 November 2014; Laporan Akhir PenilaianProperti Untuk Kepentingan Ganti Rugi Pembangunan Prasarana OlahRaga Terletak di : Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, KabupatenBerau Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 024/SIHPN/26/1 1/2014,Tanggal 26 November 2014 Oleh KJPP SIH WIRYADI & REKAN; BeritaAcara Musyawarah Bentuk dan Besarnya

Berau; Surat Penetapan LokasiNomor : 427.1/550/DisporaKab/X/2014, Tanggal 29 Oktober 2014; SPKSIH WIRYADI & REKAN Nomor : 05/PPKDISPORA/PRBSPOTANAH/X1/2014, tanggal 17 November 2014; Laporan Akhir PenilaianProperti Untuk Kepentingan Ganti Rugi Pembangunan Prasarana OlahRaga Terletak di : Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, KabupatenBerau Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 024/SIHPN/26/1 1/2014,Tanggal 26 November 2014 Oleh KJPP SIH WIRYADI & REKAN; BeritaHalaman 183 dari 283 Putusan Nomor 3/

Berau; Surat Penetapan LokasiHalaman 185 dari 283 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Smr.Nomor : 427.1/550/DisporaKab/X/2014, Tanggal 29 Oktober 2014; SPKSIH WIRYADI & REKAN Nomor : 05/PPKDISPORA/PRBSPOTANAH/X1/2014, tanggal 17 November 2014; Laporan Akhir PenilaianProperti Untuk Kepentingan Ganti Rugi Pembangunan Prasarana OlahRaga Terletak di : Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, KabupatenBerau Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 024/SIHPN/26/1 1/2014,Tanggal 26 November 2014 Oleh KJPP SIH

Berau; Surat Penetapan LokasiHalaman 187 dari 283 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Smr.Nomor : 427.1/550/DisporaKab/X/2014, Tanggal 29 Oktober 2014; SPKSIH WIRYADI & REKAN Nomor : 05/PPKDISPORA/PRBSPOTANAH/X1I/2014, tanggal 17 November 2014; Laporan Akhir PenilaianProperti Untuk Kepentingan Ganti Rugi Pembangunan Prasarana OlahRaga Terletak di : Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, KabupatenBerau Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 024/SIHPN/26/11/2014,Tanggal 26 November 2014 Oleh KJPP SIH

Berau; Surat Penetapan LokasiHalaman 198 dari 283 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Smr.Nomor : 427.1/550/DisporaKab/X/2014, Tanggal 29 Oktober 2014; SPKSIH WIRYADI & REKAN Nomor : 05/PPKDISPORA/PRBSPOTANAH/X1/2014, tanggal 17 November 2014; Laporan Akhir PenilaianProperti Untuk Kepentingan Ganti Rugi Pembangunan Prasarana OlahRaga Terletak di : Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, KabupatenBerau Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 024/SIHPN/26/1 1/2014,Tanggal 26 November 2014 Oleh KJPP SIH

Watik Ar binti WageBahwa pada tanggal 09 September 1983 yang lalu, Wage bin Buatmeninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yangdibuat oleh Kelurahan Lempake Kota Samarinda di bawah Nomor :427.1/400.06.003, tanggal 18 Desember 2019;Bahwa antara Pemohon dengan Wage bin Buat tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islammaupun peraturan perundangundangan yang berlaku;Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.

MutiaraHalim;Foto copy Surat Bupati Lumajang Nomor : 180/131/427.1/2008 tanggal19 Desember 2008 perihal Pencabutan Kesepakatan Kerjasama dalamPerjanjian Kerjasama Operasional No. 16 tahun 2005 dan KeputusanBupati Lumajang Nomor : 188.45/346/427.12/2008 tentang BerlakunyaSistem Portal Dalam Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan GalianGolongan C untuk Batu/Batu Pecah dan Pasir Bangunan danPencabutan Beberapa Keputusan Bupati Mengenai Pengelolaan BahanGalian Golongan C dengan Sistem Penimbangan di KabupatenLumajang

Pembebasan Pengambilan Bahan Galian Golongan C untukBatu/Batu Pecah dan Pasir Bangunan dengan Sistem Portal diKabupaten Lumajang tahun 2008;Foto copy Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/346/427.12/2008tentang Berlakunya Sistem Portal Dalam Pemungutan PajakPengambilan Bahan Galian Golongan C untuk Batu/Batu Pecah danPasir Bangunan dan Pencabutan Beberapa Keputusan bupati MengenaiPengelolaan Bahan Galian Golongan C dengan Sistem Penimbangan diKabupaten Lumajang;Foto copy Surat Edaran Nomor : 180/1327/427.1

Tanggal 20 Mei 2008 yangmenyatakan batal suratsurat keputusan yang diterbitkan Tergugat(Bupati Lumajang) dan memerintahkan Tergugat mencabut suratsuratNomor : 188.45/346/427.12/ 2008 tentang Berlakunya Sistem Portal danSurat Nomor : 180/1317/427.1/2008 tanggal 19 Desember 2008 perihalPencabutan Kesepakatan Kerjasama dalam Perjanjian KerjasamaOperasional Nomor : 16 tahun 2005;Foto copy Surat PTTUN tentang penjelasan yang berisi PenolakanPeninjauan Kembali (PK) yang diajukan Bupati Lumajang;Foto copy

Bahwa, Pemohon dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu,karena itu Pemohon dan Pemohon II melampirkan Surat Keterangan TidakMampu Nomor : 427.1/84/PM/SP tanggal 19 April 2019 yang dikeluarkan olehPembakal Desa Sungai Pinang dan diketahui oleh Camat Sungai Pinang,Kabupaten Banjar;Hal 2 dari 12 hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2019/PA.Mtp9.

Mutiara Halim ;Bahwa tim melakukan telaahan staf karena didasarkan pada permintaan Bupati.SJAHRAZAD MASDAR sebagaimana surat tugas Nomor : 094/941/427.1/2008 tanggal 01 September 2008;Bahwa dalam telahaan staf tersebut diketuai oleh saksi sebagai Asisten ekonomi danpembangunan, sdr. HANIFAH DYAH EKASIWI, SE Kepala Inspektorat KabupatenLumajang, Ir. INDAH AMPERAWATI, MSI Kepala Bappeda, Ir. NURUL HUDAKepala Bagian Ekonomi, Drs.

Mutiara tidak melakukan penambangan didaerahPasirian ; Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan dan peran Terdakwa dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa 13 Saksi HANIFAH DYAH EKASIWI, SH (disumpah) pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi sebagai anggota tim evaluasi tahun 2009 karena ditunjuk oleh BupatiLumajang SSAHRAZAD MASDAR berdasarkan Surat Keputusan Bupati tanggal 01September 2008 No. 94.941/427.1/2008 dan menjabat sebagai Kepala

MutiaraHalim karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 6 undangundang No.8234 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah ;Bahwa benar dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh tim evaluasikemudian Bupati Kabupaten Lumajang SJAHRAZAD MASDAR telahmengeluarkan Surat No. 180/1317/427.1/2008 tanggal 19 Desember 2008tentang Pencabutan KSO No. 16 tahun 2005, pecabutan beberapa KeputusanBupati mengenai pengelolaan bahan galian golongan C dengan sistempenimbangan di Kabupaten Lumajang dan telah

Mutiara Halim tetap dapat melakukan penimbangan pasir ;Bahwa benar pihak BPKP atas permintaan dari pihak Pemerintah DaerahKabupaten Lumajang sebagaimana suratnya No. 180/027/427.1/2009tertanggal 02 Februari 2009 dan Surat No. 180/036/427.1/2009 tertanggal 16Februari 2009, selanjutnya BPKP telah melakukan audit investigasi terhadapKSO No. 8 tahun 2004, KSO No. 10 tahun 2004, Addendum KSO No. 1083tahun 2004 dan KSO No. 16 tahun 2005 dan selanjutnya disimpulkanterdapat causa yang tidak halal dalam kontrak

Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran Nomor 427.1 / 40 / DS / Xl/ 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tenjolaut KecamatanCikalongwetan Kabupaten Bandung Barat, tanggal 07 Desember 2020,bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan denganaslinya (P.9);10.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217041005058271 atas nama KepalaKeluarga bernama Ace Supriadi yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat, tanggal 17 Oktober2012, bermaterai cukup dan

Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 6301102003080043tertanggal 09122014, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermateraicukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, olen KetuaMajelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.Fotokopi Surat keterangan menikah para Pemohon Nomor:427.1/240/SKM/PM/SP. tanggal 17 Nopember 2020,yang dikeluarkanoleh Pambakal Sungai Paring Kecamatan Sungai Paring KabupatenBanjar, bermaterai cukup dan