/XII/ARBBANI/2016 ( BuktiVide 6 ) ;7.

Menyatakan Tergugat belum mempunyai legalitas yang inkrcaht untukmenangani perkara nomor 916/XII/ARBBANI/2016 ;3. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak sah atasputusan perkara nomor 916/XII/ARBBANI/2016 karena Para Tergugatbelum mempunyai legalitas yang inkrcht untuk menangani perkara nomor916/XII/ARBBANI/2016;4.

Menyatakan Tergugat belum mempunyai legalitas yanginkracht untuk menangani perkara Nomor 916/XII/ARBBANI/2016;oe Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidaksah atas putusan perkara Nomor 916/XII/ARBBANI/2016 karenaPara Tergugat belum mempunyai legalitas yang inkracht untukmenangani perkara Nomor 916/XII/ARBBANI/2016;4.

SelArbitrase BANI No.: 916/XII/ARBBANI/2016 tertanggal 16 April 2018sehingga terbukti bahwa gugatan a quo diajukan oleh orang lain, di luarpihak dalam perkara No.: 916/XII/ARBBANI/2016;2.

pihak dalamperkara arbitrase BANI No.: 916/XII/ARBBANI/2016 sehinggatidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat.

No. 33 dengan nili total sebesar Rp 19.045.496.750,00(vide Putusan BANI 765/XII/ARBBANI/2015 halaman 23).2. Bahwa adalah sebuah fakta hukum, atas klaim/ tuntutan pembayaranMC. No. 27 sd. MC. No. 33 dimaksud, BANI memutuskan/mengabulkan nilai sebesar Rp. 9.158.863.518,60 (vide Putusan BANINo. 765/XII/ARBBANI/2015 halaman 45).3. Bahwa adalah sebuah fakta hukum, Pemohon (dh.

Bahwa dengan demikian, secara yuridis formil Pemohon (dh.Termohon Arbitrase) tidak dapat melaksanakan Putusan BANI No.765/XIV/ARBBANI/2015 dan Putusan BANI No. 516/V/ARBBANI/2013.

Maka secara mutatis mutandis Putusan BANI No.765/XIVARBBANI/2015 = dan Putusan BANI No. 516/V/ARBBANI/2013 tidak dapat dilaksanakan (NonExecutable)Berdasarkan uraian dasardasar hukum, faktafakta hukum sertaargumentasi hukum diatas,secara yuridis formil terobukti Putusan BANINo. 765/XII/ARBBANI/2015 tidak dapat dilaksanakan (NonExecutable).Maka patut dan layak serta berdasar hukum kiranya bagi YangTerhormat Majelis Hakim untuk menyatakan Batal Putusan BANI No.765/XI/ARBBANI/2015.Bahwa berdasarkan

Menyatakan Putusan Majelis Arbiter BANI dalam Perkara Nomor : 765/XII/ARBBANI/2015 tanggal 4 Nopember 2016 adalah putusan yang sah dan mengikatpara pihak;3. Memerintahkan segera Penggugat untuk melaksanakan secara sukarela isiPutusan BANI dalam Perkara Noomor : 765/XII/ARBBANI/2015 tanggal 4Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tegal;4.

Termohon Arbitrase adalah:Bahwa terhadap Putusan BANI No. 765/XII/ARBBANI/2015 haruslah dinyatakan bataldemihukum dengan alasan:Bahwa Termohon/dh. Pemohon Arbitrase tidak memiliki legal standing untukmengajukan permohonan Arbitrase dalam perkara Nomor 765/XII/ARBBANI/2015;Bahwa Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon/dh.

Membatalkan Putusan BANI Nomor 548/XII/ARBBANI/2013, tertanggal4 November 2014;5. Menyatakan Putusan BANI Nomor 548/XII/ARBBANI/2013, tertanggal 4November 2014 tidak berkekuatan hukum;6.

Arbitrase) tersebut, Majelis Arbitrase perkara No.: 548/XII/ARBBANI/2013 telah menjatunkan amar putusan sebagai berikut:AMAR PUTUSAN MAJELIS ARBITRASEPERKARA NO.: 548/XII/ARBBANI/20131.

arbitraseNo.: 548/XII/ARBBANI/2013 adalah sebagai berikut:a.

.: 548/XII/ARBBANI/20131.

3 halaman 56 Putusan Arbitrase No.: 548/XII/ARBBANI/2013.

/ARBBANI/2015.Bahwa pada Halaman 1 Putusan Tergugat No. 764/XI/ARBBANI/2015 telah digunakan istilah PEMOHON danTERMOHON yang didefinisikan dan menggunakan huruf besar atau huruf capital, sehingga seyogyanya seluruhpenggunaan kata yang mengacu pada definisi di atas jugaharus seragam yaitu menggunakan huruf besar semua.Faktanya, dalam Putusan No. 764/XI/ARBBANI/2015 terdapatketidakkonsistenan atas penggunaan kata PEMOHON danTERMOHON?

/2015.Menyatakan bahwa Putusan Tergugat No. 764/XI/ARBBANI/2015telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan (ultrapetita).Menyatakan bahwa Putusan Tergugat No. 764/XI/ARBBANI/2015telah tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus.Menyatakan bahwa Putusan Tergugat No. 764/XI/ARBBANI/2015mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu samalainnya.Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan koreksi terhadapkekeliruan administratif dalam Putusan No. 764/XI/ARBBANI/

Menyatakan bahwa fTergugat telah melakukan kekeliruanadministratif dalam Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARBBANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017.3. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARBBANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 telah mengabulkan sesuatuyang tidak dituntut oleh pihak lawan.4. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARBBANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 telah tidak memuat satu ataulebih hal yang diminta untuk diputus.5.

Bukti P1 Permohonan Arbitrase tertanggal 25 November 2015 dari PT.Prima Multi Mineral yang didaftarkan tanggal 25 November 2015No.764/XI/ARBBANI/2015 (foto copy dari fopto copy);2. Bukti P2 Putusan No.764/XI/ARBBANI/2015 berikut SuratNo.17.165/I/BANI/LN tanggal 19 Januari 2017 tentang PenyampaianCopy Putusan BANI dalam perkara No.764/XI/ARBBANI/2015 antaraPT.

Prima Multi Mineral yangdidaftarkan tanggal 25 November 2015 No.764/XI/ARBBANI/2015 (P.1) danatas permohonan tersebut BANI telah menjatuhkan Putusan Arbitrase BANINo. 764/XI/ARBBANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 ( Bukti P.6 dan T.7 ) danatas putusan BANI No. 764/XI/ARBBANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017Penggugat dengan mendasarkan pada Pasal 58 UU No. 30 Tahun 1999mengajukan permohonan koreksi terhadap kekeliruan administratif dalamPutusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARBBANI/2015 tanggal 11 Januari

Menyatakan batal demi hukum, atau setidaktidaknya membatalkan, atau menyatakantidak berkekuatan hukum, atau menyatakan tidak dapat dilaksanakan (non executable)Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palu : Nomor : 258/V/ARBBANI/2007/PN.PALU tertanggal 19 November 2014 yang memerintahkan Pemerintah Kota Paluuntuk melaksanakan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.258A/V/ARBBANI/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tersebut; 6.

Surat Penetapan Aanmaning/Teguran Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor258/V /ARBBANI/2007 tanggal 22 Mei 2008 (BUKTI T15) yang pada intinyamemerintahkan Pelawan untuk memenuhi isi Putusan BANI No.258; vi)43c.

W.21.U / 465/HT.04.10 /V / 2008 tanggal7 Mei 2008 (vide BUKTI T14) yang antara lain menyatakan:Putusan BANI No. 258 telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Palu padatanggal 30 Oktober 2007 dibawah register No. 01 /ArbBANI 2007/PN.

Berupa : putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 258/V/ARBBANI/2007, tanggal 2 Oktober 2007;P9.

Berupa : surat penetapan amaning/teguran Nomor : 258/V/ARBBANI/2007 tertanggal 22Mei 2008; P10.Berupa : Penetapan anmaning Nomor : 258/V/ARBBANI/2007, tanggal 15 Oktober 2014dan; P11.Berupa : Penetapan eksekusi Nomor : 258/PEN.EKS/V/BANI/2007/PN Palu, tanggal 19 Nopember 2014; Menimbang, bahwa dari ke 9 (sembilan) bukti surat tersebut, yang menurut pendapatMajelis Hakim tidak ada satu buktipun yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwaputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 258/V/ARBBANI

Faktanya, dalam Putusan Nomor764/XI/ARBBANI/2015 terdapat ketidakkonsistenan atas penggunaan kataPemohon dan Termohon dalam putusan yang hanya menggunakan hurufbesar di awal (Pemohon, Termohon);Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 764/XI/ARBBANI/2015 harusdilakukan koreksi adminsitratif terhadap penggunaan istilah Pemohon danTermohon yang harus seragam;Penggunaan istilah Dollar dan Dolar dalam Putusan Nomor 764/XI/ARBBANI/2015:Dalam Putusan Tergugat Nomor 764/XI/ARBBANI/2015 terdapatpenggunaan istilah

/2015;Menyatakan bahwa Putusan Tergugat Nomor 764/XI/ARBBANI/2015 telahmengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan (ultra petita);Menyatakan bahwa Putusan Tergugat Nomor 764/XI/ARBBANI/2015 telahHalaman 15 dari 36 hal.

