Penetapan Delegasi Sita Eksekusi No.3/Pdt.SitaDelegasi/2022/PN Kla yang diterbitkan Pengadilan Negeri Kalianda tidak mempunyai kekuatan hukum;

Permintaan delegasi panggilan/pemberitahuan harus dilaksanakandengan penuh tanggung jawab sebagai salah satu kewajiban pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 yakni Pengadilan wajib saling memberi bantuan yangdiminta untuk kepentingan peradilan;.

Agar penanganan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan inidapat dilaksanakan secara efektif sejalan dengan prinsip peradilancepat, Ketua Pengadilan menunjuk seorang koordinator yangbertanggungjawab langsung kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan;. Pengadilan membuat sebuah buku/register untuk mencatat prosespenanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan sehinggamemudahkan proses monitoring.

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyampaikan laporan keadaanpenanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan kepada KetuaPengadilan Tingkat Banding setiap dua bulan sekali dan tembusannyadisampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Direktur JenderalBadan Peradilan terkait;. Ketua Pengadilan Tingkat Banding melakukan pengawasan prosespenanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan padapengadilan yang berada di wilayah hukumnya;.

Mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuandilakukan sebagai berikut:a. Pengadilan yang akan meminta bantuan delegasipanggilan/pemberitahuan menyampaikan surat permohonankepada ketua pengadilan yang dimintakan bantuan delegasi melaluisurat elektronik, faksimile, atau sistem informasi yang dimilikidengan disertai bukti pengiriman biaya panggilan kecuali terhadapperkara prodeo; .

Koordinator melakukan pembaruan data/informasi prosespenanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan dalamregister atau sistem informasi yang disediakan,Untuk efektifitas penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan, setiap pengadilan harus mempublikasikan daftarradius wilayah dan biaya pemanggilan untuk masingmasing radiuswilayah tersebut dalam situs web masingmasing;Agar tercipta mekanisme penanganan bantuan delegasipanggilan/pemberitahuan secara cepat, transparan, dan terkendalimasingmasing

tahapan mpalimpali, danuntuk rencana pelamaran wali Pemohon mengatakan jangan dulu kitabahas rencana pelamaran itu karena saya ini harus rembug dulu dengansemua saudara sehingga pada saat itu pihak delegasi calon suamiPemohon pulang kembali; Bahwa oleh karena wali Pemohon tidak menentukankepastian waktu pelamaran, tanpa sepengetahuan delegasi termasuk saksisendiri, Pemohon dan calon suami Pemohon langsung silarian di rumahsaksi sebagai Penghulu Desa; Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon silarian

danmenetukan waktu katandugho atau kasih naik adat; Bahwa sejak Pemohon dan Termohon silarian, prosesadat telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu : pertama : 13 hari setelahPemohon dan calon suami Pemohon silarian, pihak delegasi calon suamiPemohon datang melakukan proses mediasi di rumah Pemohon denganjumlah 10 orang tetapi pada saat itu tidak diterima karena persoalan adatdan masingmasing delegasi bertahan dari pihak Pemohon minta 35 bokadan dari pihak calon suami Pemohon minta 15 boka; kedua :

8 harikemudian dilakukan mediasi tentang adat dan yang pergi delegasi pihaklakilaki saat itu 5 orang dan yang menerima dari pihak perempuansebanyak 4 orang dan yang dibahas adalah masih tetap adat tetapi tidakjuga ketemu pendapat karena masingmasing masih bertahan yaitu pihakperempuan minta 35 boka dan dari pihak lakilaki juga tetap bertahan minta15 boka; ketiga : Setelan melalui pengarahan dan nasehat dari MajelisHakim, delegasi Pemohon dan delegasi calon suami Pemohon bertemukembali tetapi hasilnya

sebanyak 2 mobil untukmengajukan pelamaran, namun diterima oleh 2 orang dari pihak waliPemohon dengan alasan saat itu wali Pemohon menerima hanya untuksekedar tahapan mpalimpali atau perkenalan, dan untuk rencanapelamaran wali Pemohon mengatakan jangan dulu kita bahas tanpa alasanyang jelas, sehingga delegasi pihak calon suami Pemohon kembali tanpaada kepastian; Bahwa oleh karena wali Pemohon tidak menentukankepastian waktu pelamaran, tanpa sepengetahuan delegasi, Pemohon dancalon suami Pemohon

langsung silarian di rumah Imam dan sampaisekarang kurang lebih 4 bulan lamanya ; Bahwa 13 hari setelah Pemohon dan calon suamiPemohon silarian, pihak delegasi calon suami Pemohon termasuk saksisendiri ikut dalam delegasi, untuk penyelesaian pembayaran adat, namuntidak diterima oleh pihak delegasi wali Pemohon karena persoalan adat,dimana dan masingmasing delegasi bertahan dari pihak wali Pemohonminta 35 boka dan dari pihak calon suami Pemohon hanya bersediamembayar 15 boka, dan tidak tejadi kesepakatan

.750.000, (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Pernyataan permohonanBanding Nomor 156/Pdt.G/2015/PN Pdg, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Mei2016 Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Mei 2016 Nomor156/Pdt.G/2015/PN Pdg, dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Tergugat VTerbanding dan Turut Tergugat/TurutTerbanding melalui delegasi

ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsebagaimana surat permintaan delegasi tertanggal 18 Mei 2016 NomorW3.U1/1918/HK.02/V/2016, kepada Tergugat IV/Terbanding Il melaluidelegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana suratpermintaan delegasi tertanggal 18 Mei 2016 NomorW3.U1/1919/HK.02/V/2016, akan tetapi relaas pemberitahuan bandingtersebut tidak dikirimkan oleh Pengadilan Negeri yang dimintakan delegasiHalaman 3 dari 7 putusan Nomor 206/PDT/2017/PT PDGsampai berkas banding dikirimkan ke Pengadilan

Tinggi Padang dan untukTergugat Il/Terbanding Ill diberitahukan oleh ABDUL MUIS JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Padang sebagaimana relaaspemberitahuan/penyerahan memori banding tertanggal 19 Mei 2016;Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 19 Agustus 2016 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Agustus 2016 dan salinannyatelah diberitahukan/diserahkan kepada Tergugat I/Terbanding dan TurutTergugat/Turut Terbanding melalui delegasi

ke Pengadilan Negeri JakartaPusat sebagaimana surat permintaan delegasi tertanggal 14 Februari 2017Nomor W3.U1/643/HK.02/I/2016, kepada Tergugat IVTerbanding Il melaluidelegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana suratpermintaan delegasi tertanggal 14 Februari 2017 NomorW3.U1/643/HK.02/1V2016, akan tetapi relaas pemberitahuan/Penyerahanmemori banding tersebut tidak dikirimkan oleh Pengadilan Negeri yangdimintakan delegasi sampai berkas banding dikirimkan ke Pengadilan TinggiPadang dan

kePengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan kepada TergugatVTerbanding dan untuk Turut Tergugat/Turut Terbanding guna memeriksaberkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang danmelalui surat tertanggal 22 Nopember 2017 NomorW3.U1/4415/HK.02/XV2017 telah dimintakan delegasi kepada PengadilanNegeri Jakarta Timur untuk memberitahukan kepada Tergugat IVTerbandingll guna memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan PengadilanHalaman 4 dari 7 putusan Nomor 206/PDT/2017

Bkn; Tergugat XIV pada tanggal 9 Juni 2020, melalui bantuan delegasi kePengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari RelaasPemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 114/Pdt.G/2019/PN. Bkn; Tergugat XV pada tanggal 5 Juni 2020, sebagaimana ternyata dariRelaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 114/Pdt.G/2019/PN.

