Ditemukan 1007938 data
18 — 5
Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban terhadap Termohon sebagai berikut : 4.1. Mutah berupa Cincin emas sebarat 3 (tiga) gram ;4.2. Biaya selama masa iddah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)4.3. Biaya 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Termohon ;5.
Pemohon yang akanmenceraikan Termohon dipersidangan telah terjadi kesepakatan denganTermohon dan Pemohon sanggup memberikan kewajiban tersebut kepadaTermohon sebagai berikut :1.
Biaya ke 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)/oulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan diberikan melaluiTermohon ;Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohontelah terjadi kesepakatan terkait dengan tuntutan yang merupakan kewajibanPemohon terhadap Termohon, maka Majelis Hakim tidak akan menggunakanistiah rekonpensi, ada permintaan atau tidak dari Termohon, kewajiban a quotetap melekat pada diri Pemohon sebagai konsekwensi yuridis perceraian yangdiajukan
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam telah terpenuhi dan permohonan Pemohon pada petitum point 1telah cukup bukti untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 1 telah dikabulkan makapermohonan Pemohon pada petitum No. 2, Majelis Hakim memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depansidang Pengadilan Agama Cianjur sesuai ketentuan pasal 131 ayat 2 KHI;Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban Pemohon yang akanmenceraikan Termohon sesuai dengan
ketentuan pasal 149 Kompilasi HukumIslam, dipersidangan telah terjadi kesepakatan dengan Termohon, Pemohonsanggup memberikan kewajiban tersebut kepada Termohon sebagai berikut :1.
Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban terhadap Termohonsebagai berikut :4.1. Mutah berupa Cincin emas sebarat 3 (tiga) gram ;4.2. Biaya selama masa iddah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus riburupiah)4.3. Biaya 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)/oulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anaktersebut dewasa atau mandiri melalui Termohon ;5.
108 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. ALFA POLIMER INDONESIA
Termohon:
1.CV. ANEKA ILMU
2.H. SUWANTO, SE.MM
121 — 55
MENGADILI:
- Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
- Menyatakan PARA TERMOHON PKPU, yaitu CV ANEKA ILMU dan H.
SUWANTO, SE, MM. berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dengan segala akibat hukumnya selama jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diucapkannya putusan perkara Permohonan PKPU a quo;
- Menunjuk seorang Hakim Pengawas yaitu .Edy Suwanto, SH.,MH.
Fatmawati Raya, Jakarta Selatan 12150;
sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PARA TERMOHON PKPU dan/atau selaku Kurator dalam hal PARA TERMOHON PKPU tersebut dinyatakan Pailit;
- Memerintahkan Tim Pengurus tersebut untuk memanggil TERMOHON PKPU dan para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir guna menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan
selambat-lambatnya pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan perkara Permohonan PKPU a quo diucapkan;
- Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Para Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Menangguhkan biaya perkara sampai proses PKPU tetap berakhir;
1.ONG SU HWA
2.KASAN
Termohon:
PT Faras Shipbuilding Shiprepairs
66 — 24
- Menyatakan Perjanjian Perdamaian pada hari Kamis, tertanggal 17 Oktober 2019 antara Debitor dan Para Kreditor Sah dan Mengikat;
- Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT.
Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkankemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;7.
Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir; Menimbang, bahwa pada hari sidang Pemusyawaratan Majelis yangtelah ditetapkan untuk Pemohon PKPU telah hadir kuasanya, Pengurus besertaKreditor lain dan Termohon PKPU, 2 222222 n nn nnnMenimbang, bahwa Majelis telah mendengar laporan Hakim Pengawastertanggal 17 Oktober 2019 yang pada pokoknya: 1.
Memerintahkan kepada Pengurus untuk memanggil TermohonPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Para Kreditur yangdikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang ditetapkandiatas; . Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurusditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangberakhir;7.
Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayran Utang berakhir, Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 telah diadakan rapatPembahasan Rencana Perdamaian dengan Agenda Pemungutan Suaraterhadap Pengesahan rencana perdamaian yang dipimpin oleh HakimPengawas dengan dihadiri Pengurus, Debitur PKPUS dan Para KrediturPT. FARAS SHIPBUILDING & REPAIRS (dalam PKPUS) sebagaimanaterlampir dalam Berita Acara Rapat Rencana Perdamaian PT.
Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. FarasShipbuilding & Repairs berakhir; 3. Menghukum Debitor dan Para Kreditor mematuhi dan melaksanakan isiPerjanjian Perdamaian tersebut di atas; 4. Menetetapkan jasa fee pengurus Sesuai dengan ketentuan berlaku; 5.
PT. KALIMANTAN BERLIAN SEJAHTERA
Termohon:
PT. KARYA MAKMUR ABADI
217 — 50
1.Ang Poh Kiang
2.Mara Husin
3.Nurahman
4.Dedi
5.Hendri Hasyim Siregar
Termohon:
PT LGRANDE GLOBAL TEKNOLOGINDO INDONESIA
60 — 31
I WAYAN ARTAWAN,SE
Termohon:
DIRINYA SENDIRI
101 — 43
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa danmengadili perkara perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangpada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yangdiajukan oleh : WAYAN ARTAWAN, SE, pekerjaan pedagang, beralamat di JI.
PT. SINERGI MITRA SEJATI
Termohon:
SANITYOSO RUMANTYO
103 — 66
M E N G A D I L I :
- Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon
- Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Termohon PKPU SANITYOSO RUMANTYO untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari ;
- Menunjuk Agustinus Setya Wahyu T,SH,MH Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran
perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari kamis 11 Oktober 2018 Jam.10.00 wib bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
6. Memerintahkan PENGURUS untuk memangil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam Sidang yang ditetapkan diatas ;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban
Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai :
Bahwa selain dari kewajiban / hutang yang tertera dalam point 6 (enam) diatas TERMOHON PKPU juga memiliki kewajiban berupa bagi hasilinvestasi senilai Rp. 305.760.000, x 12 = Rp3.669.120.000, (tiga milyarenam ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah),yang mana kewajiban ini telah dijamin dengan cek (Bukti P4 s/d P18)oleh TERMOHON PKPU sesuai dengan angka 2 huruf (a) point ke dua jo.angka 2 huruf (b) point ke empat Perjanjian Bagi Hasil Investasi tanggal 2Mei 2016.angka 2 huruf
(BUKTI P20)NAMUN FAKTANYA:Hingga Permohonan PKPU a quo diajukan, TERMOHON PKPU tidak jugamembayar lunas kewajiban utangnya kepada PEMOHON PKPU;Bahwa menurut catatan PEMOHON PKPU terhitung sampai dengantanggal Permohonan PKPU ini diajukan, jumlah total kewajiban utangTERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dandapat ditagih adalah sebesar Rp. 6.669.120.000, (enam milyar enamratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (6)
Pembayaran Utang agar TERMOHON PKPUmengajukan rencana perdamaian;Bahwa berdasarkan buktibukti serta faktafakta yang telah PEMOHONPKPU uraikan di atas, terhadap TERMOHON PKPU dapat diajukanPermohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sesuaidengan Ketentuan dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnyadisebut sebagai UU Kepailitan dan PKPU), sebagaimana diatur dalamPasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang untuk lebih
Membebankan segala biaya dalam permohonan ini kepada TERMOHONPKPU.Demikian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)ini kami sampaikan.
Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akanditetapbkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) berakhir .Halaman 21 Putusan 108/Pdt.SusPKPU/2018.PN.Niaga.Jkt.Pst8.
SO SUN LIONG,dkk
Termohon:
PT. HOTEL INDAH
150 — 109
PT. KEN YUKAGEN INDONESIA
Termohon:
PT. SEPULUH SUMBER ANUGERAH
93 — 39
PT. JAYA TRADE INDONESIA
Termohon:
PT. TUNAS SENTOSA ABADI
91 — 44
Veteran 1/7 Jakarta Pusat, 10110, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU/ PT. Tunas Sentosa Abadi, demi hukum berakhir;
- Menunjuk Saudara Buyung Dwikora, S.H.,M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat :
- Farid SR, S.H., M.H., CLA.
ZUZARTE CARL ALEXANDER Mewakili Sembilan Belas Orang
Termohon:
PT. TITANIUM PROPERTY
113 — 49
MENGADILI:
- Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp6.290.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
1.MARADONA ELISA MAWU
2.ALBERT RIYADI SUWONO, SH., M.Kn.
Termohon:
SANTOSO WINOTO alias TJANG TSE SAN
85 — 0
MENGADILI :
- Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.359.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk
Termohon:
1.PT. Nusapasific Island Investment
2.Franky Tjahyadikarta
3.Okie Rehardi Lukita
242 — 61
PT. Puriasri Bhaktikarya
Termohon:
PT. Witan Presisi Indonesia
86 — 33
1.PT Alpha Prima Network
2.CV Anugrah Jaya
Termohon:
PT Telkom Satelit Indonesia
75 — 19
ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn., M.H.
Termohon:
SANTOSO WINOTO
84 — 30
1.Dewi Susyanti
2.Indah Sartika
3.B. Sariah
4.Fitriyana Rajaguguk
Termohon:
PT. MORAWA UTAMA
40 — 0
MENGADILI:
- Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon PKPU secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.066.000,00 dua juta enam puluh enam ribu rupiah);
1.KRISNA MURTI
2.TAVIPIANI AGUSTINA, SH. M.Hum.
Termohon:
PT. BANGUN LAKSANA PERSADA
104 — 49
DALAM EKSEPSI :
Menolak Eksepsi Termohon ;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon sebesar Rp.316.000
PT Cemerlang Usaha Agri Nusantara
Termohon:
PT Indo Energy Solutions
19 — 0
M E N G A D I L I:
Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Perkara
- Menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dariPemohon tersebut;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);