Menyatakan bahwa Putusan Tergugat Nomor 764/XI/ARBBANI/2015mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya;6. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan koreksi terhadap kekeliruanadministratif dalam Putusan Nomor 764/XI/ARBBANI/2015 sesuai denganpermohonan Penggugat;7. Memerintahkan Tergugat untuk menghapus/mengurangi amaramar nomor2, 4 sampai dengan 9 dari Putusan Nomor 764/XI/ARBBANI/2015;8.

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kekeliruan administratifdalam Putusan Arbitrase BANI Nomor 764/XI/ARBBANI/2015 tanggal11 Januari 2017.3. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI Nomor 764/XI/ARBBANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 telah mengabulkan sesuatu yangtidak dituntut oleh pihak lawan;4. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI Nomor 764/XI/ARBBANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 telah tidak memuat satu atau lebihhal yang diminta untuk diputus;5.

Nomor 1405 B/Pdt.SusArbt/2017BANI Nomor 764/XI/ARBBANI/2015;10.

Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor:43031/V/ARBBANI/2020, tanggal6 April 2021;3. Menyatakan BANI (Turut Termohon) tidak lagi berwenang untuk memeriksa danmemutus perkara aquo;4.

Menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan BANI Nomor: 43031/V/ARBBANI/2020 tanggal 06 April 2021 yang diajukan oleh PEMOHON dinyatakantidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, atau setidaktidaknyamenyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;2. Menguatkan putusan BANI Nomor: 43031/V/ARBBANI/2020 tanggal 06 April2021;3.

Menyatakan putusan BANI Nomor: 43031/V/ARBBANI/2020 tanggal 06 April2021 adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat keduabelah pihak;4.

JKt.Brt.Putusan Arbitrase BANI No. 670/III/ARBBANI/2015 tertanggal 19Januari 2016, menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tersebutadalahcukupberalasankarenakeberatanPemohon padasubstansinyaadalahkeberatanterhadapPutusan ArbitraseBANI No. 670/III/ARBBANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016 yangtelahmenolakgugatan Pemohon PT Kapal Angkut Indonesiamelawan PT PANN Pembiayaan MaritimselakuTermohon danPT Pelayaran Kapuas Jaya Samudra selakuTurut Termohondalamperkaraarbitrase BANI No. 670/III/ARBBANI/2015tersebut.Menimbang

JKt.Brt.permohonan arbitrase oleh Termohon kepada Pemohon melalui BANI danteregister dalam perkara No. 43031/V/ARBBANI/2020.Terhadap permohonan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon di atas, MajelisArbitrase BANI dalam perkara No. 43031/V/ARBBANI/2020 telahmenjatuhkan putusan pada tanggal 6 April 2021 dengan amar putusan sebagaiberikut :Amar Putusan Arbitrase BANI No. 43031/V/ARBBANI/2020Tanggal 6 April 2021Memutuskan1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.2.

Amphi Dwi Pratama untuk menjaminkan ataumelakukan perbuatan hukum terhadap sertifikat tersebut.Bahwa karena sertifikat Pelawan bukanlah obyek sengketa dalamperkaraNo. 928/II/ARBBANI/201, maka sudah sepatutnya menuruthukum tanah milik Pelawan tersebut harus dinyatakan bukanlahobyek sengketa dan bukan obyek sita eksekusi dalam permohonaneksekusi atas putusan No. 928/II/ARBBANI/2017;6.

No.928/II/ARBBANI/2017 adalah tidak dapat dilaksanakan (noneksekutabel)7. Bahwa, penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan KetuaPengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2EKS/2018/PN.Mks. jo.

No. 928/II/ARBBANI/2017ditangguhkan pelaksanaannya10.

No. 982/II/ARBBANI/2017, tanggal 6 Maret2018, diberi tanda P1.B, bukti tersebut adalah foto copy dari fotocopy;3. Foto copy Badan Arbitrase Indonesia (BANI), Nomor.17.2768/XI/BANI/ED. Tanggal 29 November 2017, HalPenyampaian copy putusan dalam perkara Nomor. 928/II/ARBBANI/2017, diberi tanda P2, bukti tersebut sesuai dengan aslinya;4.

Foto copy Permohonan Penetapan Eksekusi atas putusan BANINo.928/II/ARBBANI/2017 tanggal 23 November 2017,, diberi tanda(T1.4), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;5. Foto copy Penetapan No.2 EKS/2018/PN.Mks Jo. No.928/II/ARBBANI/2017 tanggal 6 Maret 2018, diberi tanda (TI.5),bukti tersebut sesuai dengan aslinya;6. Foto copy Permohonan pelaksanaan eksekusi atas penetapanNo. 2 EKS/2018/PN.Mks Jo.

Majelis Arbitrase Perkara No: 505/II/ARBBANI/2013 antara PT. DHL Exel Supply ChainIndonesia sebagai Pemohon Konvensi/ TermohonRekonvensi melawan PT.

MAJELIS ARBITRASE PERKARA No. 505/II/ARBBANI/2013qq.BADAN ARBITRASE NASIONALINDONESIA (BANI) ;a. dalam kapasitasnya selaku Majelis Arbitrase BANI dalamperkara No.: 505/II/ARBBANI/2013 sebagai Termohondalam perkara ini.2.

.: 505/II/ARBBANI/2013. Untuk itu Termohon akan mencoba membimbing danmemberikan pengertian Pemohon dengan poinpoin berikut ini:1.

.: 505/II/ARBBANI/2013 diajukan olehTurut Termohon.3.Apabila Pemohon bersikeras untuk mempertahankan haknya untukmendapatkan klaim atas pembayaran management fee danoperating cost tersebut sebenarnya dapat saja Pemohon ajukansecara terpisah dalam bentuk Permohonan balik (Rekonvensi)dalam perkara Arbitrase No.: 505/II/ARBBANI/2013.

dalampertimbangan hukum Majelis Arbitrase No.: 505/II/ARBBANI/2013pada poin 12 sampai 14 halaman 32 Putusan Arbitrase BANI No.:505/II/ARBBANI/2013 yang Termohon kutip berikut ini:12.

No. 928/II/ARBBANI/2017 tidak dapatdilaksanakan dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.12.

Bahwa berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Nasional IndonesiaNo. 928/II/ARBBANI/2017 tanggal 23 November 2017 penyerahanjaminan telah sesuai dengan hukum yang berlaku.B. PERIHAL PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSARNO. 2 EKS /2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARBBANI/2017 TANGGAL 06MARET 201812. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06Maret 2018No. 2 EKS/2018/PN.MKS. Jo. No. 928/II/ARBBANI/2017 telahsah secara hukum.13.

No. 928/II/ARBBANI/2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 25 Juni 2018 No.2EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARBBANI/2017 jo. Berita Acara SitaEksekusitanggal 3 Agustus 2018 No. 1/Pen.KPN/ST/PDT/2018/PN.PrePenetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare tanggal 2 Juli 2018 No.1/Pen.KPN/ST/PDT/2018/PN.Preyang dilaksanakan oleh Pengadilan NegeriMakassar dan Pengadilan Negeri Parepare bersifat executableatas:a.

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SALAH MEMPERTIMBANGKANHUKUM TERKAIT PARA PELAWAN ADALAH PIHAK DALAM PUTUSAN BANINo. 928/II/ARBBANI/201723.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan NegeriMakassar telah salah dan keliru terkait Para Pembanding adalah pihak dalamPutusan BANI No. 928/II/ARBBANI/2017 tertanggal 23 November 2017;Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS25. Bahwa dalam Putusan BANI No. 928/II/ARBBANI/2017, PT.

Bahwa ternyata Majelis Hakim BANI Jakarta dalam perkaraNo.516/V/ARBBANI/2013 dalam menjatuhkan putusannya telah salahdan keliru, selain itu ada bukti yang disembunyikan oleh Tergugat yangtidak diajukan pada saat proses pembuktian, sehingga menyebabkanadanya kekeliruan Majelis Hakim BANI Jakarta dalam perkaraNo.516/V/ARBBANI/2013, dalam menjatuhkan putusannya ;10.

