Ditemukan 11 data
35 — 9
Menyatakan Terdakwa MELY BENEDIKTUS alias MELY anak dari DELEGAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Hasil Hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;2.
MELY BENEDIKTUS alias MELY anak dari DELEGAS
PUTUSANNomor : 111/Pid.Sus/2013/PN.StgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sintang, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanapada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama : MELY BENEDIKTUS alias MELY anak dari DELEGAS ;Tempat lahir > Engkurai ;Umur/Tgl Lahir : 25 tahun / 13 Juli 1988 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;TempatTinggal : Dusun
Menyatakan Terdakwa MELY BENEDIKTUS Als MELY Anak dari DELEGAS bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasilhutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;2.
, Penuntut Umum telahmengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap padatuntutannya ;Menimbang, bahwa atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum, lalu Terdakwamenyampaikan tanggapan (duplik) secara lisan dipersidangan yang menyatakanbahwa Terdakwa tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana dakwaan PenuntutUmum No.Reg.Perk : PDM38/STANG/III/05.13, tertanggal 23 Mei 2013 sebagaiberikut :KESATUBahwa ia Terdakwa MELY BENEDIKTUS alias MELY anak dari DELEGAS
YOSEF ASIA dan sebagaian adalah milik Terdakwa MELY BENEDIKTUSAlias MELY anak dari DELEGAS dengan rincian kayu YOSEF ASIA sebanyak 208 (duaratus delapan) dimana kayu tersebut terdiri dari 97 (Sembilan puluh tujuh) dengan ukuran8Cmx17Cmx4M dan 111 (seratus sebelas) dengan ukuran 9Cmx9CMx4M sedangkan kayumilik Terdakwa MELY BENEDIKTUS sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) dengan ukuran8Cmx17Cmx4M dan 37 (tiga puluh tujuh) dengan ukuran 9Cmx9Cmx4M dimana kayukesemuanya tersebut berjenis merpat dimana terdakwa
Menyatakan Terdakwa MELY BENEDIKTUS alias MELY anak dari DELEGAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki HasilHutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;2.
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
330/Pdt.G/2008/PN Jkt.Ut. yangpelaksanaannya didelegasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang tertuang dalam Surat Penetapan Sita Jaminan dari PengadilanNegeri Jakarta Selatan, Nomor 04/Del/2009/PN Jkt.Sel. juncto Nomor330/Pdt.G/2008/PN Jkt.Ut. tanggal 23 Maret 2009, tersebut dalam BeritaAcara Penyitaan Jaminan tanggal 30 Maret 2009 Nomor 04/Del/2009/PN Jkt.Sel. juncto Nomor 330/Pdt.G/2008/PN Jkt.Ut. adalah tidak sahdan tidak berharga;Menyatakan sebagai hukum bahwa eksekusi lelang (eksekusi delegas
37 — 8
YOSEF ASIA selaku pemilik dari dari sawmilltersebut datang lalu anggota Polres Melawi menanyakan tentang kepemilikan kayu olahayang berada di sawmill miliknya lalu Terdakwa YOSEF ASIA menerangkan bahwa kayutersebut adalah miliknya dan sebagian adalah milik MELY BENEDIKTUS Als MELY anakdari DELEGAS dengan rincian kayu milik Terdakwa YOSEF ASIA sebanyak 208 (dua ratusdelapan) dimana kayu tersebut terdiri dari 97 (Sembilan puluh tujuh) dengan ukuran8Cmx17Cmx4M dan 111 (seratus sebelas) dengan ukuran
KIRANA RAHARDJO
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
2.LANNY OENDAGI
3.Dokter HERMAN JUDI WIDJAJA
209 — 108
2Bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik(AUPB):2 22 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn eens1)Bahwa berdasarkan Pasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UUASN), penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASNberdasarkan padaa) Kepastian NUKUM) ene nnn nce no nn nn nnn n cnn c nnnb) Profiesiomallifas; ssssssesseee eeC) Proporsionalitas;0nnncnnon nnn nn nnn nened) Keterpaduan;, n0ne nnn nce ne nnn nnn enn nnn nnnnn nnn@) Delegas
Terbanding/Terdakwa : SYAFRIZAL AMRI Alias AMRI Bin SAFRUDIN
23 — 11
./1985/HK.O1/VII/2019, tanggal 14 Agustus 2019 ;Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding yang diterima di kepaniterraPengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 14 Agustus 2019.selanjutnya Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkankepada Terdakwa melalui surat mohon bantuan ke Pengadilan NegeriPekanbaru (delegas/), No.
51 — 15
Bandingdari Terbanding Il semula Tergugat II tersebut, telah diberitahukan secara sah danHal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 260/PDT/2020/PT MKSseksama kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semulaTergugat masingmasing pada tanggal 16 April 2020, Terbanding III semulaTergugat Ill pada tanggal 22 April 2020, dan Bantuan Penyerahan kontra memoribanding kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 06 Juli 2020 yangditandatangani oleh An Ketua Pengadilan Negeri Makassar Panitera UbKoordinator Delegas
94 — 51
GINTING, SH.MKn.Panitera Pengganti,dtoPIETER LAYASTA BARUS.Perincian biaya:Materal...........cccccceeceeeeeeceseeeeeeesRedaksiBiaya PanggilanBiaya Panggilan delegas' ...Biaya kirim pOS .................04.Biaya Pendaftaran................a ll a eeBiaya Proses................::.008Jumlah .............2008Rp. 250.000,;.
64 — 25
Utara atau D'Gajara yang mana uang tersebut akandigunakan untuk sebagai DP perikatan di Notaris lebih kurang 300 (tiga ratus)warga;e Bahwa untuk melakukan pembayaran DP perikatan Notaris, setiap penyetordiwajibkan memiliki:e Data yang sah sebagaimana daftar yang telah dievaluasi dan revisi olehD'Gajara;e Kartu Tanda Anggota D'Gajara atau Kartu Tanda Anggota DWKU;e Kartu Tanda Penduduk;e Uang Setoran;Bahwa ada 15 (lima betas) warga eks Koja Utara yang menuntut kembali uangyang telah disetorkan ke Delegas
170 — 48
Kedudukan PPK, Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaranadalah secara hirarki dan ada hubungan control ;Bahwa dibenarkan PPK selaku kuasa dari Kuasa PenggunaAnggaran dapat melakukan tindakan pencairan ;Bahwa KPA tidak bisa bertanggung jawab secara pidana denganadanya hubungan control kepada PPK, Pejabat Penguji SPM danBendahara Pengeluaran apabila terjadi peyimpangan ;Bahwa Korupsi ada, dimana ada kerugian Negara ;Bahwa tidak ada lagi konsekuensi hukum oleh delegator ketikatelah melimpahkan kepada delegas
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Seperti dimaklumi, suatuwewenang selain bersumber dari undangundang (afribusi), bisa bersumberdari pelimpahan (delegas/) atau penugasan (mandat). Di mana yang kedua danketiga biasanya tidak sejelas yang pertama, bahkan terhadap wewenangatribusi dalam prakteknya tidak jarang Pejabat Administrasi itu melakukanmisinterpretasi.Kemudian dari aspek substansi wewenang, bahwa berkembangnya tugastugas administrasi negara merupakan suatu keniscayaan.
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
203 — 63
2014tentang ADininistrasi Pemerintahan, kKewenangan dapat diperoleh secaraatribusi yakni Kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atasdasar perintah UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 atau UndangUndang, dan kewenangan secara delegasi yaknikewenangan berasal dari pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggunggugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegas