Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima Dam XIV/Hasanuddin, Brigadir Djenderal Abdul Aziz pada tanggal 17 Juli 1971, dan Surat Persetujuan Penunjukan Istri Nomor SPPI/21/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh a.n. Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Kepala Ajudan Jenderal, Letnan Kolonel Caj. Andi Mansur, S. Sos pada tanggal 03 Agustus 2020 adalah merupakan orang yang sama;

Djenderal DjaminGinting Pasar No.56 Padang Bulan Medan,semula PENGGUGAT IV sekarang TERBANDINGIV ;sx5. Drs. RENGGEM PERANGINANGIN, umur + 38 tahun, Lakilaki,Kebangsaan Indonesia, Agama RK, PekerjaanGuru SMU, Tempat tinggal Perumahan MilalaUjung Medan, semula PENGGUGAT IV sekarangTERBANDINGIV ;6. BANTU PERANGINANGIN, umur + 34 tahun, Lakilaki, KebangsaanIndonesia, Agama GBKP (Protestan), PekerjaanSupir, Tempat tinggal JI.

Djenderal Djamin GintingNo.56 Pasar Padang Bulan, semulaPENGGUGAT VI sekarang TERBANDING VI ; sence eneneneeeeceereoens PENGADILAN TINGGI TERSEBUT Setelah membaca semua suratsurat yang berhubungan denganperkara tersebut ; == === 2= === 222 2222 nee nnn nenaTENTANG ..........sooner eneneeereeeneeee TENTANG DUDUKNYA PERKARA Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi PutusanPengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 27 April 2004, Nomor73/Pdt.G/2003/PNKbj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM

Djenderal DjaminGinting Pasar No.56 Padang Bulan Medan,semula PENGGUGAT IV sekarang TERBANDINGIV ;sx5. Drs. RENGGEM PERANGINANGIN, umur + 38 tahun, Lakilaki,Kebangsaan Indonesia, Agama RK, PekerjaanGuru SMU, Tempat tinggal Perumahan MilalaUjung Medan, semula PENGGUGAT IV sekarangTERBANDINGIV ;6. BANTU PERANGINANGIN, umur + 34 tahun, Lakilaki, KebangsaanIndonesia, Agama GBKP (Protestan), PekerjaanSupir, Tempat tinggal JI.

Djenderal Djamin GintingNo.56 Pasar Padang Bulan, semulaPENGGUGAT VI sekarang TERBANDING VI ; Setelah membaca semua suratsurat yang berhubungan denganperkara tersebut ; == 2222 202 22 nnn nnn nnn nanoTENTANG ..........

Yamin No. 40 Kelurahan Menteng, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat dengan batasbatas sebagaimana terteradalam Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, diperoleh berdasarkanSurat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigasi tanggal9/91966 nr. Sk. 335/H/G/B/66, dengan bukti kepemilikan berupaSertifikat Hak Guna Bangunan No. 1594 tercatat atas nama TASWINNATADININGRAT.6. Bahwa Almarhum/Pewaris menikah dengan Almh. Ny.

Bahwa karena Hak Guna Bangunan No. 1594 yang terdaftar atasnama TASWIN NATADININGRAT berdasarkan Surat KeputusanDirektur Djenderal Agraria dan Transmigrasi tanggal 9/91966 Nr. Sk.335/H/G/B/66 telan berakhir jangka waktu berlakunya hak padatanggal 26 September 1996 maka Alm.

JPsertifikat tanah tersebut, dimana Hak Guna Bangunan No.3982/Menteng tersebut berasal dari Tanah Negara bekas Hak GunaBangunan No. 1594 terdaftar atas nama TASWIN NATADININGRATberdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria danTransmigrasi tanggal 9/91966 nr. Sk. 335/H/G/B/66 setempat dikenalsebagai JI. Prof. Moh.

OBJEK SENGKETA TELAH JELAS BERDASARKAN SURATKEPUTUSAN DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA DANTRANSMIGASI TANGGAL 9/91966 NR. SK. 335/H/G/B/66,DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BERUPA SERTIFIKAT HAK GUNABANGUNAN NO. 15941. Dalam Gugatan yang diajukan, Penggugat telahmenguraikan dengan jelas, bahwa yang menjadi objek GugatanHal. 36 dari 63 hal. Put. No. 0931/Padt.G/2017/PA.

JPadalah tanah dan bangunan Hak Guna Bangunan No. 1594yang terdaftar atas nama TASWIN NATADININGRATberdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria danTransmigrasi tanggal 9/91966 Nr. Sk. 335/H/G/B/66 telahberakhir jangka waktu berlakunya hak pada tanggal 26September 1996 maka Alm.

Nomor 2134 K/Pdt/2016Ponorogo, atas nama wajib pajak Sisman, adalah tidak relevanuntuk dijadikan dasar pembayaran pajak bumi dan bangunandari objek sengketa karena objek sengketa sebagaimanauraian dalam Bukti P1 atau T1 Buku Tanah Hak MilikNomor10 atas nama pemegang hak Kajin (Mukajin), yangtelah diterbitkan oleh Direktorat Djenderal Agraria DepartemenDalam Negeri tertanggal 14 Juli 1973 adalah total luas 820 m?

hal ini harus diabaikan olehMajelis Hakim tingkat banding;Terhadap Bukti (T11);Berupa copy dari Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Jawa Timur Nomor /Agr/7/XI/HM/01TP/68 tertanggal1968 adalah tidak relevan dengan objek sengketa karenaapabila bukti ini dijadikan dasar kepemilikan dari Sisman makaseharusnya tidak terbit Buku Tanah Hak Milik Nomor10dengan total luas 820 m* (delapan ratus dua puluh meterpersegi) atas nama pemegang hak Kajin (Mukajin), yang telahditerbitkan oleh Direktorat Djenderal

menjadi buktiyang mendasarkan adanya peralihan hak atas objek sengketa padahaldi dalam bukti T9 sama sekali tidak menjelaskan norma mengenaiperalihan hak atas objek sengketa tetapi menjadi norma yang menjadidasar adanya peralihan hak atas tanah yang berbatas langsungdengan objek sengketa, selain itu P9 dibuat pada tanggal 20 Februari1967 dan terhadap objek sengketa telah terbit P1 atau T1 berupaBuku Tanah Hak Milik Nomor10 atas nama pemegang hak Kajin(Mukajin), yang telah diterbitkan oleh Direktorat Djenderal

bulannya lupa cuma ingat tahunnyayaitu tahun 2013 saat itu saksi diperintah oleh Pendeta Merselin padawakiu itu saksi langsung ke kantor kelurahan dan terhadap pengurusansertipikat GPIB saat itu Pak Lurah tidak bisa jawab karena ada permasalahantara Gereja Kristen Jawa Ambarawa dengan Gereja Protestan IndonesiaBagian Barat Ambarawa dan disarankan oleh Pak Lurah supaya saksipunya datadata untuk membuat sertipikat; Bahwa Saksi ditugaskan untuk mengurus sertipikat berdasarkanBerdasarkan SK Direktur Djenderal

YAYASAN DJENDERAL SOEDIRMAN , berkedudukan di J akarta,dahulu sebagai TERGUGAT VI, sekarang sebagai TERMOHONEKSEKUSI VI; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN VII ;Telanh membaca suratsurat dalam berkas perkara ;Telah membaca pula surat permohonan pencabutan perkara tertanggal15 Juni 2021, yang diajukan oleh Kuasa Para Pelawan, yang diterima olehMajelis Hakim pada tanggal 28 Juni 2021 pada pokoknya menyatakanmencabut perkara No.391/Pdt.Bth/2021/PN Sby dikarenakan adanyaPerbaikan Gugatan ;Menimbang

Bahwa benar sesuai SURAT KETERANGAN KEWARGANEGARAANREPUBLIK INDONESIA No.DTB/22/6 tertanggal 7 April 1973 yang dikeluarkanoleh DIREKTORAT DJENDERAL PEMBINAAN HUKUM DEPARTEMENKEHAKIMAN DIREKTUR DIREKTORAT TATANEGARA DAN ANTARNEGARA Pemohon tercatat atas nama HUSIN WIDJAJA WIDJAJAKUSUMA(Bukti P3)..

Poto Copy SURAT KETERANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIKINDONESIA No.DTB/22/6 tertanggal 7 April 1973 yang dikeluarkan olehDIREKTORAT DJENDERAL PEMBINAAN HUKUM DEPARTEMENKEHAKIMAN DIREKTUR DIREKTORAT TATANEGARA DAN ANTARNEGARA Pemohon tercatat atas nama HUSIN WIDJAJAWIDJAJAKUSUMA. seuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P3).4. Poto Copy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No.2015/1/1985 tanggal 7 Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 594/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel.

Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1967,sebagaimana Petikan dari Buku Daftar SuratKeputusan Menteri DalamNegeri dengan No.U.P.1/1/311201, tertanggal Djakarta 28 Mei 1967,yang dikeluarkan oleh Sekretaris Djenderal Dalam Negeri RepublikIndonesia. Dengan tembusan kepada Saudara R.AJU Rukmowati djandaalmarhum Sdr. Kusno Danupojo.4. Bahwa ibu pemohon R. AJU Rumowati juga sudah meninggal padatanggal 6 Januari 2007 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Kematian daridr Devi RS.

penyelesaian sengketa lainnya;bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kua:80 ayat(1) huruf b Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk meng:seluruh Pemohon Banding; Mengingat :Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundalainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini,Memutuskan :Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DJenderal

cece cess ee eeeeeeae vanes (+ 137,9 M), Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Melintang/ring road .( + 100,6 M) Sebelah Selatan berukuran...............ccceeeeee nent eens tees eeeeees (+ 138.7 M) Sebelah Barat berukuran ............ 0.0. eeeeeeeeeeeeeeeeeeetetteeeeeeeeeeeeee( 101,2 M)Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal tertanggal 2Oktober 1969 terlinat penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut adalahmerupakan pemberian hak atas tanah Negara berdasarkan Surat KeputusanDirektur Djenderal

sebagai ahli waris pengganti dari Almh Asnah oleh karenaAlm Ramli terlebin dahulu meninggal dari Almh Asnah sehingga anakanakAlmh Asnah berhak atas warisan Alm Ramli maka dengan demikian yangberhak terhadap tanah objek sengketa adalah Para Penggugat dan TergugatIs/d V;Bahwa terhadap bidang tanah seluas 13.913 M2 beserta turutan diatasnyaberdasarkan sertifikat Hak Milik No. 4/Kamp Sunggal tertanggal 2 Oktober1969 yang merupakan pemberian hak atas tanah Negara berdasarkan SuratKeputusan Direktur Djenderal

antara ParaPenggugat dengan Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen akan tetapi hinggameninggal dunianya Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen harta warisan tersebuttidak juga dilakukan pembagian sehingga sudah sewajarnya terhadap bidangtanah seluas 13.913 M2 beserta turutan diatasnya berdasarkan sertifikat HakMilik No. 4/Kamp Sunggal tertanggal 2 Oktober 1969 yang merupakanpemberian hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan DirekturHalaman 10 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN31.32.33.34.35.36.Djenderal

Lim Sioe Liang.13.Bahwa telah terbukti berdasarkan bukti P8 yaitu Sertifikat Hak Milik No.4/Kamp Sunggal yang diterbitkan Kepala Kantor Pendaftaran danPengawas Pendaftaran Tanah Sumatera Utara berdasarkan SuratKeputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Jakarta tanggal20 Oktober 1966 No. Sk.1653/HM/66 atas bidang tanah seluas 13.913 M2yang terletak di Jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kel. Sunggal, Kec.Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dahulu bernama Desa Sunggal,Kec. Sunggal, Kab.

Turut Terbanding/Turut Tergugat selaku Kantor Pertanahanyang menyimpan berkasberkas penerbitan bukti P8 telah mengakui danmembenarkan dalam jawabannya tanggal 24 Februari 2016 Dalam PokokPerkara pada halaman 3 (tiga) point 3 (tiga) bahwa bukti P8 diterbitkanKepala Kantor Pendaftaran dan Pengawas Pendaftaran Tanah SumateraHalaman 67 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN42.43.44,Utara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria danTransmigrasi Jakarta tanggal 20 Oktober 1966 No.

Negeri Pamekasansebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor DaerahDirektorat Djenderal Pendidikan Dasar Propinsi Djawa Timur Nomor: E/Sp705 C/Set/KDIVa/68, tanggal 28 Agustus 1968 (vide bukti P1);Bahwa pada bulan April 1980 Ongko Mulyo Waluyo, NIP. 130445099,KARPEG. B. 188747 terakhir Pengatur (Gpl.

Perkebunan Nusantara IV)atas Objek perkara yang diperoleh Tergugat II berdasarkan Surat KeputusanDirektur Djenderal Agraria dan Transmigrasi tertanggal 22 Pebruari 1967Nomor Sk.1/HGU/67 tentang pemberian Hak Guna Usaha seluas 5000 hakepada Tergugat II untuk diusahai menjadi Perkebunan Kelapa Sawit;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria danTransmigrasi tertanggal 22 Pebruari 1967 Nomor: Sk.1/HGU/67 dan PutusanPengadilan Negeri Simalungun Nomor: 09/PDT/G/1994/PNSIM. tanggal 25April

Pakaiatas Tanah, yang memuat sebagai berikut: Pemberian Hak Guna Usaha wajibdidaftarkan dalam buku tanah pada Kantor PertanahanBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 menyatakan Dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah,Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk olehMenteri atau Pejabat yang ditunjuk;Bahwa Penguasaan Tergugat II atas bidang tanah yang terletak di KecamatanBosar Maligas adalah atas dasar Surat Keputusan Direktur Djenderal

Agrariadan Transmigrasi Nomor Sk.1/HGU/67 tertanggal 22 Pebruari 1967 setelahdilakukan pemeriksaan Tanah oleh Panitia Ajudikasi Propinsi Sumatera Utarasebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan tersebut diatas;Bahwa oleh karena penguasaan tergugat II atas Objek Perkara adalahdilakukan setelah Panitia Ajudikasi Pertanahan Provinsi Sumatera Utaramelakukan pemeriksaan atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usahasebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direktur Djenderal Agrariadan Transmigrasi Nomor

1967 tertanggal 22 Pebruari1967 tersebut, Tergugat II melakukan Pengelolaan secara bertahap denganketentuan Tergugat II melakukan Penanaman Kelapa Sawit diatas bidangtanah tidak dikelola secara sekaligus seluas + 5000 ha (Lima ribu hektare), halini dilakukan Tergugat II untuk menjaga kelestarian Lingkungan Hidup sertauntuk menjaga keseimbangan Lingkungan, oleh karena itu Tergugat II tetapmempertahankan sebahagian dan bidang tanah Hak Guna Usaha yangdiperoleh berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal

telah melakukan upaya agarpihak ketiga yang mengusahai dan menguasai bidang tanah Hak Guna Usahamilik Tengugat IT yang merupakan wilayah hak Guna Usaha PerkebunanBukit Lima milik Tergugat II untuk melepaskan secara sukarela, bahwa akantetapi pihak ketiga yang mengusahai dan mengelola bidang tanah tetap tidakmengindahkan permintaan dari Tergugat II;Bahwa atas perbuatan dan pihak ketiga yang menguasai dan mengusahaibidang tanah milik Tergugat II yang diperoleh berdasarkan Surat keputusanDirektur Djenderal

Nomor 1682 K/Pdt/1998 tanggal 6November 1998 mempertegas hak kepemilikan Tergugat Il (PTPerkebunan Nusantara IV) atas objek perkara yang diperoleh Tergugat IIberdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria danTransmigrasi tertanggal 22 Februari 1967 Nomor Sk.1/HGU/67 tentangpemberian Hak Guna Usaha seluas 5000 ha kepada Tergugat II untukdiusahai menjadi perkebunan kelapa sawit;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria danTransmigrasi tertanggal 22 Februari 1967 Nomor Sk.1

oleh Penggugat tertanggal 11Juni 2009 kurang pihakpihnak maka sangat beralasan bagai MajelisHakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterimaatau niet ontvankelijke verklaard;Bahwa demikian juga Tergugat Il dalam memperoleh hak atas bidangtanah yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungunseluas 5000 ha (lima ribu hektare) yang juga meliputi objek perkaraadalah didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Djenderal

Bukti P10: Surat Direktorat Djenderal ImigrasiRl, Kantor Imigrasi Daerah Mataram No.499/OEIT/1410/1974, perihal: Kewarganegaraan atasnama Oei Tak Kian dan adik adiknya, yang ditujukankepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Baratdi Mataram, tertanggal 13 = April 1974, yangmenjelaskan bahwa Oei Tak Kian dan adik adiknyaadalah asing (Cina RRC), karenaa. Yang bersangkutan diakui bapaknya (Oei A Heng)asing Cina RRC pada tanggal 28 Maret 1959 waktumereka belum berumur 18 tahun;b.

Bukti P11: Surat Direktorat Djenderal ImigrasiRl, Kantor Imigrasi Daerah Mataram No.1157/OEIT/1410/1974, perihal: Orang asing yangbelum memiliki izin kerja, yang ditujukan kepadaKepala Kantor Daerah Tenaga Kerja Provinsi NusaTenggara Barat di Mataram, tertanggal 20 Agustus1974;5.16.

Bukti P12: Surat Direktorat Djenderal ImigrasiRl, Kantor Imigrasi Daerah Mataram No.1159/OEIT/1410/1974, perihal: Statuskewarganegaraan atas nama Oei Tak Kian (Achmad),Oei Kiem Mie, Oei Tak Fuk dan Oei Elijem,Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 38 PK/AG/2010kesemuanya adalah anakanak dari Oei A Heng yangditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas diMataram, tertanggal 21 Agustus 1974, yang padaintinya untuk penyelesaian status kewarganegaraankarena mereka telah menolak kebangsaan Indonesia;5.17.