/2013 pada hal.9798, jelaslahbahwasannya terdapat bukti yang disembunyikan yaitu surat dari26.21s28.29.11WORLD BANK tanggal 13 juni 2013 kepada Tergugat yang isinyatentang Suspensionkepada Tergugat;Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum putusan MajelisHakim BANI JakartaNo.516/V/ARBBANI/2013 padahal.9798tersebut, maka ada pihak lain yaitu World Bank/Bank Duniasebagai pihak yang disembunyikan oleh Tergugat, oleh karenanyaputusan BANI JakartaNo.516/V/ARBBANI/2013 adalah kurangpihak;Bahwa penggantian

kerugian sebagaimana ditetapkan oleh BANIJakarta sebesar Rp.26.871.672.000,00 (dua puluh enam milyardelapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh duaribu. rupiah) adalah sangat tidak relevan oleh karena paraPenggugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ataupunwanprestasi kepada Tergugat yang menimbulkan kerugiantersebut, sebagaimana pertimbangan dan amar putusan BANIJakarta No.516/V/ARBBANI/2013 tertanggal 28 Januari 2014 ;Bahwa putusan BANI Jakarta No.516/V/ARBBANI/201 3tertanggal28

Bahwa berdasarkan kontrak yang disepakati, maka Tergugatmendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa ke BadanArbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara Nomor516/V/ARBBANI/2013 tanggal 28 Januari 2014 ;. Bahwa segala dalil yang disampaikan Para Penggugat dalamposita gugatannya, telah diperiksa dan diputus oleh Majelis ArbiterBadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara Nomor516/V/ARBBANI/2013 ;.

Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenangmemeriksa pokok perkara yang telah diperiksa dan diputusoleh Majelis Arbiter BANI dalam perkara No.516/V/ARBBANI/2013 tanggal 28 Januari 2014.4. Menyatakan Putusan Majelis Arbiter BANI dalam perkaraNo.516/V/ARBBANI/ tanggal 28 Januari adalah putusan yangsah dan mengikat para pihak ;5.

Menyatakan Putusan Arbitrase BANI No. 513/IV/ARBBANI/2013tanggal 5 Juni 2014 tidak mencerminkan rasa keadilan dankepatutan3. Menyatakan Putusan Arbitrase BANI No. 513/IV/ARBBANI/2013tanggal 5 Juni 2014 adalah batal demi hukum.4.

. 513/IV/ARBBANI/2013 tidak sematamata hanya bersumberdari keterangan Saksi Ahli M.

H (vide halaman 54 PutusanArbitrase No. 513/IV/ARBBANI/2013) dan keterangan SaksiAkuntan Publik, Ibu MAURICE GANDA NAINGGOLAN (videhalaman 55 Putusan Arbitrase No. 513/IV/ARBBANI/2013).Dengan kata lain, keterangan Saksi Ahli M. E. ELIJANA TANSAH,Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 305/Padt.G/BANI/2014/PN ukt.UtrS. H bukan merupakan sesuatu yang dapat menentukan hasilPutusan Arbitrase No. 513/IV/ARBBANI/2013..

di dalam proses pemeriksaanPerkara Arbitrase No. 513/IV/ARBBANI/2013.

arbitrase No. 513/IV/ARBBANI/2013, yaitu:1).

/DPS/2016 pada Pengadilan NegeriDenpasar sehingga dikeluarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriDenpasar No: Nomor: 12/XI/ARBBANI/DPS/2016 jo.

/DPS/2016 pada PengadilanNegeri Denpasar No: Nomor: 12/XI/ARBBANI/DPS/2016 jo.

Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 12/XI/ARBBANI/DPS/2016.

.02/8/2018 mengenai Pemberitahuan Pelaksanaan SitaEksekusi dalam Perkara Nomor: 12/XI/ARBBANI/DPS/2016 jo.

Sarana Sinergy Utama, telah diputus oleh BadanArbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Denpasar dengan putusanNo.Reg.12/XI/ARBBANI/DPS/2016, tanggal 8 September 2017, dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26September 2017 (bukti T2), dan telah dimohonkan eksekusi sebagaimana bukti P2 berupa Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 12/XI/ARBBANI/DPS/2016.

Membatalkan Putusan BANI Nomor 548/XII/ARBBANI/2013, tertanggal4 November 2014;5. Menyatakan Putusan BANI Nomor 548/XII/ARBBANI/2013, tertanggal 4November 2014 tidak berkekuatan hukum;6.

