LPKSM MITRA INTAN MANDIRILawanPT. AKUR PRATAMA

PENETAPANNOMOR : 19/PDT/G/2016/PN.GrtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI GARUT yang memeriksa dan mengadili Perkaraperkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :LPKSM MITRA INTAN MANDIRIPT. AAUR PRATAMABeralamat kantor di Jalan BratayudhaGg.

SH.Sekretaris LPKSM Mitra Intan Mandiridan RD. DEDEN ABUBAKAR. SH,Ketua Bidang Hukum LPKSM Mitra IntanMandiri, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 043/ST/LPKSMMIM/IX/2016, tertanggal10 September 2016 dan berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 10September 2016, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Garuttanggal 15 September 2016 Nomor :48/SK/Pdt/2016/ PN.Grt.

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYAMASYARAKAT (LPKSM) ADAMSCO,, dk VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, dk

PUTUSANNomor 2507 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYAMASYARAKAT (LPKSM) ADAMSCO, berkedudukan di WismaBumiputera Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta,diwakili oleh David M.L.

., selaku Ketua dan Sekretaris Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Adamsco, dalam halini memberi kuasa kepada Harry F. Simanjuntak, S.H. dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Wisma BumiputeraLanjai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan:1. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89, Jakarta Pusat;2.

Tentang Kedudukan Hukum Penggugat.1.Bahwa Penggugat merupakan Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat (LPKSM) berbentuk badan hukum perkumpulanberdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan LPKSM Adamsco Nomor 08,tertanggal 08 September 2009, yang telah mendapat PengesahanPerkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan Nomor AHU2S.AH.01.06.

Tahun 2010 dan telahdiumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 82 tanggal12 Oktober 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor49 dan diakui Pemerintah berdasarkan Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK) dengan Nomor 00103/TDLPK/2012yang mempunyai tujuan mewujudkan perlindungan konsumen dengandemikian Penggugat sudah mempunyai kapasitas sebagai Penggugatdalam perkara ini;Bahwa sebagai LPKSM, sebagaimana pendiriannya diamanatkan dalamUndangUndang Nomor 8 Tahun 1999

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEMBAGAPERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM)ADAMSCO tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi iniditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,Hal. 25 dari 26 hal.

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) ADAMSCO >< GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA DAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Tobing, SH.M.Kn , selaku Ketua LPKSM sebagai PENGGUGAT;LAWAN1 GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Berkedudukan di Jalan MedanMerdeka Selatan No. 89 Jakarta Pusat, sebagaiTERGUGAT I;DAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,berkedudukan di jalan Kebon Sirih No. 18 Jakarta PusatSCQDAGAL......

Bahwa Penggugat merupakan Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat ("LPKSM")~ berbentuk badan hukum ~ perkumpulanberdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan LPKSM ADAMSCO nomor 08tertanggal 08 September 2009, yang;tetah mendapat pengesahanPerkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak = Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan nomor AHU25.AH.01.06.Tahun 2010 dan telahdiumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 82 tanggal 12Oktober 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 49dan diakui

Bahwe MA k kepedulian tersebut, maka pada tanggal 23 November 2012,Penggugat MeinyayuRa somasi kepada Tergugat yang ditembuskan kepada Tergugat IIdengan surat nomor 007/DT FC/LPKSM/L/XI/2012 perihal Somasi Untuk Mencabut PeraturanGubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir padaHal 5 dari 27 hal.

No. 007/DTFC/LPKSM/L/XI/2012 tertanggal 23Nopember 2012 perihal Somasi Untuk Mencabut Peraturan Gubernur No. 120Tahun 2012, tentang Biaya Parkir Pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkiruntuk umum di Luar Badan Jalan dan Menunda Kenaikan Tarif Perkir HinggaAda Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ODKI Jakarta, sesuaidengan aslinya, yang diberi tanda bukti P 7 ;8.

Foto copy Surat dari LPKSM ADAMSCO kepada Gubernur DKI Jakarta Ref.No. 008/DTFC/LPKSM/L/XI/2012 tertanggal 27 Nopember 2012, perihalLampiran PeraturanPeraturan Terkait Somasi yang kami Kirimkan MengenaiPencabutan Peraturan Gubernur No. 120 Tahun 2012 Tentang Biaya ParkirPada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan danMenunda Kenaikan Tarif Parkir Hingga ada Persetujuan Dewan = PerwakilanRakyat Daerah DKI Jakarta, sesual dengan fotocopy (asli tidakdiperlihatkan/tidak ada),

LPKSM KOMNAS PK-PU INDONESIA PROV. KALTENG LAWAN DIREKSI PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Palangka Raya

Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan tersebut diatasyakni, PENGGUGAT merupakan badan Hukum berbentuk LPKSM KOMNASPKPU INDONESI, Organisasi/Yayasan berdasarkan atas Akta NotarisAGUSTRI PARUNA, SH No.286 tanggal 18 September 2012, dan TDLPK No:01/INDAGKOP/PK/X/2012. Berdasarkan keputusan Menteri Penindustrian danPerdagangan Republik Indonesia No: 302/MPP/Kep/10/2001 TentangPerlindungan KONSUMEN Swadaya masyarakat.

DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATANBahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri PalangkaRaya terhadap TERGUGAT melalui pertanggung jawaban Pedata atasdiajukan GUGATAN CLASS ACTION ATAU GUGATAN' LEGALSTANDING (HAK GUGAT ORGANISASI/LPKSM KOMNAS PKPUINDONESIA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH) atau PerbuatanMelawan Hukum atas pelanggaran hakhak KONSUMEN = danpencantuman Klausula Baku dalam setiap Pasal perjanjian pembiayanKONSUMEN sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo, Pasal 1366 jo,Pasal 1367 Kitab

perkara ini dapat dilaksanakanterlebih dahulu walaupun ada perlawanan, upaya banding, kasasi, peninjauankembali maupun upaya Hukum lain (Uit Voerbar Bij Voorraad).11) Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam perkara ini.SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapatlain maka kami mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untukPenggugat hadir JEMI KARTER selaku Ketua LPKSM

Mengenai Surat KuasaBahwa didalam mengajukan Gugatan a quo Penggugatmengajukan atas nama diri sendiri maupun bersamasama bertindakuntuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Konsumen KomisiNasional, Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha (LPKSMKOMNAS PKPU INDONESIA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH).Ternyata, tidak ada Surat Kuasa dari LPKSM KOMNAS PKPUINDONESIA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH, selain itu tidakmenyebutkan bersamasama dengan siapa didalam gugatan.

:KOMNAS PKPU Indonesia Propinsi Kalimantan tengah, Nomor:01/INDAGKOP/PK/ X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012, diberi tanda P3;Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPk), atas namaLPKSM : Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku UsahaIndonesia (KOMNAS PKPU) INDONESIA, tertanggal 05 Pebruari 2010,diberi tanda P4;Anggaran Dasar LPKSM KOMNAS PKPU Indonesia PropinsiKalimantan tengah, diberi tanda P5;Akta Notaris pernyataan Keputusan Rapat Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat

dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

• 1 (satu) buah flashdisk;

POPONG PRASETYO :Bahwa terdakwa sebagai anggota LPKSM Pusat Pasuruan dengan ketua saksiRIANTO Bin SENA;Bahwa saksi menjadi anggota LPKSM Pusat Pasuruan sejak tanggal 04 Mei 2011dan sekarang sudah tidak aktif;Bahwa tugas dariLPKSM Pusat Pasuruan yaitu melindungi hakhak dari konsumen;29Bahwa LPKSM Pusat Pasuruan mendapat pengaduan dari saksi ARIEKRISTYANTO sekitar bulan Juli 2011, yang mana ketika itu saksi ARIEKRISTYANTO melaporkan perihal penarikan sepeda motornya jenis Honda Varioyang dilakukan

FANSORY Bin MUHAMMAD SODIQ; (terdakwa dalam berkas terpisah) Bahwa terdakwa bekerja sebagai anggota LPKSM (lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat) Pusat Pasuruan devisi pengaduan dengn ketuayaitu saksi RIANTO Bin SENA;Bahwa tugas pokok dari LPKSM Pusat Pasuran adalah menerima pengaduanmasyarakat;Bahwa mekanismenya adalah setelah masyarakat mengadu kepada LPKSM setelahitu masyarakat tersebut dimintai keterangannya, dan selanjutnya masyarakatataupun konsumen tersebut memberikan kuasa kepada

FIF tetap memintapembayaran 5 (lima) kali angsuran akan tetapi terdakwa dan pihak LPKSM PusatPasuruan tetap bersikukuh untuk melakukan 2 (dua) kali pembayaran;Bahwa yang menemui pihak LPKSM dari pihak PT. FIF waktu itu adalah saksiTEGUH, karena saksi TEGUH tidak bisa mengabulkan keinginan pihak LPKSM,kemudian pihak LPKSM meminta agar disambungkan telpon kepada saksi HARIWAHYUDI (karyawan PT.

MUKHAMMAD WAHYUDI Bin DJUROTO; Bahwa terdakwa bekerja sebagai sekretaris pada LPKSM Pusat Pasuruan DevisiHukum dengan ketua saksi RIANTO Bin SENA;Bahwa tugas pokok dari LPKSM Pusat Pasuran adalah menerima pengaduanmasyarakat;Bahwa mekanismenya adalah setelah masyarakat mengadu kepada LPKSM setelahitu masyarakat tersebut dimintai keterangannya, dan selanjutnya masyarakatataupun konsumen tersebut memberikan kuasa kepada Ketua LPKSM dalam hal inisaksi RIANTO Bin SENA dan isi surat kuasa tersebut adalah

Dan pada hari Seninnya rekanrekan LPKSM PusatPasuruan di suruh menemui saksi HARI WAHYUDI (karyawan PT. FIF) untukberunding lagi. Mendengar hal tersebut saksi RIANTO Bin SENA merasa tidakterima dan saksi RIANTO Bin SENA masuk ke dalam kantor PT. FIF CabangPasuruan Pos Pandaan dan menyuruh anggota LPKSM Pusat Pasuruan lainnyauntuk masuk kantor PT.

Pembanding/Penggugat : LPKSM ADAMSCO Diwakili Oleh : JENNY MARTHA WURI, SH.
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR PROV. DKI JAKARTA
Terbanding/Tergugat : DPRD PROV. DKI JAKARTA

No.187 K/Pid/2008waktu dalam bulan Juli 2005 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamTahun 2005 bertempat di kantor LPKSM (Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat) JI.LHOS Cokroaminoto No.16 Kec.

LASIMO pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2005sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanJuli 2005 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2005 bertempatdi kantor LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) JI.HOS Cokroaminoto No.16 Kec.

Surat Penetapan Konsumen dari LPKSM Bojonegoro NomorP.09/PK/VIV2005, tanggal 26 Juli 2006 (TdwlV) ;. Surat Tanda Terima Kendaraan dari LPKSM Bojonegoro, tanggal 26 Juli2005 (TdwV), terlampir dalam berkas perkara ; Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.

Surat Penetapan Konsumen dari LPKSM Bojonegoro Nomor :P.09/PK/VIV2005, tanggal 26 Juli 2006 (TdwIV) ;5. Surat Tanda Terima Kendaraan dari LPKSM Bojonegoro, tanggal 26Juli 2005 (TdwV) ;Dilampirkan dalam berkas perkara ;5.

Surat Penetapan Konsumen dari LPKSM Bojonegoro Nomor :P.09/PK/VIV2005, tanggal 26 Juli 2006 (TdwIV) ;5. Surat Tanda Terima Kendaraan dari LPKSM Bojonegoro, tanggal 26Juli 2005 (TdwV) ;Dilampirkan dalam berkas perkara ;Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepadaNegara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari KAMIS, TANGGAL 20 AGUSTUS 2009 oleh MOEGIHARDJO,SH,.

., Organ Pengurus LPKSM YPKSENOPATI dan ADVOKAT, beralamat kantor di JI. SagaPekong RT. 004 RW.002, Saga, Balaraja Tangerang, bertindak mewakili KETUA LPKSM YPKSENOPATI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 099/GWS/007/VII/2018Tanggal 31 Juli 2018 dan Surat Tugas dari Ketua LPKSM YPKSENOPATI.Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa DUDI ARI SUPRAPTI Anggota LPKSMYPKSENOPATI No.