Bukti P14: Surat Direktorat Djenderal ImigrasiRl, Kantor Imigrasi Daerah Mataram No.1114/OEIT/1410/1974, perihal: Orang asing yangmembandel tidak sah memenuhi kewajibannya sebagaiOrang asing, yang ditujukan kepada Komandan ResortKepolisian 150 Lombok Barat di Ampenan, tertanggal31 Agustus 1974;5.19. Bukti P15: Surat Permohonan Kejelasan MengenaiStatus Kewarganegaraan tas nama Achmad yangditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Mataram diMataram, tertanggal 18 Juli 1986;5.20.

Soef Timbul denganKepala Kantor Daerah Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar DjawaTengah serta seluruh dokumen terkait tanah dan bangunan SekolahTeknik Negeri (Sekarang SMPN 5 Demak) pada Tahun 1967 yangsebelumnya sudah ada pelepasan tanah R Soef Timboel secara rela dankesadaran.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan pemohonadalah kurang pihak karena tidak ditujukan kepada semua pihakpihakyang secara langsung mempunyai kepentingan hukum dan mengetahuialur mekanisme pelepasan tanah

Soef Timboel telah menyerahkandengan Rela dan Kesadaran tanah milik Perceel No. 1F.88,Blok 191a dan197 kepada Kepala Kantor Daerah Direktorat Djenderal Pendidikan DasarDjawa Tengah dibuktikan dengan Surat Serah Terima antara R.

DGPatompo dinyatakan bahwa:gedung Kantor Akuntan Negara jang terletak di Djenderal SudirmanNomor 1 Makassar akan dipindahkan/diganti bangunannja ke Djl. G.Bawakaraeng Nomor 83 Makassar dengan luas bangunan jang samaseperti keadaan sekarang, disamping itu kepada Kantor AkuntanNegara Makassar dalam rangka ini diberikan sebidang tanah di DI.Kasuwan Nomor 5 dan 7 Makassar untuk pembangunan rumahdinas.c.

Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun1966 dibentuklah Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara(DJPKN) pada Departemen Keuangan, dan tugas Djawatan AkuntanNegara (DAN) menjadi tugas DJPKN.Bahwa melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentangBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 30 Mei1983, DJPKN kemudian ditransformasikan menjadi BadanHalaman 9 dari 33 hal. Put.

DG Patompoyang menyatakan bahwa:gedung Kantor Akuntan Negara jang terletak di Djenderal SudirmanNomor 1 Makassar akan dipindahkan/diganti bangunannja ke Djl. G.Bawakaraeng Nomor 83 Makassar dengan luas bangunan Jang samaseperti keadaan sekarang, disamping itu kepada Kantor Akuntan NegaraMakassar dalam rangka ini diberikan sebidang tanah di Djl.

No.182/Pdt.P/2012/PACbn.Kabupaten Bogor, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telahdiperlihatkan aslinya di persidangan, setelah diparaf oleh Ketua Majelis laludiberi kode P.6.7 Fotokopi Kutipan Surat Keputusan yang aslinya dikeluarkan oleh DirekturAjudan Djenderal Angkatan Darat atas nama Panglima Angkatan Darat,tanggal 10 September 1970, fotokopi tersebut telah dinazegelen tetapi tidakdiperlihatkan aslinya di persidangan, setelah diparaf oleh Ketua Majelis laludiberi kode P.7.8 Fotokopi KARIP

Berdasarkan hal tersebut di atas, Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan naskah Peratudan Cukai Nomor: P50/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas DirektoratBea dan Cukai, pada Pasal 3 menyebutkan "Setiap pimpinan unit organisasi baik di kantor pusat,vertikal, maupun unit pelaksana teknis bertanggung jawab atas pelaksanaan tata naskah dinas DJenderal Bea dan Cukai di lingkungan kerjanya masingmasing";5.

No. 44 PK/TUN/2007.Bahwa pengeluaran uang muka sewa kepada negara dan penerimaan uang sewadari pegawai penghuni oleh Djawatan Kereta Api dibukukan pada nama pembukuan 9 B9 (Reglemen 2 jilid III, Surat Keputusan Direktur Djenderal, Kepala Djawatan KeretaApi No.63922/BB/62 tanggal 7 Desember 1962), jadi tanah rumah negeri tersebutadalah milik negara dan Staats Spoor en Tramwegen hanya diberi kuasa menunjukpenghuni dan mengurus uang sewa ;Bahwa Para Penggugat yang menempati rumah negeri tersebut sebelum