Arbitrase) tersebut, Majelis Arbitrase perkara No.: 548/XII/ARBBANI/2013 telah menjatunkan amar putusan sebagai berikut:AMAR PUTUSAN MAJELIS ARBITRASEPERKARA NO.: 548/XII/ARBBANI/20131.

arbitraseNo.: 548/XII/ARBBANI/2013 adalah sebagai berikut:a.

.: 548/XII/ARBBANI/20131.

3 halaman 56 Putusan Arbitrase No.: 548/XII/ARBBANI/2013.

Nomor 211 B/Pdt.SusArbt/2018Sudirman Central Business District (SCBC), JakartaSelatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal24 November 2017;Para Termohon dahulu Para Termohon Pembatalan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Arbitrase Nasional telah telah memberikan Putusan Nomor880/VIII/ARBBANI/2016, tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya sebagai

Mengabulkan permohonan Pembatalan Putusan Badan ArbitraseNasional Indonesia Nomor 880/VIII/ARBBANI/2016, tanggal 13 Juni2017 untuk seluruhnya;2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor880/VIII/ARBBANI/2016, tanggal 13 Juni 2017 tidak memiliki kekuatanhukum mengikat;3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor880/VIII/ARBBANI/2016, tanggal 13 Juni 2017 berikut segala akibathukumnya;4.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untukmencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor880/VIII/ARBBANI/2016, tanggal 13 Juni 2017 dari Register PendaftaranPutusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;5. Menghukum Termohon dan Termohon II untuk membayar seluruh biayaperkara ini;Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Pembatalanmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 211 B/Pdt.SusArbt/20181.

Mengabulkan permohonan Pembatalan Putusan Badan ArbitraseNasional Indonesia Nomor 880/VIII/ARBBANI/2016, tertanggal 13 Juni2017 untuk seluruhnya;4. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor880/VIII/ARBBANI/2016 tanggal 13 Juni 2017 tidak memiliki kekuatanhukum mengikat;5. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor880/VIII/ARBBANI/2016, tanggal 13 Juni 2017 berikut segala akibathukumnya;6.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untukmencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor880/VIII/ARBBANI/2016, tanggal 13 Juni 2017 dari Register PendaftaranPutusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan;7.

Kemudian atas PutusanBANI tersebut PELAWAN dianggap Wanprestasi oleh PUTUSAN BadanArbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta No.840/IV/ARBBANI /2016tertanggal 27 Januari 2017 yang sampai saat diajukan perawanan inibelum berkekuatan hukum tetap, yakni masih diperiksa oleh MahkamahAgung dengan No.1239 B/Pdt.Sus.Arbt/201 7;Bahwa terdapat dalam sebagian pertimbangan hukum dan amar PutusanNo.840/IV/ARBBANI/2016 tertanggal 27 Januari 2017 tidak pulamengabulkan permohonan peletakan sita jaminan yang dimohonkan

Sedangkan dalampertimbangan hukum dan amar Putusan No.840/IV/ARBBANI/2016tertanggal 27 Januari 2017, sudah sangat jelas tidak dikabulkannyaPermohonan Sita sehingga Pengadilan Negeri Wonosobo tidak memilikikewenangan untuk melaksanakan putusan atas permohonan yang tidakdikabulkan;Bahwa akan tetapi apabila yang dimaksud oleh TERLAWAN adalahPERMOHONAN PELETAKAN SITA sebagai jaminan agar PutusanNo.840/IV/ARBBANI/2016 tertanggal 27 Januari 2017 tidak illusoir, makapula tidak memiliki landasan hukum yang

Bahwa atas amar Putusan Arbitrase BANI tersebut, dikarenakan PELAWANtidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka TERLAWANmengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase No.840/IV/ARBBANI/2016 tertanggal 27 Januari 2017 Serta PelaksanaanPenyitaan Tanah Dan Bangunan Juga Aset Lainnya Milik Paulus PrayitnoDan Pemblokiran Serta Pencairan Rekening Bank Milik Paulus PrayitnoSelaku Pemilik Dari Usaha Dagang (UD) Hanna Sebagai JaminanPelaksanaan Putusan Arbitrase No. 840/IV/ARBBANI

Bahwa Jawaban TERLAWAN atas Perlawanan PELAWAN, kami uraikansebagai berikut:PUTUSAN ARBITRASE No. 840/IV/ARBBANI/2016 TERTANGGAL 27JANUARI 2017 ADALAH PUTUSAN YANG BERSIFAT FINAL, MENGIKATDAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP;1.