Bahwa Penggugat adalah LPKSM YPKSENOPATI yang berkedudukandi Tangerang, berbadan hukum Yayasan berdasarkan Akta Notaris EuisHartati, S.H. No. 1 Tanggal 04 Agustus 2015, Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia No.

Dalam hal iniPenggugat membuat perjanjian dengan Tok Butet (Tergugat I) yangmerupakan perorangan, jadi unsur konsumen untuk Penggugat yang harusdilindungi dan dibela haknya oleh LPKSM YPKSENOPATI tidakmemenuhi unsur sebagai seorang konsumen.

adalah untuk kepentingan perlindungankonsumen, hal ini diperkuat pula oleh Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 59tahun 2001 tentang LPKSM yang menentukan bahwa dalam membantukonsumen memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melaksanakan advokasiatau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secaramandiri, baik secara perorangan maupun kelompok;Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Penggugat (Dudi Ari Suprapti)bukanlah sebagai konsumen, yang dikategorikan dalam pengertian konsumenHal. 22 Putusan

LPKSM sedangkan tujuan didirikannya LPKSM adalah untukkepentingan perlindungan konsumen maka Majelis berpendapat LPKSM YPkKSENOPATI tidaklah dapat mewaikili orang perseorangan untuk mengajukangugatan ke Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah sebagai konsumensedangkan LPKMS YPKSENOPATI sebagai kuasa yang mewakili Penggugatmaka LPKSM YPK SENOPATI selaku) Lembaga tidak mempunyaikewenangan atau hak menggugat (legal standing) mewakili Penggugat orangperseorangan;Menimbang, bahwa oleh

LPKSM hanya menuntuthakhak yang diberikan oleh UndangUndang Perlindungan Konsumenuntuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugianyang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha. UUPK juga menerima prosesberacara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legalstanding, hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugatLSM (NGO's standing).

Memperjuangkan Hakhak konsumen melalui litigasi atau non litigasi.Bahwa berdasarkan pengaduan konsumen kepada LPKSM LembagaBantuan Hukum Mustika Bangsa, pada tanggal 10 Juli 2018 yang bernamaHamka Ulta NIK : 1671041708780034, Tempat Tanggal Lahir Muara Enim17081978 Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin LakiLaki,Kewarganegaraan Indonesia Alamat Perum Palm Sejahtera Ill Blok C 14Rt.024 Rw. 005 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang.

;Bahwa subjek atau pihak Penggugat dalam surat gugatan a quoyang diajukan dan di daftarkan oleh Ketua Perwakilan LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) LembagaBantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan SumateraSelatan pada Pengadilan Negeri Palembang adalah tidak berwenang,dimana seharusnya diajukan dan di daftarkan oleh LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) LembagaBantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Pusat yang berkedudukan diBekasi;2.

Bahwa apabila Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat(LPKSM) Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa mengajukangugatan berdasarkan pengaduan dari konsumen, maka sesuai denganPasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jasa hukumhanyalah diberikan oleh orang yang memang berprofesi sebagai Advokat.Sehingga dalam gugatan a quo ini, Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat (LPKSM) Lembaga Bantuan Hukum MustikaBangsa tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatana quo;Halaman

Fotokopi Akta Notaris Endang Srimartutii SH M.Kn No 10 Tanggal 19Agustus 2015 tentang Pendirian LPKSM Lembaga Bantuan Hukum MustikaBangsa, bukti P1;2.

Penggugat:
Pengurus Besar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) SATRIA PANGKAL PERJUANGAN
Tergugat:
PT. BAKRIE PANGRIPTA LOKA
Turut Tergugat:
PERUM PERUMNAS

HAFIDZ ALY sebagai KetuaAsosiasi LPKSM Kab.

HAFIDZALY ( Sekertaris YKPKI) , saksi OPIK ( Ketua LPKSM SABA), saksi JAJANG( Ketua LPKSM MADAND), saksi DEDI ( Ketua LPKSM AL BADAR), dansaksi MAS JO ( ketua LPKSM Mitra Bersama), ditempat tersebut membicarakanuntuk ikut serta memeriahkan HARKONAS dan menunjuk Terdakwa HAFIDZALY sebagai ketua ASOSIASI LPKSM kemudian Terdakwa HAFIDZ ALYmerencanakan adanya konvoi dalam rangka memperingati HARKONAS denganrute Kota GarutPemdake Banyuresmi dengan maksud untuk klarifikasiterhadap PT.

MADANI beserta LPKSM lainnya yaitu LPKSM ALBADAR, LPKSM SABA, LPKSM MITRA BERSAMA, LPKSM YKPKI,LPKSM LPKI mengikuti kegiatan Konvoi damai dan menyikapi beberapapermasalahan konsumen yang berada di Kab.

Garut pada tanggal 20April 2015 di Kantor PT MBK Leuwigoong saat diadakannya audensi antaraasosiasi LPKSM dengan pihak MBKBahwa pada tanggal 20 April 2015 saksi dari Asosiasi LPKSM Garut yangdiketuai oleh terdakwa A. HAFIDZ ALY, yaitu.

kekantor MBK Leuwigoong yaitu untuk mempertanyakan danmengkonfirmasi mengenai nasabah PT MBK yang mengadu kepihak Asosiasitentang keberatan dan aturan aturan yang ada di PT MBK tersebut.36Bahwa LPKSM SABA merupakan anggota dari Asosiasi LPKSM Garut sejaksekitar awal tahun 2015, Sebelum tanggal tanggal 20 April 2015 terdakwa A.HAFIDZ ALY selaku Ketua Asosiasi LPKSM Garut memberitahu baik secaralisan, sms dan telpon bahwa seluruh LPKSM harus kumpul pada tanggal 20April 2015 untuk memperingati Hari

Telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasar;11) LPKSM tersebut diwajibkan untuk didaftarkan dan diakui olehPemerintah, tanpa pendaftaran dan pengakuan tersebut ia tidak dapatmenyandang hak sebagai para pihak dalam proses beracara diPengadilan, terutama berkaitan dengan Legal Standing LPKSM (Pasal 1angka (10) UUPK) Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakuioleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungankonsumen, dan

menurut Pasal 2 ayat (1) PP No. 59 Tahun 2001 tentangLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, terdapat 2(dua) syarat untuk mendapat pengakuan sebagai LPKSM, yaitu :1.

Bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagimanatercantum dalam anggaran dasar LPKSM;dan halhal diatas wajib dibuktikan dimuka Pengadilan dalam perkara ini.12) Jika Persyaratan diatas sudah terpenuhi dimuka Pengadilan, maka yangharus ditelitikemudian adalah apakah Penggugat selaku LPKSM dengannama Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS)bertindak untuk dan atas namanyasendiri atau organisasi sebagaimanaHalaman 11 dari 42 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Slw.dimaksud UU RI No. 8 Tahun

Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerakdi bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggarandasar pendiriannya ;2.

sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat 3 huruf d dan jugadengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakattersebut, jelas diatur/disebutkan dalam UndangUndang PerlindunganKonsumen mengenai gugatan kelompok dan gugatan legal standing yang bisadilakukan oleh LPKSM, sedangkan gugatan oleh LPKSM terkait dengankepentingan individu/konsumen tidaklah diperbolehkan sebagaimana telahdiuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas

Bojong Sari, Depok, JawaBarat atas dasar Surat Kuasa Khusus, No : 0134 / SKK / LPKSM / PER /Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 249/PID/2019/PT BDG.02 / 2019, tertanggal Depok 27 Februari 2019 dan permohonan bantuanpenyelesaian perkara hutang piutang pihak debitur dengan kreditur,kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 Wibterdakwa 2 dan Sdr.

Bojong Sari, Depok, JawaBarat atas dasar Surat Kuasa Khusus, No : 0134 / SKK / LPKSM / PER /02 / 2019, tertanggal Depok 27 Februari 2019 dan permohonan bantuanpenyelesaian perkara hutang piutang pihak debitur dengan kreditur,kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 Wibterdakwa 2 dan Sdr. Romy membawa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Karimun,Tahun 2015, Warna Abu Abu Metalik, yang telah diganti Nomor Polisinyamenjadi F1447GM tersebut ke Halaman Parkir Mc.