pada tanggal 23 Juni 2020 melaluibantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Dan Pernyataan Banding Nomor114/Pdt.G/2019/PN Bkn;Terbanding Ill Semula Tergugat X pada tanggal 22 Juni 2020, melaluibantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Dan Pernyataan Banding Nomor114/Pdt.G/2019/PN Bkn;Terbanding IV semula Tergugat XIV pada tanggal 22 Juni 2020 melaluibantuan delegasi Pengadilan Negeri Pekanbaru

ke Pengadilan Negeri Pekanbaru,sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Dan PenyerahanMemori Banding Nomor 114/Pdt.G/2019/PN Bkn; Terbanding Il semula Tergugat pada tanggal 20 Juli 2020 melaluiHal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 183/PDT/2020/PT PBRbantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pa, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan MemoriBanding Nomor 114/Pdt.G/2019/PN Bkn;Terbanding IIl semula Tergugat X pada tanggal 16 Juli 2020 melaluibantuan delegasi ke Pengadilan

kePengadilan Negeri Payakumbuh, sebagaimana ternyata dari RelaasPemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 114/Pdt.G/2019/PN Bkn;Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 23 Juni2020 melalui bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru,sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan MempelajariBerkas Perkara Nomor 114/Pdt.G/ 2019/PN Bkn;Terbanding Il semula Tergugat pada tanggal 23 Juni 2020 melaluibantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan

Memeriksa Berkas PerkaraNomor 114/Pdt.G/2019/PN Bkn;Terbanding Ill semula Tergugat X pada tanggal 22 Juni 2020 melaluibantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaHal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 183/PDT/2020/PT PBRternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas PerkaraNomor 114/Pdt.G/2019/PN Bkn; Terbanding IV semula Tergugat XIV pada tanggal 22 Juni 2020 melaluibantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas PerkaraNomor

ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dariRelaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 41/Pdt.G/2020/PNBkn;Terbanding Ill semula Tergugat Ill pada tanggal O7 Januari 2021,melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor41/Pdt.G/2020/PN Bkn;Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal O7 Januari 2021,melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding

, sebagaimana ternyata dariRelaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 41/Pdt.G/2020/PNBkn;Terbanding Ill semula Tergugat IIl pada tanggal O07 Januari 2021melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor41/Pdt.G/2020/PN Bkn;Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 07 Januari 2021melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor41/Pdt.G/2020/PN Bkn;Terbanding

V semula Tergugat V pada tanggal O7 Januari 2021melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor41/Pdt.G/2020/PN Bkn;Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Januari2021 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor41/Pdt.G/2020/PN Bkn;Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat II pada tanggal 05 Januari2021, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan

II pada tanggal 02 Februari 2021 melaluidelegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dariRelaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor41/Pdt.G/2020/PN Bkn; Terbanding Ill semula Tergugat Ill pada tanggal 02 Februari 2021,melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn;Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 58/PDT/2021/PT PBR Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 02

Februari 2021,melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn; Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 02 Februari 2021,melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn; Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat pada tanggal02 Februari 2021 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru

Jo Nomor 64/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 kepada Terbandingsemula Penggugat, telah diberitahukan adanya permohonan bandingtersebut;Relaas pemberitahuan banding Nomor 64/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst.

JoNomor 276/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yang menerangkan bahwapada tanggal 09 Agustus 2019 kepada Turut Terbanding semula Tergugat,telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 276/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Jo Nomor 64/Srt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal O08 Agustus 2019 kepada TurutTerbanding Il semula Turut Tergugat , telah diberitahukan adanyapermohonan banding tersebut;Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 276/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Jo Nomor 64/Srt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi), yang menerangkanbahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 kepada Turut Terbanding III semulaTurut Tergugat II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;3.

Jo Nomor 64/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi),yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 kepada TurutTerbanding Ill semula Tergugat Il, telah diberitahukan dan diserahkanmemori banding tersebut;.

Islah ;Bahwa Delegasi per DPW sebanyak 5 orang, Delegasi dari per DPCsebanyak 2 orang, Delegasi dari SRASI sebanyak 2 orang, Delegasi PRIsebanyak 2 orang.

No. 03 K/Parpol/2007Bahwa berdasarkan voting tersebut akhirnya ditetapbkan dan disahkanoleh Peserta Muktamar untuk sistem pemilihan Ketua Umum dipergunakansistem One Delegation One Vote (satu delegasi satu suara) ;Bahwa pemanggilan Delegasi untuk setiap DPW dan DPC yang menjadipeserta muktamar telah sesuai dengan Tata Tertib Pemilihan KetuaUmum/Ketua Formatur dan telah sesuai dengan Anggaran Rumah TanggaPartai Bintang Reformasi Pasal 12 ayat (1) ;Bahwa kemudian pada saat Sidang Paripurna NM yang

pimpinansidangnya terdiri dari Tergugat IV dan Tergugat V, di mana saat votingpemilihan Ketua Umum, yang seharusnya dipergunakan sistim One DelegationOne Vote ternyata telah dirubah menjadi One Ketua One Vote (Satu Ketua SatuSuara) hal ini terobukti dengan Tindakan Tergugat IV dan Tergugat V denganmemanggil ketuaketua saja untuk menggunakan hak suaranya tanpamemanggil Delegasi yang lainnya.

Sebagai contoh DPW Jawa Tengah yangdipanggil hanya ketuanya saja tanpa memanggil 4 orang Delegasi yang lainnya,begitu juga untuk DPC yang dipanggil hanya ketuanya saja tanopa memanggil 1orang delegasi yang lainnya, padahal delegasi untuk setiap DPW berjumlah 5Orang dan untuk setiap DPC berjumlah 2 orang, sehingga secara yuridisperubahan One Delegation One Vote menjadi One Ketua One Vote adalahbertentangan dengan pengertian dari delegation itu sendiri, yang artinya utusanserta bertentangan dengan

Sehingga menimbulkan pertanyaanapakah pemanggilan 1 (satu) orang atas nama ketua bukan delegasi untukmemberikan hak suaranya tersebut dapat dikatakan tidak ada persoalansecara mendasar. Oleh karena itu para Pemohon Kasasi/para Penggugatmohon agar putusan judex facti tersebut dibatalkan ;.

11/EKPts/2012/PHI Por juncto Nomor 01/Padt.EksPts/Delegasi/2013 tanggal 18 Januari 2013, dimana dalam suratsurattersebut di atas, pada pokoknya menyebutkan bahwa penyitaan eksekusi(executorial beslag) terhadap barang bergerak milik Pelawan adalah untukkepentingan Perkara Nomor 37/G/2009/PHI Pbr, seharusnya Nomor 37/G/2011/PHI Pbr, sehingga menurut pendapat Pelawan, dengan adanyaHalaman 2 dari 9 hal.

Menyatakan surat Penetapan Nomor 11/EKPts/2012/PHI Pbor juncto Nomor01/Pdt.EksPts/Delegasi/2013 tanggal 14 Januari 2013 juncto Surat KetuaPengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Desember 2012 Nomor W4.U1/7662/HT.04.10/XI1/2012 juncto Salinan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriHalaman 4 dari 9 hal. Put.

Nomor 3015 K/Pdt/2014Pekanbaru Nomor 11/EKPts/2012/PHI Pbr juncto Nomor 37/G/2009/PHI Pbrtanggal 10 Desember 2012 juncto Berita Acara Penyiataan EksekusiExecutorial Beslag Nomor 11/EKPts/2012/PHI Pbr juncto Nomor 01/Pdt.EksPts/ Delegasi/2013 tanggal 18 Januari 2013, oleh karena dalam suratsurattersebut terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penyebutan tahun perkarayaitu tertulis Perkara Nomor 37/G/2009/PHI Pbr, seharusnya Nomor 37/G/2011/PHI Pbr, adalah cacat dan tidak sah;5.

Menyatakan penyitaan eksekusi (executorial beslag) yang telah diletakkanterhadap barang bergerak milik Pelawan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil LightTruck Merk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BM 9432 TE, berdasarkanBerita Acara Penyitaan EksekusiExecutorial Beslag Nomor 11/EKPts/2012/PHI Pbr juncto Nomor 01/Pdt.EksPts/Delegasi/2013 tanggal 18 Januari 2013adalah tidak sah dan tidak berharga;6.

Menetapkan dan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan yangbersangkutan untuk mengangkat kembali terhadap sita eksekusi yang telahdiletakkan atas barang bergerak milik Pelawan yaitu berupa 1 (satu) unitMobil Light Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BM 9432 TE,berdasarkan Berita Acara Penyitaan EksekusiExecutorial Beslag Nomor11/EKPts/2012/PHI Por juncto Nomor 01/Pdt.EksPts/Delegasi /2013 tanggal18 Januari 2013;7.

Delegasi : pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan ataujabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatuwewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan ataujabatan Tata Usaha Negara lainnya ;c.

Mandat : dalam hal mandat tidak terjadi perubahan mengenai distribusiwewenang yang telah ada, yang ada adalah suatu hubunganinternal seperti Menteri dengan dan/atau menugaskan Dirjen ;Pada suatu pelimpahan wewenang secara delegasi kepada suatu pelimpahankepada Badan atau jabatan Tata Usaha Negara lain harus didahului denganadanya suatu atribusi wewenang dan dalam delegasi harus dipenuhipersyaratan persyaratan,a.

Delegasi harus defenitif, artinya tidak lagi menggunakan sendiri wewenangyang telah dilimpahkan ;200 ene n enn ene nnn enn enenn neeb. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang undangan artinyadelegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturanperundangundangan j nn nonce nen cnn nn nn nn nnn nc nnnnnncnsc. Delegasi tidak ke bawahan ; 002 nnn nn ene nnn enna nn ecennnnnsHalaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDG12.13.14.15.d.

Pada delegasi tidak ada penciptaanwewenang yang hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satukepada pejabat lainnya.

adalah delegasi tidak kepada bawahan artinyahubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenan adanya delegasi, sedangkanberdasarkan uraian diatas BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat adalah salahsatu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggungjawab kepada anggota V.

Menyatakan surat Penetapan Nomor : 11/EKPTS/2012/PHI.PBR jo Nomor : 01/PDT.EksPTS/Delegasi/ 2013 tanggal 14 Januari 2013 jo Surat Ketua PengadilanNegeri Pekanbaru tertanggal 13 Desember 2012 Nomor : W4.U1/7662/HT.04.10 /XII/2012 jo Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1 1/EKPTS/2012/PHI.PBR jo Nomor : 37/G/2009/PHI.PBR tertanggal 10 Desember 2012jo Berita Acara Penyiataan EksekusiExecutorial Beslag Nomor : 11/EKPTS/2012/PHI.PBR jo Nomor : 01/PDT.EksPTS/Delegasi/2013 tanggal

Menyatakan Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) yang telah diletakkan terhadapbarang bergerak milik Pelawan yaitu berupa (satu) unit Mobil Light Truck MerkMitsubishi Colt Diesel No.Polisi BM 9432 TE, berdasarkan Berita Acara PenyitaanEksekusiExecutorial Beslag Nomor : 11/EKPTS/2012/PHILPBR jo Nomor : 01/PDT.EksPTS/ Delegasi/2013 tanggal 18 Januari 2013 adalah tidak sah dan tidakberharga ;6.

Seru Manunggal JayaFETER WONGSO.Bahwa Berdasarkan suratsurat tugas tersebutlah dan telah melalui aturan danundangundang yang berlaku maka Terlawan I (satu) dan Bapak Jurusita PengadilanNegeri Bangkinang juga Bapak bapak dari Kepolisian atas surat Delegasi PENYITAANEKSEKUSI Nomor : 11/EKPTS/2012/PHI.PBR jo Nomor : 0O1/PDT.EksPTS/Delegasi/2013.

PBR joNomor : /PDT.EKS PTS/ Delegasi /2013 tanggal 18 Januari 2013 adalah yangdiajukan oleh pemohon Tamrin /Terlawan I , adalah merupakan aset dari PT.

PBR jo Nomor : 1 /PDT.EKS PTS/ Delegasi /2013 tanggal 18 Januari 2013 adalahyang diajukan oleh pemohon Tamrin /Terlawan I , adalah merupakan aset dari PT.

Apabila bersifat mandat, maka yang harus digugat adalah jabatanTata Usaha Negara yang memberikan mandate;" Apabila bersifat delegasi, maka yang harus digugat adalah jabatanTata Usaha Negara yang menerima delegasi;Bahwa dalam perkara a quo Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Republik Indonesia (/n casu Terggugat) adalah pihakmemberikan delegasi pada Bupati Tanjung Jabung Barat;Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang masuk kualifikasimemberikan delegasi pada Bupati Tanjung Jabung

Hadjon menyatakan Delegasi diartikan sebagaipenyerahan wewenang (untuk membuat bes/uit) oleh pejabatpemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain danwewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut;Bahwa Mandat menurut Philipus M. Hadjon kewenangan membuatkeputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusiatau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahanwewenang kepada bawahan.

Untuk mandat tidak perlu ada ketentuanperaturan perundangundangan yang melandasinya karena mandatmerupakan hal rutin dalam hubungan intimhirarkis organisasipemerintahan;Untuk memperjelas kriteria delegasi yang dimaksud, Ten Bergemenyatakan bahwa syaratsyarat delegasi antara lain:a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagimenggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;b.

Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau adaketentuan untuk itu dalam peraturan perundangundangan;c. Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hirarkikepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasiberwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaanwewenang tersebut;Perbedaan mandat dan delegasi dalam bentuk tabel:Halaman 18 dari 29 halaman.

/BH/KDK.52/IV/2000 tanggal 12 April2000 adalah bersifat delegasi bukan mandat karena ciri mandatadalah antara atasan dengan bawahan sedangkan Bupati TanjungJabung Barat dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah adalah bukan satu instansi dengan pengertian bukanantara atasan dengan bawahan;Bahwa berdasarkan ciri delegasi yang dikemukan oleh Ten Bergejelas bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat atasnama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor16

% PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 32 / Pid.CR / 2019 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 31 / Pid.CR / 2019 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara

SYAHRUL RATUELA, SH RAHMAT SELANG, S.H.M.HUntul turunan resmi sesuai aslinyaPENGADILAN NEGERI TERNATEPANITERA,JULIUS BOLLA, S.H.PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon/ Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 24 /Pid.CR/2019/PNTteCatatan dari persidangan terobuka Pengadilan

Bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding VIImelalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tanggal 20Desember 2019, No.W14.U30/ 420.HK.02/12/2019/ PN.Lmg Perihal BantuanPemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lmg;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi,Surabaya kepada Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV telahdiberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasperkara,sebagaimana Risalah

Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding V melalui delegasi ke PengadilanNegeri Tangerang dengan surat tanggal O02 Januari 2020, No.W14.U30/.HK.02/1/2020, Perihal Bantuan Pemberitahuan Meneriksa Berkas (Inzage)Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lmg;3.

Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding VI melalui delegasi ke PengadilanNegeri Jakarta Selatan dengan surat tanggal 02 Januari 2020, No.W14.U30/.HK.02/1/2020, Perihal Bantuan Pemberitahuan Meneriksa Berkas (Inzage)Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lmg;4.

Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding VII melalui delegasi ke PengadilanNegeri Jakarta Selatan dengan surat tanggal 02 Januari 2020, No.W14.U30/.HK.02/1/2020, Perihal Bantuan Pemberitahuan Meneriksa Berkas (Inzage)Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lmg;Halaman 3 dari 5 Penetapan No.113/PDT/2020/PT SBY5.