Bahwa selanjutnya TERLAWAN telah mendaftarkan PermohonanPelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase No. 840/IV/ARBBANI/2016tertanggal 27 Januari 2017 Serta Pelaksanaan Penyitaan Tanah DanBangunan Juga Aset Lainnya Milik Paulus Prayitno Dan PemblokiranSerta Pencairan Rekening Bank Milik Paulus Prayitno Selaku PemilikDari Usaha Dagang (UD) Hanna Sebagai Jaminan PelaksanaanPutusan Arbitrase No. 840/IV/ARBBANI/2016, yang teregister diPengadilan Wonosobo dalam Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2017/PN.Wsb..

Menyatakan Permohonan TERLAWAN atas Permohonan PelaksanaanEksekusi Putusan Arbitrase No.840/IV/ARBBANI/2016 tertanggal 27Januari 2017 Serta Pelaksanaan Penyitaan Tanah dan Bangunan JugaAset Lainnya Milik Paulus Prayitno dan Pemblokiran Serta PencairanRekening Bank Milik Paulus Prayitno selaku Pemilik Dari Usaha Dagang(UD) Hanna Sebagai Jaminan Pelaksanaan Putusan ArbitraseHal. 3 dari 39 Putusan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Wsb.No.840/IV/ARBBANI/2016, teregister di Pengadilan Negeri WonosoboNomor 5/Pdt.Eks

/ARBBANI/2016, yang teregister di PengadilanWonosobo dalam Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2017/PN.Wsb., tertanggal 1November 2017.8.

Bahwa pada dasarnya alasan dari PARA PELAWAN mengajukan Perlawananterhadap Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase No.840/IV/ARBBANI/2016 tertanggal 27 Januari 2017 Serta PelaksanaanPenyitaan Tanah Dan Bangunan Juga Aset Lainnya Milik Paulus Prayitno DanPemblokiran Serta Pencairan Rekening Bank Milik Paulus Prayitno SelakuPemilik Dari Usaha Dagang (UD) Hanna Sebagai Jaminan PelaksanaanPutusan Arbitrase No. 840/IV/ARBBANI/2016, yang teregister di PengadilanWonosobo dalam Perkara Nomor 5/

Kemudian atas Putusan BANI tersebut TERLAWAN II dianggapWanprestasi oleh PUTUSAN Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)Jakarta No.840/IV/ARBBANI/2016 tertanggal 27 Januari 2017 Jo. PutusanMahkamah Agung dengan No.1239 B/Pdt.Sus.Arbt/2017;Hal. 28 dari 39 Putusan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Wsb.4. Benar, TERLAWAN mengajukan PERMOHONAN PELETAKAN SITA atashartaharta milik TERLAWAN II sebagai jaminan agar PutusanNo.840/IV/ARBBANI/2016 tertanggal 27 Januari 2017 tidak illusoir.

Apakah Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase No.840/IV/ARBBANI/2016 tertanggal 27 Januari 2017 yang teregister diPengadilan Wonosobo dalam Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2017/PN.Wsb.,sudahsesual dengan hukum yang berlaku?

., FCBArb;2 MAJELIS ARBITRASE PERKARA Nomor = 271/XI/ARBBANI/2007, berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 2, Jalan Mampang PrapatanRaya Nomor 2 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid,S.H., Ph.D.FCBArb., dan kawankawan atas nama Majelis Arbitrase Perkara Nomor271/XI/ARBBANI/2007;keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indrastuti, S.H.

Nomor 271 /XI/ARBBANI/2007 tersebut ?

;bDi bawah lembaga apakah pihak yang memeriksa dan memutus perkara ArbitraseNomor 271/XI/ARBBANI/2007 tersebut ?

Terhadap pertanyaan pertama, dapatdikemukakan jawaban bahwa yang memeriksa dan memutus perkara Arbitrase Nomor271/XI/ARBBANI/2007 tersebut adalah Majelis Arbitrase perkara Nomor 271/XI/ARBBANI/2007;Terhadap pertanyaan kedua, dapat dikemukakan jawaban bahwa Majelis Arbitraseyang memeriksa dan memutus perkara perkara Arbitrase Nomor 271/XI/ARBBANI/2007 tersebut berada di bawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAND;Dengan demikian, jelaslah bahwa permohonan pembatalan yang diajukanoleh Pemohon seharusnya

Bumigas Energi tersebut;e Membatalkan Putusan Arbitrase BANI tanggal 11 Juli 2008 Nomor 271/XI/ ARBBANI/2007;e Menolak permohonan Pemohon PT.