Buana Finance 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Rose Gold dengan Simcard 082116171826Dirampas untuk Negara 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat No. 063 / KET / LPKSM / 03 / 2019 Tanggal27 Februari 20191 (Satu) Lembar Surat pernyataan Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat No.0134 / KET / LPKSM / 02 / 2019 Tanggal27 Februari 20191 (Satu) Lembar Surat keterangan Konsumen Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat No.134/SKK/LPKSM/02/2019Tanggal 27

Buana Finance 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Rose Gold dengan Simcard 082116171826Dirampas untuk Negara 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat No.063/KET/LPKSM/03/2019 Tanggal 27Februari 2019 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat No.0134 / KET / LPKSM / 02 / 2019 Tanggal27 Februari 2019 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Konsumen Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat No.134/SKK/LPKSM/02/2019 Tanggal27 Februari

2019 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Khusus Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat No.0134 / SKK / LPKSM / 02 / 2019Tanggal 27 Februari 2019 1 (Satu) bundel perjanjian Multiguna dengan No.8311011700544 1 (Satu) bundel Lembar Edukasi Nasabah.Terlampir dalam berkas.Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 249/PID/2019/PT BDG.oO).

FIF Cabang Madiun melakukanpengecekan keberadaan sepeda motor tersebut sudak tidak berada dalampenguasaan terdakwa atau sudah tidak ada di tempat kediaman terdakwa,melainkan sudah dialinkan kepada Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat Mandiri (LPKSM) yang beralamat di Jalan ManggisNomor 14 Magetan atau kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuantertulis terlebin dahulu dari penerima fidusia yakni dari pihak PT.

FIF Cabang Madiun yangmenjadi lembaga pembiayaannya ;Bahwa pada waktu saksi melakukan penagihan terhadap terdakwa, saksimasih melihat sepeda motor Honda Vario namun pada saat terakhir ketikasaksi akan menarik sepeda motor dengan menunjukkan surat penarikannyaternyata sepeda motor sudah tidak ada di rumah terdakwa dan ketika saksimenanyakan hal tersebut kepada terdakwa pada wakiu itu terdakwamengatakan kalau sepeda motor sudah diserahkan kepada LPKSM(Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

) karena terdakwa takut sepeda motornya ditarikoleh pihak FIF ; Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijinkepada pihak FIF sebagai penerimafidusia ketika memberikan surat kuasa kepada LPKSM untuk menguasaisepeda motor ; Bahwa terdakwa mengaku menyesali perouatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi ;Menimbang, bahwa telah didengar tuntutan pidana dari Penuntut Umumyang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara inimemutuskan :1.

FIF Cabang Madiun untukmenarik sepeda motor tapi pada waktu itu terdakwa mengatakan bahwa sepedamotornya sudah dititipkan pada lembaga (maksudnya LPKSM) dan terdakwa jugamenunjukkan surat kuasa antara terdakwa (pemberi kuasa) dengan LPKSM(penerima kuasa) untuk bertindak, mewakili, membela dan mengurus perkaranya.Dengan terdakwa membuat surat kuasa tersebut dan terdakwa menyatakansepeda motor yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak lagi dalampenguasaannya maka unsur mengalihkan obyek jaminan fidusia

AE 5023 FD kepada pihak LPKSM(Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Mandiri) danberdasarkan keterangan saksi M. Surya Nugraha dan saksi Farid Wijaya, pihakPT. FIF tidak pernah mengetahui benda obyek jaminan fidusia telah dialinkan olehterdakwa kepada pihak LPKSM apalagi sampai memberikan persetujuan untukmengalihkan benda obyek jaminan fidusia tersebut.

mengadili perkara Perdatapermohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapansebagaimana tersebut di bawah ini ataspermohonan :Elis Susiana,jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Trenggalek tanggal 10Pebruari 1983, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, tinggal di Dusun Baruklinting , RT. 002 / RW.001,Desa Baruharjo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek,pekerjaan Karyawan Swasta, telah memberikan kuasa khususkepada Haryanto, S.E. dkk Lembaga Perlindungan Konsumen(LPKSM

) Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang yangberalamat di Dusun Kebonsari RT 028 RW 007 Desa Gondang,Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek berdasarkan SuratKuasa Nomor SPM.017/IX/2020/LPKSM/YAPERMA yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek denganregister Nomor 89/Pdt.P/2020/PN.Trk, tertanggal 22 September2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;Telah mendengar

Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;Menimbang, bahwa dijelaskan pula tentang legal standing kuasa hukumdengan merujuk buku Il Mahkamah Agung RI tentang Pedoman TeknisPeradilan Umum dan Perdata Khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkanbahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat ataupemohon di pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) direksi/poengurusatau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum dari perihal tersebutmaka untuk dan atas nama LPKSM

Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenAmanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) cabang Trenggalekberdasarkan oengaduan konsumen nomor017/SPK/IX/2020/LPKSM/YAPERMA tertanggal 7 September 2020 dan suratkuasa khusus nomor SK.PERDATA/017/IX/2020/LPKSM/YAPERMA tertanggal 7September 2020 atas nama Elis Susiana;Menimbang, bahwa dari uraian kuasa hukum Pemohon tersebut diatas,maka perlu kiranya kita cermati tentang buku Il Mahkamah Augn RI tentangPedoman Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus tentang kuasa

., Ketua LPKSM Solo Raya, Syamsudin SH.,Kepala Divisi Advokasi dan Hukum, Subagyo,SH. , KepalaDivisi Investigasi dan Mediasi Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat Solo Raya, berkedudukan dijalan Pelangi Dalam No. 17 Mojosongo, Solo , berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 4 Pebruari 2011;Selanjutnya disebut sebagai. PENGGUGAT;MELAWANPT BUSSAN AUTO FINANCE CABANG KLATEN, berkedudukan di JalanVeteran No.256 Barenglor Klaten;selanjutnya disebut sebagai.

yang memenuhi syarat sebagai penggugatsebagaimana diminta oleh peraturan perundangundangan di bidang perlindungankonsumen, sehingga Majelis Hakim meminta suratsurat/dokumen yang terkait denganeksistensi LPKSM Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia KoordinatorWilayah Solo Raya;Menimbang bahwa kuasa penggugat Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia Koordinator Wilayah Solo Raya dipersidangan telah menyerahkan suratsurat :1 Akta Notaris No. 25 tertanggal 19 Desember 2009 tentang Pendirian

gugat organisasi (NGOs standing) untuk melakukan gugatandalam rangka class action dan legal standing;Menimbang, bahwa khusus dalam perkara sengketa konsumen, pasal 44 UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan :1 Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatyang memenuhi syarat;Menimbang bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan:(1) Pemerintah mengakui LPKSM

Perlindungan Konsumen, menyebutkan:(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaituberbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkandengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untukkepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuaidengan anggaran dasarnya;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diketahuibahwa LPKSM

Jebres, Solo pada tanggal 15 022012dan baru didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Pebruari 2012, danseandainya ketika itu sudah ada perubahan Anggaran Dasar, maka semestinya AnggaranDasar yang baru yang didaftarkan;Menimbang bahwa apakah lembaga penggugat terdaftar pada PemerintahKabupaten/Kota;Menimbang bahwa berdasarkan surat Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK), atas nama LPKSM : LPK SOLO RAYA, No: 517/02/LPK/1/2010,tertanggal 8 Januari 2010, dikeluarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan membantu konsumen dalammemperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduankonsumen Pada pasal 7 menyebutkan dalam membantu konsumen untukmemperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi ataupemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknyasecara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.Definisi definisi1.

perlindungan konsumen dan LPKSM tersebut telahmelaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran dasamya.Bahwa oleh karenanya untuk dapat menggugat LPKSM tersebutharus dapat membuktikan bahwa dalam Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga (AD/ART) dapat berprofesi memberi jasa hukum,senyatanya pada awal persidangan gugatan A Quo PENGGUGATdalam surat gugatannya tidak melampirkan pengesahan dari MenteriHukum dan HAM RI dan juga tidak melampirkan surat pengumumanBerita Negara RI.