Surat tertanggal 23 Januari 2020 Nomor W14.U30/29.HK.02/1/2020, PerihalBantuan Pemberitahuan Pencabutan Perkara Banding Nomor11/Pdt.G/2019/PN.Lmg, yang berisi permintaan bantuan (delegasi) melalui1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kuasa Terbanding, Terbanding VI,Terbanding VII;2.

Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwapada tanggal 13 September 2017, kepada pihak Terbanding semulaTergugat melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan adanya permohonanbanding tersebut;Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat (delegasi), yang menerangkanbahwa pada tanggal 05 September 2017, kepada pihak Terbanding IIsemula Tergugat II telah

diberitahukan adanya permohonan bandingtersebut;Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017, kepada pihakTerbanding III semula Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonanbanding tersebut;Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi), yang menerangkanbahwa pada tanggal 15 September 2017, kepada

pihak Terbanding IVsemula Tergugat IV telah diberitahukan adanya permohonan bandingtersebut;Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, kepada pihakTerbanding V semula Tergugat V telah diberitahukan adanya permohonanbanding tersebut;3.

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor399/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Bekasi (delegasi) kepada Para Pembanding semula Para Tergugat,yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara namun tidak bertemu yangbersangkutan sehingga diteruskan ke Kelurahan setempat;Halaman 13 Putusan No. 207/PDT/2018/PT.

II semula Tergugat II pada tanggal 05 September 2017 telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara namun tidak bertemu yangbersangkutan sehingga diteruskan ke Kelurahan setempat;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor399/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Selatan (delegasi) yang menerangkan bahwa kepadaTerbanding Ill semula Tergugat Ill pada tanggal 18 Agustus 2017 telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara namun

Utrrelaas panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri Bogor dan panggilan sidang ecourt tanggal 9 Desember 2019 dan panggilan e court tanggal 7 Februari 2020dan panggilan Penggugat melalui e court tanggal 28 Februari 2020 yangdibacakan di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan dengan Relaas panggilan delegasi ke Pengadilan Jakarta Timurtanggal 16 Desember 2019, relaas panggilan delegasi keII Pengadilan NegeriJakarta Timur tanggal 21012020 dan relaas panggilan delegasi

ke III tanggal11 Februari 2020 serta untukl Tergugat II dengan relaas panggilan Delegasi kePengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16122019, panggilan keII tanggal 21Januari 2020 dan panggilan kelIl tanggal 11 Februari 2020 dan untuk TurutTergugat dengan relaas panggilan delegasi Pengadilan Negeri Bogor ke!

Bahwa Permen = 5/2017 Bukti P1 merupakan peraturanturunan/delegasi dari PP 1/2017 Bukti P11, sedangkan Permen6/2017 Bukti P2 merupakan tatacara untuk melaksanakan Permen5/2017 atau dapat disebut bahwa keduanya, yaitu Permen 5/2017dan Permen 6/2017 merupakan turunan/delegasi pengaturan dari PP1/2017.

Bahwa PP 1/2017 yang menjadi dasar pembentukan Permen 5/2017dan Permen 6/2017 merupakan peraturan turunan/delegasi dariUndangUndang Minerba (Pasal 103), sehingga Permen 5/2017 danPermen 6/2017 merupakan subdelegasi (turunan/delegasi lebihlanjut) dari UndangUndang Minerba;Halaman 12 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/20174.

Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi,delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskanmelalui pembagian kekuasaan negara oleh undangundang dasar,sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenanganyang berasal dari pelimpahan. Lebih lanjut menurut Jimly Asshiddigie(dalam Perihal UndangUndang, 2006) menyatakan bahwapemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut kepada eksekutifharus dinyatakan dengan tegas di dalam undangundang.

Normahukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabiladibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturanyang lebih tinggi. Dalam hal ini jelas, bahwa Menteri ESDM tidakmempunyai kewenangan dan tidak mendapat delegasi kewenangandari UndangUndang Minerba;Ketidakabsahan Permen 5/2017 dan Permen 6/2017 ini sejalandengan pendapat PWC Akkermans (dalam Made Arya Utama,Halaman 17 dari 86 halaman.

pada tanggal 11 Januari 2017 dan juga diundangkan padatanggal 11 Januari 2017;Bahwa Permen 5/2017 dan Permen 6/2017 sebagai turunan(delegasi) atau aturan pelaksanaan dari PP 1/2017 ditetapkan dandiundangkan secara bersamaan dengan PP 1/2017 pada hari yangsama tanggal 11 Januari 2017;Bahwa bagaimana mungkin Permen 5/2017 dan Permen 6/2017sebagai aturan turunan atau delegasi dari PP 1/2017 yang dalamproses pembentukannya harus merujuk pada PP 1/2017 tetapi padakenyataannya keluar bersamaan dengan

Agus untuk menemui orang tua Tergugat Il, namun setelah tiba diRaha ke 2 orang utusan tersebut di suruh oleh ibu Tergugat II ke Pureuntuk menemui La Ode Riana dan pada tanggal 9 Juli 2016 ke 2 orangutusan tersebut bertemu dengan La Ode Riana dan menyampaikankabar silariang Tergugat dan Tergugat II yang merupakan bagian adatyang berlaku di Kabupaten Muna dan selanjutnya pihak keluargaTergugat telah mengutus orang tua kampung sebanyak tiga kali namunpihak keluarga yang diberi wewenang untuk menerima delegasi

Nomor 0304/Pdt.G/2016/PA RhBahwa sepengetahuan saksi pernikahan Tergugat dan Tergugat IIdilangsungkan tanpa memberitahukan kepada orang tua Tergugat II dantanpa wali yang sah;Bahwa ada dua orang delegasi yang datang kerumah Tergugat I namunibu kandung Tergugat Il menyarankan dua orang tersebut datang kePure untuk menemui saksi karena ayah kandung Tergugat II masih diJayapura;Bahwa dua orang delegasi dari Tergugat yang datang kepada saksiuntuk memberitahukan berita kehilangan, bahwa Tergugat II saat

ituberada di rumah Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Wakorumba Utarabersama dengan Tergugat ;Bahwa saksi hanya diberi mandat untuk menerima dua orang delegasiberita kehilangan selanjutnya saksi sampaikan pesan Penggugatkepada delegasi Tergugat untuk pembicaraan selanjutnya agarmenunggu Penggugat yang sedang dalam perjalanan dari Jayapura;Bahwa sepengetahuan saksi empat kali delegasi datang tapi saksi tetapmenyarankan agar menunggu Penggugat;Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat dan Tergugat

Nomor 0304/Pdt.G/2016/PA RhBahwa pernikahan Tergugat dan Tergugat II dilaksanakan tanpapemberitahuan kepada orang tua Tergugat II;Bahwa sebelumnya Tergugat sering datang berkunjung ke rumah saksinamun saksi tidak mengetahui kalau Tergugat dan Tergugat II memilikihubungan (pacaran);Bahwa tidak ada proses lamaran dari pihak keluarga Tergugat ;Bahwa pernah ada dua orang delegasi Tergugat datang menemui saksiUntuk menyampaikan berita kehilangan karena pada saat itu Tergugat IIsudah berada di rumah Pegawai

;Bahwa sebagai delegasi saksi empat kali melakukan pertemuan denganLa Ode Riana selaku perwakilan keluarga Tergugat II;Bahwa pertemuan pertama saksi sebagai delegasi hanyamenyampaikan berita kehilangan, dimana Tergugat II saat itu sudahberada di rumah Pegawai Pembantu pencatat Nikah (PPN) bersamadengan Tergugat ;Bahwa pada pertemuan kedua, ketiga dan keempat kalinya saksi selakudelegasi disuruh menunggu kedatangan Penggugat yang saat itu dalamperjalanan dari Kota Jayapura;Bahwa pihak keluarga Tergugat