Atas dasar itulah Penggugatberkeberatan dan memohon pembatalan Putusan BANI tersebut;Jadi jelaslah bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keterlambatan pekerjaanyang mengakibatkan pengenaan denda adalah merupakan salah Tergugat sendiri.Dan pengenaan denda oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sudah sesuaidengan Perjanjian Nomor C04062;1 Bahwa Putusan BANI Nomor 502/I/ARBBANI/2013adalah nebis in idem dengan Putusan BANI Nomor 218/I/ARBBANI/2006;Berdasarkan Putusan BANI Nomor 218/I/ARBBANI/2006

/I/ARBBANI/2006 dan Putusan BANI Nomor 502/I/ARBBANI/2013.

Seharusnya gugatanTergugat sebagaimana telah Penggugat sampaikan dalam eksepsi pada perkaraNomor 502/I/ARBBANI/2013 adalah kabur (obscuur libel);Bahwa kaburnya gugatan Tergugat pada sidang BANI perkara Nomor 502/I/ARBBANI/2013 disebabkan karena posita yang diajukan dalam gugatantersebut bertentangan dengan petitumnya. Pada surat gugatannya, Tergugatmeminta dikembalikan denda yang Penggugat kenakan sesuai perjanjian(wanprestasi).

Dengan kata lain, 506dikurangi dengan 157 masih tersisa 349 hari keterlambatan,dimana hal ini adalah konsekuensi dari Putusan BANI Nomor218/1/ARBBANI/2006 yang seharusnya tidak dipermasalahkanlagi oleh Putusan BANI Nomor 502/I/ARBBANI/2013.

Olehkarenanya, Putusan BANI Nomor 502/I/ARBBANI/2013adalah nebis in idem dengan Putusan BANI Nomor 218 a quodan karenanya putusan a quo patutlah untuk dibatalkan;2 Putusan arbitrase Nomor 502/I/ARBBANI/2013 melanggar asas ultrapetita karena mengabulkan sesuatu yang tidak diminta sehinggamelanggar Pasal 178 ayat (3) HIR dan bertentangan dengan ketertibanumum;Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan halhal sebagai berikut:e Bahwa dalam Putusan Arbitrase Nomor 502/I/ARBBANI/2013,yang mengenakan Pasal

tanggal Februari 2005 (selanjutnya disebut D&P GPD) (P3) dalamproses pemeriksaan di forum BANI (perkara Nomor 271/XI/ARBBANI/2007) PT.

No. 586 K/Pdt.Sus/201226terhadap putusan Arbitrase in casu putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARBBANI/2007tanggal 17 Juli 2008.;Pertanyaannya sekarang adalah:a Siapakah yang telah memeriksa dan memutusperkara Arbitrase Nomor = 271/XI/ARBBANI/2007 tersebut? ;b Dibawah lembaga apakah pihak yang memeriksadan memutus perkara Arbitrase Nomor 271/XI/ARBBANI/2007 tersebut?

Terhadap pertanyaanpertama, dapat dikemukakan jawaban bahwa yangmemeriksa dan memutus perkara Arbitrase Nomor271/XI/ARBBANI/2007 tersebut adalah MajelisArbitrase perkara Nomor 271/XI/ARBBANI/2007 ;Terhadap pertanyaan kedua, dapat dikemukakan jawaban bahwa Majelis Arbitrase yangmemeriksa dan memutus perkara perkara Arbitrase Nomor 271/XI/ARBBANI/2007tersebut berada di bawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAND ;Dengan demikian, jelaslah bahwa permohonan pembatalan yang diajukan olehPemohon seharusnya

ditujukan terhadap Majelis Arbitrase perkara Nomor 271/XI/ARBBANI/2007 tersebut, karena putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARBBANI/2007 tanggal17 Juli 2008 tersebut diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase tersebut dan jugaditujukan kepada BANI yang menjadi tempat bernaung Majelis Arbitrase tersebut ;Namun, ternyata, dalam permohonan pembatalan Arbitrase a quo, Pemohon malahmengajukan permohonan dan menempatkan PT.

No. 586 K/Pdt.Sus/201232d In casu, putusan Arbitrase yang dimintakan pembatalannyaoleh Pemohon yaitu Putusan BANI Nomor 271/XI/ARBBANI/2007 tanggal 17 Juli 2008, telah didaftarkan diKepaniteraan PN.