Bergerak di bidang perlindungan konsumensebagaimana tercantum dalam anggaran dasamya.Sehingga dengan mengacu kepada ketentuan tersebut di atas,maka Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat(LPKSM) dapat dikatakan memenuhi syarat dan dapat diakuieksistensinya apabila berbentuk Badan Hukum atau Yayasandan HARUS PULA terdaftar di pemerintah kabupate/kota in casuKota Balikpapan:b) Bahwa senyatanya YLPK Kalimantan tidak memenuhisyarat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (LPKSM

, Kementerian Perdagangan, tugas LPKSM salahsatunya adalah membantu konsumen dalam memperjuangkanhaknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.Pria yang juga menjabat sebagai anggota BPSK Propinsi DKIJakarta ini juga menyampaikan bahwa tugas tersebut bukanberarti LPKSM dapat serta merta menggugat dan menjadi kuasahukum untuk beracara di persidangan.

jasa Hukum;Menimbang bahwa tugas LPKSM sendiri salah satunya adalah membantukonsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atauHalaman 66 dari 72 Putusan Perdata Nomor 65/Padt.G/2019/PN Bpppengaduan konsumen, bahwa tugas tersebut bukan berarti LPKSM dapat sertamerta menggugat, dan menjadi kuasa hukum untuk beracara diPersidangan;Menimbang bahwa pada prinsipnya LPKSM mempunyai hak mengajukangugatan berdasarkan pasal 46 ayat (1) huruf c Undang Undang PerlindunganKonsumen, hak yang

Tng DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :WAWAN, Anggota LPKSM YPKSENOPATI No.

,JAENAL MUHARAM, SUGANDA,MT.DIANSYAH dan SUPRIYANTI,ADVOKAT dan Organ Pengurus LPKSM YPKSENOPATI,beralamatkantor di Jl.

Bahwa Pelawan adalah LPKSM YPKSENOPATIlyang berkedudukan diTangerang, berbadan hukum Yayasan berdasarkan Akta Notaris No. 1Tanggal 04 Agustus 2015, Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia No.

Dengan demikian berdasarkan UUPKkedudukan hukum LPKSM YPKSENOPATI memilki legal standinguntukmengajukan gugatan di Pengadilan. Hal ini dikuatkan dan dibenarkanberdasarkan:Halaman 2 dari 39. Putusan nomor 623/Pdt.G/2018/PN.

, sehingga seharusnyaWAWAN menunjuk Advokat untuk mewakili dirinya dalam pengadilan,bukan menunjuk LPKSM YPK SENOPATI.Halaman 20 dari 39.

Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerakdi bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggarandasar pendiriannya ;2.

dalam bidang perlindungan konsumensetiap tahunnya kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dari tahun 2014 sampaidengan 2015 kepada Majelis Hakim di persidangan, sehingga dari hal tersebutPenggugat (YAPEKNAS) tidak memenuhi syarat ketiga sebagai LPKSM yangtelah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan UndangUndang PerlindunganKonsumen dan peraturan pelaksanaannya tersebut;Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan tersebut diatas makaPenggugat/YAPEKNAS selaku LPKSM tidak memenuhi syarat untuk bisamengajukan

1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai tugas LPKSM tersebutdijabarkan/diuraikan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat, yang menyebutkan bahwa: "Pelaksanaankerjasama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasimengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasayang beredar dan penyuluhan serta pendidikan konsumen";Menimbang, bahwa pasal 44 ayat 3 huruf d

UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai tugas LPKSM tersebutdijabarkan/diuraikan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat, yang menyebutkan bahwa: "Dalammembantu. konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapatmelakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampumemperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupunkelompok".Menimbang, bahwa pasal

44 ayat 3 huruf e UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai tugas LPKSM tersebutdijabarkan/diuraikan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat, yang menyebutkan bahwa: "Pengawasanperlindungan konsumen oleh LPKSM bersama Pemerintah dan masyarakatdilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan carapenelitian, pengujian dan/atau survei";Menimbang, bahwa